Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan
Focus and Scope Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan adalah jurnal akses terbuka yang berdedikasi untuk mempublikasikan riset multidisiplin dan interdisipliner dengan fokus pada integrasi nilai-nilai keislaman, dinamika sosial, pembaruan hukum, dan inovasi pendidikan. Jurnal ini menyediakan platform bagi akademisi untuk mengeksplorasi isu-isu kontemporer melalui empat rumpun utama: 1. Keislaman (Islamic Studies) Fokus pada pemikiran, institusi, dan praktik keagamaan dalam konteks kontemporer: Ekonomi dan Filantropi Islam: Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), ekonomi syariah/etis, serta pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga. Hukum Keagamaan dan Etika: Hukum keluarga, bioetika keagamaan, serta etika lingkungan (Ecotheology). Moderasi dan Pluralisme: Toleransi inklusif, dialog antariman, serta kajian radikalisme vs moderasi. Pendidikan dan Literasi Agama: Literasi skriptural, pendidikan moral-etik, serta integrasi sains dan agama. Sosiologi Agama: Institusi keagamaan, kepemimpinan agama, dan peran ritual sebagai kohesi sosial. 2. Sosial (Social Sciences) Fokus pada dinamika kemasyarakatan, pemberdayaan, dan inklusivitas: Inklusivitas dan Gender: Kajian jender, perlindungan anak, dan inklusi sosial bagi kelompok marginal. Pemberdayaan Masyarakat: Strategi pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta resolusi konflik dan harmoni sosial. Sosiologi dan Antropologi: Analisis empiris terhadap perubahan perilaku sosial dan interaksi budaya dalam masyarakat Muslim. 3. Hukum (Law) Fokus pada studi hukum dengan pendekatan multidisipliner dan interseksional: Hukum Murni dan Normatif: Kajian terhadap teks hukum, perundang-undangan, dan teori hukum dasar. Hukum Sosial dan Empiris: Analisis implementasi hukum dalam realitas sosial masyarakat. Interseksi Hukum: Hukum Sosio-Pendidikan (Socio-Educational Law) dan Hukum Sosio-Religius (Socio-Religious Law). 4. Pendidikan (Education) Fokus pada inovasi pedagogi, kebijakan, dan teknologi dalam institusi pendidikan: Inovasi Pembelajaran: Kurikulum, strategi pengajaran, teknologi pendidikan, Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan, serta pedagogi digital dan hibrida. Jenjang Pendidikan: Kajian spesifik pada Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, dan Pendidikan Luar Biasa. Manajemen dan Kebijakan: Kepemimpinan pendidikan, sosiologi pendidikan, manajemen sekolah/pesantren, serta metode penelitian pendidikan. Pendidikan Karakter dan Nilai: Pengembangan karakter, nilai-nilai moral, serta pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development). Profesionalisme Guru: Pelatihan guru (Teacher Training), asesmen pendidikan, dan pengembangan kompetensi pendidik.
Articles
122 Documents
Peran Community-Based Intelligence Dalam Mendeteksi Orang Asing Yang Mengganggu Ketertiban Di Wilayah Depok
Raihan Haqqani;
Tony Mirwanto;
Devina Yuka Utami
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 11 No 02 (2026): IN PRESS
Publisher : Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v11i5.283
Pertumbuhan mobilitas orang asing di kota penyangga seperti Depok meningkatkan kebutuhan pengawasan keimigrasian yang efektif, khususnya untuk mendeteksi perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Secara kelembagaan, gagasan community-based intelligence diwujudkan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), namun berbagai kajian menunjukkan penerapannya di lapangan sering belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aktor, mekanisme, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Community-Based Intelligence di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan desain deskriptif-kualitatif format studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur dengan petugas Seksi Intelijen dan Penindakan serta pengurus TIMPORA, dan observasi non-partisipatif, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor pelaksana terbagi menjadi unsur masyarakat yang melapor secara spontan (melalui APOA atau media sosial) dan unsur instansi (BINDA, TNI, POLRI) yang menyalurkan informasi secara terlembaga lewat rapat TIMPORA. Analisis melalui lima faktor efektivitas hukum Soekanto menunjukkan faktor hukum, aparat, dan sarana sudah memadai, sementara faktor masyarakat dan budaya hukum—khususnya sikap segan dan acuh warga terhadap orang asing—menjadi penghambat paling dominan. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi dua jalur (daring dan luring) serta skema penghargaan bagi pelapor sebagai langkah optimalisasi yang menyasar akar persoalan sosial-budaya, melengkapi kajian TIMPORA yang selama ini berfokus pada pembenahan kelembagaan dan digitalisasi semata.
Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Modus Penipuan Digital melalui Link Undangan Ditinjau dari Perspektif KUHP dan UU ITE
Muhammad Arifin;
Ulya Ajizah Sekar Buana;
Aura Revaliana Hidayah;
Muhammad Farel Arva Fauzi
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 11 No 02 (2026): IN PRESS
Publisher : Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v11i02.296
Digital fraud that is committed by sending links/APKs through platforms such as Whatsapp is a cybercrime that can be ensnared by the ITE Law or the Criminal Code. Legal problems arise because this online fraud crime offends the Criminal Code and the ITE Law. The purpose of compiling this article is to discuss how the responsibility of cyber crime perpetrators if reviewed from the perspective of the Criminal Code and the ITE Law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, while legal materials are collected by literature studies. The results of the research found that cyber crime perpetrators are ensnared by Articles 20 and 21 of the Criminal Code, then it was also found that the perpetrators are ensnared by the ITE Law Article 35 jo. 51 paragraph (1), so how do the two work together if they look at special and general rules according to Article 125 of the Criminal Code. Criminal liability related to cybercrime depends on the reading of the Criminal Code and the ITE Law together so that the application for cybercrime cases requires wisdom and precision so that regulations regarding targets are appropriate and appropriate.