cover
Contact Name
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara)
Contact Email
jman@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jman@untidar.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56911 Indonesia
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara)
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144220     EISSN : 26158825     DOI : https://doi.org/10.31002/jman
Core Subject :
This journal contains several issues and problems in the development of State Administration such as public policy, public management, development management, administrative ethics, leadership, administrative reform, community empowerment, e-government, organizational behavior, public sector governance, and others.
Arjuna Subject : -
Articles 142 Documents
Analisis Tantangan Pajak Pada e-commerce di Indonesia Saskia Carla Fadilla; Riza Arge Winata; RM Mahendradi
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 10 No. 01 (2026): JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara)
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v10i01.3965

Abstract

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak bagi individu maupun lembaga terhadap negara yang sifatnya memaksa berdasarkan UU yang ditetapkan, demi tercapainya kesejahteraan publik. Di Indonesia, e-commerce juga dikenakan pajak karena ekonomi digital Indonesia berkembang dengan pesat, yang tidak berbeda dengan bisnis lain dan karenanya harus dikenakan pajak.  Ditetapkan nya Kebijakan PMK 210/PMK.010/2018 bab Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-commerce, ternyata menuai tanggapan kontra dalam publik sehingga kebijakan yang sebenarnya akan diberlakukan pada 1 April 2019 tersebut harus dicabut untuk menyesuaikan dengan keadaan. Hal inilah yang selanjutnya menjadi tantangan bagi pemerintah. Maka untuk itu tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisis beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan kebijakan perpajakan tersebut dan bagaimana cara pemerintah mengatasinya. Penelitian pada artikel ini, menggunakan metode kualitatif , melalui studi literature atau studi pustaka guna memperoleh data dan informasi. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pungutan pajak ini antara lain ; masih rendah nya hukum dan motivasi membayar pajak, kurang nya sosialisasi, kesulitan pengenakan pajak karena produk digital. Pemerintah pun akhirnya mengesahkan peraturan, mempertegas peraturan atau hukum, mensosialisasikan kembali, dan memantau transaksi secara ketat demi mencapai tujuan pemerintah. Kata kunci : Pajak, perdagangan elektronik , tantangan pemerintah
Pergeseran Paradigma E-Government ke Digital Governance pada Program LADUSING Kota Magelang M Faqih Ragil Pamungkas
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 10 No. 01 (2026): JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara)
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v10i01.5151

Abstract

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia tengah bergerak dari paradigma e-government yang berorientasi digitalisasi prosedur menuju paradigma digital governance yang menekankan integrasi lintas-lembaga, keterbukaan data, dan orientasi kebutuhan warga. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana pergeseran paradigma tersebut terjadi pada level pemerintah kota melalui studi kasus program Layanan Administrasi Kependudukan dalam Sistem Jaringan (LADUSING) yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang sejak April 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study), menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipatif non-intrusif, dan analisis dokumen kebijakan, yang dianalisis secara tematik mengikuti kerangka Miles, Huberman, dan Saldaña. Kerangka teoretis yang digunakan adalah Digital Era Governance dari Dunleavy et al. dan Model Evolusi Pemerintahan Digital dari Janowski, yang membedakan tahap digitisasi, transformasi, keterlibatan (engagement), dan kontekstualisasi. Temuan menunjukkan bahwa LADUSING telah bergerak melewati tahap digitisasi administratif menuju tahap transformasi awal, ditandai oleh empat pola utama: (1) pergeseran orientasi dari prosedur birokrasi menuju kebutuhan warga melalui prinsip “no ribet, no calo, nol rupiah, nol kilometer”; (2) upaya reintegrasi layanan lintas kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meski masih menghadapi fragmentasi data; (3) pembukaan ruang partisipasi warga melalui Forum Konsultasi Publik sebagai mekanisme akuntabilitas horizontal; dan (4) tantangan struktural berupa kesenjangan literasi digital, keterbatasan kapasitas aparatur, dan risiko keamanan data pribadi. Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana kota berukuran menengah di Indonesia mengalami transisi bertahap dan tidak linear dari e-government menuju digital governance, sedangkan implikasi praktis memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan daerah dalam memperkuat interoperabilitas data, tata kelola keamanan siber, dan mekanisme partisipasi warga yang berkelanjutan. Keywords: digital governance; e-government; LADUSING; interoperabilitas data; partisipasi warga