cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "In Press - Syarat SPK (5)" : 20 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIDEO CONFERENCE UNTUK RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MENJADI AKTA NOTARIIL Ramadhani, Virania Cahya; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia saat ini, khususnya Indonesia telah memasuki era industri 4.0, yaitu hampir kegiatan dilakukan secara digital. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah mempercepat dunia dalam penggunaan teknologi digital tanpa batas, sehingga pembatasan pertemuan menyebabkan semakin sering digunakannya aplikasi pertemuan virtual, seperti zoom. E-notary berkembang mulai memikirkan syarat menghadap sebagai syarat formil pembuatan akta notariil yang dilakukan melalui video conference, seperti pengajuan akta notariil risalah RUPS di bawah tangan. Penelitian ini ingin menganalisis apakah penggunaan video conference dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris oleh pihak pemohon akta notariil beserta akibat hukumnya. Penelitian normatif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum untuk melakukan analisis permasalahan yang diteliti, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadap video conference dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris oleh pihak pemohon akta notariil dan akibat hukum yang terjadi sama seperti akta notariil pada umumnya. Kata Kunci: akta notariil, menghadap notaris, video conference.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK ROHINGNYA TANPA PENDAMPING DI INDONESIA Baskoro, Moch Idham; astuti, pudji; puspoayu, Elisabeth septin
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38606

Abstract

Abstrak Pada tanggal 15 Mei 2015 pengungsi Rohingya terdampar di Indonesia, pengungsi datang untuk mengungsi tidak hanya sendiri melainkan membawa sanak keluarganya termasuk pengungsi anak dan anak tanpa pendamping. Anak sama dengan pengungsi dewasa juga membutuhkan perlakuan yang sama yaitu mereka juga membutuhkan perlindungan yang khusus dan perhatian yang sama dengan pengungsi dewasa. Anak tanpa pendamping merupakan seorang yang masih dibawah umur, dan anak masih membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang sekitarnya, termasuk orang tua. Oleh karena itu anak mendapatkan hak perlindungan khusus dan hak asasi dari negara di dunia melalui convention on the right of the child (yang selanjutnya di sebut CRoC). Dalam hal ini Indonesia ikut serta memberikan hak anak tersebut dengan menjamin perlindungan pendidikan, sosial, kesehatan, moral maupun spiritualnya. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dasar negara Indonesia dalam melaksanakan perlindungan pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping, dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Indonesia sebagai Negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil pembahasan yaitu Indonesia mempunyai kewajiban melindungi para pengungsi termasuk pengungsi anak tanpa pendamping sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai negara transit, yang merupakan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum Internasional yang berlaku dan tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional adalah sesuai dengan pasal 22 Konvensi Hak Anak. Kata Kunci: Anak rohingya, pertanggungjawaban negara, hukum pengungsi Internasional.
URGENSI KRIMINALISASI KEPEMILIKAN PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN TANPA IZIN Bustomi, Yazid; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Airsoft gun merupakan sebuah replika senjata api yang dibuat sedemikian rupa dengan kemiripan 1:1. Indonesia memiliki dua peraturan tentang airsoft gun yang tertuang pada Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan airsoft gun dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan suatu tindak pidana dan menjelaskan mengenai urgensi perlunya dilakukan kriminalisasi perbuatan berkaitan dengan airsoft gun. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa peraturan tentang airsoft gun yang ada, tidak dapat dijadikan sebagai dasasr hukum untuk menentukan suatu tindak pidana dan hakim dalam memutus perkara tentang airsoft gun akan menggunakan peraturan lain yang menyertai perbuatan pidana yang dilakukan dengan airsoft gun. Hal demikian terjadi karena peraturan tentang airsoft gun tidak berada pada level undang-undang, serta juga tidak sejalan dengan asas no punish without representative yang menyatakan bahwa dalam pencantuman norma pidana perlu persetujuan dari rakyat. Karena persetujuan rakyat hanya pada level undang-undang dan Perda. Dikaitkan dengan asas legalitas, peraturan tentang airsoft gun juga tidak secara eksplisit menyebutkan norma sanksi pidana di dalamnya. Karena asas legalitas bermakna peraturan harus jelas, tegas dan tertulis. Perlu dilakukan upaya kriminalisasi untuk menciptakan sebuah kepastian hukum dengan dilakukan upaya adendum dengan menambahkan airsoft gun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 supaya eksistensi airsoft gun memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DI INDONESIA Amrulloh, Dimas Syahrul; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang: Pelecehan seksual mencakup berbagai macam perilaku, termasuk pelecehan gender, perilaku menggoda, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, dan kekerasan seksual. Sebagai contoh kasus pelecehan seksual non-fisik yang terjadi di kedai kopi Starbucks di kawasan Sunter, Jakarta. Dimana terdapat dua pelaku sebagai barista yang melakukan pelecehan seksual non-fisik terhadap pelanggan dengan cara mengintip melalui CCTV. Sebut saja DD dan KH, kedua barista tersebut mengintip dada serta paha pelanggan melalui CCTV. Akhirnya, DD dijatuhi pasal 27 ayat (1) UU ITE, sedangkan KH hanya berstatus sebagai saksi. Belum adanya aturan yang lebih spesifik mengatur pelecehan seksual non-fisik membuat pelaku tidak dapat dikenai pasal serta dijatuhi hukuman. Peneliti mencoba menganalisis pasal 281 KUHP dan pasal 27 ayat (1) UU ITE. Tujuan: Untuk menganalisis apakah pelaku pelecehan seksual non-fisik dapat dikenakan pasal 281 KUHP dan juga untuk menganalisis apakah perbuatan KH dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) UU ITE seperti yang dijeratkan pada DD. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil: Perbuatan KH tidak memenuhi unsur terbuka dikarenakan locus dari perbuatan tersebut terdapat pada ruang CCTV. Perbuatan KH tidak memenuhi salah satu dari 3 unsur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kesimpulan: Perbuatan KH memenuhi unsur sebagai perbuatan pelecehan seksual, namun KH tidak dapat dikenai pasal 281 KUHP dan juga pasal 27 ayat (1) UU ITE karena terdapat beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Kata Kunci: Pelecehan Seksual Non-Fisik, Starbucks, CCTV, KUHP, UU ITE
Analisis Yuridis Tentang Pekerja Yang Mengundurkan Diri Dengan Tidak Mengikuti Prosedur Sesuai Peraturan Perusahaan PT AFI (Alpen Food Industry) Putri Sutadji, Renzy Ayu; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38994

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi tidak hanya berasal dari pihak pengusaha namun dapat terjadi karena kehendak pekerja.Dalam prakteknya masih terdapat pekerja yang tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Hal ini terjadi pada pekerja PT AFI yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan PT AFI namun tidak bisa memenuhi persyaratan.Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pemenuhan hak pekerja yang mengundurkan diri apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perusahaan dibenarkan perundangan ketenagakerjaan dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja untuk mendapatkan haknya pada saat mengundurkan diri. Berdasarkan latar belakang, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.Dan metode analisis bahan hukum yang digunakan bersifat preskriptif.Hasil penelitian menunjukan peniadaan hak pekerja bertentangan dengan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait hak pekerja yang mengundurkan diri. Hak pekerja wajib diberikan karena termasuk perintah undang-undang. Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja PT AFI,dengan melakukan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara pihak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Peneliti memberikan saran kepada PT AFI dan Menteri Ketenagakerjaan yang menaungi wilayah kerja PT AFI untuk memeriksa dan menelaah kembali klausul yang dibuat oleh PT AFI . Untuk pekerja PT AFI agar dapat membantu pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kata Kunci : pemutusan hubungan kerja, hak pekerja, pengunduran diri
PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KELUARGA DI KOTA SURABAYA WAHYUNING RATRI, ROOSDIANA PUSPITA; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39052

Abstract

Abstrak Kasus pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya dapat diketahui bahwa angka pencabulan dalam keluarga setiap tahun mengalami peningkatan dan pada kasus yang masuk selama 2 tahun terakhir 2018-2019, total penyelesaian kasus yang berhasil diselesaikan hanya 20 kasus saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum pasal 289 KUHP dan pasal 46 UU PKDRT terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya Pertama, Faktor internal dan kedua, Faktor eksternal. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Penerapan Hukum, Pencabulan dalam Keluarga, Polrestabes Surabaya Abstract Cases of sexual abuse in families in the city of Surabaya, It can be seen that the rate of sexual abuse in the family has increased every year and in cases that have been submitted for the last 2 years 2018-2019, the total number of reports only 20 cases were successfully completed. The results of the research analysis and discussion show that the application of Article 289 of the Criminal Code and Article 46 of the PKDRT Law carried out by the PPA Unit of the Surabaya Police in the form of prosecution against perpetrators of sexual immorality in the family has not been effective, Factors that cause the crime of sexual immorality in the city of Surabaya. First, internal factors and Second, external factors (environmental factors). Keywords: The Crime of Fornication, Application of Law, Fornication in the Family, Surabaya Police.
ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN JENDERAL SOLEIMANI DIKAITKAN DENGAN KONSEP TARGETED KILLING DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Bintang Anugrah, Evelyn Zunita; Puspoayu, elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39053

Abstract

Abstract The United States under the direct direction of US President Donald Trump carried out targeted assassinations of General Qassem Soleimani, the head of Iran's elite Quds Force. Targeted killing is one of the uses of violence using the Targeted Killing method. The validity of targeted killing is only allowed on the basis of self defense after an armed attack. In fact, seen from the relationship between the two countries between Iran and the United States, no armed attacks were carried out by either side. The issues that will be discussed in this research are the validity of the targeted killing by the United States against General Soleimani according to international humanitarian law and the settlement of disputes against violations in the murder of General Solemaini. The purpose of this study is to analyze the validity of the targeted killing by the United States against General Soleimani according to international humanitarian law and to resolve disputes against violations of international humanitarian law regarding the targeted killings in the murder of General Solemaini. This research is a normative juridical study using a statute approach and a conceptual approach.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1557K/PDT/2019 TERKAIT JUAL BELI TANAH GOGOL DENGAN IKATAN JUAL BELI DIHADAPAN NOTARIS Muafidah, Erika Reski Alifatul; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39056

Abstract

Dasar pertimbangan Hakim dalam menja`tuhkan putusan kasasi terhadap perkara H. Suudhi Dengan PT Jatarupa Prakarsa di MA mengenai jual beli tanah gogol dengan IJB dihadapan notaris seharusnya merupakan putusan kurang pihak. Dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim tidak mempetimbangkan adanya pihak lain yang seharusnya di ikutkan dalam proses peradilan membuat Putusan MA No.1557K/Pdt/2019 bertentangan dengan yurisprudensi yang di gunakan oleh MA tentang kurang pihak dalam Putusan MA tgl. 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim terkait jual beli tanah gogol dengan IJB dihadapan notaris dan mengetahui Apa akibat hukum Putusan MA terhadap PPJB Hak Atas Tanah yang dibuat berdasarkan Akta Notaris No. 10 tgl. 3 Januari 2004. Hasil dari penelitian ini ialah dasar pertimbangan Hakim MA adalah menyatakan PT Jatarupa Prakarsa Jaya melakukan wanprestasi melanggar pasal 1243 KUHPer karena tidak melaksanakan pasal 5 Perjanjian IJB Tanah No. 10 tgl. 3 Januari 2004. Padahal seharusnya Hakim MA mempertimbangkan adanya pihak lain yang seharusnya di ikut sertakan dalam pengadilan di MA sehingga tidak menyatakan PT Jatarupa Prakarsa Jaya melakukan wanprestasi, hal ini diperkuat dengan yurisprudensi yang di gunakan oleh MA tentang kurang pihak dalam Putusan MA tgl. 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Akibat hukum Putusan MA No. 1557K/PDT/2019 adalah menyatakan bahwa PT Jatarupa Prakarsa Jaya harus melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 PPJB dan harus ganti rugi kepada H. Suudhi, Padahal PT Jatarupa Prakarsa Jaya bukan merupakan pihak tunggal yang harus menerima akibat hukum atas putusan MA. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kurang Pihak, Hak Atas Tanah
Pelindungan Hukum Bagi Pembeli Beriktikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Hamidah, Niswatul; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39105

Abstract

Itikad baik menurut Subekti adalah tentang kejujuran, dimana orang yang beritikan baik memberikan kepercayaan kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Walaupun demikian tidak selalu suatu perjanjian dilakukan dengan dasar itikad baik seperti pada kasus putusan No 2963K/Pdt/2016 dimana sengketa tersebut mengenai perlindungan atas pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian jual beli tanah dengan itikad baik. Kasus tersebut adalah tentang jual beli tanah terhadap tanah yang pada dasarnya bukan miliknya. Sengketa tersebut terdapat konflik doktrin nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimiliki) dengan asas bona fides (itikad baik). Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Itikad Baik, Perlindungan Hukum According to Subekti, good faith is about honesty, where people with good intentions give trust to the opponent who is considered honest and does not hide anything. However, not always an agreement is made on the basis of good faith, as in the case of decision No. 2963K / Pdt / 2016 where the dispute is about the protection of parties who bind themselves to the land sale and purchase agreement in good faith. This case concerns the sale and purchase of land against land which basically does not belong to him. This dispute there is a doctrinal conflict of nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (a person cannot divert something more than what he has) with the principle of bona fides (good faith). Keywords: Sale and Purchase Agreement, Good Faith, Legal Protection
Analisis Putusan Nomor 102/ Pid.Sus/ 2019/ PN Trg tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik tanpa Izin Edar isnaini, surya novinda; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39121

Abstract

Kosmetik merupakan produk, berbahan dasar alami maupun kimia dan digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Perkembangan industri kosmetik di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang terkait izin edar yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peredaran kosmetik yang tidak disertai izin edar akan melalui proses peradilan dengan putusan hakim. Namun demikian putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat, sebagaimana Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn. Trg tentang peredaran kosmestik tanpa ijin edar. Permasalahan yang diangkat penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim pada kasus yang dilakukan oleh Fitria Dian Sari dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan hakim berdasarkan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn.Trg dinilai terlalu ringan yakni hanya pidana penjara 1 bulan 14 hari dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sanksi tersebut dianggap terlalu ringan karena terdakwa disamping mengedarkan juga memproduksi kosmetik tanpa izin edar, dan sudah menikmati hasil dari perbuatannya. Perilaku terdakwa ini meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat karena kosmetiknya tidak memiliki izin edar. Sanksi pidana yang ringan tersebut dinilai kurang adil bagi masyarakat khususnya bagi korban. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat berkaitan dengan dampak kosmestik tanpa izin edar tersebut. Adanya hukuman yang memadai diharapkan memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya preventif agar tidak ada pelaku tindak pidana sejenis.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue