Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"In Press - Syarat SPK (5)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Mitha Annisa]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[World Health Organization telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. WHO mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Berbagai sektor terkena imbas dari ganasnya persebaran virus COVID-19, salah satunya sektor hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuat kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Melihat lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki kondisi over kapasitas membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan berupa Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri yang dikeluarkan mengundang kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Dikatakan pada peraturan tersebut asimilasi dilaksanakan di rumah dan dilakukan secara daring yang dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya recidivist. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 yang dikeluarkan tidaklah sesuai karena pengeluaran keputusan menteri tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di masyarakat dan untuk mengatasinya digunakan asas praduga rechmatig sebagai pedoman. Kata Kunci : Covid-19, Narapidana, Asimilasi]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL TERSANGKA MELARIKAN DIRI ]]>
<![CDATA[Ardhana, Mahardhika Achmad]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39307
<![CDATA[Di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini cenderung mengutamakan melalui jalur pidana yang lebih berfokus kepada penghukuman pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset negara. Perampasan aset negara tanpa pemidanaan juga salah satu tindakan yang bisa dilakukan negara guna mengembalikan aset negara yang sudah di ambil oleh para koruptor. Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pasal tersebut hanya berlaku bagi terdakwa yang meninggal sebelum putusan dijatuhkan. Jika koruptor melarikan diri sebelum dijatuhi putusan sehingga terdakwa atau tersangka ini tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan mengakibatkan negara tidak bisa mendapatkan asetnya kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hal tersangka melarikan diri dan memahami pelanggaran hak yang terjadi pada saat perampasan aset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat tiga mekanisme untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu melalui gugatan perdata, dengan proses pidana, dan tanpa proses pemidanaan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap orang yang melarikan diri yaitu menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Mekanisme perampasan aset ini tidak melanggar hak tersangka untuk melakukan pembuktian karena sebelum persidangan dimulai tersangka akan dipanggil terlebih dahulu untuk menghadiri persidangan sebanyak tiga kali. Dan jika tersangka tidak menghadirinya maka hal ini tidak melanggar hak tersangka untuk melakukan pembuktian.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Kesna Elia]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39407
<![CDATA[Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, pemerkosaan sering terjadi di Indonesia namun sering kesulitan untuk diadili karena salah satunya ada rasa enggan korban untuk melaporkannya, hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya malu di dalam lingkungan masyarakat. Pemerkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dengan korbannya adalah pria. Meskipun beberapa kasus besar pemerkosaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas pemerkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita. Pemberitaan mengenai pemerkosaan terhadap pria di Indonesia masih menyiratkan rasa keheranan dan/atau lelucon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep tindak pidana pemerkosaan pada hukum pidana yang berlaku di Asia Tenggara dan untuk menganalisis apa perlindungan hukum terhadap pria yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki konsep perkosaan yang sama, yaitu adanya unsur kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, terjadinya penetrasi, dan korbannya adalah wanita, perbedaannya terdapat pada kategori umur korban perkosaan di ketiga Negara tersebut. Perlindungan hukum kepada pria secara umum dapat berupa pelayanan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut berlaku untuk korban wanita maupun pria.]]>
<![CDATA[USE OF FORCE DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA ANTARA KAPAL KRI TJIPTADI-381 DAN KAPAL COAST GUARD VIETNAM MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Fajrina, Maydinah Syandra]]>;
<![CDATA[Puspoayu, Elisabeth Septin]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39426
<![CDATA[Delimitasi maritim merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan suatu negara.Tidak adanya delimitasi batas maritim yang jelas, negara seringkali mengalami konflik. Kasus yang baru-baru ini memuncak adalah kasus tubrukan kapal antara KRI TJIPTADI-381 dan Coast Guard Vietnam di laut Natuna Utara. KRI TJIPTADI-381 yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut kemudian melihat adanya KIA Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal, secara langsung KRI Tjiptadi-381 melakukan penegakan hukum atas tindakan tersebut. Namun, ketika usaha penegakan hukum tersebut dilakukan, Coast Guard Vietnam datang dan menabrakkan kapalnya ke Lambung Kapal KRI TJIPTADI-381 serta menabrak KIA Vietnam hingga bocor dan tenggelam. Terkait tindakan tersebut, kedua negara saling melakukan klaim sepihak atas wilayah yang merupakan wilayah tumpang tindih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan use of force di wilayah laut Natuna Utara antara kapal KRI Tjiptadi-381 dan kapal Coast Guard Vietnam menurut hukum laut internasional serta menganalisis bentuk mekanisme penyelesaian sengketa wilayah laut antara indonesia dan vietnam menurut hukum laut internasional. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, tindakan yang dilakukan KRI TJIPTADI-381 sah sebagai tindakan penegakan hukum. Namun, tindakan kapal Coast Guard Vietnam tidak sejalan dengan tujuan UNCLOS 1982 yaitu, menjaga perdamaian di laut. Vietnam telah melanggar Prinsip non-use of force atau larangan penggunaan kekuatan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar aturan dalam COLREGS 1972 dan SOLAS 1974. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh kedua negara yaitu, negosiasi untuk membentuk suatu kesepakatan yang adil atau melalui ITLOS.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.397/Pdt/2017/PT.DKI tentang Pertambangan di Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat ]]>
<![CDATA[Setiyawati, Anindya Ismi]]>;
<![CDATA[S.H.,M.H., Tamsil]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39451
<![CDATA[Keberadaan masyarakat hukum adat atas hutan adat yang wilayahnya digunakan untuk kegiatan pertambangan, hingga kini masih saja sulit untuk mendapatkan pengakuan maupun perlindungan. Hal ini sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 397/PDT/2017/PT.DKI, dengan pertimbangan hakim bahwa suatu kawasan hutan dapat disebut sebagai hutan adat apabila sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Padahal, mengenai pengakuan maupun perlindungan terhadap masyarakat hukum adat telah ada dalam konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis petimbangan hakim dalam Putusan Nomor 397/PDT/2017/PT. DKI mengenai pertambangan dalam kawasan masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat dan akibat hukum bagi masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat dengan adanya Putusan Nomor 397/PDT/2017/PT.DKI. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan kurang memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat yang sebenarnya telah ada sebelum adanya hukum positif dan dengan adanya putusan tersebut, masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat telah kehilangan kawasan hutan adat, serta tidak memperoleh ganti rugi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA SYARAT DAN KETENTUAN APLIKASI OVO (PT.VISIONET INTERNASIONAL) ]]>
<![CDATA[Hidayah, Syilvia Amelia]]>;
<![CDATA[SULISTYOWATI, ENY]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39584
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan inovasi dalam sistem pembayaran secara elektronik (e-payment). OVO merupakan salah satu platform jasa sistem pembayaran elektronik yang memiliki banyak konsumen di indonesia. Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pelaku usaha berpotensi merugikan pihak yang lainnya terutama konsumen dikarenakan pihak pelaku usaha dapat mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuatnya. Seperti yang terdapat dalam syarat dan ketentuan aplikasi OVO dimana terdapat klausula pengalihan tanggung jawab OVO kepada konsumen terkait penggunaan data konsumen oleh pihak OVO. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada pasal 10 huruf a syarat dan ketentuan aplikasi OVO dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dalam syarat dan ketentuan aplikasi OVO berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyatakan tersebut terdapat klausula berupa pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat klausula tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 129/PID.SUS/2020/PN.TBN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Silalahi, Alma Evelinda]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39626
<![CDATA[Dengan semakin berkembangnya teknologi, menyebabkan semakin berkembangnya modus – modus perdagangan orang karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran. Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban pada Agustus 2020 lalu yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Ardian (Terdakwa) melalui akun twitter milik terdakwa. Terdakwa membuat akun twitter untuk menawarkan istrinya melakukan hubungan badan dengan beberapa orang pria. Namun, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 296 KUHP dan pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan bentuk surat dakwaan alternatif dan bukan menggunakan pasal 2 UU PTPPO, sehingga hakim memutus terdakwa melanggar pasal 296 KUHP. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi apakah dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn sudah mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan untuk mengkaji dan menganalisis ratio decidendi dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn didasarkan pada asas kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah dakwaan JPU dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn tidak merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana perdagangan orang yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sehingga Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn memvonis Terdakwa dengan pasal yang diketahuinya kurang tepat apabila didasarkan pada fakta dalam persidangan yang memperlihatkan Terdakwa seharusnya tidak didakwa dengan tindak pidana sebagiamana didakwakan oleh JPU.]]>
<![CDATA[Urgency of The Essential Medicine Definition's Regulation in Indonesian Law System ]]>
<![CDATA[Setiawan, Bagus Catur]]>;
<![CDATA[sulistyowati, eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39758
<![CDATA[Abstract Health problems are one of the life factors that reflect the fulfillment of basic human needs. The Indonesian government has issued regulations to tackle health problems, but in practice there are still many uses of the term drug in regulations, which causes confusion, one of which is the definition of essential medicine. Definition of Drugs Found in Presidential Regulation Number 94 of 2007 but in the Health Law the term essential medicine does not exist. In this case the researcher recommends that the regulation should include the term essential medicine. This type of legal research is included in normative legal research. The approach used in this research is the conceptual approach (Conceptual Approach) and statute approach (Statute Approach. The legal materials used are Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Drug Materials, Specific Medicines and Medical Devices, Law Number 36 of 2009 concerning Health .Based on the results of research conducted by researchers, the importance of defining essential drugs is an important element in health management so that the stakeholders who are punished in this case need to form a definition of Essential Medicines in Law Number 36 of 2009 with NLEM regulations and Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Medicinal Substances, Specific Drugs and Medical Devices that Function as Drugs. This is a form of legal certainty for the community and stakeholders. Keywoards : Health,Essential medicines,National essential medicines list]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis) ]]>
<![CDATA[PARDOSI, CLARISSA]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39759
<![CDATA[Permasalahan yang akan dibahas disini mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap mucikari yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis. Kasus ini bermula dari seorang terdakwa yang melakukan penawaran layanan seks kepada seseorang yang dari pada layanan tersebut terdakwa mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar. Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa sebesar 1 (satu) tahun dan membebankan biaya perkara dan pada putusannya Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan teradakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan serta membebankan biaya perkara. Penelitian ini memiliki isu hukum kekaburan norma keadilan masyarakat (social justice) dalam putusan nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Kis. Metode yang digunakan metode interpretasi analogi bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 341/Pid.Sus/2020/PN Kis dan memahami akibat hukum yang terjadi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah masukan terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan sebuah tuntutan terhadap pelaku mucikari dan Majelis Hakim dalam memeberikan putusan terhadap pelaku mucikari. Hal ini diperkuat dengan teori pemidanaan dan juga teori keadilan terutama pada prinsip keadilan masyarakat (social justice).]]>
<![CDATA[KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Firdaus, Yusrizal]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39850
<![CDATA[Terorisme sangat meresahkan Indonesia. Serentetan terorisme sering terjadi di Indonesia. Terutama pada tahun 2002 terjadi BOM Bali yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun pada saat itu Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang Khusus mengatur tindak pidana terorisme. Dan akhirnnya pada tahun tersebut dibentuklah Perpu yaitu Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seterusnya Perpu tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Ada materi tambahan dalam pembaharuan tersebut yaitu adanya kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Hal ini bisa menyebabkan tumbang tindih kewenagan serta penyalahgunaaan wewenang dikarenakan secara teknis masih belum ada perarturan yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui batasan kewenagan TNI dalam menangani aksi teorisme berdasarkan paradigma criminal justice system model dan untuk mengetahui implikasi hukum keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi yang hasilnya berupa argumen preskripsi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa batasan kewenagan TNI dalam menangani teorisme berdasarkan paradigma criminal justice system model yaitu hanya sebatas penangkapan, penyergapan dan penyerangan dimana aksi terorisme yang ditangani TNI harus mempunyai ancaman tinggi serta dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus sesui dengan asas-asas operasi militer selain perang (OMSP). Implikasi hukum keterlibatan TNI menangani terorisme terbagi menajadi dua yaitu implikasi hukum positif dan implikasi hukum negatif.]]>
