Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"In Press - Syarat SPK (6)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PENGGUNAAN ‘BUJUK RAYU’ SEBAGAI PERLUASAN MAKNA PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 786 K/PID/2015) ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Bagus Dwi]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40631
<![CDATA[Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Unsur-unsur Pasal 285 KUHP yaitu perbuatanya memaksa, caranya dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, objeknya seorang perempuan bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Namun, seiring perkembangan zaman muncul modus-modus baru dalam tindak pidana perkosaan. Salah satunya sepertinya terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa perbuatan bujuk rayu terdakwa terhadap korban sebagai unsur memaksa dalam pasal 285 KUHP. Definisi dari pemaksaan sendiri tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP yang memiliki unsur barang siapa, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bujuk rayu dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada orang dewasa dan mengetahui ketepatan perluasan makna frase “bujuk rayu†pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL sebagai unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa bujuk rayu yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) UU perlindungan anak tidak dapat diterapkan pada orang dewasa karena bertentangan dengan asas legalitas, Argumentum a Contrario dan tujuan dibuatnya UU perlindungan anak. Perbuatan bujuk rayu tidak memenuhi unsur memaksa dalam pasal 285 KUHP, karena memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Penggunaan interpretasi analogi terbatas terhadap kehormatan wanita sebagai barang menjadikan bujuk rayu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL lebih tepat dikenakan sebagai tindak pidana penipuan.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp Dikaitkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Pardede, Sarah Berliana]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40758
<![CDATA[Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law regulates the threat of punishment for acts of physical violence within the scope of the household which result in serious injury, where the category of serious injuries refers to Article 90 of the Criminal Code, including the pregnancy loss. The purpose of this research is to analyze and find out whether a pregnancy loss due to domestic violence can be equated with a serious injury as regulated in Article 90 of the Criminal Code, and whether Article 44 of the PKDRT Law on physical violence in the household sphere is in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses a prescriptive method. The results of this study indicate that the incidence of the abortion of a woman's womb and bleeding experienced by pregnant women due to domestic violence in Kuala Simpang District Court Decision No. 202 / Pid.sus / 2015 / PN.KSP can be equated with Serious Injury Article 90 of the Criminal Code. A child in the womb who dies cannot necessarily be equated with serious injuries in Article 90 of the Criminal Code. Then, Article 44 of the PKDRT Law is not in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. The actions of the perpetrator (SM) include an concursus idealist.]]>
<![CDATA[Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Marbun, Daud Christian]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40845
<![CDATA[Banyaknya perusahaan di Jawa Timur harus diikuti dengan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja oleh pemerintah provinsi. Pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang. Pengawasan dilakukan melalui tahap pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan. Pengawasan oleh pengawas tenaga kerja menjadi penting guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja berjalan prima. Penelitian ini bertujuan mendalami terkait pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap keselamatan kerja perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah empat perwakilan perusahaan lokasi penelitian yang menyebar di Sidoarjo timur, Sidoarjo barat, Sidoarjo utara dan Sidoarjo Selatan. Teknik analisa data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap aspek K3 perusahaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi pengawasan preventif edukatif yang dilakukan melalui pembinaan secara langsung kepada perusahaan serta melalui serangkaian kegiatan sosialisasi. Kedua, yaitu represif non yustisial adalah pemberian sanksi. Kendala pihak pengawas adalah terbatasnya personel, anggaran, dan sarana prasarana penunjang. Upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan personel dan anggaran serta melakukan pembinaan ke perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran peneliti yaitu, pertama, mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menghimbau tegas kepada perusahaan yang belum memiliki P2K3 agar segera membentuknya di internal perusahaan. Kedua, mendorong perusahaan meningkatkan anggaran pengawasan dan alokasi personel pengawas ketenagakerjaan serta mengembangkan metode dan teknik pengawasan K3 perusahaan. Ketiga, pekerja harus menginternalisasikan budaya K3 pada dirinya agar pekerjaan yang dikerjakan tidak menyebabkan kecelakaan kerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPD DARI FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Ardiyan, Deny]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40877
<![CDATA[Ketentuan Pemilu terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang mengatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilu mengalami suatu problematika hukum terkait dengan pencalonan anggota DPD Republik Indonesia dari fungsionaris partai politik peserta pemilu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 60A, PKPU nomor 26 Tahun 2018 yang berlandaskanaputusan Mahmakah KonstitusiaaNomoraa30/PUU-XVI/2018 sebagai intepretasi hukum pasal 182 Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU PEMILU) yang mengatakan bahwa frasa “pekerjaan lain†terkait dengan tidak diperbolehkannya pencalonan anggota DPD dari fungsionaris Partai Politik. Oesman Sapta selaku calon anggota DPD merespon polemik pencalonannya dengan mengajukan Gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA Nomor 65/P/HUM//2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD dari Fungsionaris Partai Poliik dan implikasi hukum terkait putusan hakim MA Nomor 65/P/HUM//2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD dari Fungsionaris Partai Poliik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian di analisa menggunakan teknik preskripstif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM//2018 dirasa tidak memenuhi pasal 178 HIR dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Penulis berargumen bahwa seharusnya Mahkamah Agung lebih terbuka dan menggunakan semua instrumen yang ada sebelum memberikan keputusan. Kata kunci: Fungsionaris Partai, DPDRI, Mahkamah Agung ,Pertimbangan Hakim, Onvoldoende Gemotiveerd]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ENDORSER YANG MENGIKLANKAN PRODUK YANG MELANGGAR HUKUM ]]>
<![CDATA[Prasetyowati, Fitria Nur]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40992
<![CDATA[Endorse adalah salah satu jenis promosi yang sedang digandrungi oleh para pebisnis, penggunaan jasa endorse yang tidak terbatas dapat memudahkan pembeli untuk memilah dan membeli barang dan jasa, namun tidak semua endorser bijak dalam memilih barang yang akan diiklankannya yang dapat merugikan para konsumen. Salah satunya kasus Via Vallen dalam endorsement kosmetik ilegal dan Syahrini dalam endorsement biro perjalanan umroh dan haji First Travel. Para endorser yang melakukan promosi melalui media sosial tersebut tentunya merugikan para konsumen yang telah menggunakan produk tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan endorser yang telah merugikan konsumen tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya endoser dijerat Pasal 55 KUHP sebagai orang yang turut serta dalam tindak pidana dan untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dapat disangkakan terhadap endorser. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan endorser bertindak seperti perusahaan iklan sehingga pertanggungjawaban endorser adalah bagian dari perusahaan iklan meskipun antara keduanya terikat dengan sebuah perjanjian tersendiri. Jika apabila pelaku usaha dikemudian hari melakukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diiklankannya, maka endorser juga dapat disangkakan hukuman sebagai pihak yang membantu atau turut serta sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Endorser yang mengiklankan produk yang melanggar undang-undang di media sosialnya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini endorser dapat dijerat sebagai pihak turut serta atau membantu dalam memproduksi iklan dengan dakwaan sesuai pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha yang produknya melanggar undang-undang.]]>
<![CDATA[Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby Terkait Klasifikasi Pekerja Harian Lepas Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ]]>
<![CDATA[Alfiassalam, Fawziah Nur]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41010
<![CDATA[Abstrak Pekerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Pekerja Harian Lepas (disingkat PHL) digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindarkan perusahaan dari hak-hak normatif pekerja serta untuk menetapkan kebijakan upah yang murah. PHL termasuk kedalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang mana selain diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga diatur secara spesifik pada Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Namun demikian, berdasarkan kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tidak dijelaskan berapa lama masa kerja dari pekerja harian lepas (disingkat PHL). Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan PHL di bagian produksi campur obat pada PT. Coronet Crown, dan untuk menganalisis putusan hakim yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi primer dan sekunder serta dengan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis dengan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan klasifikasi PHL dibagian produksi (campur obat) pada PT. Coronet Crown yaitu bagian produksi Campur obat dalam Industri farmasi masuk kedalam bagian dari departemen produksi yang disebut dengan compounding & dispending. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi haruslah menyediakan pekerja yang berkualitas dan terkualifikasi. Putusan hakim No.129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby dengan mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 berkaitan dengan jangka waktu. Masa kerja selama 6 tahun yang menyimpangi pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 dan pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004.]]>
<![CDATA[Kendala Dan Upaya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Pekerja ]]>
<![CDATA[Rohmawati, Intan Dwi]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41049
<![CDATA[Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit memiliki beberapa kendala dalam pemerataan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di Lamongan, yaitu keberadaan LKS Tripartit Kabupaten Lamongan yang masih belum diketahui banyak pekerja, pengetahuan pekerja yang masih kurang mengenai haknya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, pendapat pekerja yang masih buruk terhadap serikat pekerja, dan minimnya komitmen dari pimpinan perusahaan dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Upaya preventif dan represif dilakukan oleh LKS Tripartit Kabupaten Lamongan untuk mengatasi kendala tersebut, upaya preventifnya yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan, melakukan kunjungan ke setiap perusahaan serta mengontrol perkembangannya melalui SIWALAN, dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan. Upaya represifnya yaitu dengan melakukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, dan memberikan teguran secara lisan kepada perusahaan yang tidak tertib. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, LKS Tripartit Kabupaten Lamongan supaya lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan pemberi kerja dan pekerja, bagi Disnakertrans Kabupaten Lamongan supaya lebih memperhatikan dan menindaklanjuti setiap usulan yang diberikan oleh LKS Tripartit dalam pembuatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pemberi kerja supaya memiliki itikad baik dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua kewajibannya, bagi pengurus serikat pekerja supaya lebih giat dalam mengajak pekerja lain untuk bergabung dalam serikat pekerja supaya dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan dengan baik.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Di Titik Pertemuan Selat Johor Dan Selat Singapura Antara Indonesia, Malaysia Dan Singapura ]]>
<![CDATA[Christianto, Rahaditya Reza]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41085
<![CDATA[Laut juga menjadi salah satu aspek kedaulatan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Tentunya hal ini menjadikan Indonesia memiliki perbatasan wilayah baik di darat maupun di laut dengan negara tetangga. Perbatasan laut ini juga menjadi salah pemicu konflik antar negara. Timbulnya konflik perbatasan laut antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh isu kedaulatan saja tetapi juga isu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konflik batas wilayah ini juga dialami oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia di titik pertemuan Selat Singapura dan Selat Johor. Diamana antara Indonesia dan Singapura segala bentuk perjanjian batas wilayahnya telah selesai, sedangkan Singapura dan Malaysia walau suadah ada perjanjian sebelumnya, tetapi mereka masih ingin melakukan perundingan kembali, mengingat pada saat perjanjian tersebut ditandatangani bukan dengan Negara Malaysia, melainkan dengan Negara Bagian Johor. Dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut dapat dilakukan dengan penetapan status three junction point. Walau pada akhirnya Indonesia hanya bisa menunggu sampai Malaysia dan Singapura menyelesaikan perjanjian batas wilayahnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN EXTRAJUDICIAL KILLING ]]>
<![CDATA[Innocenti, Willy]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>;
<![CDATA[Puspoayu, Elisabeth Septin]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41176
<![CDATA[Angka penyalahgunaan narkotika di Filipina yang sangat tinggi membuat negara Filipina melakukan kebijakan war on drugs secara keras dan masif yang berimplikasi dilakukan dengan cara pembunuhan diluar jalur hukum atau extrajudicial killing. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum dan penyelesaian atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan kajian mendalam dari isu hukum yang kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai kaidah hukum dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bagi para korban dapat berupa pengakuan hak-hak korban dalam ketentuan instrumen internasional maupun nasional. Beberapa pengakuan hak-hak korban yang dapat diberikan sebagai perlindungan hukum antara lain hak atas kompensasi (compensation), restitusi (restitution), pemuasan (satisfaction), asistensi (assistance) dan garansi tidak terulang Kembali kejadian yang sama dikemudian hari (guarantee of non repetition). Kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina telah dianalisis sebagai kejahatan kemanusiaan karena ia memenuhi semua unsur kejahatan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Statuta Roma. Upaya penyelesaian kejahatan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dengan dasar Statuta Roma dan melalui lembaga peradilan hibrida atau terinternasionalisasi atau internasional ad hoc dengan dasar pembentukan melalui perjanjian internasional ataupun asistensi internasional melalui resolusi DK PBB.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERKAIT POTENSI KEBOCORAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK AKIBAT CYBER CRIME ]]>
<![CDATA[Putra, Calvin Anthony]]>;
<![CDATA[Masnun, Muhammad Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41286
<![CDATA[Rekam medis elektronik merupakan bukti bahwa kemajuan teknologi telah menimbulkan perpaduan yang telah mengaburkan batas antara media fisik dan digital. Keberlakuan rekam medis elektronik belum memiliki payung hukum yang mengatur terkait pertanggungjawaban atas kebocoran data rekam medis elektronik milik pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tanggung jawab rumah sakit dapat melindungi hak pasien yang dirugikan atas kebocoran data rekam medis elektronik dan akibat hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya regulasi terkait pertanggungjawaban rumah sakit mengenai keberlakuan rekam medis elektronik. Mengingat berdasarkan Pasal 46 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa tanggung jawab terkait kelalaian seorang dokter secara hukum di tanggung oleh rumah sakit. Pertanggungjawaban rumah sakit tentang keberlakuan rekam medis elektronik juga didukung oleh doktrin vicarious liability, bahwa rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan. Tindakan pengelolaan rekam medis elektronik menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan pertanggungjawaban rekam medis elektronik adalah permasalahan yang perlu segera diselesaikan, mengingat bahwa implementasi rekam medis elektronik telah berlaku di beberapa rumah sakit di Indonesia.]]>
