cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2020)" : 20 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 HURUF H PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA TERKAIT NARAPIDANA ATAU TAHANAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINUMAN KERAS ZAHIR, R. ALI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31327

Abstract

ABSTRAK Rumah Tahanan Negara dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rutan memiliki Tata tertib yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa pada Pasal 4 huruf H Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Praktiknya, masih ada narapidana atau tahanan yang melanggar aturan tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya Narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol berhubungan dengan minuman keras dan mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran serta upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam mengatasi pelanggaran. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan informan dari anggota Rutan Klas II B Bangkalan, Narapidana atau Tahanan dan teman dari Narapidana atau Tahanan. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran tidak hanya dari faktor psikologis, dukungan dari pihak luar tetapi juga dari ajakan teman, pengawasan yang kurang efektif, dan budaya suap-menyuap. Pada proses penegakan hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tidak menggunakan aturan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, narapidana atau tahanan wajib melakukan pemeriksaan awal oleh kepala keamanan lalu hasilnya disampaikan ke kepala Rutan, lalu Kepala Rutan atau Kepala Keamanan membentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa narapidana atau tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, lalu hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksaan, namun petugas atau pegawai Rutan Klas II B Bangkalan hanya menggeledah ruangan dan melakukan penyitaan barang bukti. Faktor kendala atau penghambat proses penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor kebudayaan. Upaya mengatasi kendala atau penghambat dalam menanggulangi pelanggaran yaitu pihak Kemenkumham harus mengambil tindakan tegas, harus ada tambahan sarana atau fasilitas, harus banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan Pihak Rutan harus aktif dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan. Kata Kunci: rumah tahanan negara, pelanggaran, minuman keras.   ABSTRACT State detention centers can be found in Article 1 number 2 of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. Detention Center has the rules stated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 that in Article 4 letter H Every Prisoner or Detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing and consuming alcoholic beverages. In practice, there are still prisoners or detainees who violate these rules. The purpose of this research is to find out the factors that cause many Prisoners or detainees who store, make, carry, distribute and consume alcoholic beverages related to liquor and know the process of law enforcement against violators as well as the efforts made by detainees in dealing with violations.This research is a sociological juridical research with informants from members of Class II B Prison in Bangkalan, Prisoners or Prisoners and friends of Prisoners or Prisoners. Data obtained by interview and documentation. The collected data was analyzed qualitatively.The results showed that the factors causing the violation were not only psychological factors, support from outside parties but also from friend requests, ineffective supervision, and a culture of bribery. In the process of law enforcement in imposing disciplinary action not using the rules set forth in Permenkumham Number 6 of 2013, prisoners or detainees are required to conduct an initial examination by the head of security then the results are conveyed to the head of the detention center, then the head of the detention center or head of security forms a team of examiners tasked with examining inmates or detainees suspected of violating the code of conduct, then the results of the examination are poured into the minutes of the examination and must be signed by Prisoners or Detainees and the examination team, but officers or employees of Class II B Detention Center Bangkalan only search the room and confiscate evidence. Constraints or obstacles to the law enforcement process are law enforcement factors, facility or facility factors, community factors, cultural factors. Efforts to overcome obstacles or obstacles in overcoming violations namely the Ministry of Law and Human Rights must take decisive action, there must be additional facilities or facilities, must do a lot of socialization or counseling and the Detention Center must be active in attending education or training. Keywords: state prison, violation, liquor
Penyelesaian Problematika Muncikari Di Kota Surabaya (Studi Kasus Gang Dolly) Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31333

Abstract

Kejahatan dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan tersebut yaitu kejahatan perdagangan orang dan salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang yaitu prostitusi. Salah satu pelaku kejahatan perdagangan orang dalam bentuk prostitusi adalah muncikari dimana dalam hal ini memiliki peran sebagai penjual atau perantara dari Pekerja Seks Komersial atau PSK kepada pembeli. Berkaitan dengan perdagangan orang tersebut, di Surabaya sejak tahun 2014 lalu gang dolly sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya. Namun demikian pada saat peneliti melakukan observasi awal tanggal 14 Februari 2019 mendapati masih terjadi prostitusi di Gang Dolly padahal telah 5 tahun gang dolly resmi ditutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perdagangan orang yang dilakukan oleh muncikari di Kota Surabaya Khususnya gang dolly dan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya pengawasan muncikari yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakana metode penelitian yuridis sosiologis dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan yang akan dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang masih menjadi penyebab adanya muncikari melakukan perdagangan orang di gang dolly adalah atas dasar jumlah permintaan yang banyak, gang dolly masih mempunyai nama yang melekat, faktor ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan yang rendah mengakibatkan susahnya mencari pekerjaan, pendapatan sebulan yang besar dan merupakan pekerjaan mudah karena ditunjang dengan kemajuan teknologi. Proses penyelesaian muncikari yang dilakukan kepolisian yaitu dari upaya preventif untuk membangun moralistik dengan memberikan sosialisasi pekerjaan kemudian upaya preventif abilisionistik untuk memberantas sebab timbulnya yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan tempat yang strategis dengan cara sosialisasi dan patroli, meskipun patroli gagal akibat muncikari memiliki preman untuk memberitahu keadaan ketika kepolisian melakukan patroli. Proses penyelesaian represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan dan diproses oleh penuntut umum dianggap gagal karena kurangnya peran masyarakat untuk membantu kepolisian yang mengakibatkan setahun terakhir tidak ada muncikari yang diproses. Oleh karena itu patroli lebih baik diganti dengan menugaskan seorang atau pun dua orang polisi dengan menjadi pembeli untuk melakukan penyidikan dan masyarakat seharusnya lebih  ikut andil peran untuk memberantas kegiatan prostitusi. Kata Kunci: Muncikari, Prostitusi, Kota Surabaya, Gang Dolly, Penyelesaian
Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) di Kabupaten Blitar gultom, ester oktafiana; nugroho, arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31398

Abstract

Komunitas Keluarga Buruh Migran merupakan suatu komunitas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibentuk oleh BNP2TKI. KKBM mempunyai 3 fungsi yang salah satunya merupakan pendampingan kegiatan usaha yang diatur dalam Perka BN2TKI Nomor 6 Tahun 2017 tentang KKBM. Pendampingan usaha dilakukan oleh LP3TKI selaku Unit pelaksana teknis dari BNP2TKI. Kenyataan dilapangan masih banyak PMI purna yang tidak menjalankan pendampingan usaha disebabkan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh LP3TKI sebagai penyelenggara. Penelitian ini hendak membahas mengenai pelaksanaan pendampingan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI serta hambatan dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha.Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala urusan tata usaha LP3TKI, Community Organizer (CO) KKBM, dan PMI purna Blitar. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan serta buruh migran.Faktor yang ditemukan di lapangan, masih banyak PMI purna yang belum menjalankan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI. Hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan yang diberikan dari LP3TKI. Tidak hanya kurangnya pendampingan, 4 poin pendampingan kegiatan pendampingan usaha yang diatur dalam Perka BNP2TKI tentang KKBM tidak dilaksanakan. Selama  ini kegiatan pendampingan usaha hanya sebatas diberikan pelatihan selama 6 hari yang mana hal ini sangatlah kurang. Faktor sumber daya manusia juga dirasa menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan usaha. Baik SDM dari CO maupun SDM LP3TKI sangatlah kurang sehingga PMI purna kurang mendapatkan pendampingan secara berkala.  Kata kunci: KKBM, PMI Purna, LP3TKI, pendampingan kegiatan usaha.  
PENGAWASAN TERKAIT IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH KIOS DI KOTA SURABAYA vanmerdie, elok ratnasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31463

Abstract

Kegiatan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dapat dikatakan melanggar izin atau dianggap ilegal dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi jual beli menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peneliti ingin mencari tahu tentang bentuk pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kota Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pedagangan Kota Surabaya, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional di Satpol PP Kota Surabaya, dan salah satu pemilik kios yang ada di pinggir jalan Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Tim Satpol PP dengan mengadakan operasi yustisi setiap malam dan Razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif). Sosialisasi pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Radio Sindo Surabaya dengan mengundang instansi tertentu sebagai narasumber, seperti dari Dinas Kesehatan terkait dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan juga Dinas Perdagangan sendiri (preventif).Kendala yang dihadapi adalah penolakan yang berujung adu mulut hingga bentrrokan dengan petugas pada saat dilakukan penertiban. Adanya oknum oknum yang berperan sebagai pihak keamanan bagi pemilik kios sehingga terjadi kerusuhan pada saat dilakukan pembongkaran bagi kios yang kegiatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh tim Satpol PP, serta minimnya aduan dari masyarakat sehingga Satpol PP dalam melakukan pengawasannya sedikit kesulitan mencari lokasi baru yang dicurigai menjual minuman beralkohol tanpa izin. Selama ini pelaku penjualan minuman beralkohol diberikan berupa pembinaan sampai dengan pembongkaran kios agar tidak mengulangi tindakannya dalam menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan penjualan minuman beralkohol oleh kiosmelihat dampak negatif yang diberikan terkait peredarannya. Kata Kunci: minuman beralkohol, kios, pengawasan.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KESEPAKAYAN PERDAMAIAN SETELAH DIJATUHKANNYA VONIS PIDANA PADA ANAK Muhammad, Bagus Nur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31495

Abstract

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak sebisa mungkin menghindari penghukuman pidana penjara kepada anak. Oleh karenanya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas ultimum remedium atau hukuman pidana merupakan upaya terakhir. Sebagai contoh adalah Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Mdn yang mensyaratkan perdamaian pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat, serta untuk mengetahui bentuk kesepakatan yang tepat terkait amar putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan prinsip hukum, aturan, serta doktrin. Penelitian ini dilakukan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan kasus, yaitu putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, lalu dengan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan melalui pandangan atau doktrin dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat dengan beberapa dasar diantaranya, yaitu ketentuan tentang pjdama bersyarat dalam UU SPPA, konsep perdamaian dalam KUHPerdata serta asas dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa hukuman penjara merupakan ultimum remedium. Bentuk hasil kesepakatan perdamaian yang dapat dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN adalah kesepakatan para pihak secara tertulis dan dapat dimintakan legalisir kepada notaris untuk lebih memberi kekuatan hukum kepada para pihak.
KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN DALAM SIARAN IKLAN NIAGA Pratama, Radhyca Nanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31662

Abstract

Children are one of the vulnerable groups based on the explanation of Article 5 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights. The involvement of children as an actors is often found in many commercials on television. Such matter that has attracted attention is the involvement of children as ad actors, whether it can be categorized as acts of exploitation against children. This research aims to analyze the concrete limits on exploitation and / or exceptions so that when a child is involved in an advertisement, it is not categorized as exploiting. Furthermore, to analyze the form of legal protection for children related to differences in the age of children in terms of a ban on the exploitation of children in commercial broadcasts. The selection of this type of research is based on the legal vacuum namely there are no exclusionary restrictions related to the exploitation of children used as advertising actors and asynchronous related to children's age restrictions on the prohibition of children being exploited as advertising actors in commercial ad broadcasts. The approaches used in this research is the statutory approach and the concept approach. The results of the research are based on argumentum per analogiam, then the limits on the exploitation of children are subject to the provisions of Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower. The application of the principle of lex superior derogate legi inferiori, which is Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 on Broadcasting overrides KPI Regulation No. 02 / P / KPI / 03/2012 so that the age limit of children as advertising actors is 18 (eighteen) years and legal protection based on several applicable laws.
SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA putra, vioxcy ananta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725

Abstract

Salah satu potensi ketidaksinkronan hukum dalam bidang ketenagalistrikan yaitu pengaturan mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam UU Ketenagalistrikan, PP UJPTL, Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan  Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta menganalisis upaya dalam mengatasi ketidaksinkronan hukum mengani ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik.  Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan ruang lingkup dalam Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.. Serta, upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut dengan menerapkan asas preferensi atau melakukan uji materi oleh Mahkamah Agung.Kata kunci : ruang lingkup, usaha jasa penunjang tenaga listrik, sinkronisasi
KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA Yasma'un, Irhas Novianti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32162

Abstract

Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum acara pidana. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Pelaksanaan putusan adalah bagian yang krusial dalam penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan putusan yang baik dapat memberikan keadilan hukum di masyarakat guna menjunjung supremasi hukum. Peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 270 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pasal 270 memerintahkan bahwa pelaksanaan putusan harus menggunakan salinan putusan Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung membolehkan petikan putusan dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan surat edaran mahkamah agung berkaitan dengan pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang objek penelitiannya adalah norma. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan pelaksanaan putusan perkara pidana. Dengan menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan putusan perkara pidana.
DASAR PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.) Christina, Maria
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32171

Abstract

The judge in imposing a criminal case against narcotic must pay attention to the Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and its derivatives rules. At the stage a ruling in the tral, the judge did the consideration to give the ruling based on the facts are revealed in the trial. In its consideration, the judge can consider both in juridical and non-juridical terms. Bangil District Court judge's ruling against drug abuse cases committed by Dimas Sugiarto dropped imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months. But actually Dimas Sugiarto can get rehabilitation because he is narcotics abusers. Therefore, what makes the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The purpose of this research is to find out the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The research method used is normative legal research with a research approach in the form of a statute approach and a case approach. Types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis technique of this research used the prescriptive analysis method.
Kajian Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang Kewajiban Pemberian Upah dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Rachmadi, dhany
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32176

Abstract

Dasar pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan putusan  kasasi terhadap para pihak yang sedang berperkara di pengadilan hubungan  industrial mengenai kewajiban pemberian upah dalam proses  PHK seharusnya tidak hanya berlandaskan UUK, UUPPHI dan Kepmenakertrans No.KEP-150/Men/2000, tetapi juga memperhatikan Putusan MK No.37/PUU-IX/2011. Salah satu contoh PHI yang kewajiban pemberian upah dalam proses PHK yang tidak sesuai  dapat dilihat dalam  Putusan Mahkamah Agung  No. 454K/Pdt.Sus-PHI/2012 mengenai kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan  kerja. Hakim menjatuhkan sanksi kepada  PT. Young Tree Industries untuk membayarkan upah proses  6 bulan upah kepada Kunaeni/Kunaini, padahal terdapat putusan Mahkamah Konstitusi  No.37/PUU-IX/2011 yang menyatakan pemberian upah proses harus diberikan sampai dengan adanya putusan hakim  berkekuatan  hukum  tetap. Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung  No.454K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini berjenis yuridis normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian  ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan dasar pertimbangan hakim adalah menjatuhkan sanksi kepada  PT. Young Tree Industries untuk membayarkan upah proses 6 bulan upah kepada Kunaeni/Kunaini berdasarkan pasal 100 UUPPHI dan Kepmenakertrans No.KEP-150/Men/2000. Seharusnya hakim mempertimbangkan keberlangsungan hidup pekerja untuk memenuhi kebutuhannya setelah  6 bulan apabila kasus melebihi 6 bulan, hal ini diperkuat dengan adanya Putusan MK No.37/PUU-IX/2011 yang menyatakan pemberian upah proses harus diberikan sampai dengan adanya putusan hakim  berkekuatan  hukum  tetap

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue