cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS GENERALISIR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT OLEH KEPALA PENGAMANAN LAPAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.B/2023/PN NNK) Erisha, Selly; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63404

Abstract

Ajaran kausalitas merupakan doktrin mengenai hubungan sebab akibat yang diterapkan untuk menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tertentu. Dikenal ada empat macam teori kausalitas yaitu teori condito sine qua non, teori generalisir, teori individualisir dan teori relevansi. Penerapan kausalitas yang sesuai sangat penting dalam mengungkap tindak pidana khususnya dalam delik materiil, delik omisi tak semu dan delik yang dikualifisir akibatnya. Seperti halnya dalam kasus putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk tentang Kepala Pengamanan Lapas yang menganiaya narapidana hingga luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Permasalahan dari artikel ini terletak pada ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari perspektif kausalitas generalisir. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptusl serta pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutus putusan tersebut sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak tepat berdasarkan perspektif kausalitas generalisir. Unsur menyebabkan kematian bisa terpenuhi jika teori kausalitas yang digunakan adalah teori generalisir adequate objektif. selain itu, pertanggungjawaban pidana kurang sesuai dan terdakwa harusnya dijatuhi sanksi yang lebih berat. Kata Kunci : Kausalitas, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 1055 PK/Pdt/2022 TERKAIT SENGKETA TANAH PT PERSEBAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA Putra Pradana, Reydo Akbar; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63405

Abstract

The land dispute between PT Persebaya and the Surabaya City Government occurred due to unlawful acts committed by the Surabaya City Government, so that PT PERSEBAYA filed a lawsuit against the Surabaya District Court. Where the judicial process for the a quo case continues up to the level of judicial review recorded in the civil case register Number 1055 PK/Pdt/2022. This research aims to determine the basis of the judge's considerations and explain the legal consequences of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia at Judicial Review level Number 1055 PK/Pdt/2022. This research is classified as normative legal research and the approaches used in this research are the statue approach, case approach and conceptual approach. The legal materials in this research consist of primary legal materials which contain statutory regulations and judge's decisions which have permanent legal force and secondary legal materials which contain legal literature related to the legal issues in this research. The technique for collecting legal materials in this research was carried out by means of a literature study of primary legal materials and secondary legal materials and data analysis techniques were carried out by providing an argument for the research results. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence (novum) was found was in accordance with statutory regulations.
ANALISIS DAMPAK PENGATURAN KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA DALAM PELAKSANAAN TORA DI KAWASAN HUTAN Navira, Audi; Rahman, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63441

Abstract

Reforma Agraria Nasional di Indonesia memiliki target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebesar 9 juta hektare. Sebanyak 4,1 juta hektare berasal dari kawasan hutan. Namun untuk TORA kawasan hutan hanya 9,26% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk TORA masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Reforma Agraria. KLHK menerapkan prosedur ketat dan mendetail dalam pelepasan kawasan hutan yang memerlukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan bahwa tanah tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dan tidak sedang dalam sengketa oleh Menteri KLHK. Hal ini menyebabkan proses redistribusi tanah di kawasan hutan menjadi lebih lambat dan rumit dibandingkan dengan kawasan non-hutan. Koordinasi ini sering kali melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kelembagaan Reforma Agraria dalam redistribusi TORA dalam kawasan hutan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Agraria Nasional dan menganalisis hambatan atau kendala apasajakah yang ada dalam implementasi terkait pengaturan TORA di dalam kawasan hutan hutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta menggunakan teknik analisis Regulatory Impact Assessment (RIA). Berdasarkan penjelasan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kelembagaan tersebut dalam program Reforma Agraria belum optimal. Tidak hanya masalah kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, biaya dan objek, tetapi juga proses yang panjang menuju redistribusi, serta peran dan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan Reforma Agraria di kawasan hutan memerlukan perhatian serius. Kata Kunci: TORA di kawasan hutan, KLHK, ATR/BPN
ANALISIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3415 K/PDT/2021 TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM Listiyani, Eko; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63443

Abstract

Kokos Jiang, dkk telah menyepakati Investment Agreement, Sale and Purchase Agreement, Royalty Agreement, dan Agreement for Advances dengan Reliance Group. Seiring dengan berlangsungnya perjanjian Kokos Jiang, dkk menyadari bahwa perjanjian yang telah disepakati merupakan perjanjian proforma yang oleh Reliance Group sebagai penguasaan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara yang dimilikinya. Selain itu, perjanjian yang disepakati hanya menggunakan Bahasa Inggris, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Kemudian, Kokos Jiang, dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan, Reliance Group, dkk mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Reliance Coal, dkk mengajukan kasasi, Mahkamah Agung memenangkan kasasi Reliance Group. Penelitian bertujuan menganalisa dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021, serta menganalisa dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan teknik analisis preskriptif. Penelitian menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung bahwa perjanjian arbtrase memberikan kewenangan absolut badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dan bahasa (Pasal 31 UU No. 24/2009) bukan merupakan faktor utama yang dapat membatalkan perjanjian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415 K/Pdt/2021 mengakibatkan berubah keadaan hukum kembali pada saat perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan melaksanakan putusan arbitrase SIAC. Kata Kunci: perjanjian, Arbitrase, Bahasa.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4221K/PDT/2022 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN TANAH TANPA ALAS HAK DI KENDARI Waskito, Bagas Waskito; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63444

Abstract

Dalam menguasai dan menggunakan tanah yang menjadi hak atas tanahnya, baik seorang individu maupun sebuah badan hukum tunduk terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Adapun jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, dan Hak Milik menjadi salah satu jenisnya. Mengklaim dan menguasai tanah tanpa adanya alas hak yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Bagi seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa alas hak dapat mengajukan gugatan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022 terkait perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Pada perkara tersebut bermula ketika Daniel Lumele mengklaim dan menguasai tanah milik John Putra. Majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan. Selain itu, majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dilakukan Daniel Lumele. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dan juga tidak dipertimbangkannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dipenuhi oleh Daniel Lumele. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah, Sengketa Kepemilikan.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue