cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 115   116   117   118   119 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) TRIANTO, HIZKIA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30153

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) MIRANDA, VANIA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30180

Abstract

Abstrak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 serta apa akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah menganalis tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat ditolak dengan pertimbangan pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Akibat hukumnya, bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat yaitu: dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Kata kunci: organisasi masyarakat, pertimbangan hakim, HTI.Abstract Government regulation of substitute Law number 2 year 2017 describes that the government not only have the obligation to build a society/ community organization but also facilitates society report if there is an indication of the report of an association/community organization that deviated from the ideology and laws of the country. The government agencies that are in the realm of politics, law, and security will take strict actions to the association/community organization that allegedly has an ideology that deviates from Pancasila. The main issue that will be discussed in this research is the consideration of the judges in the Decree No. 27 K/TUN/2019 as well as the legal consequences for Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an effect from verdict number 27 K/TUN/2019. The purpose of this research is to analyze the juridicial review of the dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). The research method that is used in this study is normative legal research with a statutory approach. Verdict No. 27 K/TUN/2019/ Applicants lawsuit/Advance claimant rejected with consideration of the applicant Casasi/First Plaintiff has committed a breach of Article 59 paragraph (4) Letter C the Government regulation of substitute Law No. 2 year 2017 on the amendment to law number 17 year 2013 about the community organization (called Government regulation of substitute Law of community organization) The procedures of the allotment is relatively short and simple, which is to seek consideration from the relevant agencies, namely the Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of INDONESIA, therefore procedurally the respondents act of the defendant/defendant was in accordance with article 61 Paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. The legal consequence of the Claimant is rejecting the appeal of cassation from the applicant. Punishing the cassation applicant pays the cost of the case at the cassation level with an amount of RP 500.000,00 (five hundred thousand rupiah). The legal consequence for the respondent cased/first defendant is: the implementation of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-30. AH.01.08 year 2017 on revocation of Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU00282.60.10.2014 on the ratification of the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia Association Law, dated 19 July 2017. Consideration of the relevant agencies in casu Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of RI has been procedurally compliant and in accordance with article 61 paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. Keywords: community organization, judges consideration, HTI.
KETAATAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK DI WILAYAH KETINTANG KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK PUBG) FEBRI SUHARTATA, DENY; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30181

Abstract

Abstrak Pada era global hari ini banyak hal yang memiliki pembaharuan di bidang teknologi, bisa dilihat dari semua segmen kehidupan hampir tidak bisa terlepas dari sentuhan internet dan teknologi. Dari semua keuntungan perkembangan teknologi hari ini ada juga beberapa hal yang bisa digolongkan sebagai bentuk ancaman digital yang akan berimplikasi dalam jangka panjang. Atas dasar penjelasan diatas fakta dilapangan masih banyak anak dibawah kelompok klasifikasi usia yang memainkan game PUBG bahkan sudah menjadi kebiasaan di waktu senggang anak-anak untuk mengisi kegiatan. Dalam kasus ini peneliti bermaksud melakukan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, dalam peraturan ini pemerintah mencoba membatasi pengguna permainan interaktif elektronik melalui penggolongan kelompok usia dan batasan-batasan permainan yang boleh diakses sesuai usia pengguna permainan interaktif elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana ketaatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik di Wilayah Ketintang Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang menjelaskan mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada didalam kehidupan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris ketaatan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 11 tahun 2016 tentang permainan interaktif elektronik, dengan studi kasus permainan interaktif elektronik yang masih banyak dimainkan oleh anak dibawah umur serta masih mengandung unsur kekerasan yaitu PUBG mobile, wilayah penelitian ini berada di kota Surabaya.Informan penelitian ini adalah saudara Fransiscus Fabian Teguh 12 tahun dan Habel Fender 13 tahun keduanya adalah warga asli kota Surabaya yang aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dengan usia yang masing-masing masih dibawah umur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada kedua informan, jawaban dari informan kemudian dirangkum dalam bentuk data yang seperti peneliti tuliskan di pembahasan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang permainan interaktif elektronik yang didalamnya mengatur tentang klasifikasi konten permainan dan klasifikasi usia pengguna masih tidak menunjukkan ketaatan, dibuktikan melaluli dua informan dalam penelitian ini yang masih dibawah umur dan aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dimana didalam permainan ini jelas masih mengandung unsur kekerasan dan bahkan pembunuhan. Selain itu juga kemudahan akses untuk mendapatkan permainan PUBG sangat mendukung anak untuk memainkan permainan ini, hal terakhir adalah soal pengawasan lingkungan anak seperti otang tua yang kurang memperhatikan jenis konten permainan yang dimainkan oleh anak.Kata kunci : Permainan interaktif elektronik, anak dibawah umur, unsur kekerasan, ketaatan.AbstractIn todays global era many things that have renewal in the field of technology, can be seen from all segments of life that can hardly be separated from the touch of the internet and technology. Of all the benefits of todays technological developments there are also a number of things that can be classified as forms of digital threats that will have long-term implications, even triggering a potential generation retreat. Therefore parents, the environment, the government must really play an active role in early prevention efforts over the types of online games played by children. On the basis of the above explanation of the facts in the field there are still many children under the age classification group who play the PUBG game and have even become a habit in their free time to fill activities. In this case the researcher intends to carry out a juridical review of the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games, in this regulation the government tries to limit electronic interactive game users through the classification of age groups and restrictions on games that may be accessed according to age electronic interactive game users. Based on the background above, how obedience to the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 11 of 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games in the Ketintang Region of Surabaya. This research is an empirical legal research, legal research that explains the enforcement and implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that is in the life of the community.This study aims to empirically test the obediences of the minister of communication and information technology number 11 of 2016 concerning electronic interactive games, with case studies of electronic interactive games that are still widely played by underage children and still contain elements of violence, namely PUBG mobile, this research area is in the city of Surabaya.The informants of this study were Fransiscus Fabian Teguh 12 years and Abel Fender 13 years both of them are native citizens of the city of Surabaya who actively play electronic interactive games of PUBG types with ages that are still underage. Data collection is done by interview method directly to the two informants, answers from informants are then summarized in the form of data that researchers like to write in the discussion of this study.The results of this study indicate that the regulation of the minister of communication and informatics about electronic interactive games which regulates the classification of game content and the age classification of users is still ineffective, proven through two informants in this study who are still underage and actively playing electronic interactive games of the type of PUBG wherein the game clearly still contains elements of violence and even murder. Easy access to get PUBG games is very supportive for children to play this game, things the last is the matter of supervising the environment of children such as the elderly people who pay less attention to the type of content of the games played by children.Keyword : Electronic interactive game, underage children, contains elements of violence, obedien
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHDAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 EDY PRATAMA, RENDRA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30186

Abstract

Abstrak Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi calon legislatif untuk pemilu 2019, sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. Peraturan PKPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif ialah salah satu cara negara dalam bertindak luar biasa melawan koruptor agar tak lagi dapat mengelola negara melalui pintu lembaga perwakilan di DPR dan DPRD. Karena itu, dalam batas penalaran hukum yang progresif-responsif, sesungguhnya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibatalkan Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui latar belakang pengaturan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui kesesuaian proses pembentukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conseptual approach dan statute approach. Jenis bahan hukum penelitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu kemudian dianalisa secara kualitatif. Latar belakang munculnya norma sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU telah memenuhi legitimasi hukum (landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis). Kedudukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak melanggar suatu aturan apapun, sehingga patut diterima oleh hukum. Namun, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan, pasal tersebut jelas tidak mematuhi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 2 Tahun 2018 telah memuat norma yang tidak memiliki celah dari norma umumnya dalam Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi secara umum oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan secara khusus oleh Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak utuh. Secara formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Kata kunci: pemilu, pertimbangan hakim, KPU Abstract The Election Supervisory Agency noted that there were at least 200 former corruptors who registered as candidates for the 2019 election, around 36 of them were passed by the Election Supervisory Body, although at that time the Supreme Court had not canceled PKPU 20/2020. PKPU Regulation No. 20 of 2018 which prohibits former corruptors from becoming legislative candidates is one of the ways in which the state acts extraordinarily against corruptors so that they can no longer manage the country through the door of representative institutions in the DPR and DPRD. Therefore, within the limits of progressive-responsive legal reasoning, the actual regulation of the Election Commission that was annulled by the Supreme Court does not conflict with the Constitutional Court Decision No 4 / PUU-VII / 2009 and the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-XIII / and Article 240 of Law No. 7/2017 concerning Elections. The purpose of this study is to find out the background of the regulation of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 of 2018 and its position in the hierarchy of laws and regulations, as well as to determine the suitability of the process of forming Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 fulfilling the principle -asas formation of laws and regulations. This legal research is a type of normative research. The approach used in this research is the conceptual approach and statute approach. This type of legal research material consists of primary, secondary legal approaches. The technique of collecting legal materials in accordance with this research approach is to search for and collect legislation related to elections and then be analyzed qualitatively. The background to the emergence of norms as in Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018, KPU has fulfilled legal legitimacy (philosophical, sociological and juridical basis). Position of Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 when only seeing the nature of its independent institution and its authority, the article does not violate any regulation, so it should be accepted by law. However, given the hierarchy of legislation, the article clearly does not comply with the rules for the formation of legislation. Because Article 4 paragraph (3) PKPU Number 2 of 2018 contains a norm which does not have a gap from the general norm in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The principles of the formation of laws and regulations adopted in general by PKPU Number 20 of 2018, and specifically by Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018, are incomplete. In formal terms, the principle which is not sufficiently fulfilled is the suitability between types, hierarchy, and material content of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018. The principle of this regulation is only to carry out a government affair based on the functions given by the law. Keywords: general election, judges consideration, general election commissions
PERBANDINGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN DIKAITKAN DENGAN HAK WARIS PADA KUHPERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT UROMAH, ANISA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30188

Abstract

Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya ABID BUDIMAN, ZAKI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30192

Abstract

Abstrak Penyandang Disabilitas diberi Regulasi khusus terkait SIM D untuk berkendara dan berlalu lintas. namun dalam praktiknya masih ditemui hambatan dan kendala dalam proses perolehan SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Perolehan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya, dan 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis empiris karena meneliti perilaku Penyandang Disabilitas dalam memeperoleh SIM D dan hambatan dalam prosesnya. Lokasi penelitian berada di Satpas Colombo Surabaya. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembuatan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya relatif sama dengan proses pembuatan SIM umum. 2) hambatan yang ditemui dalam perolehan SIM D di wilayah Surabaya adalah: a) minimnya pengetahuan mengenai tata tertib berlalu lintas dari pihak Disabilitas, dan b) kendaraan dari pihak Disabilitas dianggap belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan pihak satpas Colombo. Kata kunci: implementasi, disabilitas, Perolehan SIM D
PELAKSANAAN HAK ANAK TERLANTAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA ADHI WICAKSONO, SETYO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30193

Abstract

Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2018/PN BJN Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Memepengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Satu Tahun ANGESTI RAHAYU, DIAN; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30198

Abstract

Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban) HAWA, SITI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30199

Abstract

Narapidana Lansia yang menjadi warga binaan di dalam Lapas Kelas IIB di Tuban Jawa Timur termasuk cukup banyak.Ada sekitar 114 orang narapidana lansia yang masuk sejak tahun 2016-2018. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Lapas Tuban, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada narapidana Lansia termasuk pidana penjara jangka pendek. Yaitu rata-rata enam bulan atau enam bulan kebawah. Dilihat dari segi usia yang sudah tidak muda lagi dan ditambah dengan kondisi fisik lansia tersebut maka dengan dijatuhinya pidana penjara pada mereka, mereka mampu melaksanakan pembinaan secara maksimalatau tidak sehingga tujuan pemidanaan menjadi tercapai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tuban dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan tersebut sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa pembinaan yang dilakukan pada narapidana lansia di Lapas Kelas IIB tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan kendala yang dihadapi petugas Lapas dalam melakukan pembinaan pada narapidana lansia yaitu faktor fisik narapidana lansia itu sendiri dan faktor petugas yang kurang mencukupi sehingga pelaksanaan beberapa program pembinaan tidak dilaksanakan. Pidana penjara yang dijatuhkan menjadi kurang bermanfaat karena narapidana lansia tidak merasakan penjeraan dan perubahan dalam dirinya. Saran bagi pemerintah agar menentukan suatu program pembinaan khusus bagi narapidana lansia.Untuk penegak hukum, lansia yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diberi hukuman lain seperti pidana bersyarat atau denda. Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Lansia, Pidana Penjara Jangka Pendek
PENGAWASAN ATURAN JAM OPERASIONAL TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA Fitria Sunarto, Inten; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30217

Abstract

Pasar modern di Indonesia memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun konvensional, salah satunya di Surabaya. Surabaya merupakan kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, dan hal ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan akan pemenuhan hidup dari penduduk tersebut, berbagai macam toko swalayan di surabaya saat ini membuktikan bahwa usaha toko swalayan di Surabaya saat ini berkembang penyebarannya hampir merata di seluruh surabaya. Berdasarkan prinsipnya, kehadiran toko swalayan tentu diizinkan tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan di satu sisi, kehadiran toko swalayan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu, namun dalam pendirian toko swalayan masih terdapat beberapa toko swalayan yang tidak mematuhi kebijakan dan menyalahi aturan seperti dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya yang menyebutkan mengenai jam kerja minimarket. Pelanggaran tersebut bukanlah suatu hal yang baru dan setiap tahunnya pelanggaran mengenai aturan jam kerja toko swalayan mengalami peningkatan mencapai 30% setiap bulan berdasarkan data pelanggaran dari Dinas Perdagangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya dan menunjukkan kendala dalam pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada indentifikasi dalam penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara yang dilakukan kepada informan di Dinas Perdagangan Kota Surabaya, yaitu Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya serta dokumentasi untuk mengecek kebenaran data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti maka disimpulkan bahwa Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perdagangan mengenai jam operasional Toko Swalayan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap toko swalayan yang sudah sesuai dengan syarat izin pelaku usaha penataan toko swalayan kurang berjalan dengan baik karena faktor sarana dan prasarana yaitu dalam hal aparat yang diterjungkan dalam lapangan tidak banyak serta dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen dan Kendala yang dialami oleh aparat Dinas Perdagangan adalah waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan toko swalayan mengingat aparat Dinas Perdagangan kurang jumlahnya. Kendala selanjutnya yaitu dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen sehingga tidak patuhnya atau tidak pedulinya toko swalayan tersebut memperoleh ijin buka 24 jam. Kata kunci: Pengawasan, Perizinan, Jam Operasional, Toko Swalayan Modern markets in Indonesia have various types of traditional and conventional market businesses, one of which is in Surabaya. Surabaya is a big city in Indonesia with a dense population, and this also affects the needs for the fulfillment of the lives of these residents, various kinds of supermarkets in Surabaya currently prove that the business of supermarkets in Surabaya is currently developing its spread almost evenly throughout Surabaya . Based on the principle, the presence of supermarkets is certainly allowed to grow and develop in an area and on the one hand, the presence of supermarkets is very helpful for people to meet their needs easily and does not take up time because most of the needs of the community are available in the supermarkets, but in the establishment of supermarkets still there are a number of supermarkets that do not comply with policies and violate the rules as in Article 13 paragraph (2) of Local Regulation No. 8 of 2014 concerning the Management of Supermarkets in Surabaya that states the minimarket working hours. Based on violations regarding the misuse of the minimarket hours rule in Surabaya, which operates 24 hours, it is not in accordance with Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Surabaya City. The violation is not a new thing and every year violations regarding the rules of working hours of supermarkets have increased up to 30% every month based on data from the Office of Trade violations. The purpose of this study is to analyze the form of supervision of the rules of operating hours of supermarkets in Surabaya and show the constraints in the supervision of rules of operating hours of supermarkets in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research, which is a study conducted on the real condition of the community or the community with the intent and purpose of finding facts that then lead to identification in problem solving. Data collection techniques used were interviews conducted with informants at the Surabaya City Trade Office, namely the Head of Supervision and Service of the Surabaya City Trade Service and documentation to check the truth of the data. The data analysis technique used in this study was a qualitative descriptive analysis technique. Keywords: Supervision, Licensing, Operating Hours, Supermarkets

Page 117 of 161 | Total Record : 1602

 115   116   117   118   119 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue