cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 116   117   118   119   120 
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA AGENG PRAYOGO, GANA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30236

Abstract

Bengkel Umum meliliki peran dalam mengembalikan kondisi kendaran bermotor agar memenuhi standar laik jalan. Klasifikasi bengkel umum didapat dengan mendaftarkan izin bengkel tersebut ke Dinas Perizinan. Setelah izin didapat oleh bengkel umum, akan dilakukannya kegiatan pengecekan yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakunan oleh dinas perhubungan serta mengetahui apa hambatan dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan bengkel umum di kota Surabaya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara. Informan yang berasal dari pihak dinas perhubungan yang sebagai pelaksana pengawasan bengkel dan pemilik bengkel kendaraan bermotor yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang dilakukan peneliti, hasil dari penelitian kemudia diolah dengan teknik diskriptif kualitaif, artinya peneliti akan memberikan pemaparan secara factual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, dinas perhubungan memiliki hambatan berupa kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel. Kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel menyebabkan kecepatan kegiatan pengawasan menjadi berkurang. Kata Kunci : efektivitas pengawasan, pengawasan, bengkel umum
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENJADI JUAL BELI TANAH STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 192 PK PDT 2014 AFIFAH R, DINI; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30263

Abstract

Salah satu syarat sah dalam sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak dari para pihak, jika salah satu pihak cacat kehendak saat melakukan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, di dalam KUHPerdata BW diatur 3 alasan untuk pembatalan perjanjian yakni karena kekhilafan, paksaan, dan, penipuan, dalam KUHPerdata Belanda yang baru NBW dikenal alasan keempat untuk pembatalan sebuah perjanjian yakni penyalahgunaan keadaan. Perjanjian yang terindikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjiannya terdapat pada perkara perdata dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 192 PK PDT 2014 tentang penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheden. Debitur dan kreditur pada mulanya melakukan perjanjian kredit, namun karena debitur tidak bisa melunasi hutangnya disebabkan kesulitan keuangan, debitur diminta oleh kreditur untuk menjual salah satu barang jaminannya kepada kreditur sendiri sebagai pembelinya, tindakan debitur tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara nomor: 192 PK/PDT/2014 tentang penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheden serta akibat hukumnya terhadap akta otentik yang timbul setelah perjanjian jual beli terhadap salah satu barang jaminan. Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang mengkaji putusan Mahkamah Agung No : 192 PK/PDT/2014 tentang penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hakim yang mengkategorikan tindakan kreditur sebagai tindakan melawan hukum disebabkan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi sudah tepat karena sudah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan, meskipun penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian belum diatur secara tertulis di BW namun hakim secara tersirat mengakui adanya perbuatan penyalahgunaan keaadaan ditafsirkan melalui asas itikad baik pada Pasal 1338 BW. Akibat Tindakan Kreditur yang merupakan Tindakan Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi dan adanya cacat kehendak dari pihak debitur saat melakukan perjanjian jual beli maka segala akta otentik yang timbul karena perjanjian jual beli terhadap salah satu barang jaminan batal demi hukum. Kata kunci : Perjanjian Jual Beli, Penyalahgunaan Keadaan, Iktikad baik
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. KARYA KREASI PESONA INDAH DENGAN PEKERJANYA ANDRIAN AMMAR, BRAM; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30264

Abstract

Dalam Perjanjian Kerja Antara PT Karya Kreasi Pesona Indah dan pekerjanya terdapat klausula yang mencantumkan penghapusan kompensasi saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Klausula penghapusan tersebut menghilangkan seluruh hak pekerja pada saat terkena PHK yakni, pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Ketentuan mengenai hak pekerja pasca PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Penyimpangan terhadap pasal tersebut mengakibatkan konflik kepentingan yang mengharuskan pekerja menggunakan metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial non-litigasi dan litigasi. Permasalahan yang timbul dalam peristiwa hukum tersebut yakni akibat hukum apa yang ditimbulkan dari klausula PHK tanpa pemberian Kompensasi dalam Perjanjian Kerja PT. Karya Kreasi Pesona Indah dan pekerjanya dan upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja terhadap akibat hukum dari perjanjian kerja tersebut. Penelitian in memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Karya Kreasi Pesona Indah dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja saat terkena PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Karya Kreasi Pesona Indah dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja saat terkena PHK berakibat batal demi hukum. Pekerja PT. Karya Kreasi Pesona Indah dapat melakukan pemenuhan hak-hak yang hilang karena perjanjian tersebut dengan melakukan upaya Perundingan Bipartit, apabila gagal dapat menempuh langkah mediasi atau konsiliasi, serta litigasi apabila diperlukan.Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja, Kompensasi, Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan
TINJAUAN YURIDIS TUKAR GULING TANAH KAS DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROYEK PT. EXXON MOBIL CEPU LTD (EMCL) DI DESA GAYAM BOJONEGORO UNTUK KEPENTINGAN UMUM rohma, evi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30570

Abstract

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Terkait Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dan Hak Pemanggilan Paksa Dewan Perwakilan Rakyat Putra, Satria Rangga
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.30571

Abstract

KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK PRABAWATI, TIARA DEWI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30602

Abstract

Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW) Megantari, Erlinda linda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30707

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, ATAS PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT. MUARA WISESA SAMUDRA Putri, Desinta Aulia Aria; Tamsil, Tamsil; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30719

Abstract

AbstrakReklamasi Pulau G Teluk Jakarta menimbulkan berbagai polemik yang berujung dilayangkannya Surat Gugatan oleh Nelayan Muara Angke dan beberapa organisasi lingkungan hidup kepada Gubernur DKI Jakarta selaku pemberi izin reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra selaku pengembang. Dengan berbagai pertimbangan hakim PTUN Jakarta meutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta berwenang untuk menerbitkan Izin Reklamasi Pulau G, padahal kewenangan izin reklamasi berada pada perintah pusat karena Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai pedoman reklamasi telah kadaluwarsa. Pembatalan Surat Keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum baru yakni batal demi hukumnya proses jual-beli yang telah terjadi sebelum dicabutnya Surat Keputusan tersebut.Kata Kunci: Reklamasi; Surat Keputusan; Akibat HukumAbstractJakarta G Island reclamation featured various polemics which led to the issuance of a Lawsuit Letter by Muara Angke Fishermen and various environmental organizations for the Governor of DKI Jakarta as the reclamation permit provider and PT. Muara Wisesa Samudra as the developer. With various considerations, Jakarta PTUN decided to cancel the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 2238 of 2014 dated December 23, 2014 concerning the License for the Implementation of the G Island Reclamation. One of the judges' considerations stated that the DKI Jakarta Governor was authorized to issue the G Island Reclamation Permit, even though the authority of the reclamation permit was at the center's command because Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta as a reclamation guideline had expired. The cancellation of the Decree also resulted in new legal consequences namely null and void by law the buying and selling process that had occurred before the revocation of the Decree.Keywords: Reclamation; Decree; Because of law
TINJAUAN YURIDIS PEKERJA PEREMPUAN HAMIL YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA OLEH PERUSAHAAN (Studi Tentang Rumini di PT Wangta Agung) damayanti, reynisa ikko; rusdiana, emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30741

Abstract

PENGAWASAN PENERBANGAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT Pratiwi, Ratnasari Dwi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30750

Abstract

Page 118 of 161 | Total Record : 1602

 116   117   118   119   120 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue