cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 13   14   15   16   17 
PENANGGULANGAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEHMASYARAKAT ADAT DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU RIZKA ACHMADI, HABLANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.15209

Abstract

Taman nasional adalah kawasan konservasi yang relatif paling maju dalam sistem pengelolaandibandingkan dengan taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam dan suaka margasatwa.Taman nasional dijadikan sebagai kawasan yang mampu mengantisipasi terjadinya perburuandengan upaya pencegahan terhadap kepunahan satwa yang dilindungi. Salah satu tamannasional yang terbesar di Jawa Timur adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Disekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat masyarakat Suku Tengger yang jugamemiliki peran penting dalam menjaga kawasan konservasi,terutama berkaitan dengan hukumadat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui bentuk penanggulangan perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarTaman Nasional Bromo Tengger Semeru dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukungpenanggulangan perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui observasi,wawancara,dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkanbentuk penanggulangan masyarakat Suku Tengger terhadap perburuan satwa yang dilindungiTaman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan dengan pembinaan spiritual. Faktorpendukung dalam penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi adalah aturan hukum danbudaya hukum yang telah dimiliki oleh Suku Tengger sejak dulu. Sehingga hukum adat yangditerapkan Suku Tengger lebih efektif daripada hukum nasional.Kata kunci: Perburuan, Masyarakat Adat, TNBTS.AbstractThe national park is a conservation area that is relatively the most advancedmanagement systems compared with forest park, natural park, nature reserves and wildlifereserves. Serve as a national park area that is able to anticipate the hunt with efforts to preventthe extinction of protected animals. One of the largest national parks in East Java is the BromoTengger Semeru National Park. Around Bromo Tengger Semeru National Park there is peopleTengger tribe which also has an important role in maintaining conservation areas, particularlywith regard to customary law is applied in everyday life. So the purpose of this study was todetermine the response form poaching is conducted by people around Bromo Tengger SemeruNational Park and to determine the factors supporting tackling poaching protected animals inBromo Tengger Semeru National Park. This type of research is a sociological study. Datacollected through observation, interviews, and literature. The results showed the shape ofsociety Tengger tribe countermeasures against poaching protected animals Bromo TenggerSemeru National Park is done with spiritual guidance. The supporting factors in the preventionof poaching of protected animals is the rule of law and legal culture that has been owned by theTengger tribe long ago. So that customary law applied Tengger tribe is more effective thannational law.Keywords: Poaching, Culture, TNBTS.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga MAHARANI SUCAHYO, YOLLA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.15301

Abstract

Salah satu fenomena dalam bidang ketenagakerjaan adalah banyaknya perdebatan penggolongan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindugan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenaker No. 2 Tahun 2015) merupakan peraturan pertama yang dibuat khusus untuk melindungi hak-hak PRT. Permenaker No. 2 Tahun 2015 belum cukup melindungi hak para PRT, dalam hal ini terkait dengan waktu kerja. Ketentuan mengenai waktu istirahat yang cukup dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak cukup jelas sehingga memberikan akibat kekaburan norma . Tidak terdapat batasan yang jelas atas lamanya waktu kerja membuat ketentuan waktu istirahat yang cukup menjadi kabur. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma terkait waktu kerja bagi PRT dan mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam hal waktu kerja melebihi waktu kerja pada umumnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang berkaitan dengan ketentuan waktu kerja bagi PRT. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara PRT dengan pengguna PRT secara teoritik dapat dikategorisasikan sebagai pekerja. Hubungan kerja antara PRT dengan pengguna PRT terjadi akibat perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Ketentuan terkait waktu kerja bagi PRT didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Upaya yang dapat dilakukan oleh PRT apabila terjadi pelanggaran berkaitan dengan waktu kerja adalah mengajukan gugatan kepada pengguna PRT melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum setempat dengan dasar wanprestasi (apabila sebelumnya diatur dalam perjanjian) dan perbuatan melawan hukum karena melanggar Permenaker No. 2 Tahun 2015 terkait waktu istirahat yang cukup. Kata kunci : perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, waktu kerja. Abstract One of the phenomenon in the employment is the controversy of Domestic Workers classifications. Man Power Ministerial Regulation No. 2/2015 is the first regulation created especially to protect the rights of domestic workers. Man Power Ministerial Regulation No. 2/2015 is not enough to protect the rights of domestic workers related to working time. The provision on rest time is unclear inflicting the obscurity of norm to that provision. There are no clear limits on the duration of work time which inflicts the provision of sufficient rest time became obscure. Based on this problem, the purpose of this research are analysing the obscurity of norm about working time for Domestic Workers and knowing the effort of law if work time not consistent with work time in general. The method used in this research is a normative research. The techniques of data analyzing used is prescriptive techniques to give the argument about work time for Domestic Workers. According to data result, the relationship between domestic workers and employer theorytically can be categorized as workers. Relationship between domestic workers and employer occurs when the contract had aggreed. The provision related to working time is based on the contract had be aggreed. If a violation related to working time occurs, the effort can be made by domestic workers is submitting a lawsuit to the employer through the Local District Court based on “Wanprestasi” (if it was set in the contract before) and acts against the law because of breaking the Man Power Ministerial Regulation No. 2/2015 related to working time. Keywords: law protection, domestic workers, working time.
Problematika Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah INDRA DEWI, RIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.15460

Abstract

Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU Minerba) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP). Hal tersebut senada dengan UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan acuan UU Minerba dalam membagi kewenangan. Pada tahun 2014 UU Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda 2014), hal tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan. Dalam UU Pemda 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten/Kota masih berwenang menerbitkan IUP setelah berlakunya UU Pemda 2014 dan akibat hukum dari IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari prinsip subsidaritas, prinsip pemerintahan pilihan dan asas preferensi, secara teoritis UU Minerba lah yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan pihak yang berwenang mengeluarkan IUP. Akibat hukum dari tumpang tindih kewenangan terhadap IUP yang dikeluarkan sebelum UU Pemda 2014 adalah masih berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 402 UU Pemda 2014. Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Asas Preferensi, Akibat hukum Abstract Article 37, Law Number 9, year 2009, concerning Mineral and Coal Mining, states that Local Government has an authority to issue The Mining Business License, as referred from The Local Government Law Number 32, year 2004. However, in 2014, The Local Government Law Number 32, year 2004, was replaced by The Local Government Law Number 23, year 2014, which states that The Local Government does not have an authority to issue The Mining Business License. As a consequnce, there is an overlapping authority related to which side who has the right to issue The Mining Business License. The purposes of the research are, first, to find out whether The Local Government still has the right to issue The Mining Business License after the establishment of The Local Government Law Number 23. The second is, the legal consequences of The Mining Business License which is issued by The Local Government before the establishment of The Local Government Law Number 23. This research uses normative juridical method. While the approaches used are statute and conceptual approach. The legal materials used in the study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Next, this research uses literature review as the data collecting technique and prescriptive as the analysis techinque. Based on the result of the research, reviewed from the subsidarity principle, government preference principle, and preference principle; theoretically, the Law Number 9 should be used as the legal basis to determine who has the right to issue The Mining Business License. Then, the legal issue from this overlapping authority upon the Mining Business License is that the licenses which were published before the establishment of Number 23 is still valid according to the provision from article 402, Law Number 23, year 2014, concerning Local Government. Keywords : The Mining Business License, Preference Principle, Legal Issue
Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya TRIANA SIMATUPANG, RANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16175

Abstract

Usia mulai merokok semakin memprihatinkan sejak usia 5 tahun. Jumlah perokok anak makin tahun semakin meningkat, bahkan jumlah perokok anak meningkat 6 kali lipat. Salah satu faktor pendorong aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak usianya di bawah 18 (delapan belas) adalah kemudahan dalam memperoleh rokok tersebut. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama mengurangi dampak negatif rokok terhadap generasi muda. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya ditulis: PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan) pasal 25 ayat (b) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas aturan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tidak ada penegakan hukum terhadap PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan pasal 25 ayat (b) atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Mayoritas warga yang tidak tahu mengenai aturan ini karena kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak pernah melakukan pengawasan dan tindakan apapun terhadap pelanggar. Kata kunci: rokok, penjualan rokok, anak usia dibawah 18 tahun. Abstract The age of started smoking even more concerning (since the age of 5 years). The number of child smokers are increasing every year, even it is estimated that the number of child smokers is going to increase six times. One of the factors which motivate the child under 18 years old is the ease of obtaining cigarettes. the government issued several policies to improve public health, particularly reducing the negative impact of smoking on children. This research was to determine the enforcement of the Government Regulation Nomor. 109/2012 about Security of Materials Containing Addictive Substances in Form of Tobacco Products For Health Article 25, paragraph (b) and the factors effecting the enforcement the rules. This research method is a juridical sociological research. The data collection techniques used are interview and observation. Data were analyzed using qualitative analysis. Based on the data results, there is no law enforcement of the PP for the Tobacco Products Security Health Article 25 paragraph b on prohibiting the cigarettes selling to the children in Tambaksari, Surabaya. There are several factors that affecting the enforcement the rules of on the salling of cigarettes to children under the age of 18 years in the Tambaksari,Surabaya : the law enforcement and communty factors. The majority of citizens who do not know about this rule because of the lack of socialization from law enforcement officers. There is no control and never do any action against offender. Keywords: cigarette, cigarette selling, children under 18 years old.
Pendistribusian Dan Peredaran Gelap Narkotika Melalui jalur laut Di Kabupaten Sumenep SHAHEEN HAQ, RUBINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.16176

Abstract

Pendistribusian dan peredaran gelap narkotika di era modern ini sangat beragam, terutama melalui jalur laut karena tidak semua wilayah laut mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya wilayah lautan Sumenep tidak diimbangi oleh jumlah personil para penegak hukum yang mencukupi, akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Sumenep tidak terjaga dengan baik, celah inilah yang banyak disalahgunakan oleh pengedar maupun bandar narkotika untuk menyalurkan barangnya melalui distribusi yang kemiudian diedarkan hingga sampai pada pengguna. Penelitian ini untuk mengetahui proses pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan terhadap pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep.Metode penelitian ini adalah penelitian sosio legal research. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab jumlah kasus yang terus meningkat, sehingga aparat penegak hukum semakin banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan di berbagai tempat dari kota hingga kepulauan, dari anak-anak hingga orang tua, demi meminimalisir adanya tindak kejahatan ini. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pencegahan hingga penindakan yang berupa rehabilitasi dan sanksi kurungan. Hal ini didasarkan pada UU Narkotika, PP UU narkotika serta Permenkes tentang narkotika yang mengatur tentang narkotika dan upaya penanggulangannya. Kata kunci : peredaran gelap narkotika, jalur laut, kabupaten Sumenep Abstract Illicit trafficking of narcotics in the modern era is very diverse, especially by sea since not all the sea areas get the attention and optimal escort from the government. The wide area of ​​the sea in Sumenep is not balanced by number of law enforcement personnel, consequently some of Sumenep’s sea border region is not properly secured, this gap is widely abused by drug dealers to deliver the drugs to the user. This study was to determine the distribution and illicit trafficking by sea in Sumenep and measures taken by law enforcement officials in response to the distribution and illicit trafficking by sea in Sumenep regency. This research method is the study of socio legal research. The data collection techniques used is interview and observation techniques . Data were analyzed using qualitative analysis (researcher analyze the data and understand the truth of the data). Based on data results, it can be concluded that the cause of the increasing in number of the cases, these make the law enforcement officers socialize in all area of Sumenep, from child to adult to minimize this issues. The efforts to overcome this issues are preventive and repressive such as rehabilitation and imprisoning. It is based on the Narcotics Law, PP of narcotics law, and Regulation of Healthy Ministerial related to narcotics regulating on narcotics and preventive efforts. Keywords: illicit trafficking of narcotics, sea lanes, Sumenep
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN UNDANG – UNDANG PENGESAHAN PIAGAM ASEAN TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 RIZKI YUDHAPUTRA, FITRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16177

Abstract

Pengujian Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, karena Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahannya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Charter memiliki ciri tersendiri dari Undang – Undang pada umumnya antara lain, materi muatan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 hanya terdiri dari 2 pasal serta lampirannya merupakan ASEAN Charter. Berdasarkan ciri khusus serta dissenting opinion 2 (dua) dari 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi (Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelva) seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 secara formil dan materiil berbeda dengan Undang – Undang pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Charter terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 telah tepat atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2008 secara formil dalam hierarki Peraturan Perundang - undangan berada di bawah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun secara materiil atau menyangkut substansi materinya berbeda dengan undang-undang pada umumnya. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dan seharusnya menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Kata Kunci: Ratifikasi, Piagam ASEAN, Pengujian Undang – Undang Abstract Judicial Review of Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter petitioned to Constitutional Court. Is because article 1 paragraph 5 and article 2 paragraph 2 letter n is considered contrary against article 27 paragraph 2 dan article 33 paragraph 1 of Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. The problems that the Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter has different characteristic toward the general act. Law Number 38 Year 2008 only consists of 2 articles and its annex is ASEAN Charter. Based on the special characteristic and dissenting opinion of 2 (two) constitutional court judges (Maria Farida Indrati and Hamdan Zoelva) Constitutional Court should declare petition is not acceptable, because Law Number 38 Year 2008 in formally and materially different from general act. This research aims to review legal position of Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter against Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, as well as analyzing Constitutional Court decision Number 33/PUU-IX/2011 related Judicial Review on Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter have done exactly or not. This research is a normative legal search. Approaches used in this research are the statute approach, case approach, and conceptual approach. Technique of legal material collection in this research is by literature study on legal regulation, literature and also from internet. The Results of research show that Law Number 38 Year 2008 formally in hierarchy of legal norm reside in below Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, but materially or concerning the material subtance is different from general act. Constitutional Court hasn’t competence to review ratification of treaties act and should declare petition as not acceptable to review Law Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter. Keywords: Ratification, ASEAN Charter, Judicial Review
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAPMANTAN NARAPIDANA YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH(Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015) ALDY FIRDAUS, MOHAMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.16179

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara dengan Nomor Register42/PUU-XIII/2015. Mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusandalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada putusan MK dengan Nomor42/PUU-XIII-2015 terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim seperti pada penjelasansebelumnya yang sering disebut sebagai Dissenting Opinion. Melihat adanya pernyataan munculnyaDissenting Opinion yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakantidak berlakunya Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerahmenimbulkan permasalahan, khususnya kepada mantan narapidana yang menjadi kepala daerah ataupejabat publik yang pemilihannya melalui pemilihan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenafsiran hakim yang terdapat dalam pertimbangan dan mengetahui implikasi yuridis Putusan MKNomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan kasus.Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakandalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa penafsiran majelis hakim konstitusimembagi norma Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerahkedalam tiga bagian pokok yakni, membedakan antara norma dengan penjelasan, norma merupakanpemberian hukuman tambahan, norma dengan putusan MK terdahulu. Secara garis besar Majelismenggunakan interpretasi harfiah dan fungsional. Implikasi Putusan tersebut jelas menghambat jalannyapemilihan kepala daerah secara serentak dan menimbulkan terjadinya permasalahan hukum yang baru.Pada putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 seharusnya Majelis Hakim MK mempunyai pendirian yangtetap dengan putusan sebelumnya dan memasukkan bunyi penjelasan ke dalam norma undang-undangtersebut.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mantan NarapidanaImplikasi Yuridis Putusan MK Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala DaerahAbstractConstitutional Court of Republic Indonesia has been deciding the case with the register No. 42/PUU-XIII/2015. Adjudicate upon constitutional cases at the first and final verdict in the case of judicial review of Act No. 8 of 2015 On Stipulation Government Regulation in Lieu of Act No. 1 of 2014 on the Election Of Governors, Regents and Mayors Become The Act against the Constitution of Republic Indonesia 1945. On The decision of the Court under No. 42/PUU-XIII/2015 there were differences of opinion among the judges as in the previous explanation that is often referred to as the Dissenting Opinion. Seeing the emergence statement of Dissenting Opinions and who opposed the Constitutional Court Decision No. 42/PU-XIII/2015 stating enactment of Article 7 letter g the Act No. 8 of 2015 on the election of regional heads aroused problems in the implementation, especially to ex-convict who want to be a regional candidate or public officials whose election through direct elections.The purpose of this research are to see judges interpretations found under consideration and see yuridical implication of The Constitutional Court Decision No. 42/PUU-XIII/2015. The approach used in this research is legislation, conceptual and case approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using qualitative technique. The results of this research, that the interpretations of the Constitutional judges split the norm of Article 7 letter g of Act No. 8 of 2015 About The Local elections into three main parts namely, to distinguish between the norm with the explanation, the norm is an additional punishment, the norm with previous Court Verdict. The Constitutional Court shall adopt a literal interpretations and functional. Implications in this Verdict was clearly impended the local elections simultaneously and lead to a new legal issues. In Constitutional Court’s Verdict No. 42/PUU-XIII/2015 should The Constitutional Judges has a fixed establishment with the previous decision and enter the explanations of norms in to the clauses act.Keyword: Regional Head Elections, Constitutional Court, Ex-Convict
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah SISWANTO, ANANG
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16200

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 93/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang pada materi muatan pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam amar putusannya menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji apakah tepat Mahkamah Konstitusi menguji penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, (2) mengkaji apakah substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai pengujian pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah sudah tepat serta (3) mengkaji akibat hukum Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptifHasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah menimbulkan sebuah norma yang membatasi bentuk penyelesaian sengketa. Sehingga Mahkamah Konstitusi telah tepat melakukan Ultra Petita. Peradilan Umum masih dimungkinkan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama karena Peradilan Agama merupakan lex specialis dari Peradilan Umum, sehingga tidak mengurangi esensi dari kepastian hukum sebagaimana pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pilihan penyelesaian sengketa dilingkungan Peradilan Umum disepakati dalam perjanjian dan dengan berlakunya asas pacta sunt servanda, maka perjanjian telah memberikan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika Mahkamah Konstitusi memutus dengan putusan tidak konstitusional bersyarat. Adapun akibat hukum terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, bentuk penyelesaian sengketa harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam akad apabila tidak diperjanjikan, maka kembali pada kompetensi asbolut.Kata Kunci: Ultra Petita, Lex specialis, Pacta sunt servanda, Tidak konstitusional bersyarat.AbstractThe Verdict of Constitutional Court Number of 93/PUU-X/2012 related to judicial review on the substance of article 55 section (1), (2), and (3) Law Number 21 Year 2008 Concerning Islamic Banking to article of 28D section (1) 1945 Indonesian Constitution, in its Verdict declared that explanation of article 55 section (2) Law Number 21 Year 2008 Concerning Islamic Banking is contrary against 1945 Indonesian Constitution and declared no binding legal force.The purpose of this research are to (1) assess whether the Examination of the explanation of article 55 section (2) Law of Islamic Banking in the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 is appropriate, (2) assess whether the substance of the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 concerning examination of article 55 Law of Islamic Banking have been appropriate, and (3) assess the legal consequences of the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 related to article 55 section (2) Islamic Banking Law.Type of this research is normative juridical. The approaches that are used in this research are statute, conceptual, historical, and case. The legal materials used in the study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique, and used prescriptive technique analysis on legal materials.The results of this research are the explanation of article 55 section (2) Islamic Banking Law have been inflicted a norm that limit the form of dispute settlement. So that, Constitutional Court has been appropriate in conducting Ultra Petita. General Court is still possible to examine, decide, and resolve the case where became the absolute authority of Religious Court, because of Religious Court was Lex Specialis from General Court, so it does not compromising the essence of legal certainty as mentioned in article 28D section (1) 1945 Indonesian Constitution, even more the choice of dispute settlement in General Court domain was agreed on agreement and the existence of pacta sunt servanda principle, so the agreement had given an element of legal certainty. Therefore, it’s more appropriate if Constitutional Court made the Verdict as Conditionally Unconstitutional Verdict. As for the legal issue of article 55 section (2) Islamic Banking Law, the form of dispute settlement must be agreed firstly in the agreement. If it was not agreed,then back to absolute competence.Keywords: Ultra Petita, Lex Specialis, Pacta Sunt Servanda Conditionally Unconstitutional
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014Dalam Menolak Pengujian Formil Undang-Undang AZHARI, BERY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.16384

Abstract

Putusan Mahkamah Kontistusi dengan nomor perkara 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya adalah menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) oleh pemohon dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah. Undang-Undang MD3 merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang secara pembentukannya dianggap cacat karena tidak memperhatikan tata cara pembentukan undang-undang. Idealnya suatu undang-undang dibentuk harus merujuk pada asas-asas pembentukan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan Daerah menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan yang diantaranya adalah DPD tidak ikut dalam pembentukan undang-undang tersebut yaitu pada proses pembahasannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) Mengkaji apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan pengujian formil pemohon, (2) Mengkaji apakah Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang sudah tepat dan berdasar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah pembentukan undang-undang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden walaupun perubahan pasal-pasal yang adatidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR tidak serta merta menjadikan undang-undang tersebut inkonstitusional. Batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan hal ini lumrah dilakukan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam ranah ketatanegaraan dan dilihat dari sejarahnya alasan untuk menggunakan batu uji menggunakan undang-undang bukan dengan Undang-Undang Dasar karena apabila pengujian formil undang-undang menggunakan batu uji UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dipastikan tidak ada pengujian formil karena UUD NRI Tahun 1945 tidak secara rinci menjelaskan mengenai prosedur dan teknis pembentukan undang-undang. Kata Kunci :Pengujian Formil UU MD3, Batu Uji Pengujian undang-undang, Konvensi Ketatanegaraan,. Abstract The verdict of Constitutional Court case number 79/PUU-XII/2014 where the contain of that verdict are rejects the formal examination towards Law of Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3 Law) from applicants, in this case Senate (DPD). MD3 Law are legal materials made by House of Representatives (DPR) and President where the making process of that law consider to be deformed because of unapplied law establishment procedures. The ideal for law establishment must be refer to principle of law establishment according to Law Number 12/2011 concerning Establishment of Legal Materials. Senate sue that MD3 Law to Constitutional Court because that Law considered to be contradict with 1945 Indonesian Constitution moreover their constitutional rights has been aggrieved, such as Senate are not include in law establishment on discussion session. Purpose of this research are for (1) examine the basic consideration from the Constitutional Court Judges why they’re not granted formal examination from applicants, (2) examine the righteous and legal status of Constitutional Court who examine Law with Law. This research type is normative or legal research. The research approach were used are statute approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. Legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal material, and non-legal materials. Collecting technique on legal materials are used of literature study, and analysis technique of legal materials used prescriptive technique. Results of this research and discussion can be concluded that Constitutional Court considerations are, first, that
PELAKSANAAN HAK PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA PADA PENGEMUDI PERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA MIRA ALTISHAR, PURNOMO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.16394

Abstract

Hak-hak pekerja terutama pengemudi pada sebuah PO harus mendapatkan jaminan perlindungan oleh PO tersebut, salah satu yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan yaitu jaminan Hak Kecelakaan Kerja. Adanya resiko kecelakaan yang terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja pengemudi yang ruang lingkup kerjanya rentan menimbulkan bahaya kecelakaan dan berpengaruh juga terhadap keselamatan pengemudi. Aturan jaminan kecelakaan kerja tercantum pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengaturan lebih lanjut terkait kecelakaan kerja ini diatur dalam Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang transportasi adalah PERUM DAMRI Cabang Surabaya. Penelitian ini akan melihat pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada pengemudi Kantor Cabang Surabaya.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Data dianalisis secara deskriptif yang menggambarkan tentang proses pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pengemudi pada PERUM DAMRI Kantor cabang Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala PERUM DAMRI Kantor Cabang Surabaya, adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERUM DAMRI Kantor Surabaya telah melaksanakan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada Pengemudi Bus PERUM DAMRI sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelaksanaannya terdapat kendala yaitu proses administrasi dari pihak BPJS Ketenagakerjan, tidak semua rumah sakit yang melayani klaim BPJS Ketenagakerjaan, lemahnya kesadaran hukum pengemudi untuk mentari peraturan lalu lintas serta rumitnya proses pelaporan antara PERUM DAMRI Pusat dengan PERUM DAMRI Cabang Surabaya.Kata Kunci: Pelaksanaan Hak Pekerja, Kecelakaan Kerja, Perum Damri SurabayaPELAKSANAAN HAK PEKERJA DALAM TERJADI KECELAKAAN KERJA PADA PENGEMUDIPERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA.RIGHTS OF WORKERS IN THE EVENT OF ACCIDENTS AT WORK DRIVERS PERUM DAMRI SURABAYA BRANCH OFFICE. Abstract. Workers’s rights, espescially for driver in a intercity bus business deserves the rights to be protected by the company who’s in charge. One of the many rights which the drivers deserves to get is works accident related guarantee. Risk of works accident that could happen anytime and anywhere, especially, the ones with risky workplace that more than likely affect workers safety. Regulation on this partikular matter can be found Article number Ninety-Nine paragraph One in Act number Thirteen, year Two Thousand and Three about employment. More regulation related to this issue are also regulated in Act number Twenty-Four, year Two Thousand and Eleven about BPJS. One of the company who moves in transportation section are Surabaya PERUM DAMRI chapter. This research will talks about workers rights in terms of a work related accident happens to workers krom Surabaya chapter. There’s various kinds which will be used in this research is are empirical las with socilogical yuridical research model. the Data itself in this research are analyzed in a descriptive way who potrays about the implementation process of workers rights in case of there’s a work related accident happens to the workers in Surabaya PERUM DAMRI chapter. Sources in this research cam directly from the head of Surabaya PERUM DAMRI Chapter, and the data analysis technique are being done in a qualititive way. Results of this research shows that Surabaya PERUM DAMRI Chapter had done their duty to provide their workers with the rights that they deserve just in case accident do happen to the drivers of PERUM DAMRI’s bus, this is according to Act number Thirteen, year Two Thousand and Three about Employement and Act number Twenty-Four, year Two Thousand and Eleven about BPJS. In the process of implementing BPJS, there’s appears to be some issues, some of this are: administratif process, not all hospitals provide BPJS’s service, low awareness from the workers to behave according to rules and also the tough process of reporting between PERUM DAMRI Headquarters and Surabaya PERUM DAMRI Chapter.Keyword: Implimentation Rights Worker, Accindent of Working, Surabaya Damri Public Corporation

Page 15 of 161 | Total Record : 1602

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue