cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 11   12   13   14   15 
IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK DIKAITKAN DENGAN WAJIB BELAJAR (WAJAR) 9 TAHUN BAGI ANAK YANG BEKERJA DI WARUNG KOPI PUJASERA TRIDHARMA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK WINARSIH, ELIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14176

Abstract

Gresik merupakan daerah yang padat penduduknya, yang dikenal sebagai kota santri. Gresik juga merupakan daerah industri perdagangan yang cukup besar baik di sektor formal maupun informal. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya warung kopi yang tersebar luas di wilayah Gresik, salah satunya warung kopi Pujasera Tridharma. warung kopi Pujasera Tridharma tersebut terletak di jalan Tridharma Kebomas Kabupaten Gresik. Pembentukan warung kopi yang luas di Gresik ini menyebabkan banyak pengusaha yang memperkerjakan anak dengan usia 14 tahun sebagai pekerja di warung kopi Pujasera Tridharma tersebut. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seharusnya dimanfaatkan untuk belajar. Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang tentang Sistem Pindidikan Nasional (Sisdiknas). Tujuan daripada penelitian ini adalah, untuk mengetahui alasan tidak terimplementasinya pasal 6 Undang-undang tentang Sisdiknas mengenai wajib belajar 9 tahun sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di warung kopi pujasera Tridharma Gresi. Serta untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Dalam hal ini, anak-anak yang bekerja di sektor informal karena mereka ingin membantu perekonomian keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil dari observasi dan wawancara. Lokasi penelitian ini di jalan Tridharma Kebomas Kabupaten Gresik. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terimplementasinya Pasal 6 Undang-undang tentang Sisdiknas dengan baik dikarenakan pengaruh faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan keluarga yang rendah serta faktor kemauan pada diri anak itu sendiri. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pemahaman yang lebih baik dan memperhatikan anak-anak mereka. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam memberikan perlindungan untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak di Gresik perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua dan anak-anak tentang pentingnya pendidikan bagi anak.Kata Kunci : pekerja anak, faktor penyebab, hak pendidikan anakAbstractGresik is a densely populated region, known as the city of devout muslim. Gresik is also an area large enough trade industry in the formal and informal sectors. This is evidenced by the establishment of many coffee stores that are extansive in the region of Gresik, especially a Pujasera Tridharma Coffee store. Pujasera coffee store is located on the road Tridharma Kebomas Gresik. The extensive establishment of a coffee store in Gresik has caused many employers who employ adolescents with an average age of 14 years as a worker in a coffee store including children working in the Tridharma Pujasera coffe store. In essence, the child must not be working. Because of the time they are supposed to be used for learning to achieve its goals. In this case described in Article six of the Law on the National Education System (Education System). The objective of studies first, to find a reason not impletation Article 6(six) of the Law on National Education System regarding the compulsory 9 years as a legal protection for children working in the Tridharma pujasera Gresik coffe store. Second, to identify and provide an explanation regarding the efforts made by the Department of Education Gresik in providing legal protection to children who work in a Pujasera Tridharma Gresik coffe store in implementing the nine-year compulsory education. In this case, the children who work in the informal sector because they want to help they family economy. The research method used is descriptive qualitative research methods. Data drawn from direct observation and interviews with the object of research. The research located on the road Tridharma Kebomas Gresik. The results show that not implementation Article 6 of the Law on National Education System properly due to the influence of environmental factors, family factors, economic factors, factors that lower levels of family education and the factor in the child's own self. In this case the parents should provide a better understanding and attention to their children. In this case the Department of Education in providing protection to fulfill the right to education of children in Gresik needs to be improved further by giving socialization to parents and children about the importance of children education.Keywords : child labor, causative factor, childrens right education
IMPLEMENTASI YURIDIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 48 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API DI DAERAH OPERASI VIII SURABAYA (DAOP 8) RACHMAWATI, NADINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14177

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8) yang bertujuan untuk memenuhi hak penumpang sebagai konsumen agar menerima pelayanan sesuai dengan standarisasinya. Peneliti tertarik meneliti tentang Implementasi Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan tersebut di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8) dengan sampel penelitian yaitu Stasiun Mojokerto sebagai stasiun besar, Stasiun Sidoarjo sebagai stasiun sedang dan Stasiun Tarik sebagai stasiun kecil. Hal ini dikarenakan karena terdapat beberapa aspek standar pelayanan minimum yang belum terlaksanakan secara optimal. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan di stasiun DAOP 8 dan hambatan-hambatan dalam penerapan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yakni menggambarkan pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan serta hambatan-hambatan yang dihadapi PT KAI DAOP 8. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti mengetahui penerapan standar pelayanan minimum di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8). Sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa informan, yaitu Assistant Manager Customer Care dari Unit Pelayanan DAOP 8 serta kepala-kepala stasiun yaitu Kepala Stasiun Mojokerto, Kepala Stasiun Sidoarjo dan Kepala Stasiun Tarik. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pelayanan minimum di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8) masih belum optimal dikarenakan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang belum ada seperti tidak adanya CCTV dan customer service di Stasiun Mojokerto dan Stasiun Sidoarjo, tidak adanya ruang untuk ibu menyusui di Stasiun Sidoarjo, tidak adanya toilet untuk penyandang difable dan lampu penerangan yang kurang di Stasiun Tarik. Hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan yang dihadapi PT KAI DAOP 8 dalam menerapkan standar pelayanan minimum tersebut, yaitu pendanaan yang minim, membutuhkan waktu yang lama dan kesadaran hukum masyarakat yang kurang.Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimum, Daerah Operasi VIII Surabaya, DAOP 8.AbstractThe purpose of Minister of Transportation Regulation Number 48 Year 2015 concerning Minimum Service Standards for Train Passengers in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) is to fulfill the passengers rights as consumers to receive the service according with it’s minimum standards. Researcher is interested to analyze on The Juridical Implementation Minister of Transportation Regulation in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) with samples namely Mojokerto as a big Train station, Sidoarjo as medium Train Station and Tarik as small Train station. There are several aspects of minimum service standards were not implemented optimally. The purpose of this research are to know the Implementation of that Regulation at the station in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) and it’s obstacles. This research uses the qualitative analysis. Research as described in the Implementation of Minister of Regulation and several obstacles that found in PT KAI DAOP 8. Data are collected by observation and interview from informants. The Purpose of this observation is to know Implementation of minimum service standards in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8). The participants of interview are assistant manager of customer care, service units DAOP 8 and some head of train stations, namely a head of Mojokerto Train Station, head of Sidoarjo Train Station and head of Tarik Train Station. Data collected are analyzed qualitatively, outline available data then do explanations and an interpretation to achieve systematic and understandable meaning. The result of this research showed that the Implementation of the Minimum Service Standards in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) is not yet optimal, because there are several facilities which do not exist, for example the absence of cctv and customer service at the Mojokerto Train Station and Sidoarjo Train Station, the absence of room for nursing mother at the Sidoarjo Train Station, the absence of a bathroom for difable people and number of lighting less at the Tarik Train Station. It was because there are several obstacles that found by PT KAI DAOP 8 in applying this minimum service standards, such as need of fund, needed a long time and the less awareness from customers.Keywords: Minimum Service Standards, Regional Operation VIII Surabaya, DAOP 8.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014TENTANG HAKIM AD HOC BUKAN PEJABAT NEGARA TAMA ULINA BR TARIGAN, MELISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14178

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari 11 hakim Ad Hoc di Indonesia yang mengajukanpermohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan para hakim Ad Hoc adalah tentang kedudukanhakim Ad Hoc yang dikecualikan sebagai pejabat negara. Hakim Ad Hoc merasa bahwa adanyadiskriminasi terhadap kedudukan yang seharusnya disamakan dengan hakim karir. Sehingga hakim AdHoc meminta kepastian hukum terhadap kedudukannya dan keadilan sebagai warga negara Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kajian dan impikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni menganalis putusan Mahkamah Konstitusidisesuaikan dengan teori dan peraturan perudang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakanadalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian inimenunjukkan bahwa kedudukan hakim Ad Hoc sebagai pejabat negara ditolak dalam putusan MahkamahKonstitusi. Bahwa kedudukan hakim Ad Hoc bukan pejabat negara menjadi penting dalam sebagai dasarpertimbangan hakim MK. Pada simpulannya Dasar pertimbangan MK masih menimbulkan krusialterhadap kedudukan hakim Ad Hoc. Kepada hakim Ad Hoc dengan menyatakan bahwa hakim Ad Hocbukan pejabat negara. Mahkamah harus memperhatikan bahwa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang bersifat spesialis dan Undang-undangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan undang-undang yang bersifatumum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih diutamakan menjadi dasar pertimbanganMahkamah. Selain itu dalam pertimbangan Mahkamah dapat mengesampingkan UU ASN yang lebihrendah dan mengutamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI)yang lebih tinggi. Sebagai undang-undang tertinggi di negara Indonesia, dalam pembuatan undangundangmerujuk pada UUD NRI tahun 1945. Dengan Demikian pertimbangan Mahkamah harusmemperhatikan perundang-undangan yang lebih diutamakan menjadi dasar pertimbangan. Sehinggapenyebutan hakim Ad Hoc tidak dikecualikan sebagai pejabat negara tetapi sama dengan hakim yangdisebut sebagai pejabat negara. Implikasi terhadap putusan MK terhadap putusan yang dilakukan olehhakim Ad Hoc dapat menjadi tidak sah. Bahwa syarat sahnya suatu putusan dilakukan oleh pejabat negarayang berwenang. Pejabat negara yang dimaksud adalah hakim, termasuk hakim karir dan hakim Ad HocKata Kunci: Kedudukan, Hakim Ad Hoc, Pejabat NegaraAbstractThis research was inspired by 11 Ad Hoc judges in Indonesia who submit petition to theconstitutional court. Subject of their petition is related with the position of the Ad Hoc judge who isexcepted to be a state official. They argue that there has been discrimination against their position thatshould be equated with career judges. Therefore, they asked for legal certainty to their position andjustice as a citizen of Indonesia. This research constitutes normative research that is to analyze the rulingof the constitutional court adjusted to theories and regulations. This research uses regulations andconceptual approaches. Technique to analyze material of law used in this research is prescriptive method.Result of study in this research showed that position of Ad Hoc judge as a state official was rejected byconstitutional court in its ruling. In its conclusion, basic considerations of the constitutional court stillgenerates crucial matters to the position of Ad Hoc judge stating that an Ad Hoc judge is not a stateofficial. The constitutional court should pay attention act no. 48 year 2009 about judicial power which is aspecialist act and act no. 5 year 2014 about civilian state apparatus which is a general act. Act no. 48 year2009 about judicial power is more preferred to be basic consideration of the constitutional court. Beside,in its consideration, the constitutional court may excludes act no 5 year 2014 which is lower andaccentuate UUD NRI year 1945 which is higher. As the highest act in Indonesia, construction of actshould refer to UUD NRI year 1945. So appellation of Ad Hoc judge can’t be excepted as state officialbut equal with other judges as state official. Implication to the constitutional courts’ ruling about positionof Ad Hoc judge can be illegal. Validity of a ruling should be made by state officials and the stateofficials referred to above is judge, including career judges and Ad Hoc judges.Keywords: position, Ad Hoc judge, state official
PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENGGELEDAHAN OLEH POLISI NOVIANTO, RINO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14268

Abstract

Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 14 KUHAP). Tersangka tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Kenyataanya penyidik dalam melakukan penggeledahan terkadang tidak mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak tergeledah dirugikan oleh oleh penyidik karena penggeledahan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan trauma bagi tersangka. kenyataannya banyak pelanggaran hak yang dilakukan pihak penyidik kepada tersangka. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mengapa pelaksanaan penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggambarkan langsung materi secara sistematis fakta atau karakteristik informan. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah. Peneliti hanya memfokuskan pada proses penggeledahan rumah. Informan dalam penelitian ini adalah penyidik dan Sidiq (tersangka narkoba). Data dianalisis secara kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum polrestabes Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruhnya penggeledahan yang dilakukan penyidik sesuai dengan undang-undang. Adapun pelanggaran yang dilakukan penyidik adalah penyidik tidak menyerahkan berita acara penggeledahan pada tersangka. Penyidik baru menulis nama tersangka pada surat perintah tugas pada saat tugasnya telah selesai. Seharusnya dari pihak penyidik diberikan bekal tentang kesadaran memenuhi hak tersangka. Tergeledah tidak ada upaya apapun saat hak-haknya dilanggar oleh penyidik, karena minimnya pengetahuan tentang hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka polisi sebaiknya melakukan sosialisasi tentang hukum dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, agar seluruh masyarakat tahu tentang adanya hukum. Secara khusus pihak penyidik harus memberikan pengetahuan ke tersangka Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Tersangka, Proses Penggeledahan. Abstract The suspect is person who because of their actions or the situation, based on preliminary evidence reasonably suspected as perpetrators of criminal acts (Article 1, verse 14, KUHAP). The suspect can not be treated arbitrarily. In fact the investigator to conduct the search sometimes did not comply with the legislation occured. In this case, the searched party is harmed by the investigator because searches conduct are not suitable with the procedure can be traumatic for the suspect. In fact many rights violations carried out by the investigators to the suspect. It becomes interesting to study, to find out why the implementation of the searched is not according to Articles 33 and 34 of the KUHAP. This research is empirical. Empirical research is research that directly describe systematically the material facts or characteristics of the informant. This method focuses on observation and scientific atmosphere. Researcher only focused on the process of house searched. Informants in this study are investigator and Sidiq(drug case suspect). Data will be analyzed qualitatively, which lays out the available data and then do the description and interpretation with the sentences. The research was conducted in Polrestabes Surabaya jurisdiction. Results of the study, showing that not all searched conducted by investigator entirely accordance with the law. As for the violations committed by the investigator is an investigator did not submit an official report of searched to the suspect. Investigators just write the suspect name on the warrant assignment when the task was completed. Authorities should had been given the provision of consciousness to fulfill the suspect rights. The Searched suspect have no any effort when their rights are being violated by investigators, because of lack of knowledge about the law. In order for overcome the problem, then police should conduct socialization of the law carried out at all levels of society, so that all the peoples know about the law. Especially the investigating authorities should beprovide knowledge to suspect. Keywords : Law Enforcement, Suspect Right, Searched Process.
PENEGAKAN PASAL 115 (TENTANG BALAP LIAR) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN FAJAR SWASANA, ALIEF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14269

Abstract

Balapan liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ). Remaja sekarang ini lebih menuruti ego dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur lalu lintas, di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar UU LLAJ. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Besar Surabaya dalam kasus balap liar yang ada di wilayah Surabaya dan mengetahui serta memahami kendala dalam proses penegakan yang dilakukan pihak penyidik Kepolisian Surabaya dalam penanganan kasus balap liar merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, pelaku balap liar masyarakat di sekitar lokasi balap liar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian terkait Penegakan Pasal 115 (Tentang Balap Liar) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat 2 (dua) hal di lapangan yang penulis temukan dan dirasa penting. Hal pertama adalah bahwa di lapangan aparat yang berwajib menggunakan dua cara yakni upaya Preventif dan Represif. Kemudian hal kedua, Belum maksimalnya hal ini disebabkan pelaku balap liar yang terjaring operasi/tertangkap oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya tersebut rata-rata mereka masih dalam usia sekolah. Selain beberapa hal penting diatas, penulis merasa bahwa hambatan dalam penanganan balap liar ini adalah kurang intensifnya kordinasi antara Polrestabes Surabaya dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan terlebih kerjasama dari pihak masyarakat. Sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, masyarakat seharusnya lebih peduli dan segera melaporkan terkait adanya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Kata Kunci: Penegakan, Balap Liar, Lalu Lintas Abstract Wild races involving two-wheeled vehicles, and it is illegal racing which is prohibited by Law No.22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation (here in after referred to as the Law LLAJ). Teenages today are more follow their ego than their safety, nowadays many youngs found from junior high school till senior high school conduct wild motorcycle races activity, this activity can be regarded as their hobby, full of challenges and sportsmanship they feel. Not infrequently their activities originated from a sense of fun or competition to obtain something, pitting their motor speed. Indonesia as the law state has issued regulations governing traffic, which is inside it there is a ban on wild races provisions, namely Article 115 and Article 297 of the Law LLAJ about provision of perform illegal racing. Legal research is an empirical legal research. The approach used in this study is a qualitative approach, research location is in Surabaya. The type of data used are primary and secondary data. Data obtained from informants who came from Surabaya Polrestabes Traffic Unit, wild racer and peoples around the location. The analysis used in this study is qualitatively. The research result of Enforcement of Article 115 (about illegal racing) Law No. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation there are two (2) things on the field that researcher had found and considered important. The first thing is that the authorities in the field must using two ways which are preventive and repressive efforts. Then the second thing, not yet maximal action against wild race doer is because the wild race doer which netted in operation / caught by the Surabaya Polrestabes traffic unit averagely still underage or still in school age. In addition to some important things above, researcher feels that obstacles in the handling this wild races is less intensive coordination between Polrestabes Surabaya and Surabaya Civil Court side and especially the cooperation of the society. As the side that the interests had been injured, peoples should be more concerned and immediately report related to the violation of law that occurred in the area where they lives. Keyword: Enforcement, Wild Race, Traffic
Tinjauan Yuridis Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Informasi Berkaitan Dengan Akta Dalam Pemberian Saksi Pada Proses Peradilan Pidana AKHMAD RAMA FAUZI, TUBAGUS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14270

Abstract

Kewajiban notaris menjaga kerahasiaan isi akta dalam proses pemberian kesaksian pada proses peradilan pidana ini sebenarnya telah diatur dalam UUJN tahun 2004 dan 2014 yang menjelaskan tentang kewajiban notaris menggunakan kewajiban ingkar namun pada proses mana notaris bisa menggunakan hak ingkarnya ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, bahkan terkadang notaris itu sendiri tidak mengetahuinya sehingga terkadang notaris kebingungan ketika dipanggil oleh penyidik apalagi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pihak penyidik memanggil langsung notaris dalam proses penyidikan tanpa melalui MPD membuat notaris harus lebih pintar untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum dengan cara seleksi data dengan sifat preskriptif. Menggunakan metode penelitian tersebut dapat ditemukan hasil bahwa di dalam peraturan perundang-undangan terkait kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan penggunaan hak ingkar memang sudah diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN tahun 2004 bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain, undang-undang menentukan lain di sini berarti hak ingkar notaris bisa gugur jika ada undang-undang yang mewajibkan notaris untuk memberikan segala keterangan tentang akta yang dibuatnya seperti undang-undang tipikor atau jika notaris tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi dan melibatkan akta yang dibuatnya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki hak untuk tidak bicara sekalipun di muka pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang lain dan dalam proses penyidikan notaris hanya diperbolehkan memberikan fotokopi minuta atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta dan akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak diamnya di depan pengadilan yaitu notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan serta membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata di tolak oleh hakim/pengadil atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan. Kata Kunci : Notaris, Akta Notaris, Peradilan Pidana Abstract Juridical Analysis On Notary Obligation To Keep Secret Of Informations Related To A Deed In Giving Testimony In Criminal Justice Process A notary’s obligation to keep certain secret of a legal instrument or deed’s content in a process of giving testimony in a criminal justice process actually has been stipulated in UUJN year 2004 and 2014 which describe about the notary’s obligation to use his or her right of refusal, but on what process a notary public can use his or her right of refusal is what people rarely know about, even the notary himself or herself sometimes doesn’t know about it. Therefore he or she gets confused when called in by the investigating authorities, moreover after Constitutional Court verdict has been issued which allows the investigating authorities summon the notary public directly in the investigating process without going through MPD. This makes the notary public has to be smarter to keep the secret of the legal document or deed he made. This is a research of normative law with legislation research approach and conceptual approach. The legal entities collecting technic has been used here is literature review and the legal entities analysis technic is by selecting the data with natural prescriptive. Using this kind of research method can found a result that in the legislation related to notary keeping secret of the deed obligation and refusal right using have been indeed regulated in article 16 paragraph (1) alphabet (e) UUJN year 2004 which states that a notary must keeping secret of anything related to the deed he or she made except the constitution determine otherwise. The constitution determine otherwise here means that the notary’s refusal right can be canceled if there’s constitution which obliges the notary to give any information about the deed he or she made, for example corruption laws or if the notary involves in a corruption act and the deed involved in. Based on the research result, can be summarize that a notary has a right to not speak even in the court as long as not be contrary to the others constitution and the notary is only allowed to give a copy of minuta or legal documents attached in the deed’s minuta in the investigating process. Also the law impact for a notary in using his or her refusal right in the court is he or she has to be released from the obligation as witness or giving testimony in the court. Because legally, the testimony he or she would give, according to his or her knowledge, is considered as contrary with the notary oath of office or violate professional secrecy and this frees the notary from any lawsuit from the parties concerned. If his or her refusal right is apparently rejected by the judge or according to legal provision, the notary was obliged for giving testimony in the court. Keywords : Notary, Deed of Notary, Criminal Justice Process
PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA TIMUR ARGANANTA, RICKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14271

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya yakni melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan tersebut, terjadi peningkatan jumlah laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan setiap tahun meningkat. Padahal tujuan dengan adanya Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur tersebut bertujuan mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Lembaga Ombudsman. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dan Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris atau non doktrinal. Sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya dan juga mewujudkan good governance salah satunya melalui lembaga Ombudsman tersebut belum maksimal. Hal ini dikarenakan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur memiliki beberapa kendala yaitu yang pertama kendala internal, yang kedua kendala eksternal. Kendala internal berupa terbatasnya jumlah Sumber daya Manusia (SDM) atau pegawai, terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik, terbatasnya anggaran dana. Kendala eksternal meliputi tidak adanya i’tikad baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor dan adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup. Upaya dalam mengatasi kendala internal yakni dengan cara pengajuan permohonan pegawai, dan anggaran dana pada Lembaga Ombudsman Pusat, kemudian mengikuti beberapa pelatihan. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal yakni dengan cara melakukan sosialisasi dan selalu berhubungan dengan pihak penyelenggara pelayanan publik sehingga mereka paham terkait dengan keberadaan Lembaga Ombudsman. Kata Kunci : Ombudsman, Good Governance, Provinsi Jawa Timur. Abstract This research is motivated associated with the East Java Regional Ombudsman Institution in performing, its function which is to supervise through reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration made by public services. In terms of monitoring by the report or the complaint, an increasing number of reports or complaint from the public or individuals each year is increasing. Whereas a purpose ombudsman institute of east java aims to realize good governance in the province of East Java, one of them through the Ombudsman. The purpose of writing this essay to answer how the form of services provided by the Institute of Regional Ombudsman East Java and attempt what was done by the Institute of Regional Ombudsman of East Java in addressing the increasing amount of reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration in realizing good governance in East Java, The method used is the juridical sociological or empirical or non-doctrinal. The data analyze technique in the form of qualitative descriptive.The results show that the East Java Regional Ombudsman Institution in performing its function and also realize good governance one of them through the institution of the Ombudsman is not maximized. Because the East Java Regional Ombudsman has some constraints, that the first is internal obstacles, the second external constraints. Internal constraints such as the limited number of Human Resources (HR) or employees, employees who have a limited ability or competence better, the limited budget. External constraints include lack of good i'tikad of public service providers or reported and the bureaucratic system of public service providers that are closed. Efforts to overcome internal obstacles namely by filing clerks, and budgetary funds on the Ombudsman Institution Center, then follow some training. The efforts to overcome external constraints which are a way to socialize and keep in touch with the organizers so that they understand the public service associated with the presence of the Ombudsman Institution. Keywords: Ombudsman, Good Governance, Province of East Java.
HAK RECALL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD HADI SANTOSO, WIRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14298

Abstract

Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Recall merupakan hak untuk mengganti anggota lembaga pemusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut. Hak recall dalam ketatanegaraan Indonesia juga dikenal sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR diberhentian antarwaktu diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya daya tarik yang tinggi di mata para pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak recall partai politik yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bagi anggota DPR yang direcall jika dirugikan karena tidak sesuai dengan Undang-undang dan AD/ART partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Seseorang terpilih di parlemen bukanlah karena diangkat atau ditunjuk partai, melainkan terpilih karena pilihan langsung dari rakyat sendiri untuk duduk di lembaga perwakilan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, regulasi pemberhentian dari kepartaian terhadap anggota legislatif yang memiliki dampak pemberhentian sebagai anggota legislatif perlu disempurnakan lagi dengan meminta rekomendasi terhadap anggota legislatif terkait kinerja dari anggota yang bersangkutan, dengan catatan bahwa anggota tersebut diberhentikan dengan alasan terkait sikap maupun pendapatnya dalam rapat maupun paripurna pada lembaga legislatif. Sistem proporsinal terbuka yang dianut dalam pemilu di Indonesia tentunya tidak terciderai karena dengan melibatkan seluruh anggota legislatif sebagai representsi rakyat.Kata Kunci : Hak Recall, Recall Anggota DPR, Sistem Pemilu IndonesiaABSTRACTRecall is an English word which consists of the word "re", which means back, and "call" which means to call or summon. Recall is the right to replace members pemusyawaratan institutions / representative of the position that no longer have membership status at the agency. Recall the Indonesian constitutional rights also known as Interim Replacement (PAW) is provided for in Article 239 paragraph (1) and further elaborated on his reasons in Article 239 paragraph (2) of Law No. 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council. DPR members diberhentian intertemporal proposed by political parties according the legislation. In Indonesia, the parliamentary elections using proportional system with open lists. Through this system, political parties tend to look for candidates who are popular that has high appeal in the eyes of voters. The purpose of this study was to determine the recall right political party in accordance with Law No. 2 Year 2011 concerning Amendment to Law No. 2 of 2008 on Political Parties and Law No. 17 Year 2014 About the People's Consultative Assembly, House of Representatives , Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council. The second objective is to determine the legal measures that can be taken for members of Parliament who recalled if harmed because it is not in accordance with the Act and the AD / ART political parties. This study is a normative legal research, while the approach used is the approach of legislation (statute approach), the approach of the case (case approach), and the approach to the concept (conceptual approach). A person elected to the parliament not because appointed or designated party, but was chosen because it directly from people's own choice to sit in the legislature. The conclusion is regulation of dismissal from the party against legislators who have an impact dismissal as legislators need to be refined further, by asking for a recommendation to the members of the legislature related to the performance of the member concerned, noting that the members dismissed for reasons related attitudes and opinions in meetings or plenary on legislature. Proporsinal open system adopted in the elections in Indonesia would not terciderai as to involve all members of the legislature as representsi people.Keyword : Right To Recall, Recall Members Of Parliament, The Electoral System Of Indonesia
PENGAWASAN PENGEMBALIAN BIAYA TIKET KEPADA PENUMPANG AKIBAT PEMBATALAN PENERBANGAN BERDASARKAN PASAL 10 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL PUSPITA DEVY, CHINTAMI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14334

Abstract

Pengangkutan melalui angkutan udara pada saat ini merupakan pengangkutan tercepat diantara moda pengangkutan lainnya. Meskipun pengangkutan melalui angkutan udara merupakan pengangkut tercepat diantara moda pengangkutan lainnya namun masih terdapat kendala. Salah satu kendala tersebut adalah tidak disiplinnya waktu keberangkatan hingga terjadinya pembalatan penerbangan. Adanya pembatalan tersebut mewajibkan badan usaha angkutan udara niaga melaksanakan tanggungjawabnya memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan adalah pengembalian biaya tiket kepada penumpang. Jangka waktu dari pengembalian biaya tiket sudah ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Selama ini, jangka waktu pemberian ganti rugi berupa pengembalian biaya tiket oleh badan usaha angkutan udara niaga kepada penumpang selaku konsumen apabila terjadi pembatalan penerbangan masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sehingga diperlukan adanya pengawasan dari pihak otoritas bandar udara selaku pengawas kegiatan penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya pengawasan pengembalian biaya tiket berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PM 89/2015 oleh Otoritas Bandar Udara, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi oleh Otoritas Bandar udara dalam melakukan pengawasan pengembalian biaya tiket berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PM 89/2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan pengembalian biaya tiket dilakukan oleh pihak otoritas bandar udara hanya pada saat konsumen transportasi udara/penumpang mengajukan komplain langsung ke kantor otoritas bandar udara. Setelah adanya komplain dari penumpang, pihak otoritas bandar udara langsung melakukan pengawasan dengan menegur badan usaha angkutan udara niaga tersebut. Kewenangan otoritas bandar udara hanya sebatas memberikan teguran dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada badan usaha angkutan udara niaga. Kurangnya SDM di bidang angkutan udara merupakan faktor yang menyebabkan pengawasan mengenai pengembalian biaya tiket yang dilakukan oleh otoritas bandar udara tidak maksimal, sehingga diperlukannya usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, antara lain Kepala kantor otoritas bandar udara dapat mengajukan permintaan penambahan SDM ke Dirjen, serta pihak otoritas bandar udara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengajuan complain langsung ke kantor otoritas bandar udara apabila masyarakat dirugikan dengan lamanya pengembalian biaya tiket.Kata kunci :Pengawasan, Pengembalian Biaya Tiket, Otoritas Bandar Udara.AbstractAir Transportation is currently the fastest way among other transport modes. Although Air Transportation is the fastest among other transport modes, there are still obstacles. One such obstacles is the undiscipline time of departure until the cancellation of flight. The existence of such cancellation obliges commercial air transport enterprises carry out their responsibilities provide compensation to passengers. One of compensationS is providing refund ticket to the passenger. Duration of refund ticket specified in articles 10 paragraph (1) and (2) under the Regulation of the Minister of Transportation Number 89 Year 2015 on the handling of flight delay (Delay Management) at the board of Scheduled Commercial Air Transport Business in Indonesia. During this period of compensation in the form of refund ticket cost by business entities to the commercial air transport of passengers as consumers in the event of flight cancellation is still not in accordance with the existing rules. So,it needs supervision of the airport authority as supervisory flight activity. This research uses empirical legal research with juridical sociological research model. The data obtained through interviews with informants, data analysis method applied was qualitative descriptive analysis. The results in this research showed that the cost of the refund ticket control efforts made by the airport authority were only when consumers of air transport / passenger filed a complaint directly to the office of the airport authority. After getting the complaints from passengers, airport authority directly supervise the business entity rebuked the commercial air transport. The authority of the airport has a limitation to give a warning and does not have the authority to impose sanctions on commercial air transport enterprises. The lack of human resources in the field of air transport is one factor which led to the supervision of the refund ticket costs conducted by the authority aerodrome is not optimal, so the need for efforts to overcome obstacles such as Head Office of Authority Airports can request additional human resources to the General Director, as well as, the airport authority to disseminate to the public about the procedure for filing a complaint directly to the office of the airport authority if the community is harmed by the duration of ticket refund.Keywords: Monitoring, Refund Ticket, Airport Authority.
PELAKSANAAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (TERKAIT BATASAN WAKTU KERJA PENGEMUDI) PADA TRAYEK BUS JURUSAN SURABAYA-YOGYAKARTA WAHYU JATMIKO, PROBO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14435

Abstract

Surabaya memiliki terminal bus Purabaya yang termasuk terminal bus terbesar di Asia Tenggara dan merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang mencapai 120.000 orang per hari. Terminal Purabaya memiliki 25 jalur keberangkatan bus termasuk AKDP,AKAP, bus malam baik patas maupun ekonomi. Dari jumlah keseluruhan jalur keberangkatan yang tersedia, terdapat 1 jalur keberangkatan yang paling menarik yakni jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta. Jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta menjadi menarik sebab diisi oleh armada bus yang seringkali terlibat kecelakaan, yakni Perusahaan Otobus (Selanjutnya disebut P.O.) Eka Mira Bus dan P.O. Selamat Sumber Group. Armada bus yang mengisi trayek jurusan Surabaya-Yogyakarta meskipun seringkali terlibat kecelakaan namun tetap memiliki peminat yang cukup banyak bahkan beroperasi 24 jam dalam sehari. Tingginya minat konsumen terhadap trayek bus Surabaya-Yogyakarta secara tidak langsung mengakibatkan padatnya jadwal keberangkatan bus yang mencapai 2-3 menit pada akhir pekan. Padatnya jadwal keberangkatan bus mengakibatkan terjadinya pelanggaran waktu kerja pengemudi. Adanya peraturan terkait jam kerja pengemudi cenderung hanya sebagai pelengkap saja bagi pihak pengemudi dan perusahaan penyedia jasa angkutan umum. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kendala saat menegakkan pasal 90 Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ)tentang waktu kerja pengemudi. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan pelaksanaan pasal 90 UU LLAJ oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah terminal Purabaya dan di dalam bus kelas ekonomi jurusan Surabaya-Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah terminal Purabaya, pengemudi bus kelas ekonomi jurusan Surabaya-Yogyakarta serta penumpang bus jurusan Surabaya-Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini akan diambil secara random. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan aturan waktu kerja pengemudi belum berjalan dengan baik. Petugas di lapangan tidak bisa membuktikan terjadinya pelanggaran dikarenakan minimnya jumlah petugas serta tidak adanya sarana yang mendukung. Upaya preventif berjalan dengan baik berkat kerja sama pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur. Hambatan yang dialami oleh petugas Dinas Perhubungan adalah jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah armada yang beroperasi serta tidak adanya alat yang memadai untuk membuktikan terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.1186/HK.402/DRJD/2002 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Dan Teratur, Seharusnya pelaku pelanggaran menerima sanksi administratif berupa pembekuan izin trayek sampai dengan paling lama 6 bulan dan penundaan perluasan izin trayek paling lama 24 bulan Kata Kunci: Pasal 90 UU LLAJ, waktu kerja pengemudi, trayek bus Surabaya-Yogyakarta. Abstract Surabaya has several main bus terminal which includes the largest bus terminal in Southeast Asia and is the busiest bus terminal in Indonesia with the number of passengers reached 120,000 per day. Terminal Purabaya has 25 Bus lane departure included AKDP, AKAP, Night Bus patas and economic good. Of the total number of lane departure is available, there is one lane departure of the most` Surabaya has several main bus terminal which includes the largest bus terminal in Southeast Asia and is the busiest bus terminal in Indonesia with the number of passengers reached 120,000 per day. Terminal Purabaya has 25 Bus lane departure included AKDP, AKAP, Night Bus patas and economic good. Of the total number of lane departure is available, there is one lane departure of the most interesting is a lane departure majors Surabaya-Yogyakarta. Lane departure majors Surabaya-Yogyakarta to be interesting because it is filled by a fleet of buses that are often involved in accidents, namely P.O. Eka Mira Bus and P.O. Congratulations Resource Group. Bus fleet fill Surabaya route majors-Yogyakarta though often involved in the accident but still has quite a lot of fans who even operate 24 hours a day. The high interest of consumers against bus lines Surabaya-Yogyakarta indirectly lead to the tight schedule of bus departures which reached 2-3 minutes on weekends. Tight schedule resulted in the departure of the bus driver's violation of labor time. Their related regulations driver working hours tend to be only as a supplement only for the driver and the provider of public transport services. This thesis uses descriptive research, which describes the implementation of article 90 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation by East Java Provincial Transport Department. The location of this research is in the Office of East Java Provincial Transport Department, the Office UPTD several main terminal and in economy class buses majors Surabaya-Yogyakarta. Informants in this study is an officer of East Java Provincial Transport Department, officers UPTD Purabaya terminal, the bus driver Surabaya majoring in economy class-Yogyakarta and Surabaya majors bus passengers-Yogyakarta. Informants in this study will be taken at random. The data collected in this study will be analyzed qualitatively describes the available data and then do the description and interpretation of the sentences in order to obtain a discussion or exposure to systematic and understandable. The result of this research is the implementation of the working time rules the driver has not been going well. Officers in the field can not prove the infringement because minimnya the number of officers and the lack of means of support. Preventive efforts went well thanks to cooperation with the Department of Transportation of East Java Province and East Java regional police. Barriers experienced by officers of Department of Transportation is the number of staff is not proportional to the number of operating fleet as well as the absence of an adequate tool to prove the infringement. In accordance with the decision of the Director General of Land Transportation Number: SK.1186 / HK.402 / DrJD / 2002 on Issuance of Administrative Sanctions Against Abuse ducted by Public Transport Entrepreneurs In Route And Organized, supposed offenders receive administrative sanctions such as the freezing of route permits up to period of 6 months and delay the expansion of route permits a maximum of 24 months.

Page 13 of 161 | Total Record : 1602

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue