cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 15   16   17   18   19 
Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat ADI PRADANA, RAMADHAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17192

Abstract

Pidana bersyarat adalah suatu pelaksanaan pidana dimana terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan, kecuali apabila selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pidana bersyarat dapat mengurangi masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan menghindarkan stigma negatif dari masyarakat. Pengawasan pidana bersyarat perlu diadakan untuk mengontrol dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus yang dikenakan oleh hakim. Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan sistem klasifikasi bahan hukum yang dilakukan secara logis dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat belum diatur di Indonesia. Belum diaturnya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat ini menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Balai Pemasyarakatan atau Bapas dalam penerapannya sehingga proses pengawasan berjalan kurang maksimal. Kurang maksimalnya pengawasan ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pidana bersyarat itu sendiri. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan jika kegiatan yang dilakukan Jaksa selama proses pengawasan pidana bersyarat memiliki persamaan yang pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu wajib lapor dan pengawasan langsung. Untuk mengisi kekosongan hukum, kegiatan yang dilakukan Jaksa selama proses pengawasan ini seharusnya dijadikan sebagai petujuk teknis yang tetap dalam pengawasan pidana bersyarat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Jaksa dan Bapas dalam penerapannya.Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Petunjuk Teknis, Jaksa, BapasAbstractConditional punishment is a system where the convicted person does not need to undergo the punishment as long as the convict does not violate general and special conditions issued by the judge during their probation. Conditional punishment can be a way to avoid incarceration overcapacity and negative stigma from society. Supervision over conditional punishment should be created to control the implementation of its general and special conditions imposed by the judge. The absence of regulation over such supervision has been major factor that led to no optimal supervision. This study analyzed how to arrange technical instructions of conditional punishment implementation. This research is normative. The research approach used is legislation approach and conceptual approaches. Type of legal materials consists of primary legal materials and secondary legal material. Legal materials collecting technique used are literature study which is then processed using the selection system of legal materials in data processing techniques. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on this research, it can be concluded that the technical instructions of conditional punishment implementation has not yet been arranged in Indonesia. This situation led to the ignorance of general prosecutor and correctional facility officer (Bapas) in implementing the supervision procedures. Thus, the actual purpose of conditional punishment cannot yet be accomplished maximally. The results of this research showed that, in overseeing a conditional punishment, the prosecutor uses temporary technical instructions which later elaborated in two means: (1) compulsory report; and (2) direct supervision. To fill the legal vacuum, these temporary technical instructions should serve as the permanent technical instructions in overseeing conditional punishment. This finding should also serve to provide legal certainty to the prosecutor and Bapas in implementing the conditional punishment.Keywords: Conditional Punishment, Technical Instructions, Prosecutor, Correctional Facility Officer
TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERKAIT WP OPPT YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TIDAK MELEBIHI 4,8 MILIAR RUPIAH WULANDARI, MEI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17193

Abstract

Pengenaan tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 M (WP OPPT PB di bawah 4,8 M) yang seharusnya paling tinggi dikenakan 0,75% dari peredaran bruto berdasarkan Pasal 25 Ayat (7) Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), namun harus dikenakan 1% dari peredaran bruto berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah pengenaan tarif PPh kepada WP OPPT PB di bawah 4,8 M berdasarkan Pasal 3 ayat 1 PP 46 tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 25 ayat 7 huruf c UU PPh, dan mengetahui dan memahami akibat hukum dari WP OPPT PB di bawah 4,8 M yang tidak menaati Pasal 3 ayat 1 PP 46 tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier/ non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa WP OPPT yang memenuhi kriteria sebagai WP OPPT dan memenuhi kriteria PPh berdasarkan PP 46 tahun 2013, pengenaan tarifnya didasarkan pada pasal 3 ayat (1) PP 46 tahun 2013 sebesar 1% dari peredaran bruto dan tidak lagi menggunakan pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh sebesar 0,75% dari peredaran bruto. Konflik aturan terjadi anatara PP 46 tahun 2013 sebagai aturan pelaksanaan dari UU PPh. Menurut asas Lex superiori derogate legi Inferiori , berdasarkan asas tersebut bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Kedudukan UU PPh lebih tinggi daripada PP 46 tahun 2013, sehingga aturan dari PP 46 tahun 2013 haruslah dikesampingkan. Berdasarkan PP 46 tahun 2013, tidak ada sanksi yang mengatur terkait pelanggaran pengenaan pajak oleh WP OPPT PB di bawah 4,8 M yang masih menggunakan aturan pengenaan pajak pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh dan tidak menggunakan aturan pengenaan pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013. Pelanggaran tersebut hanya bisa diketahui ketika saat ada pemeriksaan oleh KPP terhadap NPWP yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait PP 46 tahun 2013.Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Tarif PPh, Peredaran Bruto, Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.AbstractImposition of tarif for individual taxpayer certain employers who have a gross income below 4.8 M (WP OPPT PB under 4,8 M) which is the highest should be charged 0.75% of gross income based on According to article 25, paragraph (7) letter c of Law Number 36 Year 2008 on Income Tax states(UU PPh), but it must be charged to 1% of gross based on Article 3 (1) of Government Regulation No. 46 Year 2013 About Income Tax on Income Received Or Retrieved Taxpayers which Have Specific Circulation Gross (PP 46 of 2013). This study aims to determine and understand whether the imposition of income tax rates based on Article 3 paragraph 1 of PP 46 in 2013 is in accordance with Article 25, paragraph 7 letter c Income Tax Act, and know and understand the legal consequences of employers who do not comply the Article 3, paragraph 1 of PP 46 in 2013. This type of research used in this study is a normative legal research with law approach and conceptual approach. The types of legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary / non-law legal materials. The techniques literature study was used for collecting the legal materials. Meanwhile, the prescriptive method was used for analysis techniques of this research. The results showed that WP OPPT that qualify as WP OPPT and meet the criteria of income tax under PP 46 in 2013, the imposition of the charge is based on Article 3, paragraph (1) PP 46 in 2013 amounted to 1% of gross income and no longer use Article 25 paragraph (7) c Income Tax Act amounted to 0.75% of gross circulation. The conflicts occurred between PP 46 in 2013 as the implementation rules of the Income Tax Law. According to the principle of Lex superiori derogate legi Inferiori which is based on the principle that rules the higher override the lower rules. Income Tax Act notch higher than PP 46 in 2013, so the rule of PP 46 in 2013 must be put aside. Based on PP 46 in 2013, there is no sanction governing the taxation-related violations by WP OPPT PB fewer than 4.8 M that still use the tax rules of Article 25 paragraph (7) c Income Tax Act and does not use tax rules under PP 46 in 2013. This offense will only be known when there is an inspection by the KPP to NPWP which does not perform its obligations related to PP 46 in 2013.Keywords: Income Tax, Income Tax Rates, Circulation Gross, Individual Tax Payer Specific Employers.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN HUTAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR KABUPATENLAMONGAN INSAN BAHARI, M.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17194

Abstract

Wilayah pesisir Lamongan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah salah satunya adalah hutanmangrove, hutan mangrove memiliki berbagai macam manfaat sehingga perlu dikelola dengan baik agartidak hilang termakan oleh pembangunan dan industrialisasi di wilayah pesisir. Upaya untuk melindungihutan mangrove adalah dengan mengadakan kegiatan pengawasan. Dinas yang terkait dalam pengelolaanmangrove di Lamongan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan sertaBadan Lingkungan Hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana bentukpengawasan hutan mangrove yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan di wilayah pesisirKabupaten Lamongan, dan untuk memahami efektivitas pengawasan yang dilakukan PemerintahKabupaten Lamongan dalam mengawasi hutan mangrove di wilayah pesisir Lamongan. Metode yangdigunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakanteknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan dari Dinas Pertanian danKehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup dan Pengabdi Lingkungan(KAPAL) yang berada di Kabupaten Lamongan, sedangkan studi dokumen dilakukan melalui data tertulisdengan menganilisa isinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang digunakanoleh dinas terkait adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan preventif berupaperizinan lingkungan, dan pengawasan represif berupa patroli laut yang dilaksanakan oleh kawasanpesisir Lamongan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengawasi hutan mangrove diwilayah pesisir Kabupaten Lamongan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan luasmangrove di pesisir Lamongan dan juga ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan serta masyarakat,namun dalam pelaksanaan pengelolaan masih terdapat hambatan kelembagaan yaitu tidak adanyakoordinasi antar instansi dalam melaksanakan pengawasan.Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Hutan Mangrove, Wilayah Pesisir, Pemerintah KabupatenLamonganAbstractThe coastal area of Lamongan has abundant natural resources one of which is a mangrove forest,mangrove forest has a whole range of benefits that need to be managed properly to avoid losing consumedby development and industrialization in coastal areas. Efforts to protect the mangrove forests is to conductsurveillance activities. Department involved in the management of mangroves in Lamongan is theDepartment of Agriculture and Forestry, Department of Fisheries and Marine Resources and theEnvironment Agency. The purpose of this study were to understand how the shape of the mangrove forestmonitoring by the Government of Lamongan in Lamongan coastal areas, and to understand theeffectiveness of the oversight conducted Lamongan District Government in overseeing the mangroveforests in the coastal region of Lamongan.The method used is a sociological or empirical research. Datacollected by using interviews and document study. Interviews were conducted with informants from theDepartment of Agriculture and Forestry, Department of Fisheries and Maritime Affairs, the EnvironmentAgency and Environmental Servant (KAPAL) located in Lamongan, whereas studies conducted throughthe data document written by contents analysis.The result showed that the form of supervision used byrelated department is preventive supervision and supervision repressive, preventive supervision oflicensing environment, and supervision repressive of naval patrol exercised by coastal areasLamongan.That supervision by related department in control mangrove forests in coastal areas districtLamongan is effective, it is proven with an increase in broad mangrove in coastal Lamongan and alsoobedience responsible for business activity/and society, but in the management of institutional stillobstacles and coordination among agencies in carry out surveillance.Keywords : Effectiveness , Supervision , Mangrove Forests , Coastal Areas, the Government ofLamongan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PENGATURAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK. AGUSTIN, LANNI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17195

Abstract

TJSL merupakan suatu bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perseroan terhadap aspek-aspek sosial yang berada di lingkungan perseroan. Suatu perseroan seharusnya memiliki kesadaran bahwa kegiatan operasional mereka telah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar perseroan. TJSL suatu perseroan dapat menjadi wujud dari sikap kooperatif perseroan menanggapi dampak yang ditimbulkan oleh perseroan tersebut. Pengaturan TJSL di Indonesia terdapat dalam pasal 74 UUPT serta PP TJSL yang merupakan peraturan pelaksana pasal 74 UUPT tersebut. Setiap perseroan melaksanaan TJSL perseroan dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu TJSL yang dirasa unik ialah TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalamnya melibatkan partisipasi konsumennya. Keterlibatan konsumen dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. menimbulkan banyak pertanyaan karena dianggap sebagai pelimpahan sebagian kewajiban perseroan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen atau pelanggannya ditinjau dari UUPT dan PP TJSL dan untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen. Hal ini diteliti karena adanya kekaburan norma dalam pengaturan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL. Selain itu, juga untuk memahami terkait akibat hukum apa yang dapat terjadi dengan pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang menganalisis studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu pasal yang dianggap kabur melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pengaturan TJSL di Indonesia terkait pelaksaaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Hasil penelitin ini sendiri menjelaskan bahwa terdapat kekaburan norma dalam pengaturan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. dianggap kurang sesuai dengan UUPT dan PP TJSL. Hasil penelitian lainnya ialah penjabaran terkait akibat hukum yang sekiranya dapat timbul dalam pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Seharusnya UUPT dan PP TJSL dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi terkait pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL agar tidak menimbulkan suatu kekaburan norma. Serta, konsumen yang dilibatkan dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. harus tetap dilindungi hak-haknya karena di sisi lain konsumen partisipan tersebut juga merupakan subjek dari TJSL perseroan. Perlindungan hak-hak konsumen tersebut sesuai dengan tujuan TJSL sendiri yakni agar pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan salah satu stakeholders perseroan yang ada.Kata Kunci: CSR, TJSL, Perseroan, Stakeholders.AbstractCorporate Sosial Responsibility or commonly known as Social and Environmental Responsibility (further shorten to TJSL). TJSL is a form of social labour which done by the company over the social aspects in the environmental surrounding the company. The company should have awareness that their operational activity has caused the positive and negative to the environmental surround them. TJSL of a company can be form of the cooperative demeanor of a company in respond to the outcome which caused by the company.TJSL arrangements in Indonesia contained in article 74 of the Company Law and the PP TJSL which is the implementing regulations of the article 74 of the Company Law. Every company carrying out TJSL the company in a way that is different. One TJSL that feel unique is TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. in which involves the participation of consumers.Consumer involvement in TJSL of PT Midi Utama Indonesia Tbk. raises many questions because it is considered as a partial transfer of liabilities to consumers.This study aims to find out more in related TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. in which involve consumers, whether there has been appropriate in the view of the Company Law and PP TJSL related to the realization of its budget and what the legal consequences of the application of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. It was studied for their vagueness in the regulation norms related to the realization of the budget for the implementation of the Company Law and PP TJSL. In addition, it is also relevant to understand the legal consequences of what can happen with the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. The research used in this study is legal analyze literature study, by analyzing an article that is considered to escape through legislation, literature and reference materials related to the regulation TJSL in Indonesia related implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.The results of this experiment himself explains that there is a vagueness in the regulation norms related to the realization of the budget for the implementation of the Company Law and PP TJSL. This resulted in the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Considered less in accordance with the Company Law and PP TJSL. The other is the translation of research results related to legal consequences if it can arise in the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.Company Law and PP TJSL supposed to provide a clearer explanation related to the implementation of the budget realization regulation TJSL order not to cause a haziness norm. As well, consumers are involved in TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. should remain protected his rights for participate consumers on the other hand is also the subject of TJSL company. Protection of consumer rights aims to accordance with the purpose of TJSL which implementation does not harm the interests of one of the company‟s existing stakeholders.Keywords: CSR, TJSL, the Company, Stakeholders.
STATUS GURU HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ALVERINA, CLARA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17196

Abstract

Permasalahan mengenai pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 belum juga berakhir. Sampai pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih banyak Guru Honorer yang belum diangkat menjadi CPNS, padahal tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 bahwa tenaga guru adalah bagian dari tenaga honorer yang pengangkatannya diprioritaskan. Dalam UU ASN tidak memuat adanya ketentuan mengenai Tenaga Honorer. Meskipun Tenaga Honorer sudah dihapuskan dalam UU ASN, namun masih banyak Guru Honorer yang tetap bekerja, mereka bekerja dalam ketidakjelasan status, mereka bekerja hanya berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Honorer yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status Guru Honorer setelah berlakunya UU ASN dan keabsahan SK pengangkatan Guru Honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan interpretasi hukum terhadap konsep Tenaga Honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerta (PPPK) ditemukan jawaban bahwa Tenaga Honorer berbeda dengan PPPK. Dengan demikian maka ketentuan mengenai PPPK tidak dapat diterapkan pada Tenaga Honorer. Guru Honorer tidak mendapat kejelasan dan pengakuan dalam UU ASN. Berdasarkan asas presumptio justae causa SK Pengangkatan yang dimiliki Guru Honorer masih dianggap sah.Kata Kunci: Guru Honorer, UU ASN, SK Guru HonorerAbstractThe problem concerning about the appointment of Honorary Staff to become Civil Servant Candidate, as regulated in Government Regulation Number 48, year 2005, is not yet over. By the time the Law Number 5, year 2014, about Civilian State Apparatus (will be mentioned as “ASN Law” afterward), which is as the replacement of Law Number. 43, year 1999, about the Principal Personnel, is issued; there are many Honorary Teachers who have not yet been appointed to become Civil Servant Candidate. Whereas, it is clearly stated in the Government Regulation Number. 48 , year 2005, article 3, that teachers are part of Honorary Staff whose appointment should be prioritized. The fact is ASN Law does not contain the provision about Honorary Staff. However, although Honorary Staff is no longer mentioned in ASN Law, there are many Honorary Teachers who are still woking despite the obscurity of their status. Thus, they work based on the decree of Honorary Teacher Appointment that they have. The purpose of this research is to find out the status of Honorary Teachers after the application of ASN Law as well as the validity of their status. This research uses normatve juridical as research method. Then, this reseach aslo uses statute approach and conceptual approach. Next, the legal material used are primary legal material, secondary legal material and non-legal material. Later on, this research uses literature review as the the data collection technique and prescriptive as the analysis techique. Based on the result of the research, from the legal interpretation toward the concept of Honorary Staff and PPPK; it is revealed that Honorary Staff is different from PPPK. As a consequence, the provision referred to PPPK cannot be applied to Honorary Staff. Thus, Honorary Teachers are not being clarified and recognized within ASN Law. Based on the presumtio justae cause principle, the decree of appointment that is owned by Honorary Teachers is valid.Keywords : Honorary Teacher, ASN Law, Decree of Honorary Teacher
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCABUTAN SK MENKUMHAM NOMOR M.HH-01.AH.11.01 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN AD/ART SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPP PARTAI GOLKAR RIZKI AMYLIA, DEWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17198

Abstract

Keabsahan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Serta Komposisi Dan Personalia DPP Partai Golkar terdapat konflik norma pada Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan maksimal 21 hari, sedangkan Pasal 116 ayat 2 UU PERATUN Tahun 2009 jangka waktu pencabutan keputusan atas perintah pengadilan adalah 60 hari. SK tersebut telah dinyatakan batal oleh putusan Mahkamah Agung dan Menkumham diperintahkan untuk mencabut SK tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar Golkar jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keabsahan pelaksanaan pencabutan SK tersebut telah sah berdasarkan UU PERATUN karena belum melewati batas waktu. Berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali UU PERATUN dirasa lebih khusus dibandingkan UU Administrasi sehingga akibat hukumnya dianggap ada sampai ada putusan pembatalan (ex nunc).Kata Kunci: Pencabutan, Keabsahan, Akibat HukumAbstractThe validity of the revocation decision of Menkumham Number M.Hh-01.Ah.11.01 Regarding The Ratification Of The Changes AD / ART And Composition And DPP Golkar Personnel which there is a conflict of norms on article 64 paragraph 5 of the Law of Government Administration explained that the period of implementation of the repeal of the decision to a court order up to 21 days , whereas Article 116 , paragraph 2 of the Administrative Law of 2009 a period of revocation of the decision to a court order is 60 days. The Decision has been declared void by the Supreme Court ruling and Menkumham ordered to revoke the decree. The purpose of this study was to analyze the implementation of the repeal of decision of Menkumham Number M.HH-01.AH.11.01 if reviewed by PERATUN act of 2009 and government administrative act.This research is a normative study which use statute approach, conseptual and case approach. Based on this research it is concluded that The validity of the implementation of the decision has been valid based on PERATUN act of 2009 because it has not passed the deadline . According to the principle of lex specialis derogat legi generali PERATUN act of 2009 feels more special than government administrative act so that the legal consequences considered to exist until there is a verdict cancellation (ex nunc).Keywords: Revocation , Validity, Legal Consequences
Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat di Terminal Purabaya APRILLIA, DELBY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17199

Abstract

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat merupakan perintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun hingga saat ini penyandang cacat belum sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan hak aksesibilitas bagi penyandang cacat di Terminal Purabaya kerena Terminal Purabaya merupakan terminal tersibuk di Jawa Timur (dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari) serta upaya yang akan dilakukan UPTD Terminal Purabaya untuk meningkatkan aksesiblitas dan pelayanan kepada penyandang cacat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi fasilitas di Terminal Purabaya dan wawancara kepada pihak UPTD Terminal Purabaya serta Sekretaris Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini aksesibilitas di Terminal Purabaya belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Masih banyak fasilitas yang belum memudahkan penyandang cacat. Adapun upaya yang akan dilakukan UPTD Terminal Purabaya di antara yaitu pembangunan toilet yang akan didesain ramah bagi penyandang cacat serta jalur evakuasi khusus penyandang cacat dari tempat kedatangan sampai keberangkatan.Kata kunci : Penyediaan Aksesibilitas Penyandang Cacat, Transportasi,Terminal Purabaya.AbstractThe provision of accessibility for persons with disabilities arestipulated in Law Number 4 Year 1997 concerning Persons with Disabilities, but so far the persons with disabilities have not fully got the rights in an optimal accessibility. This research was conducted to study the implementation of accessibility rights for persons with disabilities in Purabaya Bus Station since Purabaya is the busiest bus station in East Java (by number of passengers up to 120,000 per day) as well as the attempts will be carried out by UPTD Purabaya Station to improve the accessibility and services to persons with disabilities. This research is an empirical law with juridical sociological research model law. The data collection techniques used is observation of facility in Purabaya, interview to the UPTD Purabaya Station and the Secretary of the Association of Persons with Disabilities in Sidoarjo. The analysis technique used in this research is qualitative analysis techniques. The results showed that up to now the accessibility in Purabaya bus station has not been implemented completely according to the Minister of Transportation Decree Number 71 Year 1999 concerning Accessibility for Persons with Disabilities and the Sick On Transportation Infrastructure. Many facilities in Purabaya have not facilitated the persons with disabilities. As for the measures to be taken by UPTD Purabaya Station including the construction of the toilets for persons with disabilities as well as an evacuation route from arrivals to departures.Keywords :Provision of the Disabled accessibility , transportation, Terminal Purabaya
PROBLEMATIKA PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA(STUDI KASUS ORGANISASI PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA CABANG MALANG) PUSPITA SARI, LINDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17201

Abstract

Kewarganegaraan setiap individu dalam suatu wilayah sangat penting guna mendapatkan status dan perlindungan hukum. Pemerintah memunculkan aturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Meskipun lebih memperhatikan asas-asas umum, non diskriminasi dan penghormatan hak asasi manusia namum dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yaitu keterlambatan pendaftaran permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir sebelum Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur dan upaya pelaku kawin campur dalam mengurus segala kepentingannya terkait dengan kewarganegaraan dan keimigrasian.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah salah satu anggota Perkawinan Campuran (Perca) Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Malang, Kasie Pelayanan Hukum Umum, Petugas pemeroses layanan hukum umum yang bertugas di bidang kewarganegaraan. Teknik analisis menggunakan teknik metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Perca telah berusaha memenuhi persyaratan agar anak hasil perkawinannya bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia namun karena terlambat dan ketidaktahuan informasi mengenai aturan baru, sehingga anak tersebut kehilangan hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi terkait kewarganegaraan dan keimigrasian kepada pelaku kawin campur dan masyarakat umum.Kata Kunci :Terlambat memilih, kewarganegaraan ganda terbatas, keimigrasian.AbstractCitizenship of each person in a region is very important to get status and law protection. Government issued regulation about limited dual citizenship in order to solve problems raised as a result of intermarriage from different citizenships. Despite giving more attention to the general principals, non-discrimination and respect for human rights, but its implementation still has a problem that is tardiness in registering application for citizenship of Republic of Indonesia for children who were born before regulation of 12 year 2006 about citizenship. This research was conducted to study implementation of statement of choosing citizenship for the limited dual citizenship children as relevant with regulation of 12 year 2006 about citizenship in the regional office of ministry of law and human rights province of east java and effort of intermarriage persons in arranging all their behalf in relation with citizenship and immigration.This research is empiric law research or so-called sociologic juridical law research. As for the data collection technique is using interview, observation and documentation. The information obtained from this research is one member of Intermarriage Indonesian resides in city of Malang, section chief of general law, an officer who processes general law service who served in field of citizenship. The analysis technique used in this research is using qualitative descriptive method.Result of the research indicates that the member of Perca has tried to fulfill the requirements so that his children can obtain the citizenship of Republic of Indonesia. But because of tardiness and ignorance of information about the new regulation, so the children loss their right to obtain the limited dual citizenship and can obtain the citizenship of2Republic of Indonesia through the process of naturalization. The region office of the ministry of law and human rights province of east java has conducted efforts such as conducting socialization to distribute the information in relation with citizenship and immigration to intermarriage persons and general public.Keyword: late to choose, limited dual citizenship, immigration.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PRASETYO, GAGUK
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17202

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA-MENYEWA VIRTUAL OFFICE GELAR PURBAYA, FARIZ
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17203

Abstract

Page 17 of 161 | Total Record : 1602

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue