cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 14   15   16   17   18 
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG HANYA BERLANGSUNG SATU PUTARAN PADA TAHUN 2014 FITRIA, NITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.16395

Abstract

Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya di sebut dengan UU Pilpres) bahwasanya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh suara lebih dari 50% dan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dan pasal 159 ayat (1) UU Pilpres merupakan turunan dari pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Pada pemilihan umum tahun 2014 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu tahun 2014 cukup satu kali putaran. Hal ini menjadi persoalan karena pasal 6A UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian normatif. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menemukan suatu aturan, prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu penafsiran bahasa, yang digunakan menafsirkan pasal 6A UUD NRI 1945. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Kata Kunci: Pemilu,Presiden dan Wakil Presiden,satu putaran. Abstract Chapter 159 section (1) of Law no. 42 Year 2008 concerning the election of the President and Vice President pair states that Candidates of President and Vice President must obtain more than 50% votes and at least 20% of votes in each province from half of the total provinces in Indonesia and Chapter 159 section (1) of Act 42 of 2008 on the Presidential Election and Vice-President is a derivative of Chapter 6A section (3) Constitution NRI 1945. In the 2014 general election, there were only two participatingpairs of candidates for President and Vice President, the Constitutional Court decided that the election in 2014 was to be conducted in one round. This becomes a problem because Chapter 6A Constitution NRI 1945, states that candidates for President and Vice President who obtain more than 50 percent of the vote in an election with at least 20 percent of the vote in each of the provinces across Indonesia, were sworn in as President and Vice President.The research method used is a method normative research. With this method the authors expected to find a rule, the legal principles and legal doctrines. In this study the approach in use is the approach of legislation and conceptual approach. The interpretation used is grammatical interpretation which is the interpretation of the language, which is used to interpret the Constitution Chapter 6A 1945. NRI legal materials analysis techniques in the study is conducted prescriptively. Keywords : Election, President and Vice-President, one round.
PENERAPAN PASAL 109 AYAT (2) KUHAP MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN PRAYOGO, ADI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17070

Abstract

Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kewenangan penyidik dalam menghentikan suatu penyidikan perkara tindak pidana yang terjadi. Penerapan kewenangan tersebut kadangkala menimbulkan permasalahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses tersebut. Mengenai penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas perkara tindak pidana Pemalsuan Akta atas tanah milik Puskopkar Jatim. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik dalam penghentian Penyidikan dan untuk memastikan Kewenangan Penyidik berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah tepat dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta atas tanah milik Puskopkar Jatim. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas perkara Pemalsuan Akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan penghentian penyidikan perkara Pemalsuan Akta tidak memenuhi prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana. Penyidik Polda Jatim tidak melaksanakan 2 (dua) kali tahapan gelar perkara luar biasa. Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik sudah tepat karena perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan, dikarenakan obyek yang disengketakan masih belum jelas kepemilikannya dengan tidak adanya sertifikat hak yang dimiliki oleh pelapor maupun terlapor. Peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Perdata mengenai Sengketa Hak Kepemilikan Tanah. Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Puskopkar Jatim, Pemalsuan Akta Abstract The termination of Investigation is one of the investigator authorities to stop an investigation in the criminal case that occurred. The application of such authority sometimes has created problems. It happens because of the irregularities committed by the investigator in the process of mentioned. The termination of the investigation by the East Java Police investigators on criminal assault of Act forgery on land owned by Puskopkar Jatim. So, the purpose of this research was to determine th application of Article 109 paragraph (2) Criminal Procedure Code Regarding the uthority of the investigators in the termination of the investigation as well as to ensure the authority of the investigators in the form of cessation warrant investigation is right or not in the case of the crime of falsification of land certificates belongs Puskopkar Jatim. This research method is a juridical sociologic. This research will study the problems of the legislation. Data collection techniques using interviews and documentation. The data in this study using a qualitative descriptive method. The results showed that the application of the termination of the investigation by the East Java Police investigator on the case Act forgery does not comply with the legislation. The application of the termination of the investigation case of Act forgery does not fulfill the procedures stipulated in the Police Regulation No. 12 of 2009 on the supervision and control of the handling of criminal cases. East Java Police investigators did not implement two (2) times the outstanding phases of his case. The termination of the investigation issued by the investigators was appropriate because theis not a criminal offense. It was due to non fulfillment of the elements in article that used, because the object of the disputed remains unclear in the absence of a certificate of ownership rights owned by the complainant and reported. The events is private event about land ownership disputes. Keywords : Termination of Investigation , Puskopkar Jatim , Act forgery
Penegakan Hukum Atas Kewajiban Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Surabaya DWI MAHENDRA, BAYU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17100

Abstract

Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) mengatur tentang menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran dan tingkat kecelakaan yang sering terjadi khususnya yang sering menimpa sepeda motor. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas kewajiban untuk menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari di Kota Surabaya, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian serta upayanya dalam menerapkan Pasal 107 Ayat 2 UULLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasatlantas Polrestabes Surabaya dan pengemudi sepeda motor. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian resort kota besar Surabaya yaitu berupa teguran baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian ,yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan pada Pasal 107 ayat (2), serta kurangnya personel dari pihak kepolisian yang bertugas di pos penjagaan. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan menambah anggota personel polisi satlantas yang berjaga di jalan raya. Kata Kunci: Lampu Utama, Siang Hari, Sepeda Motor, Tilang, Pengetahuan dan Kesadaran. Abstract Article 107 paragraph (2) of Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter UULLAJ) set about turning on the lights for the driver of the motorcycle during the day. This provision is expected to address the violation and the degree of an accident often happens particularly often override the motorcycles.The purpose of this research is to find out law enforcement over the obligation to turn on the lights for the driver of the motorcycle during the day in the city of Surabaya, to know the obstacles faced by the police as well as its efforts in applying Article 107 paragraph 2 UULLAJ. This research is a juridical sociological research. The location of this research was conducted in Surabaya Polrestabes. Informants in this study i.e. Kasatlantas Polrestabes Surabaya and the driver of the motorcycle. The conclusion of the discussion of this is law enforcement conducted police resort big city Surabaya, namely in the form of strikes are either written or unwritten. Constraints faced by the police, namely the lack of knowledge and awareness of the public to comply with the provisions in section 107 subsection (2), as well as the lack of personnel from the police who are on duty at checkpoints. The efforts made the police providing socialization and outreach to the community and increase the police personnel Member satlantas who kept vigil on the highway. Keywords: the main Lights, daylight, motorcycles, speeding tickets, knowledge and awareness.
FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PASAL 80 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP HAK PEROLEHAN SIM BAGI PENYANDANG DISABILITAS KHOIRUNISA, DEWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17152

Abstract

Setiap manusia memiliki hak asasi, tidak terkecuali penyandang disabilitas (tuna daksa). Salah satunya diwujudkan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi D yang diatur dalam pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun layanan perolehan SIM D sudah diatur dalam Undang-Undang, tapi pada kenyataanya Polres Kota Madiun belum menerbitkan SIM D. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan Polresta Madiun belum menerbitkan SIM D, mengetahui kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun dalam memperoleh SIM D, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun dalam memperoleh SIM D.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan. Adapun informannya adalah BAURSIM Polresta Madiun, Ketua PPDI Kota Madiun serta penyandang disabilitas (tuna daksa) yang belum mendapatkan SIM. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang penyebab Polresta Madiun belum menerbitkan SIM D adalah belum adanya penyandang disabilitas kota Madiun yang mengurus SIM. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun dalam perolehan SIM yaitu penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun kurang memahami perbedaan atau kekhususan prosedur perolehan SIM D setara SIM C maupun SIM D setara SIM A secara terperinci. Upaya yang dilakukan penyandang disabilitas dalam perolehan SIM D di kota Madiun yaitu menghadap Kapolres sebanyak dua kali kemudian dilimpahkan ke Kanit Lantas, namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada respon mengenai pelayanan pengurusan SIM D.Kata kunci: Hak asasi Manusia, Penyandang disabilitas, SIM DAbstractEvery man has rights, including persons with disabilities. Embodied in the issuance of driving license (SIM D) regulated in Article 80 (e) of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation. Although the acquisition of SIM D services already regulated in Law, but in fact Madiun Police have not issued SIM D. This research aimed to know and understand what factors causing Madiun Police has not issued the SIM D, to know the difficulties faced by persons with disabilities in Madiun in obtaining SIM D, and to know any attempts were made by persons with disabilities in Madiun in obtaining SIM D.This research used is empirical research. Method were obtained through an interview to informants. The informants are BAURSIM of Madiun Police, Head of PPDI Madiun as well as with disability who have not obtained a SIM. The data collected will be analyzed in descriptive qualitative way.The results showed that the factors causing Madiun Police Office has not issued the SIM D is no persons with disabilities in Madiun proposed a driving license. The difficulties encountered by persons with disabilities in Madiun for the acquisition of SIM is the of understanding the difference or specificity procedures for obtaining SIM D equal to SIM C or SIM A in detail. The effort made by persons with disabilities in the acquisition of SIM D in Madiun was meeting the police chief two times and then handed over to the Kanit Lantas, but in fact, up to now there has been no response regarding the maintenance services of SIM D.Keywords: Human Rights, Disabilities, Driving Licens
PENGATURAN MENGHAMILI PEREMPUAN DILUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM PIDANA SURYA PRAYOGO, BAGUS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17153

Abstract

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan etika, moral, agama, dannilai-nilai yang hidup di dalammasyarakat. Salah satunya adalah Pasal 284 KUHP. Permasalahan yang ada pada Pasal 284 KUHP adalah perbuatan perzinahan, yang akan saya kembangkan terkait resiko terjadi kehamilan diluar perkawinan yang belum diatur dalam KUHP tentang pertanggung jawaban menghamili diluar perkawinan. Dilihat dari etika, moral, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta agama yang secara umum dianut masyarakat Indonesia hamil diluar perkawinan merupakan perbuatan yang amoral, dan seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, tetapi tidak hanya tentang hamil diluar perkawinan, tetapi juga adanya tindakan tidak bertanggung jawab atas perbuatan menghamili diluar perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum pidana bagi laki – laki yang tidak bertanggung jawab menghamili perempuan diluar perkawinan. Metode yang digunakandalam penelitian iniadalah normatif yuridis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkandariperaturanperundang-undangan, literaturdan jugadidapatkandari internet, maupun media lainnyayang berkaitandenganobyekpenelitianhukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwapasal 284 KUHP seharusnya diperbaharui, dengan tidak hanya melarang zina tetapi juga melindungi dampak yang terjadi akibat perbuatan zina yaitu hamil diluar perkawinan yang berpotensi tidak adanya pertanggung jawaban dari pria sebagai pelakunya. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka perlu adanya delik baru tentang perbuatan lari dari tanggung jawab menghamili dalam hukum pidana Kata Kunci: Kesusilaan, Perzinahan, Hamil,Perkawinan, Tindak Pidana Abstract Creation of a constitution should pay attention to ethic, moral, religion, and value ​​that live in asociety. One of them is Article 284 the book of criminal law. The problemof Article 284 the book of criminal lawis deed of adultery, to develop related of risk happened extramarital pregnancy which not yet been arranged in a book of criminal law about responsibility of impregnate extramaritally. Depend on the ethic, moral, and value ​​in the society and religion are generally adopted by Indonesian society, impregnate extramaritally is amoral act, and should be forbidden to do by anyone, but the problems is not only impregnate extramaritally, but also the existence of irresponsible deed in impregnating is extramarital. This research aims to evaluate the regulation of criminal law for a man who is not responsible for impregnate extramarital. This is a normative juridicial research. The research approachesare constitution approach,conceptual approach, and historical approach. The collection techniques law material in this researchis obtained from the constitution, literature and also obtained from the Internet, and other media related to the object of law research. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the article 284 the book of criminal law should have been renewed, with not only prohibit adultery but also cushion the impact caused by the act of adultery is extramarital pregnancy potential lack of accountability from him as the culprit. As the result of these reforms, the need for a new offense of acts escape responsibility impregnate in criminal law. Keywords:Decency, Adultery, Pregnant, Marriage,Criminal Law
PENERAPAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI BATAS WAKTU PROSES PERSIDANGAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Tipikor Surabaya) MUNIM ACHMAD, AFIF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17154

Abstract

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai batas waktu proses persidangan(untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor), mengatur tentang persidangan perkara Tipikor dibatasi paling lama 120 hari, terhitung sejak tanggal pertama berkas dilimpahkan ke Pengadilan sampai dibacakannya putusan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 pada Pengadilan Tipikor Surabaya, mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam menjalankan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, data diperoleh dengan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah Pengadilan Tipikor Surabaya pada dasarnya telah menjalankan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi diperpanjangnya waktu persidangan. Berbagai kendala dihadapi pihak Pengadilan Tipikor Surabaya dalam hal penerapan batas waktu proses persidangan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor diantaranya, faktor hukum, tidak adanya akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, Faktor penegak hukum, jumlah hakim yang hanya 11 orang dirasa belum cukup efektif, Faktor sarana atau fasilitas, fasilitas dirasa kurang terutama ruang sidang yang hanya terdiri dari 3 ruangan, Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menaati setiap agenda sidang dirasa masih kurang, faktor kebudayaan, seringnya perkara Tipikor yang diputus melebihi batas waktu 120 hari. KATA KUNCI : Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Batas Waktu Proses Persidangan. Abstract Article 29 the law number 46 years 2009 on the court of criminal acts of corruption about the time limit a trial ( to hereinafter referred to as law court tipikor ), Set about trial matter tipikor restricted a maximum 120 days , as of the date of first file be transferred to court to read decisions . Purpose in this study is to find and understand the application of article 29 act no 46 2009 on the courts tipikor surabaya , know and understand obstacles faced by the judge at the trial tipikor surabaya in running the provision of article 29 act no 46 2009. The kind of research that is used is empirical research law which includes research on identification law and research on the effectiveness of law , uses the method qualitative namely the data collected , both primary and secondary , will be presented a sort of descriptive set, data is collected with by interviews and documentation The results of the study as follows: Court tipikor surabaya basically has run article 29 law court tipikor, But it cannot be denied that it is not effective or still has not been implemented perfectly because of some factors for time trial stopping program . Various obstacles faced by court tipikor surabaya in terms of the application of a term a trial article 29 law court tipikor of them, the law , the absence of the law when crosses article 29 law court tipikor, The law enforcement , the number of the only 11 people is not sufficiently effective, Factor means or facilities, facilities it has not especially of the courtroom only consisted of 3 room, The community factor, public awareness to obey every agenda the trial is still lacking, cultural factors , many tipikor case that were found to exceed the time limit 120 days . Keywords: Corruption, The Court Corruption, The Deadline A Trial.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASINOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. BKS. TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN KURNIAWATI, RAFIDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17188

Abstract

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap anak harus senantiasa memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA). Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks dengan terdakwa Riki Nur Alvian yang berusia 16 tahun dipandang tidak adil karena menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan 15 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks jika dikaitkan dengan UU SPPA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengolahannya dengan cara seleksi bahan hukum. Serta teknik analisisnya menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks jika dikaitkan dengan UU SPPA adalah tidak sesuai. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan 15 hari dinilai tidak sesuai dengan UU SPPA, yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Selain itu, dalam UU SPPA juga mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi dan harus sesuai dengan konsep Restorative Justice.Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Anak, Percobaan Pencurian dengan PemberatanAbstractDetermination punishment that was done by judge toward child should pay attention to Juvenile Justice System Act (Hereinafter referred to as UU SPPA). Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. BKS with Riki Nur Alvian as defendant whose old is 16 years old seems unfair, because of giving him the decision two months 15 days. The aim of this research to determine the suitability of the Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. Bks if it is associated withe the Act SPPA. This research is a type of Yuridis normative research. The research approach that are used are about statute approach and conceptual approach. The type of law materials are consist of primary law, secondary law and non material law. The technique that is used in this study is the study of literature. The processing method is using law material selection. And the analyze technique is using preskriptive technique. According to the research that can be done, it can be conclude that the judge consideration toward Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. It does not have correlation when BKS is connected by UU SPPA. The judge in imposing imprisonment for two months and 15 days not assessed in accordance with UU SPPA, which set about the jail punishment toward child; it just can be used as the final strategy, and should pay attention toward a great interest for child. In addition , UU SPPA also provides that the juvenile justice system shall should be sough diversion compulsory and must be compatible with Restorative Justice concept.Keywords: Court Decision, Child, Attempted burglary by weighting down
PENYELESAIAN KASUS PUTUSNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG YANG SEBELUMNYA SUDAH DILAKUKAN TALAK SECARA HUKUM ISLAM ALAWI, MOCH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17189

Abstract

Sumber hukum perceraian menjadi aspek penting bagi Pengadilan Agama sebagai dasar memberikan putusan kasus perceraian dalam penegakan hukum acara di Peradilan Agama. Perbedaan dalam memutus perkara perceraian antara hukum Islam dan hukum positif yang berlangsung di lingkungan Pengadilan Agama menimbulkan adanya tumpang tindih hukum. Perceraian oleh masyarakat di kabupaten Sampang menggunakan dua cara, pertama dilakukan di hadapan pengadilan, dan beberapa masyarakat lain di kabupaten Sampang masih menggunakan Hukum Islam sebagai penyelesaian kasus perceraian mereka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sampang dalam menyelesaikan kasus perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama untuk mengetahui akibat hukum dari penyelesaian perceraian antara hukum islam dan hukum positif yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sampang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam memutus perkara perceraian menggunakan landasan hukum Islam sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan pertimbangan yang diperoleh dari asas-asas hukum agama islam. Penelitian ini menjelaskan proses hukum acara perdata perceraian di pengadilan agama Sampang. Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama Sampang tidak memiliki akibat hukum karena negara Indonesia dalam konteks perceraian menganut hukum positif Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Hukum Islam Abstract Sources of law divorce becomes important aspect for the religious as a base ruling the case in law enforcement event in religious court . Problematic difference in deciding a divorce case between Islamic law and positive law that took place in the Religious Court raises overlapping laws. Divorce by the citizen in Sampang City are used two ways, first settlement in the court, and several other citizen in Sampang City still use Islamic law as a settlement of their divorce case. This research is how the Religious Court of Sampang judges consideration in resolving a divorce case that was not settlement in Religious Court and is how the legal consequences the divorce settlement between Islamic law and positive law by the citizen in Sampang City. This research is law empirical research, this approach in this research used a qualitative approach with technique data collection used interview. This results suggests that the Religious Court Judge of Sampang City in decide a divorce case use Islamic law in accordance with article 49 of Law Number 3 years 2006 by considerations derived from the principles of Islamic religious law. This study describes the process of divorce in the civil procedure law Sampang religious court.. The divorce that settlement in front of the Religious Court of Sampang has no legal effect because Indonesia in the context of divorce adheres of positive law. Keyword: Divorce, Religious Court, Islamic Law
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BELANJA DARING OLEH POLISI RESORT KOTA BESAR SURABAYA ADIWIDYA WARDHANA, CANDRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17190

Abstract

Jual beli atau transaksi yang biasa dilakukan secara langsung dalam perkembangannya dapat dilakukan dalam media internet secara online yang lazim disebut dengan belanja daring, sehingga pembeli tidak perlu lagi pergi ke toko penjual yang tentunya rawan penipuan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuan melalui transaksi elektronik atau belanja daring yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, selanjutnya untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya terkait permasalahan penipuan tindak pidana belanja daring. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dengan pendekatan sosiologis.Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi.Teknik pengolahan data yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data, yang berikutnya dianalisis lebih lanjut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara preventif belum pernah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, adapun upaya represif telah berjalan sesuai ketentuan KUHAP dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.Kerjasama tersebut dilakukan pihak Polrestabes Surabaya mengingat belum adanya fasilitas, sarana, dan SDM yang memadai dan menguasai ITE yang menjadi hambatan Polrestabes Surabaya dalam pelacakan dan penangkapan pelaku penipuan belanja daring. Kata Kunci :Tindak Pidana Belanja Daring, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penipuan. Abstract Sale or transaction is usually done directly in the development can be done in online internet media commonly known as online shopping, so buyers do not need to go to the store sellers who certainly prone to fraud. The purpose of this study is to Investigate cases of fraud reduction through electronic transactions or online shopping is done by the police Polrestabes Surabaya, next to knowing the constraints in the field faced by the police Polrestabes Surabaya problems related to online shopping fraud a criminal offense. This type of research is a sociological research. Juridical engineering approach to the data collection used in the form of interviews and documentation. Data processing techniques used is to reduce the the data, presenting the data, the which is next analyzed further. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative. The conclusion of this study indicate criminal fraud prevention initiatives, preventive Online shopping has never been done by Polrestabes Surabaya, while the repressive Efforts have been run in accordance with the Criminal Procedure Code in cooperation with third parties. The cooperation is conducted by Polrestabes Surabaya considering the lack of amenities, facilities, and adequate human resources and master ITE Become Polrestabes Surabaya barriers in the tracking and arrest of the perpetrators of fraudulent online shopping Keyword : Online ShoppingCrime, Article Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, Fraud.
PENGATURAN ATAS PEREMPUAN YANG MENJUAL DIRI UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN (PSK) UTAMI MASAKKE, FRANSISCA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17191

Abstract

Prostitusi merupakan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dimana seorang wanita sengaja menjual dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Prostitusi yang berkembang menjadi suatu sistem mata pencaharian tentunya tidak sesuai dengan falsafah Pancasila serta UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai peraturan atas perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan keuntungan (PSK). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan sistem klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan interpretasi historis, terbentuknya KUHP yang diberlakukan di Indonesia dipengaruhi oleh unsur-unsur dari budaya bangsa Belanda. KUHP dapat diterapkan di Indonesia karena adanya Asas Konkordansi. KUHP tidak lahir dari budaya asli bangsa Indonesia sehingga KUHP tidak mengatur prostitusi. Meskipun prostitusi tidak diatur dalam KUHP, namun hukum adat dan hukum agama mempunyai aturan terkait dengan prostitusi. Hanya saja, karena diatur dalam hukum adat dan hukum agama saja, maka tidak ada kepastian hukumnya. Perlu adanya suatu pengaturan undang-undang terkait pemberian sanksi kepada PSK sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan adanya prostitusi di IndonesiaKata Kunci : Prostitusi, PSK, Kepastian HukumAbstractProstitution is a social phenomenon that occurs in a society where a woman accidentally sold her to have sex with lots of men and make it as a livelihood. Prostitution is developed into a system of livelihood is certainly not in accordance with the philosophy of Pancasila and the Constitution NRI 1945. This study aimed to analyse the problems concerning regulations on women who sell themselves for profit (PSK). This research is a normative law. The approach used is the approach of legislation, approach to the concept, and historical approach. Types of legal materials consisting of primary legal materials and secondary law. Mechanical collection of legal materials used are literature study were processed using the classification system of legal materials. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on historical interpretation, the formation of the Penal Code in force in Indonesia is influenced by elements of the culture of the Dutch nation. Criminal Code can be applied in Indonesia because of the principle Konkordansi. The Criminal Code does not come from the original culture of Indonesia so that the Criminal Code does not regulate prostitution. Although prostitution is not regulated in the Criminal Code, but the customary law and religious law have a provision related to prostitution. However, as stipulated in customary law and religious law alone, then there is no legal certainty. There needs to be an arrangement of related laws granting sanction to prostitution in order to provide legal certainty to the people associated with the prostitution in IndonesiaKeywords: Prostitution, PSK, Legal Certainity

Page 16 of 161 | Total Record : 1602

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue