cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,567 Documents
 3   4   5   6   7 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR: 97/G/2013/ PTUN.SBY TENTANG KTUN BERANTAI YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TUN ( Studi Kasus Terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo) HABIBAH, NURUL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9173

Abstract

Abstrak Pada tanggal 4 Juni 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan Surat Keputusan No. 03/BPD.K/VI/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih sesuai dengan hasil perhitungan suara oleh panitia Pilkades. Surat Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk kemudian Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih. Pihak yang kalah dalam pilkades yang bernama Suwadi keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena dianggap permasalahan pelanggaran dalam pilkades belum diselesaikan oleh BPD. Suwadi menggugat surat tersebut ke PTUN Surabaya tertanggal 11 juni 2013 Surat Keputusan BPD yang merupakan KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tersebut diterima sebagai obyek sengketa tata usaha negara oleh hakim PTUN Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah KTUN berantai dapat dijadikan obyek sengketa TUN dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tidak dapat dijadikan obyek sengketa TUN dalam PTUN. Adapun hasil yang kedua adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: KTUN berantai, Obyek Sengketa TUN.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE CALON PASANGAN PRESIDEN DI TELEVISI DI LUAR JADWAL YANG DITENTUKAN OLEH KPU AISYA K., KHANSA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9175

Abstract

Abstrak Sebelum pelaksanaan pemilihan Presiden calon pasangan diperbolehkan melakukan kegiatan politik, salah satu kegiatan politik yang dilakukan adalah kampanye. Kampanye dilakukan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Kampanye dilakukan dengan berbagai metode, dengan metode yang paling banyak digunakan yaitu penyiaran melalui televisi atau radio. Salah satunya adalah iklan kampanye di televisi. Namun sebelum jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) terdapat calon pasangan yang melakukan kampanye lewat iklan, calon pasangan tersebut adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta). Di mana iklan tersebut ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada hari Rabu 3 Juni 2014 pukul 11.58 WIB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah iklan calon pasangan Prabowo-Hatta yang muncul di televisi dapat dikategorikan sebagai kampanye dalam bentuk iklan di televisi. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penayangan iklan calon pasangan Prabowo-Hatta yang muncul di televisi sebelum jadwal yang ditentukan oleh KPU dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik analisa data berupa preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dari calon pasangan Prabowo-Hatta yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada hari Rabu 3 Juni 2014 pukul 11.58 WIB adalah kampanye dalam bentuk iklan televisi. Hal tersebut karena sesuai dengan definisi Kampanye dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, di mana dalam nasrasi serta adegan-adegan dalam iklan tersebut terdapat unsur ajakan, visi dari pasangan calon dan terdapat pula alat peraga kampanye. Karena iklan pasangan Prabowo-Hatta merupakan iklan kampanye, maka iklan tersebut juga melanggar Peraturan KPU No. 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kata kunci: Pemilihan Presiden, Iklan Kampanye Abstract Before presidential election’s being held, presidential candidates are permitted to perform political act such as campaigning. Campaign is performed to get supports immensely. It can be carried out via television or radio, for example, by advertisement broadcast. However, there was a pair of presidential candidate, Prabowo Subianto and Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), performing campaign via advertisement broadcast before the assigned campaign schedule by General Elections Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU). The advertisement was aired at Wednesday, June 3rd 2014 via RCTI, a television station, at 11.58 WIB. The purposes of this research are to discern whether Prabowo-Hatta’s advertisement broadcast on television can be categorized as campaign advertising. Another purpose is to discern whether Prabowo-Hatta’s advertisement which aired before KPU’s stipulated campaign schedule can be asserted as a violation. The approach of this research is normative juridical with which data analyzing technique is prescriptive method. The result of this research shows that Prabowo-Hatta’s advertisement broadcast at Wednesday, June 3rd 2014 on RCTI, 11.58 WIB is campaign advertising. It fits campaign’s definition in Article 1 number 22 of Law Number 42 Year 2008 Concerning President and Vice President Election. The advertisement’s narrations and scenes contain elements of solicitation, candidate’s vision and campaign aid-tool. Due to Prabowo-Hatta’s advertisement is campaign advertising, it violates KPU’s law Number 4 year 2014 Concerning Governing Stages, Programs, and Schedule of 2014 President and Vice President Election. Keyword : Presidential Election,Campaign Advertising
PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 : Whisnu Sakti Buana, ST) YULIANNA ANUGRAHWATI, ELVIRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9177

Abstract

Abstrak Kekosongan jabatan di dalam pemerintahan tentunya akan berimplikasi pada terganggunya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemerintahan. Kota Surabaya yang mendapat julukan kota pahlawan juga sempat mengalami kekosongan jabatan wakil walikota sisa masa jabatan 2010-2015. Pengisian kekosongan jabatan tersebut sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya, namun muncul problematik dalam proses pemilihannya. Merujuk pada latar belakang di atas penulis menarik dua rumusan masalah untuk diteliti yang pertama mengenai adanya perbedaan pendapat mempersoalkan kuorum dalam pengambilan keputusan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya di rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang merujuk pada tiga aturan hukum yakni Tata Tertib Panitia Pemilihan, Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yang pertama yakni mengetahui keabsahan kuorum dalam penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, yang kedua mengetahui objek sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di PTUN atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan bahan–bahan hukum yang berhubungan dengan persoalan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu permasalahan penelitian dalam studi kasus penetapan wakil walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, serta pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Kata Kunci : prosedur, kepala daerah, kuorum The vacancy in the government will certainly have implications to the disruption of existing activities in the government. Surabaya which got the nickname City of Heroes also had suffered a vacant position of vice mayor of the remaining term of 2010-2015. Filling of vacancy has been done by the Parliament of Surabaya, but a problematic appears in the hiring process. Referring to the background explained above author draws two formulations of the problem to be studied, the first is the difference of opinion in the decision-making filling vacant position of vice mayor of Surabaya in the plenary session of Surabaya Parliament referring to the three rules of law specifically the Election Committee Rules, Surabaya City Council Regulation No. 50 Year 2010 concerning the Rules of Surabaya City Council, Government Regulation No. 16 Year 2010 on Guidelines for Preparation of the Regional Representatives Council Regulation about Legislative Council Rules. Law Number 27 Year 2009 about People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Council of Regional Representatives The second problem is whether the Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court). The purpose of this study is to determine the validity of the first quorum in determining Whisnu Sakti Buana, ST as vice mayor of Surabaya, the term of 2010-2015, the second is to understand the object of dispute related to Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court) or not. This study uses a type of normative research (doctrinal), the research that focused on reviewing the application of the rules or norms of the positive law and legal materials relating to the issue of local governance.The approach used in this study is the Law approach (the statute approach) which is done by examining all laws and regulations that has to do with the legal issues handled namely the case study research problems in the determination of the deputy mayor of Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, and case approach, some cases are reviewed for reference to a legal issue. Keyword : procedur, regional head, quorum
ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) NO.74/ DKPP-PKE-II/2013 TENTANG DUGAAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK  PADA SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATIM TAHUN 2013 ADIANTO SALIM, YUDO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9180

Abstract

Abstrak Keputusan hukum DKPP yang meloloskan pasangan Khofifah-Herman untuk mengikuti pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 dipertanyakan. Pasalnya, DKPP tak memiliki kewenangan hukum untuk membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh KPU Jawa Timur termasuk mengenai keikutsertaan Khofifah-Herman di pemilukada Jatim. Seharusnya DKPP hanya mempunyai fungsi dan wewenang mengenai kode etik. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai sesuai atau tidaknya putusan DKPP No.74/ DKPP-PKE-II/2013 Tentang Dugaan Adanya Pelanggaran Kode Etik Pada Sengketa Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur Jatim Tahun 2013 dengan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang di mana akan dilakukan analis peraturan-peraturan yang terkait permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah PTUN lebih mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa atau adanya gugatan yang dilayangkan ke pihak Tata Usaha Negara. Karena di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN telah memberi kepastian hukum bahwa gugatan yang dilayangkan kepada penyelenggara Negara akan diproses dan diputuskan dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena sengketa tata usaha negara selalu akibat dari dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Putusan DKPP No.74/ DKPP-PKE-II/2013 Tentang Dugaan Adanya pelanggaran kode etik merupakan putusan yang tidak sesuai fungsi dan wewenangnya yang merupakan lembaga negara yang memutuskan tentang fungsi kode etik terhadap stake holder pemilihan umum yang melanggar kode etik di lembaga penyelenggara pemilihan umum.Putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan pasal 11 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum DKPP selaku lembaga penyelenggara negara hanya bisa memutuskan suatu perkara yang bersangkutan dengan kode etik. Kata Kunci : Kewenangan, Putusan DKPP, Kode Etik Abstract The verdict of DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu), that legalizes the Governor and Vice-Governor Candidate, Khofifah-Herman, to join the regional election was left questioned. This doubt was established because DKPP doesn’t have any legal authority to abort the decision that has been made by the KPU (Komisi Pemilihan Umum), for the East-Java’s regional election. DKPP only has functions and authorities about ethical code. This research gives the answer to the question whether the DKPP verdict number 74/DKPP-PKE-II/2013 relevant to the regulations concerning the violation of ethical code to the governor and vice-governor election in 2013. The research uses the normative juridical method to analyze the regulations related to the result’s problem. The results of the analysis are PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), has more authority to decide the problem of the accusations from the Tata Usaha Negara (Nation’s Administration). Because inside of the regulations, especially Law number 5, year 1986 concerning PTUN, clearly gives the law regulation for the accusations from the Nation’s administrators which will go to the process and will be decided in a Nation’s administrators’ justice, because the problems often be caused by the administrators' decision. The verdict of DKPP Number 74/ DKPP-PKE-II/2013 concerning the probability of violation is the unsuitable decision for the functions and regulations to the National Organization. This decision is violating the ethical code to the stake holders of the public elections and also violating the elections executants. That decision is distantly irrelevant with the national regulations, because in one of the articles inside it, number 11 subcition 3 and 4 Law number 15 year 2011 concerning organized of general elections, DKPP as the only organizer that is able to decide or finish the problems about or related to the ethical codes. Key Words : Authority, DKPP Decisions, Code of Ethics
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP PARATE EKSECUTIE OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN AKTA FIDUSIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN WAHYU RISNANDA, EGGA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9219

Abstract

Abstrak Kendaraan bermotor pribadi merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi masa kini, kondisi ekonomi masyarakat menjadi penghalang untuk membeli kendaraan bermotor tersebut secara tunai karena harganya yang tidak terjangkau. karena itu diberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, melalui jalur pembelian secara angsuran yang dibuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur, perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan. Prakteknya fidusia yang dilakukan kreditur tidak sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur membuat fidusia dengan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan di kantor jaminan fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, kreditur juga tetap melaksanakan parate eksecutie terhadap objek jaminan fidusia ketika debitur cidera janji. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini membutuhkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari internet yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan fidusia oleh kreditur menggunakan akta fidusia yang dibuat di bawah tangan serta tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor jaminan fidusia, sehingga apabila kreditur tersebut hendak melaksanakan hak parate eksecutie ketika terdapat debitur cidera janji maka parate eksecutie tersebut dinyatakan batal demi hukum karena sejak awal pembebanan jaminan fidusianya tidak lahir. Namun jika kreditur tersebut tetap melaksanakan parate eksecutie maka bisa disimpulkan bahwa kreditur tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Karena itu debitur perlu diberikan perlindungan hukum baik secara preventif atau represif, perlindungan hukum secara preventif diberikan ketika debitur ikut dalam pembuatan perjanjian konsumen maupun perjanjian fidusia hal dilakukan agar debitur dalam hal ini kedudukannya seimbang dengan kreditur. Selanjutnya perlindungan hukum represif yang diwujudkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara debitur sebagai konsumen dan kreditur sebagai lembaga pembiayaan, selain itu debitur juga mampu mengajukan gugatan ke pengadilan atas parate eksecutie objek jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan, gugatan yang diajukan adalah gugatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Kata Kunci: Fidusia, Akta Bawah Tangan, Parate Eksecutie Abstract Motor Vehicle is personal needs must be fulfilled the present, a local economy to a barrier to buy motor vehicle in cash to the unaffordable price, because it is given a way out to meet those needs, through the track will in installment that was made in the old testament consumer financing that carried out by financing institution as creditor and debtor, the agreement as consumers financing using fiducia warrant as a safeguard an object warrant. Practically fiducia warrant that will be done creditors not in accordance with Law, fiducia warrant creditors make fiducia warrant by deed in under the hands and not be listed in the office fiducia warrant fiducia warrant for published a certificate has the power eksecutorial, creditors also continues to conduct parate fiducia warrant eksecutie with the object when debtor default. Research method is normative. This research needs two types of legal materials, the primary legal materials consisting of various regulations and secondary legal materials consisting books and information from the internet that related with the topic problems. In analyzing results of research, researchers using two approaches the approach and regulation and conceptual approach. Results of the study showed that charging fiducia warrant by creditors would use the certificate fiducia warrant that are made under his hand and not registering the fiducia warrant to the office of fiducia, fiducia warrant so when creditors would carry out their right parate eksecutie debitor injury when there is a promise then parate eksecutie was canceled for legal question is because since the beginning charging guarantee fidusianya were not born. But if creditors was still carrying out parate eksecutie so it can be concluded that creditors was against the law in accordance with article 1365 of civil code. Because debitors that need to be given legal protection either preventive or repressive, protection of the law will take preventive given when debtor participate in decision-making the customers and the covenant fiducia warrant this be done to debitor in this position balanced with the debt holders. Legal protection represiv Advanced a settlement of disputes be realized through institution that is assigned to resolve disputes between debitor as consumers and creditors as financing institution, in addition, debitors also filed a lawsuit could as fiducia warrant parate eksecutie objects that are made under his hand, lawsuit is a lawsuit against the law in accordance with article 1365 of civil code. Keywords: Fiducia, The Certificate Under The Hands, Parate Eksecutie.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATALAN JADWAL KEBERANGKATAN KERETA REL DIESEL RELASI BABAT – SURABAYA OLEH PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MIRAZA PRASTYONO, AZIZ
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9231

Abstract

Abstrak Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat menimbulkan kerugian dari adanya kebijakan yang melanggar hukum, maka timbullah bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dilaksanakan untuk memenuhi unsur kebijakan yang merugikan pihak lain. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara moda transportasi kereta api di Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat privat dan publik. PT. Kereta Api (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai pertanggungjawaban hukum dan upaya hukum terhadap kebijakan pembatalan jadwal keberangkatan kereta rel diesel oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data penulisan ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dan upaya hukum terhadap kebijakan pembatalan jadwal keberangkatan kereta rel diesel relasi Babat–Surabaya oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan sebuah konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum adalah pertanggungjawaban hukum secara moral. Dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kebijakan dan memberikan layanan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan belum beroperasinya kembali Kereta Rel Diesel (KRD) relasi Babat–Surabaya. Dalam hal upaya hukum dapat menggugat melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan mengajukan gugatan class action kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). kata kunci : Pertanggungjawaban hukum, Kebijakan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Abstract Policies are series of concepts and basics becoming guidances in carryng out the work, leadership and action way, so hopefully organization goals can be reached well. In this case, policies issued by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) can cause losse in result as a breaking law policies, so responsibilities must be done to meet policies factor lossing other. PT. Kereta Api Indonesia (Persero);as train mode transportation in Indonesia, can issue private and public policies. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is goverment effort bureau. The purpose of this study to obtain description about responsibilities and legal steps toward policies about cancellation of diesel train schedule by PT. Kereta Api Indonesia (Persero). The kind of this study is normative law which data arrangement is obtained based on literature study in line with responsibilities and legal steps toward the cancellation of diesel train schedule Babat – Surabaya by PT. Kereta Api Indonesia. the author gathers regulations and concepts concerning problems and cases studied. The contents, then, are analized qualitively to be concluded. The result shows that responsibilities form is morality. That is to give right, clear and honest information about policies and to give right, clear and honest service and the explain more information about reasons of postponing Babat – Surabaya diesel train operation. In law step it can be reached by litigation and non ligation presenting class action lawsuit to PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Keywords : Responsibilities, policies, PT. Kereta Api Indonesia
ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2864 K/Pdt/2009 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN WINDIOKO, MONALISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9296

Abstract

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2864 K/Pdt/2009 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN Monalisa Windioko Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, monalisawindioko@gmail.com. Abstrak Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jual beli hak atas tanah harus dibuat di hadapan PPAT tetapi masih banyak jual beli hak atas tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAT. Hal demikian akan merugikan pihak pembeli, karena pembeli hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja, sedangkan secara hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah tetap pada nama yang tercantum didalam sertipikat hak atas tanah. Seperti yang terjadi dalam perkara yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2864 K/Pdt/2009. Tujuan penelitian berikut adalah untuk mengetahui apakah jual beli di bawah tangan sah menurut hukum yang berlaku dan untuk meneliti apakah putusan Mahkamah Agung No. 2864 K/Pdt/2009 tersebut sudah tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT atau di bawah tangan tetap sah dalam hukum adat, namun untuk melakukan pendaftaran permohonan hak milik yang baru harus dengan akta autentik yang dibuat dihadapan PPAT. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: jual beli, hak atas tanah, di bawah tangan Abstract Land Law in Indonesia is based on Adat Law.This is stated in article 5 Law number 5 Year 1960 concerning Basic Rules of Land Law. According to article 37 subsection (1) Government Regulation number 24 Year 1997 concerning Land Registration, land transaction must be made in front of PPAT but there are lots of transaction which are made without the existence of PPAT. It will be detrimental to the buyer, because buyer only can posses land right physically while legally, ownership rights over the land still belongs to the name listed in the certificate. The example of the case is the Supreme Court's Verdict Number 2864 K/Pdt/2009. The following research objectives are to find out whether the transaction without the existence of PPAT is valid according to the applicable law and to examine whether the Supreme Court's Verdict Number 2864 K/Pdt/2009 is suitable with the law. This research uses normative legal research method with a statute, case and concept approach. From the results it can be concluded that the land transaction done without the existence of PPAT remain valid based on Adat Law, however to register the new land right application must be accompanied by authentic akta made in front of PPAT. Judicial consideration made by the judge in the Verdict has been in accordance with the applicable law. Keywords: transaction, land right, without the existence
EKSEKUSI TANAH HAK GOGOLAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda AINI, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9297

Abstract

Abstrak Eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui hambatan dan kendala. Salah satunya terjadi pada eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah hak gogolan di Desa Kemiri Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu, 1. bagaimana pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda dan 2. bagaimana upaya yang dilakukan oleh juru sita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di Desa Kemiri, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda jika mengalami hambatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskripif kualiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda belum terlaksana karena ada beberapa hambatan yaitu dikarenakan termohon eksekusi masih keberatan atas putusan hakim dan adanya perlawanan dari warga Desa Kemiri. Eksekusi tersebut ditunda hingga pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo mendapatkan informasi situasi di Desa Kemiri telah kondusif dari pihak kepolisian. Juru sita sebagai pelaksana eksekusi di lapangan yang menemui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang mana situasi keamanan tidak menguntungkan dan membahayakan keselamatan Juru sita, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Juru sita memohon bantuan kepada aparat keamanan dan berkoordinasi. Saran penulis kepada Ketua Pengadilan agar dapat memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara, supaya permasalahan eksekusi ini segera terselesaikan dengan baik dan agar terjamin kepastian hukum untuk para pihak dan agar Juru sita dan pihak kepolisian melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak termohon eksekusi, tokoh masyarakat Desa Kemiri dan warga Desa Kemiri terkait dengan pelaksanaan eksekusi agar dapat berjalan dengan lancar. Kata Kunci: eksekusi pengosongan tanah, tanah hak gogolan
IMPLEMENTASI HAK – HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA SETYO NUGROHO, YUSUF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9396

Abstract

Abstrak Pada Rumah Tahanan Kelas I Surabaya terdapat tahanan dana narapidana. Narapidana dibagi menjadi dua yaitu narapidana dewasa dan anak. Narapidana anak disebut anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan mempunyai 12 hak menurut Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995. Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari informan, dalam hal ini informan terdiri dari petugas rumah tahanan dan anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Data sekunder diperoleh dari penelaaahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan permasalahankemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak didik pemasyarakatan tidak memperoleh hak pendidikan dan pengajaran. Menurut petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya tidak terpenuhinya hak anak didik pemasyarakatan atas pendidikan dan pengajaran bukan dikarenakan adanya suatu kendala, melainkan hal tersebut memang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi rutan. Tugas pokok dan fungsi rutan hanya melakukan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tertib rutan, pengelolaan rutan, dan urusan tata usaha. Kata kunci : Hak anak didik pemasyarakatan, Rumah tahanan negara kelas I Surabaya Abstract In prison house class I Surabaya there are prisoners and inmates. Inmates were divided into adult and child. Inmates child called child of learners correctional. The child of learners correctional have 12 rights under legislation number 12 year 1995. The writer uses descriptive legal research. Primary data are directly taken from informant. Informant in this case are the officers of prison house and the child of learners correctional in prison house class I Surabaya. The secondary data are taken from library study and regulation. The technique of collection data are interview and documentation. The technique of processing data is classification case and then analysis qualitative. The result of this research show that the child of learners correctional can’t getting education and teaching. The officers of prison house class I Surabaya says that not complete right of education and teaching nothing because of a constraints, but it is not duties and functions of prison house. Duties and functions of prison house only do service to prisoners, keeping security and orderly, prison management, and administrative affairs. Keyword : Rights of child learners correctional, Prison house class I Surabaya.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI (MK) DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) FAUZI ZUHRI WAHYU PRADIKA, R.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9440

Abstract

Abstrak Kewenangan adalah hak yang diberikan organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah terpenuhi. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu, dikarenakan perpu seharusnya diterima atau ditolak oleh pihak DPR sebagai pihak legislatif review setelah dikeluarkannya oleh Presiden dalam “Hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dan telah diatur dalam Undang-Uundang Dasar. Penelitian ini difokuskan kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Permasalahan yang dikaji adalah Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan menjelaskan Prosedur Pengajuan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah mengikuti perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan Pengujian terhadap Perpu meskipun secara yuridis UUD 1945 tidak memberikan kewenangan secara tegas untuk mengujinya. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji perpu adalah faktor undang-undang dan Perpu yang setara kedudukannya dan faktor teleologis/sosiologis kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kata Kunci: Kewenangan, menguji, kekosongan hukum Abstract Authority is a right granted by goverment organ, in order to asses independently and exclusively about terms and conditions for implementation officially fulfilled. One of the cases occured is Constitutional Court authority in verifying “Perpu”. Caused by either the acceptance or refusal of DPR as Legislative review after President issuance related with “essential matter of forcing emergancy” This research is focused on the authority of Constitutional Court to review Perpu. The analyzed. problem is judicial review by Constitutional Court over Perpu, The research purposes are to explain court authority based on the contitution in verifying “Perpu” and explain the procedure of submitting the Perpu judicial review. This research is a normative research. The characteristic of this research is prescriptive research, which is a research purposed to obtain suggestions on how to solve the problem. The research approach applied in this research includes statute approach and case approach. The data used in the research is secondary data. The result of this research is that Constitutional Court has competency to perform judicial review over Perpu, although Constitution does not clearly grant authority to Constitutional Court. Consideration used by Constitutional Court judges to review Perpu is teleological and sociological factor due to developing society needs. Keywords : Competency, examination, vacuum of law

Page 5 of 157 | Total Record : 1567

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue