cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PERAWATAN WAJAH TANPA NOTIFIKASI MEKAR KUNCORO, GALUH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10634

Abstract

Kosmetik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan pada zaman saat ini banyak masyarakat yang mengganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus mempunyai izin edar berupa notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Notifikasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya notifikasi menandakan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Sayangnya masih banyak ditemukan kosmetik salah satunya kosmetik perawatan wajah yang tidak memiliki notifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik perawatan wajah dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan beredarnya kosmetik perawatan wajah tanpa notifikasi.. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara diharuskannya pelaku usaha mendaftarkan produk kosmetiknya untuk memperoleh notifikasi sebelum diedarkan di Indonesia. Perlindungan lainnya yang diberikan kepada konsumen pengguna kosmetik perawatan wajah adalah dengan adanya sidak yang dilakukan oleh BPOM dan dinas terkait untuk memberantas kosmetik tanpa notifikasi yang beredar dipasaran, dan BPOM akan merilis public warning mengenai kosmetik yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Apabila konsumen dirugikan akibat peredaran kosmetik tanpa notifikasi dapat mengajukan upaya hukum.. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen adalah secara non litigasi dan atau secara litigasi sesuai dengan yang telah diatur didalam UUPK berserta peraturan yang berkaitan. Untuk upaya melalui non litigasi dapat ditempuh melalui jalur konsiliasi,mediasi, dan arbitrase. Untuk upaya melalui litigasi mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik perawatan wajah, Notifikasi. Abstract Cosmetic is one of people needs. Even now a days when a lot of people assume that cosmetics are not only be a secondary needs, but primary needs. Cosmetics which distributed in Indonesia must have a license in the form of a notification issued by BPOM. Notification is very important because its showing that those cosmetics are safe for consumer. Unfortunately there are still many cosmetics do not have a notificaton. This research is for knowing the regulation of consumers protection circulated about cosmetic treatment of face and to know efforts of law which can be reached consumers who feel aggrieved by the circulated of face treatment cosmetics without notification. This research uses normative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, for instance statue approach and conceptual approach. The writer analyzes this research using prescriptive. The results, government are giving a protection towards consumers in several condition. First, the business operators must to register their product to get notification before circulated in Indonesian. Second Other protection which giving to face treatment cosmetic consumer is sudden inspection by BPOM and related agencies to combat face treatment cosmetic without notification in the market, and BPOM will releases the public warning the unsecure cosmetics are used by consumers. The consumers may submit a legal action if they harmed by the illegal cosmetics circulation. The legal action which can be taken by the consumer is in non-litigation and litigation accordance to UUPK and related regulations. To initiate non-litigation way can be reached through conciliation, mediation, and arbitration, while litigation refers to the provision of public justice. Keywords : law protection, consumer, face treatment cosmetic, notification.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH DI SAMPIT SURYA PATTI, TEDDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10652

Abstract

Abstrak Di Kalimantan Tengah, khususnya di Sampit, tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar sering terjadi. Upaya penanggulangan pun dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur baik secara preventif dan represif. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai data kejahatan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Polres Kotawaringin Timur periode Januari 2012 sampai dengan Mei 2014 berjumlah 12 kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang ditangani Polres Kotawaringin Timur, yang melanggar pasal 53 huruf b, c, d dan 54, 55, 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta pasal 480 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah di Sampit. Penelitian ini mengambil lokasi di Sampit, tepatnya di Polres Kotawaringin Timur sebab Kepolisian Resor Kotawaringin Timur banyak menindak kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di sampit. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur di Sampit, secara preventif adalah membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar subsidi jenis solar dengan menempatkan anggota Sabhara di tiap-tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit; Menghimbau masyarakat agar masyarakat yang mengetahui adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar untuk segera melaporkan pada polisi; Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung di tempat yang rawan terjadi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di jalur darat dan air yang dibantu oleh tim polisi air; Melakukan pendataan terhadap kendaraan yang antri di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit, untuk menghindari terjadinya penimbunan solar subsidi dengan melakukan pengisian berulang kali. Secara represif proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi penimbunan solar subsidi sudah berjalan dengan baik karena dari 12 kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang ditangani oleh Polres Kotawaringin Timur, semuanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak, Kepolisian Abstract In Central Kalimantan, especially at Sampit, criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel often happens. An efort to overcome that problem has been conducted by the police department of Kotawaringin Timur both in preventive or repressive way. Based on article 2 law number 2 Year 2002 concerning Indonesian Police Force, the function of police force is in sector of security and orderliness for the society, the law enforcement, the protector, and giving service to the societ y. Based on the data of subsidized diesel fuel stockpiling at Kotawaringin Timur Police Department for period January 2012 up to May 2014, there were 12 cases handled by Police Department. Those activities are in contrary to section 53 letter b, c, d and 54, 55, 56 article (1) and (2) law number 2001 concerning Oil and Gas and also article 480 Indonesian Criminal Code. The purpose of this research is to known preventive and represive way has been conducted by Police Department of Kotawaringin Timur, Central Kalimantan to overcome criminal action about stockfilling of subsidized diesel fuel at Sampit. This thesis is qualitative descriptive research. It describes about an efort to overcome criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel both in preventive or repressive way conducted by the Police Department of Kotawaringin Timur, Central Kalimantan, This research takes place at Sampit, Kotawaringin Timur. It is because a lot of police at Kotawaringin Timur handled many cases in stockpiling of subsidized diesel fuel at Sampit. The results of this research can be concluded that an efort to overcome a criminal action in stockpiling of subsidized diesel fuel by police East Kotawaringin at Sampit, both in preventive or repressive way have been done well, till it was succesfull to reduce criminal action in stockpiling of subsidized diesel fuel at Sampit. In preventive is to form a team duty unit to prevent and address the criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel by placing a member of sabhara in every station public refueling at sampit; appeal to the public to those who know of the accumulation of subsidized diesel fuel to immediately report to police; supervision and security patrol by a team directly in a place that is vulnerable to a criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel in the land and water who was assisted by a team of police water; conduct data collection of wait vehicles in each station public refueling at sampit, to prevent hoarding subsidized diesel fuel by doing filling repeatedly .In repressive investigation process and the investigation by the police in reducing of stockpiling subsidized diesel fuel has been running well because of 12 cases a criminal action of stockpiling materials. Key Words: Criminal action, fuel, Police Department
KEABSAHAN TUKANG GIGI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 MENGENAI PERMOHONAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 GOMGOM SIMANJUNTAK, BERDARETTA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10656

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan tukang gigi dengan syarat tukang gigi yang hanya mendapat ijin dari pemerintah. Namun dalam Permenkes sudah tidak mengatur perpanjangan ijin. Permenkes No.1871/MENKES/PER/IX/2011 tidak mengatur mengenai perpanjangan izin dan perijinan baru. Terjadilah kekosongan hukum dalam pemberian perpanjangan ijin bagi tukang gigi, sehingga nasib tukang gigi di hadapan hukum tidak jelas. Berdasarkan latar belakang inilah maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan tukang gigi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.40/PUU-X/2012 mengenai perijinan tukang gigi. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan statute approach dan historical approach. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalis secara preskriptif. Upaya mengatasi kekosongan hukum yang berkaitan dengan perijinan tukang gigi yaitu dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori, interpretasi historis dan interpretasi teleologis terhadap peraturan mengenai perpanjangan perijinan pada Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 dan seluruh peraturan yang terkait dengan tukang gigi yang bertentangan dengan UUD 1945 dianggap tidak berlaku. Pada akhirnya disimpulkan bahwa tukang gigi yang mendapat ijin praktik berdasarkan Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 dapat memperpanjang ijinnya. Sebagai saran maka, harus segera dibuat pengaturan mengenai perpanjangan ijin bagi tukang gigi yang sudah memiliki ijin dari pemerintah berdasarkan Permenkes No.53DPK/I/K/1969. Pemerintah harus segera melakukan penyusunan dan penetapan ketentuan tentang persyaratan, criteria dan standardnya mengenai perpanjangan ijin tukang gigi. Kata Kunci: Keabsahan Tukang Gigi, Kekosongan Hukum, Perijinan Abstract The constitutional court decision No. 40/PUU-X/2012 has been granted with terms artisan teeth that only with the permission on the government. But on Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 not regulate an extension license. Permenkes No.1871/MENKES/PER/IX/2011 does not regulate an extension license and for a new license. There makes a legal vacuum in providing extension license for dental artisan in law become unclear. Based on this problem which chosen in this research is the validity of dental artisan related constitutional court decision No.40/PUU-X/2012 regarding about Application of act No.29/2004 about the medical practice of the constitution of the republic in 1945. This research is normative research by using statue approach and historical approach. Legal material are examined covers primary legal materials, secondary legal material and tertiary legal material thatvare analyzed in prescriptive. The effort to overcome the legal vacuum relating to license dental artisan that is by using the principle of lex superior derogat legi inferiori, historical interpretation, teleologis interpretation then the regulation about extension license on the regulation Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 and all the rules that prohibit extension of the license of dental artisan must be consideres not exist because it is not relevant for the purpose of the constitution of the republic in 1945. The dental artisan get permission based on practices Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 can extend license. As a suggestion, it must be made a firm regulation about extension license for dental artisan who already have a license from the goverment under Permenkes No.53/DPK/I/K/1969. The goverment should do the preparation and the determination of the provision about included requirements, criteria and standart, so it can begin immediately done. Keyword: The Validity of Dental Artisan, Legal Vacuum, License
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA DI BANK JATIM KANTOR CABANG SUMENEP PUTRI RP, AFIFAH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10657

Abstract

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip untuk melihat dan mengetahui bagaimana profil dan karakteristik dari calon debitur dan prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap bank. Salah satu contoh yang terjadi yaitu mengelabui kreditur dengan cara memalsukan dokumen pemberian kredit. Hal ini terjadi pada Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, dengan menggunakan identitas fiktif dalam mengajukan kredit multiguna. Oleh karena itu, Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan penelitian yaitu mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit multiguna dan upaya yang dilakukan Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit multiguna. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder. Data ini dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya bank dalam mengatasi pemalsuan dokumen yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan menggunakan asas 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) untuk menganalisis suatu permohonan kredit. Yang kedua yaitu menggunakan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan menambahkan persyaratan dalam pemberian kredit multiguna yaitu dengan menambahkan Sistem Informasi Debitur (SID), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan foto debitur. Sedangkan upaya represif yaitu dengan memproses secara hukum atau melapor ke kepolisian agar memberikan efek jera. Kesimpulannya bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep telah menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) kredit Bank Jatim dan Undang-Undang Perbankan. Kata Kunci: Pemberian kredit, Pemalsuan dokumen kredit multiguna Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, Penanggulangan pemalsuan dokumen. Abstract The principle of know the customer to see and known how the profile and characteristics of prospective borrowers and this principle shall be applied by each bank. For the example which happening in here is deceiving the creditor by way of falsifying lend documents. It happened at the Bank Jatim especially in Sumenep Branch Office, using fictitious identities when file multipurpose loans. Therefore, Bank Jatim Branch Office in Sumenep, using prevention efforts in order to avoid the same case. Based on this background , the formulation of the research is on the implementation of the principle of Known Your Customer multipurpose lend and efforts made by the Bank Jatim, Sumenep Branch Office in tackling the crime of falsification of documents in multipurpose lend. This research is empirical or sociological jurisdiction to include primary data and secondary data. These data were collected by interview and observation. The collected data were analyzed qualitatively. The bank efforts to overcome counterfeiting of documents is to apply the principle of known your customer using the principle of 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) to analyze a credit application. Secondly is using preventive efforts to socialization the public and adds requirements in the provision of credit multipurpose by adding Debtor Information System (SID), the State Personnel Board (BKN) and a photograph of the debtor. While the repressive efforts with processing legally or report to the police to provide deterrent effect. A conclusion is that Bank Jatim, Sumenep Branch Office has implemented the principle of 'Know Your Customer in accordance with the rules and procedures developed in the guidebook a credit company bank jatim and the act of banking. Key Word : The provision of credit , Falsification of document credit multipurpose lend Bank Jatim Sumenep Branch Office, Tackling falsification of documents.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMENUHAN PIUTANG YANG DIMILIKI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010) PUTU AYU DIAH SARASWATI SAN, NI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.10741

Abstract

Utang piutang menimbulkan resiko adanya wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Wanprestasi oleh debitur menjadikan tidak kembalinya piutang kreditur. Saat debitur wanprestasi, harta debitur tersebut dijadikan pelunasan utang. Kreditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapat pelunasan utang. Namun kreditur tidak mendapat pelunasan piutang dari debitur karena ketika proses di Pengadilan benda yang dimohonkan sita jaminan ternyata dieksekusi oleh kreditur preference. Selain itu Mahkamah Agung menganggap hubungan hukum antara debitur dan kreditur tidak jelas karena perjanjian utang piutang yang dibuat hanya perjanjian utang piutang di bawah tangan bukan dalam bentuk Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi seorang kreditur dan untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menuntut pemenuhan hak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini membutuhkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum telah memberikan perlindungan terhadap kreditur yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, serta asas schuld dan haftung yang juga mengatur tentang tanggung jawab pihak debitur terhadap semua utangnya, tanggung jawab tersebut berupa pelunasan utang oleh debitur dengan cara menyediakan hartanya sebagai jaminan pelunasan utang. Penyelesaian sengketa secara litigasi menunjukkan bahwa piutang kreditur tidak dapat kembali, karena kreditur merupakan kreditur konkuren sedangkan objek jaminan yang dimohonkan sita telah dijaminkan kepada kreditur sebelumnya. Kreditur dapat menempuh upaya peninjauan kembali jika dapat memenuhi alasan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 67 undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila tidak dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali, maka kreditur dapat menempuh upaya mengajukan gugatan baru dengan objek tuntutan yang berbeda. Meskipun dengan para pihak dan alasan tuntutan yang sama gugatan baru dapat dilakukan asal tidak memenuhi syarat asas ne bis in idem yang ditentukan dapam pasal 1917 KUH Perdata. Kata Kunci : Pemenuhan Piutang Kreditur, Jaminan. Abstract Debts raises the risk of default. Default may occur if both sides or one side does not perform its obligations. Debtor default will make refund cannot be repaid. When the debtor defaults, the debtor's property used as a debt repayment. Creditors can apply to the magistrate to get the debt repayment. However, the creditors do not get the debt repayment from the debtor because when the objects are filed in court, foreclosure turns executed by the preference creditors. Beside that, Supreme Court considers that the legal relationship between the debtor and the creditor is incomprehensible because of the debt agreement made just debt receivable under the loan agreement and do not from hands of the notary deed. This study aims to find out about the legal protection of a creditor and to find out about the legal remedies for creditor repayment.This research method is normative juridical. This research requires three types of legal materials, which the primary legal materials consisting of various legislation and secondary law materials consisting of books and information from the internet relating to legal issues are discussed. In analyzing research, researcher used three approaches namely statutory approach (statute approach), conceptual approach and case approach. The results showed that the Law has provided protection against creditors provided for in article 1131 of the Civil Code, as well as the principle of Schuld and haftung which also regulates the responsibility of the debtor for all debts, liability in the form of repayment of the debt by the debtor by way of providing his property as collateral for repayment debt. Litigation dispute resolution shows that the creditor refund cannot repaid , because creditors are unsecured creditors filed bail while the object has pledged to creditors seized earlier. The creditors can take the request civil if it statisfies the request civil reasons set out in article 67 of law supreme sourt. If it is not possible to apply for request civil, the creditor can filed a new lawsuit with different demands objects. Although, with the parties and the same reason that a new lawsuit claims do not meet the requirements of origin ne bis in idem principle the article 1917 of the civil code. Keywords : Creditor Repayment, Guarantee.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIKDENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA PRATAMA P.P., DEDEK
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10742

Abstract

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi olehNegara. Permasalahan muncul ketika anak melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkanperbuatannya. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 memiliki konsep restorative justice yang merupakan suatu konseppenyelesaian tindak pidana secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak terkait (Polisi,Bapas, Bapemas,dan masyarakat) secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut, denganmenekankan pemulihan bukan pembalasan. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan: 1) Apakah pelaksanaanrestorative justice sebagai upaya dalam menegakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflikdengan hukum telah sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2)memahami hambatan apa yang dapat mengganggu implementasi restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitianyuridis sosiologis dimana akan diadakan wawancara secara mendalam terhadap informan yaitu polisi Unit PerlindunganPerempuan dan Anak di Polrestabes Surabaya yang dijadikan sebagai data primer. Data sekunder diambil dari dokumendan data kepolisian, buku-buku referensi, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudiandianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan penerapan restorativejustice di Polrestabes Surabaya. Penerapan restorative justice ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan AnakPolrestabes Surabaya melalui musyawarah antara korban dan tersangka beserta pihak terkait. Hal ini sesuai denganpasal 8 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep ini terhambat olehsikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap konsep ini kurang mampu memenuhi tanggung jawab pelaku,serta terbatasnya peraturan seperti belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No.11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan belum adanya fasilitas seperti ruang mediasi dan ruang khusus anak.Implementasi restorative justice sudah berjalan dengan baik namun masih meliki beberapa hambatan, oleh karena itupihak polisi wajib mempertahankan serta berupaya meningkatkan penerapan restorative justice bagi anak yangberkonflik dengan hukum, dengan cara membenahi koordinasi pada Bapas, Bapemas, pekerja sosial professional danlembaga sosial masyarakat, serta melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai konsep restorative justice agarkonsep ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.Kata Kunci : Restorative justice, Anak yang Berkonflik dengan HukumAbstractChildren are the gift from God who must be protected by the state. The problem appears when the children isdoing the crime and they must responsible for their action. The regulation of Undang-Undang No. 11 on year 2012 hasthe concept of restorative justice which is a concept to solve the crime problem by children justicely which involve thevictim, the family, and the people who related (police, Bapas, Bapemas, and society) together find the solution towardthe crime, by pressing the recovery and the response. This research will answer the question of: 1) is the implementationof restorative justice as an effort to maintain the justice and the protection of regulation toward children in conflict withthe law has appropriate with the regulation of Undang-Undang No.11 on year 2012 about the system of crime judicativefor the children; 2) To understand what the obstruction which could offend the implementation of restorative justice.This research is social-juridical which will be getting by interview deeply toward the informant who is the police inPolrestabes Surabaya. The result of the interview will be the prime data. The secondary data be taken by the documentand the police data, the reference books, the article and the regulation. The data will be analyzes as cultivate descriptiveto explain, examine and describe the implementation of restorative justice in Polrestabes Surabaya. The implementationof restorative justice will be handled by the children and woman protection unity in Polrestabes Surabaya through thediscussion between the victim and the accused and other who related. This thing appropriate with the regulation ofUndang-Undang No.11 on year 2012 about the system of judicature crime for childrenon the 8 section. Theimplementation of this concept is blocked by the victim family attitude and the judgement society who judges thatconcept can’t fulfill the responsible of accused and the limitation of regulation as an implementer for the regulation ofHeader halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal2Undang-Undang No. 11 on year 2012 and there is no facility such as mediation room and specific room from children. The police must defend and make serious effort to improve the implementation of restorative justice for children in conflict with the law, by repairing the coordination to Bapas, Bapemas, Profesional social worker and the social society institute, together do socialization to the society according to the concept of restorative justice in order to the concept can run appopriatly.Keywords : Restorative Justice, Children in conflict with the law
PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGAPERMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DI PORONG LUTFIYATI KHASANAH, MONICA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.10743

Abstract

Remisi pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasidan resosialisasi narapidana. Tidak semua narapidana mendapatkan remisi, dikarenakan banyaknya persyaratanyang harus dipenuhi atau bisa juga ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini yaituyuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan denganwawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Ada 1356 narapidana di LembagaPemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong. Yang mendapatkan remisi sejumlah 1244 dan yang tidakmendapatkan remisi sejumlah 112 narapidana. Yang tidak mendapatkan remisi karena ada persyaratan yangbelum dipenuhi. Dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatana Kelas I Surabaya di Porongberjalan dengan lancar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun2012 tentang Syarat Dan TataCara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaanremisi di Lapas karena petugas Lapas telah menerapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang telahditetapkan. Sebagai saran, maka petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porongmenjaga dan mempertahankan pelaksanaan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telahditetapkan sehingga keberhasilan pelaksanaan remisi terjaga bahkan meningkat. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan memahami pelaksanaan remisi terhadap narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IPorong apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yangmencapai keberhasilan pemberian remisi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong.Kata Kunci: Pelaksanaan remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya PorongAbstractRemission in principle to realize system penitentiary that direction at process rehabilitate andresocialization convict. Not all convict get remission, because of to the number of requirement that must fulfill orcan be also met constraints in its execution. This research type that is juridical formality sociologist. Data thatused by cover primary data and data secondary. This Data is collected by interview and documentation. Data thatgathered then analyzed in qualitative. There were 1356 convict in Institute Penitentiary Class I Surabaya inPorong. That get remission a number of 1244 and that not get remission a number of 112 convicts. That not getremission caused by requirement that have not yet fulfilled. In giving execution of remission in InstitutePenitentiary Class I Surabaya in Porong running smoothly based on RI No.99 in 2012, on term and ProceduresImplementation of Citizens Rights Patronage Penitentiary. Factor of execution successfulness causativeremission in Prison because officer Prison has applied all regulation and legislations that was established. As thesuggestion, then officer Prison institute Penitentiary Class I Surabaya in Porong maintain and sustain to executethe rights giving of remission in accordance with legislation that was established so that success of givingexecution remission can be maintained and even increased. Purpose of this research is for to know andunderstand excecutin of remission to convict with RI No.99 in 2012 term and Procedures Implementation ofCitizens Rights Patronage Penitentiaryand for to know and understand factors that achieve success grantingremission in Institute Penitentiary Class I Surabaya in Porong.Keyword: Implementation of remission, Convict, institute penitentiary class I Surabaya Porong
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANGDIBEBANI JAMINAN GADAI(Studi kasus pada PT BCA Finance Cabang Surabaya) WAHYU FITRIANI, TIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10744

Abstract

Obyek jaminan merupakan unsur penting yang menjadi tambahan pada suatu perjanjian pokok hutang piutang. Obyekjaminan berguna untuk melindungi kepentingan kreditur yang memberikan hutang pada debitur yang menjaminkansuatu obyek benda untuk dikuasai oleh kreditur, selama prestasi debitur belum seluruhnya terlaksana. Obyek jaminanyang dimaksud adalah obyek jaminan fidusia dan obyek jaminan gadai. Obyek jaminan fidusia adalah suatu obyekbenda yang telah terdaftar resmi dibebani jaminan fidusia yang kepemilikannya yang untuk sementara dipercayakanpada debitur. Obyek jaminan gadai adalah suatu benda yang dibebani dengan jaminan gadai yang penguasaan sementaradilepaskan dari debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status obyek jaminan fidusia yang juga menjadiobyek jaminan gadai serta perlindungan hukum untuk kreditur penerima gadai atas obyek jaminan yang telah dieksekusioleh penerima fidusia. Metode penelitian penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulanmelalui studi kepustakaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menyusunnya secarasistematis dan menganalisa dengan teori-teori yang didapat sebelumnya secara preskriptif. Hasil penelitian menjelaskanbahwa obyek jaminan fidusia yang dijadikan sebagai obyek jaminan gadai menjadi tidak sah, karena debitur tidakmemperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan kreditur penerima gadai harus menanggung kerugian akibattindakan debitur yang tidak jujur pada penerima gadai karena obyek jaminan telah dieksekusi oleh penerima fidusiatanpa sekalipun terpenuhi hutang debitur pada penerima gadai. Obyek jaminan fidusia dapat dialihkan secara gadaidalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan perkecualian debitur mendapatkanpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek jaminanyang dibebani fidusia dan dialihkan secara gadai oleh debitur menjadi tidak sah, karena tidak mendapatkan persetujuantertulis dari penerima fidusia dan kelalaian debitur memenuhi kewajibannya pada penerima fidusia mengakibatkanobyek jaminan yang dibebani jaminan lebih dari satu jaminan tersebut dieksekusi dan merugikan kreditur penerimagadai.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Obyek Jaminan Fidusia Obyek Jaminan GadaiAbstractObject assurance are important element that become an addition to the principal debts and receivable agreements.Collateral object is useful to protect the interests of creditor who gives loan to the debtor who offers an object to becontrolled by the creditor, as long as the debtor’s loan has not been fully repaid. The mentioned collateral object is anobject fiduciary and collateral object under pledge. Object assurance is an important element that become an addition tothe principal debts and receivable agreements. Collateral object is useful to protect the interests of creditor who givesloan to the debtor who offers an object to be controlled by the creditor, as long as the debtor’s loan has not been fullyrepaid. The mentioned collateral object are object fiduciary and collateral object under pledge. Fiduciary object is areobject that has been officially registered as an object burdened with fiduciary which ownership temporarily entrusted tothe debtor. Collateral object under pledge are object that is burdened with liens guarantee which the ownershiptemporarily released from the debtor. The purpose of this research is to know the status of an object fiduciary securityinsurance who is also being the subject of legal protection pledge as well as for his creditor pledge over securityrecipients object who was executed by a receiver of fiduciary . Research method of this research is normative juridical,using collecting techniques through the study of primary law literature materials, secondary law materials, and tertiarylaw materials. Systematically compiled and analyzedwith theories previously learnt in a prescriptive manner. Theresults of research explained that an object fiduciary security that serve as insurance object pledge to be illegitimate ,because debtors are not obtain the written consent of beneficiaries fiduciary and creditor recipients pledge shall bearloss due to the act of a debtor who dishonest with the recipient pledge insurance because objects was executed by areceiver of fiduciary without though met debtor debt with the recipient pledge. The object of fiduciary security can betransferred in a pawn in the number 42 years 1999 on the fiduciary security , with the exception of the debtor get thewritten consent first recipient of fiduciary .Thus can be concluded that the object of collateral that burdened fiduciaryand diverted a pledge by a debtor to be illegitimate , because not get the written consent of beneficiaries fiduciary andneglect of the debtor fulfill their obligations on the recipient object resulted in the fiduciary guarantee is burdened w
TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH NEGARA BEKAS HAK BARAT DI KOTA SURABAYA STUDI KASUS GELORA PANCASILA NO. 6 SURABAYA I. HETARIE, MICHAEL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10745

Abstract

Abstrak Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka tanah-tanah Negara bekas hak barat dikonversi menjadi hak atas tanah berdasarkan pasal 16 UUPA. Penguasaan tanah Negara bekas hak barat oleh Pemerintah Kota Surabaya salah satunya adalah Eigendom Verponding Nomor 12324 atas nama De Stads Gemeente Soerabaja terletak di Jalan Indragiri No. 6 dikenal sebagai Gelora Pancasila yang terkena ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39/Kelurahan Darmo atas nama Pemerintah Kotamadya Surabaya di jalan Indragiri No. 6 tersebut menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya oleh PT Setia Kawan Abadi karena diatas tanah Eigendom Verponding tersebut berdiri bangunan Gelora Pancasila milik PT Setia Kawan Abadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penguasaan tanah Negara bekas hak barat oleh Pemerintah Kota Surabaya serta hambatan oleh PT Setia Kawan Abadi dalam memproses pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan analytical approach. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara prekriptif. Hasil Penelitian bahwa Tanah Negara bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor 12324 atas nama De Stads Gemeente Soerabaja adalah asset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan bangunan Gelora Pancasila adalah milik PT Setia Kawan Abadi. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara PT Setia Kawan Abadi Membeli tanah tersebut dari Pemerintah Kota Surabaya dengan gugatan perdata atau Pemerintah Kota Surabaya melakukan kerja sama sama dengan PT Setia Kawan Abadi. Kata Kunci: Konversi, Penguasaan Tanah Negara, Pemerintah Kota Abstract The enactmen of agrarian regulation number 5 the 1960s, then its the former west converted into the right land rights section 16 of UUPA. The former west tenure of land rights by The Goverment of Surabaya one of them is Eigendom Verponding number 12324 on behalf of De Stads Gemeente Soerabaja is located on the No. 6 Indragiri known as Gelora Pancasila affected by Decision of The President number 32 1979 about Principal Basic Policy In Order Granting a Land Of Origin The Conversion Of The Rights Of New Upper West. The issuance of a Use Rights Certificates Number 39/Kelurahan Darmo on behalf of The Goverment of Indragiri No. 6 Surabayain the way this will be the object of dispute in state administrative courts Surabaya by Setia Kawan Abadi Company the ground because the Eigendom Verponding buildings Gelora Pancasila owned by Setia Kawan Abadi Company. The Aim of this research is to find the right of control of the former state in The Western City of Surabaya State of obstacle and the land registration process. This research is research normative by adopting both statute approach and analytical approach. Material of the study law a covering material primary and secondary law that have been analyzed in prekriptif. The result is that the ground state of Eigendom Verponding a number of Western 12324 De Stads Gemeente Soerabaja the assets city administration, Surabaya is in accordance with the Act No 1/2004 about The Country. The Gelora Pancasila building are owned by friends forever. The case was Setia Kawan Abadi Company of the city administration bought the land lawsuit Surabaya to Surabaya or a city administration cooperating with Setia Kawan Abadi Company and a mortal. Keywords : Conversion, Mastery of State Land, City administration
SISTEM NOKEN DALAM PEMILUKADA PROVINSI PAPUA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PHPU.D-XI/2013 MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA PROVINSI PAPUA TAHUN 2013) SASTIKA, DENNYS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.10746

Abstract

Pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam pemilu di Indonesia dikenal adanya asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat di daerah pegunungan Papua memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, yaitu dengan menggunakan sistem Noken yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yang telah ditetapkan tersebut. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan secara yuridis. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Papua tahun 2013, menyatakan bahwa penggunaan sistem Noken dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut adalah sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan sistem Noken dalam putusan nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Papua. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan sistem Noken dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan ketentuan pasal 18B UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan sistem Noken dalam pemilukada provinsi Papua tetap sah, karena cara seperti itulah yang digunakan dalam dalam berbagai pemilu sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menghargai dan memahami nilai budaya yang hidup di lingkungan masyarakat Papua yang khas dalam penyelenggaraan pemilu, karena jika dipaksakan pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik antar kelompok-kelompok masyarakat di Papua. Selanjutnya Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kata Kunci : Noken, Pemilukada, PHPU Abstract An direct general election is one of the forms of democracy conducted as an expression of citizen’s existance. In Indonesia, there are some basic principles in general election. They are, direct, general, free, confidential, honest, and fair. People living in remote areas, especially in mountain range, have their own system to conduct an election. This system is known as Noken. As stated above, this system does not seem to be in line with the basic principle of general election. This can create juridical problems. In the other hand, according to Constitutional Court Verdict number 14/PHPU.D-XI/2013 concerning the lawsuit in the result of local election stated that the use of Noken system in local election is somehow considered legal. The aims of this research are to investigate the substance of Constitutional Court Verdict number 14/PHPU.D-XI/2013 concerning the lawsuit in the result of local election in the province of Papua. Moreover, this research also aims to investigate whether the use of Noken system is in line with article number 18B Indonesia Constitution.The research method of this study is normative. While the approach used in this research are conceptual approach and statute approach. The results of this research conclude that the use of Noken system in the regional election of Papua province is legal because the same system was used in the previous election. The Constitutional Court appreciates and understands the value of Papua’s culture in conducting an election. The goverment cannot suppress the act to be obeyed by the people in Papua because it may create a conflict between them. Therefore, Constitution as the highest source of law gives an admittance and protection to the traditional society and their rights as stated in article number 18B Indonesia Constitution. Keywords : Noken, Local Election, General Election Result Disputes

Page 6 of 159 | Total Record : 1583

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue