cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,567 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PEKERJA MENIKAH PADA SAAT HUBUNGAN KERJA BERLANGSUNG RIZKY DWI PUTRI, NADIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7697

Abstract

Perjanjian kerja antara pekerja yang berposisi sebagai pengumpul tol dengan PT Global Network Investindo merupakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimana perjanjian kerja tersebut menyebutkan bahwa pekerja dilarang menikah pada saat hubungan kerja berlangsung. Pada sisi lain menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa menikah merupakan hak setiap orang dan tidak boleh dilarang. Hal ini tentu saja menimbulkan problematika yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja menikah pada saat hubungan kerja berlangung melanggar Peraturan Perundangan terkait Ketenagakerjaan. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pekerja yang di-PHK karena menikah saat hubungan kerja berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menyatakan adanya larangan untuk menikah pada saat hubungan kerja berlangsung sebagaimana yang terjadi pada Perjanjian Kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerjanya bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena menikah dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi yaitu bipartit, konsoliasi atau mediasi selain itu apabila belum dapat diselesaikan maka dapat memilih jalur Pengadilan Hubungan Industrial setelah itu apabila belum selesai maka dapat diajukan ke tingkat Mahkamah Agung. Kata Kunci : PHK, Menikah, Hubungan Kerja
PROBLEMATIK YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jombang tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kertosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang) SUHADAK, FERONIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7698

Abstract

Faktor yang paling berpengaruh dalam menghambat proses penyelesaian ganti rugi untuk pembangunan ruas jalan Tol Kertosono – Mojokerto salah satunya adalah sampai saat ini masih adanya pemilik tanah yang belum menyepakati besaran ganti rugi yang kemudian mengakibatkan munculnya keputusan untuk menitipkan Uang Ganti Rugi ke Pengadilan Negeri Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahan hukum skunder yakni dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Tol Kertosono – Mojokerto, dan bahan hukum tersier yakni kamus aneka istilah hukum. Musyawarah selanjutnya yang dilakukan diketahui masih juga terdapat pihak yang belum sepakat, sehingga Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Jombang melalui Tim Pengadaan Tanah (TPT) mengirimkan surat permohonan penitipkan Uang Ganti Rugi (UGR) ke PN Jombang. Pemilik tanah yang tidak setuju mengenai ganti rugi sebenarnya dapat mengajukan keberatan sebelum adanya proses penitipan UGR ke PN Jombang yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubernur. Jawaban atas keberatan tersebut nantinya Bupati/Walikota dan/atau Gubernur dapat mengukuhkan ganti rugi sesuai dengan yang ditawarkan P2T Jombang maupun memerintahkan untuk melakukan Appraisal ulang. Jika, pemilik tanah masih belum sepakat terhadap keputusan dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur dapat mengajukan upaya hukum melalui jalur peradilan perdata dan upaya hukum melalui jalur PTUN. Pemerintah dan pemilik tanah diharapkan mau berperan aktif dalam mengadakan dan menyelesaikan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan kepentingan pemilik tanah dan kepetingan umum. Kata Kunci : Ganti Rugi dan Konsinyasi Ruas Jalan Tol Kertosono – Mojokerto.
PROBLEMATIK YURIDIS PENDAFTARAN TANAH BAGI WARGA EKS-KORBAN LUMPUR SIDOARJO YANG MEMILIH SKEMA CASH AND RESETTLEMENT DI PERUMAHAN KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE SIDOARJO AMELIA SARI, RIZKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7703

Abstract

Semburan lumpur Sidoarjo menimbulkan kerugian yang luar biasa karena dampak lumpur Sidoarjo, sehingga banyak bangunan rumah warga tenggelam dan hanyut. Selain itu, mereka juga menderita penyakit, kehilangan pendidikan, pekerjaan, usaha/bisnis, harta benda, surat berharga, dan lain sebagainya. Untuk penyelesaian dampak tersebut, PT. Lapindo Brantas bertanggung jawab dengan menawarkan opsi skema yaitu Cash and Carry dan Cash and Resettlement. Korban Cash and Resettlement mendapat rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village sejak tahun 2009, akan tetapi hingga saat ini banyak rumah yang belum diberikan sertifikat. Korban Lumpur Sidoarjo belum menerima sertifikat, artinya pendaftaran tanahnya tidak berjalan baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasuistik (case approach). Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk pada dokumen-dokumen terkait yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter (library research), melakukan studi pustaka, serta menggunakan teknik pendukung diantaranya pencarian berita-berita dari internet, wawancara, pengamatan, dan pendekatan kepada warga. Bahan hukum diolah dengan cara editing, coding, reconstructing, dan systematizing. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan menggunakan content analysis dan penalaran deduktif-induktif. Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo belum sepenuhnya terealisasi, karena banyak warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum menandatangani Akta Jual – Beli dan belum menerima sertifikat. Pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village harus segera dilakukan, sehingga pelaksanaan Akta Jual – Beli direalisasikan. Pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village mengalami kendala-kendala, diantaranya Izin Lokasi baru diterbitkan, banyak tanah gogol yang masih harus dilakukan pelepasan hak, tanah Hak Guna Bangunan baru diberikan kepada PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, dimungkinkan ada tanah-tanah Perumahan Kahuripan Nirwana Village yang belum mempunyai sertifikat induk, dan pembayaran harga tanah dan bangunan rumah belum dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya. PT. Mutiara Masyhur Sejahtera harus segera menguasai tanah-tanah tersebut agar pelaksanaan pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo dapat segera dilakukan. Kata kunci: pendaftaran tanah, ganti kerugian.
UPAYA-UPAYA HUKUM TERSANGKA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 KURNIA OKTAVIANIS SALIM, ADE
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7704

Abstract

Polisi merupakan penegak hukum yang terdepan dalam penegakan hukum pidana selain itu pula sebagai pengayom masyarakat. Akan tetapi masyarakat enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian karena menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Misalnya, dalam mencari bukti dengan menggunakan kekerasan. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak kekerasan apa sajakah yang di lakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto dan upaya hukum apa yang dilakukan tersangka untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto ? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan tindak kekerasan yang dilakukan penyelidik dan penyidik dalam melaksanakan tugasnya serta upaya-upaya hukum tersangka yang mengalami kekerasan pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumnetasi. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada di Undang-Undang atau melawan hukum formil. Diketahui hasil dari informan dan data-data yang diperoleh menunjukan tindak kekerasan masih dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka seperti kekerasan fisik dan psikis, juga menunjukkan adanya beberapa hak-hak tersangka yang tidak didapatkan dan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka untuk mendapatkan pembelaan atas kekerasan yang didapatnya dalam pemeriksaan pendahuluan. Perbuatan penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan tindak pidana yaitu melakukan kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik dan tersangka tidak berupaya untuk mempertahankan haknya terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tersangka tidak mengetahui jelas seperti apa sistematika hukum, maka seharusnya ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi dan . Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya. Kata Kunci : Tindak Kekerasan, Upaya Hukum, Pemeriksaan Pendahuluan
EKSISTENSI PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA RACHMANTO, FANDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7705

Abstract

Perbandingan jumlah antara Polisi dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Skripsi ini akan membahas tentang eksistensi Polmas dan upaya Kepolisian menjaga eksistensi Polmas. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitan yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi dan wawancara, kemudian data yang didapat akan dipilih sesuai dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Polmas merupakan cara pengembanan tugas Polri untuk bermitra dengan masyarakat dalam hal menjaga, menyelesaikan, dan mencari solusi tentang gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan kasus tindak pidana ringan diluar jalur litigasi. Eksistensi Polmas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berjalan, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tipiring yang diselesaikan dengan Polmas, penempatan petugas Bhabinkamtibmas pada tingkat Kelurahan, adanya forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), kegiatan patrol gabungan antara Polisi dengan jajaran anggota TNI AL. Perihal kemudahan komunikasi antara masyarakat kepada petugas Polmas / Bhabinkamtibmas, perlu pempublikasian kontak telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila terjadi gangguan kamtibmas yang ditempatkan pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kata Kunci : Polmas, Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
ANALISIS YURIDIS UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN "METHYLONE" (STUDI KASUS) WIBAWA, CANDRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7706

Abstract

Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad terjerat dalam kasus karena dirinya mengkonsumsi suatu zat atau obat-obatan baru yang memiliki efek seperti narkoba yaitu methylone sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukum methylone dan sanksi bagi para penggunanya. Oleh karena itu permasalahan mendasar dalam kasus ini yaitu apakah perbuatan Raffi tersebut merupakan perbuatan pidana karena methylone belum diatur dalam sebuah peraturan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum dari methylone dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah mengkonsumsi atau menggunakan methylone merupakan suatu tindak pidana sehingga para penggunanya dapat dilakukan penuntutan. Metode penelitian ini adalah normatif preskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep, Undang-Undang dan kasus. Methylone merupakan salah satu obat yang belum tercantum dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun memiliki efek yang mirip seperti narkoba. Selain itu diketahui bahwa Methylone merupakan turunan dari chatinone. Apabila ditinjau melalui Asas Legalitas maka mengkonsumsi methylone bukan merupakan tindak pidana karena methylone belum diatur dalam sebuah peraturan. Namun untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, maka dapat digunakan penafsiran ekstensif sehingga terhadap para pengguna methylone dapat dilakukan penuntutan. Pada akhirnya disimpulkan bahwa methylone merupakan turunan sintetik dari chatinone sehingga masuk dalam kategori Narkoba. Penetapan methylone sebagai kategori narkoba adalah berdasarkan penafsiran hukum ekstensif yang pernah pula digunakan pada kasus Zarima. Oleh karena itu para pengguna methylone dapat dilakukan penuntutan bahkan dapat dipidana. Kata Kunci: Narkoba, Methylone, Tindak Pidana Narkotika
PENEGAKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN PENGGOLONGAN KELAS HOTEL (Studi Kasus di Hotel Yusro-Jombang) MADYA SAVITRI, BETA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.7759

Abstract

Kepariwisataan dapat terlaksana dengan berbagai usaha pariwisata. Salah satu usaha pariwisata yang memegang peranan penting adalah akomodasi hotel. Akomodasi hotel dibagi menjadi dua golongan kelas yaitu kelas hotel bintang dan kelas hotel melati. Persyaratan untuk penggolongan kelas hotel yang harus dipenuhi ada dua yaitu persyaratan dasar dan persyaratan operasional. Tujuan dari penggolongan kelas hotel adalah memberikan gambaran kepada calon konsumen (tamu), terselenggaranya pelaku usaha yang bertanggung jawab, dan terpenuhinya hak-hak konsumen. Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh langsung dari pelaku usaha hotel Yusro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, dan Persatuan Hotel Restauran Indonesia .Data sekunder diperoleh dari penelaaahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari pelaku usaha belum melaksanakan ketentuan tentang penggolongan kelas hotel. Faktor tersebut adalah besarnya biaya dan lamanya proses, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha. Sedangkan pihak pemerintah telah melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan upaya represif dengan melakukan teguran kepada pelaku usaha. Namun dalam hal penjatuhan sanksi adminitrasi belum dilaksanakan secara tegas. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penggolongan Kelas Hotel
PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TEMPAT HIBURAN KARAOKE YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH SARI, RATNA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.8296

Abstract

Tuntutan masyarakat Kabupaten Pati untuk menutup usaha tempat hiburan karaoke menjadi dasar dari penelitian ini. Ketertarikan untuk meneliti mengenai pelaksanaan dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau yang lebih dikenal sebagai izin usaha dilapangan terhadap peraturan khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan Pariwisata, Peraturan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Agar mendapatkan informasi yang seimbang dan akurat, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil dari observasi langsung dan wawancara dengan narasumber seperti masyarakat disekitar tempat usaha karaoke, termasuk pihak berwenang yang terkait yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati; Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Pati; Kepolisian Resor Kabupaten Pati; Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak sepenuhnya mengacu pada peraturan yang ada. Timbulnya tuntutan masyarakat mengindikasikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan fungsi tempat hiburan karaoke sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Upaya preventif yang terus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan inspeksi langsung ke tempat hiburan karaoke yang disinyalir melakukan penyalahgunaan. Kata Kunci : Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
PENEGAKAN HUKUM PASAL 504 KUHP TENTANG PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMIS(STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOKROMO SURABAYA) YASROH, UMI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.8556

Abstract

Abstrak Kemiskinan sering dialami oleh penduduk di Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dialami di kota-kota besar tidak terkecuali Surabaya. Kemiskinan dan rasa malas adalah salah satu faktor adanya pengemis. Pengemis di Kecamata Wonokromo Surabaya berjumlah 60 orang. Pengemis ini juga dapat melakukan tindak pidana seperti pencurian dan penjambretan jika ada kesempatan. Adanya kerugian semacam ini harusnya pihak kepolisian menindak pengemis tersebut. Namun pada kenyataannya pihak kepolisian tidak menindak pengemis tersebut, padahal sudah jelas bahwa pada Pasal 504 KUHP tindakan pengemisan merupakan pelanggaran ketertiban umum. Hal ini menarik untuk dikaji, agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum Pasal 504 KUHP yang dilakukan oleh polisi, upaya apa yang dilakukan, serta hambatan dalam melakukan penegakan Pasal 504 KUHP. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menegakan Pasal 504 KUHP. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan penegakan hukum Pasal 504 KUHP yang dilakukan polisi, upaya untuk mengatasinya dan kendala yang dihadapi. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wonokromo. Informan dalam penelitian ini adalah polisi di POLSEK Wonokromo dan pengemis yang ada di Kecamatan Wonokromo. Informan ini akan diambil secara snowball. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dalam tindak pidana pengemisan belum berjalan. Polisi tidak melakukan proses pemeriksaan untuk perkara pengemisan. Sehingga pengemis tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun. Pengemis hanya dirazia lalu ditampung di penampungan untuk diberi pembinaan dan ketrampilan. Upaya preventif berjalan dengan baik berkat kerja sama kepolisian dengan pihak LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial), sedangkan upaya represif (penegakan hukum) tidak berjalan dengan maksimal karena hanya razia saja yang dilakukan. Hambatan yang didapatkan pihak polisi adalah tidak jeranya pengemis serta rasa malas yang mereka miliki untuk bekerja. Pengemis tersebut cenderung untuk tetap mengemis saat dia sudah dilepas dari penampungan. Tidak ada upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi hambatan ini. Seharusnya pengemis menerima sanksi berupa denda agar mereka merasa jera, serta pengemis juga harus mendapatkan penyuluhan dan pembinaan agar mereka tahu bahwa perbuatan mengemis adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi untuk yang melanggar serta dibina agar mereka tidak merasa malas untuk bekerja setelah keluar dari LIPONSOS. Selain itu pihak LIPONSOS juga harus bekerja sama dengan pihak UKM (Usaha Kecil Menengah) agar saat pengemis itu keluar dari LIPONSOS mereka dapat disalurkan dan bekerja disana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengemisan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 033 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERHADAP PANGAN DALAM KEMASAN DI PASAR TRADISIONAL MOJOKERTO KURNIA ROSYIDA, AULIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.8557

Abstract

Abstrak Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari – hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara produsen, konsumen dan distributor. Salah satu yang berperan aktif dalam peredaran pangan adalah pedagang pangan dan konsumen yang dianggap kurang berperan aktif. Sebagai pelaku usaha, pedagang berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijualnya. Akan tetapi pedagang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pedagang yang menjual pangan dalam kemasan kurang memperhatikan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun dari distributor. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya sikap pedagang yang langsung menerima pangan untuk dijualnya itu mengandung Bahan Tambahan Pangn (BTP) atau tidak, sehingga sebagai konsumen terkadang hanya melihat kemasan pangan tanpa memperhatikan kandungan isi yang ada didalam pangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi mengenai (1) penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan terhadap pangan dalam kemasan di pasar tradisional Mojokerto, (2) kendala – kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, dan (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Metode penelitian ini adalah yuridis non doktrinal. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, angket dan observasi untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik wawancara, angket dan observasi digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang penggunaan BTP yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang tidak memperhatikan kemasan pangan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun melalui perantara. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Selain karena alasan dari faktor internal, yang menjadi kendala dalam proses peredaran pangan oleh pedagang adalah faktor dari luar, yaitu karena kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum pernah menerapkan adanya sanksi secara tegas kepada pedagang pangan skala rumah tangga yang tidak mencantumkan ketentuan label pangan secara lengkap. Kata kunci: Implementasi, Permenkes 033 Tahun 2012, Bahan Tambahan Pangan, Pasar Tradisional Mojokerto.

Page 3 of 157 | Total Record : 1567

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue