cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 52   53   54   55   56 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS/2017/PN BTG DIKAITKAN PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Aristawati, Cica Desi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36039

Abstract

Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg hakim telah mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi fakta yang terbukti di persidangan ialah pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Pasal yang dipertimbangkan kemudian menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dalam putusan dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, bahwa pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan harus sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Penelitian ini mengkaji syarat formil putusan terhadap urutan pembuktian pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidairitas karena mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yang tidak sesuai fakta di persidangan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dikaitkan dengan persyaratan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mempertimbangkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dengan mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga terjadi penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat serta mengakibatkan putusan batal demi hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh atas penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat ialah Peninjauan Kembali.
AKIBAT HUKUM ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD PUTUSAN PT. JAWA TIMUR NOMOR: 104/PDT/2012/PT.SBY BERKENAAN DENGAN PENCABUTAN SITA EKSEKUSI DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH Hazir, Cholilla Adhaningrum
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36040

Abstract

Konsekuensi terhadap pertimbangan hukum yang dibuat hakim dengan tidak melakukan penalaran hukum yang logis menjadikan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Perkara Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam jual beli tidak terlindungi oleh hukum dengan adanya sita eksekusi atas SHGB Nomor 66. Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata yaitu azas Audit et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), yang membuat putusan Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis penalaran hukum oleh hakim PT dalam mengeluarkan putusan dan Mengidentifikasi akibat hukum putusan onvoldoende gemotiveerd bagi para pihak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mempertahankan secara optimal dan proposional fungsi hukum dalam masyarakat. Pertimbangan hukum yang dibuat Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena onvoldoende gemotiveerd. onvoldoende gemotiveerd adalah tidak seksamanya mempertimbangkan semua hal secara relevan dengan perkara bersangkutan (kurang pertimbangan hukum). Pertimbangan yang dibuat Pengadilan Tinggi belum menerapkan penalaran hukum yang logis sehingga putusan belum memberi keadilan bagi para pihak. Hal ini berakibat pada tidak terlaksanakannya Pasal 119 ayat (1) HIR tentang pihak ketiga yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum tetapi, dengan adanya pembatalan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. tidak melindungi pihak ketiga dalam mendapatkan hak kepemilikan atas SHGB Nomor 66.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO Aziz, Azharul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36041

Abstract

Masalah lingkungan sering terjadi di Kab.Sidoarjo adalah pencemaran lingkungan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berbagai usaha dan kegiatan menghasilkan limbah B3 dalam kegiatannya, salah satunya fasilitas kesehatan. Pengelolaan limbah B3 di Kab.Sidoarjo masih belum berjalan sesuai dalam Undang-Undang No.32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2480/Pid.B/2014/PN.SBY, dimana kepala instalasi penyehatan lingkungan RSUD Kab.Sidoarjo diputus bersalah karena tidak melakukan pengelolaan sebagaimana sesuai pasal 59 UUPPLH. Tujuan UUPPLH, mengatur sanksi pidana dan administratif yang bertujuan memulihkan pada keadaan semula. Dengan adanya UUPLH, diharapkan mampu mengurangi pelanggaran pengelolaan limbah B3. Tujuan penelitian, untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum, kendala dalam penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 di Kab.Sidoarjo. Merupakan penelitian yuridis sosiologis melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum administratif terkait pengelolaan limbah B3 Pasal 59 UUPPLH pada fasilitas kesehatan yang dilakukan seksi pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kab.Sidoarjo belum efektif dikarenakan terdapat pelanggaran yang tidak diproses. Terdapat tiga faktor kendala penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan di Kab.Sidoarjo. Faktor pertama, faktor penegak hukum yang hanya terdapat tiga orang pejabat dengan jabatan fungsional di wilayah Jawa Timur. Faktor kedua yakni faktor fasilitas atau sarana kurangnya persediaan tempat pengelolaan limbah B3 di Kab. Sidoarjo. Serta, faktor masyarakat yang kurangnya kesadaran penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg) Putra, Ardhimas Seta Kencana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36046

Abstract

Sebagian putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang menjatuhkan pidana secara berbeda-beda padahal tindak pidananya serupa, seperti yang terjadi pada kasus Putusan No.225/Pid.B/2014/PN.Lmg. dan Putusan No.121/Pid.B/2013/PN.Lmg. ini termasuk salah satu contohnya, ada yang dijatuhi pidana 1 tahun 5 bulan penjara dan ada yang pidananya 9 bulan penjara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas atas tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dampak disparitas pidana yang terjadi terhadap kasus serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder yaitu sejumlah referensi yang relevan dan aktual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan metode analisis data menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, hakim tidak dapat meniadakan disparitas pidana. Latar belakang hakim membuat penerapan pidana berbeda-beda dalam kasus tindak pidana penipuan adalah karena unsur berat ringannya kesalahan dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukan orang itu berbeda-beda. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, dimana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, disparitas pidana yang bersumber dari hakim, dimana dasar penjatuhan putusan hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHAP dari perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan pidana dan disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, dimana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana penipuan tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.
UPAYA HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD DIKAITKAN DENGAN DATA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA SURABAYA Amaynisa, Ananda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36047

Abstract

Jumlah penduduk Kota Surabaya 2017 sebanyak 3.074.883 jiwa. Sedangkan data Kemendagri tercatat penduduk Kota Surabaya 2.827.892 orang. Data jumlah penduduk yang tercatat dalam Kemendagri digunakan KPU RI untuk memenuhi salah satu syarat dari tahapan penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan data penduduk ini sangat berpengaruh guna menghadapi Pemilu 2019. Pengaturan mengenai Pemilu yaitu UU No.7/2017 tentang Pemilu menggunakan konsep Negara Hukum, konsep HAM, dan konsep Pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum dan upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum atas disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya tentu mengakibatkan hilangnya hak konstitusional yang dimiliki setiap calon anggota DPRD, setiap masyarakat di Negara Indonesia berhak terlibat dalam pemerintahan yang merupakan perwakilan dari Parpol dan upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk dengan cara proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif oleh Bawaslu. Bawaslu yang menengahi atau yang melakukan mediasi serta mempertemukan peserta Pemilu dan pihak perwakilan dari KPU, jika tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui adjudikasi. Adjudikasi dalam hal ini merupakan proses persidangan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 46/PUU-XIV/2016 SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR Husada, Agus Satria Adi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36048

Abstract

Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan judicial review pengujian materil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berfungsi sebagai pembatal norma (negative legislator). Melalui Putusan No. 46/PU-XIV/2016 (Uji Materi Pasal Kesusilaan dalam KUHP). Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan gugatan pemohon tentang permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-XIV/2016 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kedudukannya sebagai negative legislator yang hanya sebagai penguji norma peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma dalam undang-undang konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma dalam undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang. Putusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum, Putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinnjau kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (interpartes), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (erga omnes).
TINJAUAN YURIDIS PENGUNDURAN DIRI PEKERJA ATAS PERINTAH PENGUSAHA Gambirowati, Ayu
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36049

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Basic IT Team dengan pekerja menyebutkan “….pengusaha serta merta dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak serta tidak memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi pembatalan perjanjian ini dan ganti rugi dalam bentuk apapun”. Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu Pasal 1320 KUHPerdata memuat syarat sah perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dua belah pihak. Pada sisi lain, terdapat Pasal 62 Undang-undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”. Ada pertentangan antara PKWT dengan Undang-undang No.13/2003. Tujuan penelitian, mengetahui perintah pengusaha untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila melakukan kesalahan dikemudian hari dibenarkan/tidak menurut peraturan Undang-undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan dan untuk mengetahui upaya pekerja untuk mendapatkan haknya pada saat pemutusan hubungan kerja atas perintah pengunduran diri oleh pengusaha. Jenis penelitian normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi. Teknik pengolahan bahan hukum melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah PKWT antara PT. Basic IT Team dengan pekerja yang memuat klausul pembayaran ganti rugi sepihak bertentangan dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata.
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH SEBAGAI TERDAKWA TINDAK PIDANA (STUDI KASUS GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA) Al Halimi, Zen Aqil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36050

Abstract

Silang pendapat oleh para ahli hukum Indonesia terhadap pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama erkait frasa "paling singkat 5 tahun" dengan frasa "selama-lamanya 5 tahun" yang artinya masih terdapat kelemahan pada Pasal 83 ayat (1) UU Perda serta belum adanya tindakan tegas oleh Presiden Republik Indonesia yang berkewenangan penuh terhadap pemberhentian sementara kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemberhentian sementara kepala daerah sebagai terdakwa tindak pidana oleh presiden yang menuai problematika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Berdasarkan penafsiran secara gramatikal dan sistematis bahwa Ahok harus diberhentikan sementara karena dakwaan terhadap dirinya menyangkut perbuatan yang dapat memecah NKRI. Pasal tersebut juga menyebutkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD. Namun, pada pelaksanaannya presiden tidak memberhentikan sementara kepala daerah DKI Jakarta yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dengan nomor perkara 1537/PidB/2016/PNJktutr atas dugaan penodaan agama. Adapun mekanisme pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta menteri dalam negeri untuk bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada presiden untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa jika perkaranya sudah terdaftar di pengadilan, serta kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat memberikan penjelasan terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Perda agar tidak terjadi multitafsir.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR NOMOR: 01/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PMS DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN Rachmadi, Ade Kurnia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36053

Abstract

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pilihan terakhir (ultimum remidium) sehingga memerlukan penanganan serta perlakuan yang tepat dalam menangani perkara anak. Penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara anak diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi anak, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms di mana hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.SusAnak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dikaitkan dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaterhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatanadalah tidak tepat bila dikaitkan dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam beberapa putusan perkara pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi batal demi hukum, upaya hukum yang dapat diajukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut dengan perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XIV/2016 TENTANG KEPESERTAAN WAJIB BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) Kayo, Aga Mestika Palito
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36054

Abstract

Ketentuan kepesertaan wajib BPJS telah diatur dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Ketentuan kepesertaan wajib BPJS menimbulkan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Bupati Kabupaten Gowa Adnan Purichta Ichsan. Alasan Pemohon mengajukan kepesertaan wajib BPJS karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pemohon mempunyai ide terhadap pemenuhan kebutuhan jaminan sosial. Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, putusan permohonan pemohon mengenai Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Tujuan penelitian untuk menganalisis ratio decidendi putusan MK Nomor 101/PUUXIV/2016, serta untuk menganalisis akibat hukum dari adanya putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ketentuan kepesertaan wajib BPJS tidak bertentangan dengan Pasal dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena Konstitusi tidak mewajibkan negara untuk mengatur atau memilih sistem liberal maupun konservatif dalam pengembangan jaminan sosial. Akibat Hukum dari adanya Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 adalah tetap berlakunya kepesertaan wajib BPJS dan apabila tidak mengikuti kepesertaan wajib akan mendapat sanksi berupa teguran, denda dan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Page 54 of 161 | Total Record : 1602

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue