cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 53   54   55   56   57 
KESADARAN HUKUM PEDAGANG PASAR BERKAITAN DENGAN ZONASI (Studi Zonasi di Pasar Wonokromo Surabaya) Vierdiansyah, Benaldi Nanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36055

Abstract

Perkembangan pasar tradisional di Indonesia sangatlah pesat, fungsi pasar yang telah dibangun oleh pemerintah seringkali tidak dapat maksimal untuk dimanfaatkan, hal ini mengakibatkan permasalahan pada zonasi didalamnya. Pengelompokan pasar tradisional sangatlah berperan, karena pengelompokan pasar tersebut merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Namun masih banyak ketidaksesuaian antara zonasi yang telah dibuat oleh pengelola Pasar dengan pedagang yang menempati kios/toko/los sesuai dengan aturan yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui kesadaran hukum pedagang dan faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar tidak menempati los sesuai dengan zonasi di Pasar Wonokromo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo dimana penyebab dari pada itu adalah aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pedagang yang merupakan indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri. Faktor usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan status kependudukan, adalah faktor-faktor yang menjadikan rendahnya indikator-indikator dari kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo berkaitan dengan zonasi pengelompokan barang dagang. Pada upaya tercipta ketertiban dari tujuan zonasi pengelompokan barang itu sendiri diharapkan mulai dari pedagang maupun pihak pengelola Pasar Wonokromo mengupayakan secara maksimal penegakan aturan zonasi pengelompokan barang agar menciptakan tujuan daripada zonasi itu sendiri.
PROBLEMATIK YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 P/HUM/2017 YANG MEMBATALKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPD RI Dewi, Febrihanna Shinta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36056

Abstract

MA membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dengan Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 baik secara hukum maupun politis telah mengundang problematik di Indonesia. MA telah membatalkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan DPD RI. Atas putusan yang dikeluarkan MA tersebut mengakibatkan ketidakpuasan beberapa anggota DPD RI yang pada berakibat pada sidang paripurna DPD RI. Menganalisis tentang kewenangan MA untuk memutus Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 telah tepat ditinjau dari Pasal 1 angka 2,Pasal 7,dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 17 Tahun 2014. Serta menganalisis akibat hukum Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif,menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan,Kasus,Konseptual. Sumber penelitian hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi kasus. Teknik analisa bahan hukum yaitu dengan menginventarisasi serta mengelompokkan bahan hukum,mengidentifikasi fakta hukum untuk menjawab isu hukum dengan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah MA dirasa tidak tepat untuk menguji materiil Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 dengan bahwa pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerUUan belum diperjelas mengenai aturan seperti Tata Tertib DPD RI yang substansinya hanya mengikat ke dalam dan hanya berlaku diinternal badan tersebut dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat digolongankan dengan mudah jika pasal tersebut mengatur segara jelas.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PETERNAK RAKYAT DENGAN JENIS TERNAK AYAM RAS PETELUR YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN BLITAR Kembarane, Gladena Liveria
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36057

Abstract

Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP) merupakan tanda daftar yang diberikan kepada peternak rakyat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kabupaten Blitar merupakan wilayah dengan populasi ayam petelur terbanyak ditingkat Kabupaten di Jawa Timur yaitu 15.213.000 ekor sehingga terdapat banyak peternak rakyat ayam ras petelur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terkait TDUP di Kabupaten Blitar belum berjalan maksimal karena terdapat tiga faktor yang belum berjalan efektif, yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. TDUP di Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat. Sanksi yang ditegakan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar adalah berupa penutupan peternakan rakyat secara sementara atau permanen kepada peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP.
KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP ATURAN TENTANG AREA KAWASAN TANPA ROKOK (Studi di Kampus Universitas Negeri Surabaya) Setyawan, Heru
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36058

Abstract

Kawasan tanpa rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi,penjualan,iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum terkait kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran dilakukan pada area yang dinyatakan dilarang menggunakan rokok di Universitas Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa dan upaya yang dilakukan Universitas Negeri Surabaya dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan tentang area kawasan tanpa rokok. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Universitas Negeri Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner,wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya yang berjenis kelamin laki-laki dan Kepala Bagian Umum,Hukum,Tata Laksana dan Perlengkapan Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran hukum mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah, terbagi dalam empat indikator kesadaran hukum yaitu, pengetahuan hukum tergolong dalam kategori tinggi, pemahaman hukum tergolong dalam kriteria rendah, sikap hukum tergolong dalam kriteria rendah, dan perilaku hukum tergolong dalam kriteria yang rendah. Kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yaitu pihak universitas belum melakukan sosialisasi, aturan larangan merokok diterapkan sepenuhnya di lingkungan universitas, serta pemberian sanksi yang ringan kepada pelanggar. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi di lingkungan internal,menerapkan aturan larangan merokok di seluruh lingkungan Universitas,serta melakukan pengawasan dan pembinaan.
ANALISIS YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN MNC PLAY TENTANG PERUBAHAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Oktaviani, Karina Rahma
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36059

Abstract

Televisi media massa yang berfungsi sebagai hiburan. Masyarakat menikmati siaran televisi dari berbagai saluran televisi dari berbagai negara lain dengan cara berlangganan TV kabel. Salah satu TV kabel yang sudah dikenal di masyarakat adalah MNC Play yang didirikan oleh PT MNC Kabel Mediakom. Konsumen dapat berlangganan TV kabel dengan MNC Play dilakukan dengan cara melakukan perjanjian baku berupa formulir berlangganan. Dalam perjanjian baku tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dalam perjanjian tersebut tanpa melakukan pemberitahuan pada konsumen. Sedangkan dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru yang merupakan aturan baru,tambahan,lanjutan,atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan penyedia layanan TV kabel serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait perubahan klausula dalam perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan MNC Play tidak sesuai dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada Pasal 18 UUPK. Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, klausula baku tersebut harus dihapuskan dari setiap dokumen,perjanjian yang dilaksanakan secara sepihak oleh MNC Play. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat digunakan adalah perlindungan hukum secara represif.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT OLEH PENGELOLA PASAR RAKYAT Ardiansyah, Kukuh
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36060

Abstract

Keberadaan pasar rakyat di Kota Surabaya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat,juga memiliki sisi negatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis,memahami efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pengelola Pasar Rakyat. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya menyatakan semua pasar rakyat harus memiliki izin pengelolaan kecuali pasar rakyat yang dikelola oleh Pemda. Pasar rakyat di Surabaya berjumlah 109 pasar dan sebanyak 105 pasar yang belum memiliki izin. Hambatan umum yang sering terjadi pada pasar rakyat yaitu buruknya proses perizinan,kurangnya sarana dan prasarana,lemahnya manajemen pengelolaan pasar rakyat hendaknya Pemda secara sigap mengkaji persoalan tersebut dengan komprehensif dan menindak tegas terhadap pasar rakyat yang belum memenuhi prosedur perizinan. Jenis penelitian yuridis empiris, yang menggambarkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dan faktor penghambat,pendorong dalam proses penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) oleh Pengelola Pasar Rakyat. Populasi dalam skripsi ini adalah Pasar Rakyat Benowo, Pasar Rakyat Sememi, dan Pasar Rakyat Kandangan di Kota Surabaya, sedangkan sampel yang digunakan ialah Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pedagang, pengelola Pasar Rakyat, dan masyarakat sekitar pasar yang ada dalam populasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode teknik wawancara,observasi, dan dokumentasi. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran IUP2R oleh pengelola Pasar Rakyat di Kota Surabaya masih belum efektif, hukum administrasi dalam menjamin terlaksananya Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015. Apabila ditinjau dari faktor yang mempengaruhi hukum maka yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum adalah masalah tentang pembebasan lahan atas pengelolaan pasar sendiri.
PELAKSANAAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN INDONESIA TERHADAP PRAKTEK “PENERIMAAN AMPLOP” OLEH WARTAWAN DALAM LINGKUP PWI JATIM Dwicahyani, Mega Novia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36061

Abstract

Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan wujud perintah dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi “wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik”. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan pembuat peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik. Wartawan dalam lingkup organisasi wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim masih melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers lebih khusus pada Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia bahwa wartawan tidak boleh menerima imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan atau dengan istilah “penerimaan amplop”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh PWI Jatim dalam pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam menangani hambatan dari pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan dari PWI dan wartawan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatanhambatan pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yang dialami PWI Jatim adalah mengenai aturan tindak pidana “pemberian amplop” merupakan suatu delik aduan, kurang efektifnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, upah wartawan di bawah upah minimum daerah serta budaya terima kasih dalam bentuk barang dan uang. Upaya yang dilakukan Dewan Pers dari adanya hambatan tersebut berupa sosialisasi kepada wartawan dan masyarakat serta mengadakan uji kompetensi wartawan.
ANALISIS YURIDIS PENCORETAN BUKU KERAWANGAN/LETTER C OLEH KEPALA KELURAHAN TANPA DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Islam, Muhammad Islam Romzul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36062

Abstract

Kasus yang diteliti adalah berkaitan dengan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang mencoret nama pada buku kerawangan/letter c tanpa dasar peralihan hak atas tanah. Pencoretan buku letter c tersebut tentu merugikan masyarakat karena tidak dapat mendaftarkan tanahnya apabila tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, karena buku letter c adalah salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dari kesewenangan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon adalah dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby adalah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan nama dalam buku letter c sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan akibat hukum dari putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nama dalam buku letter c yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Manukan tidak sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena tidak didasari pada peralihan hak atas tanah. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor:176/PDT.G/2013 PN.Sby adalah Kembalinya kepemilikan hak atas tanah milik penggugat dan batal demi hukum tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon dalam pencoretan dan penerbitan nama di buku letter c dari Penggugat kepada Perumnas.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 44 SAMPAI DENGAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA Kusumawardani, Novia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36063

Abstract

Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 4 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada faktanya tindak kekerasan pada anak masih terjadi dan berada dalam lingkungan keluarga. Kekerasan pada anak merupakan tindakan yang melanggar hak anak. Aparat penegak hukum yaitu kepolisian melakukan penegakan hukum dalam perkara kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan keluarga untuk membuat efek jera kepada pelaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum KDRT pada Anak di wilayah Polrestabes Surabaya serta kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan penegakan hukum KDRT pada Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penegakan hukum tentang KDRT pada Anak dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif polisi memberi contoh pada masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP5A) membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Secara represif kepolisian menerima aduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian masuk proses penyelidikan, penyidikan, lalu serah perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP5A) melakukan pendampingan korban dari proses pemeriksaan kepolisian sampai pengadilan. Hambatan yang ditemui Polrestabes Surabaya dalam penegakan hukum tentang KDRT antara lain: Faktor hukumnya karena kasus kekerasan adalah delik aduan dan tidak semua korban ataupun keluarga mau mengadukan. Masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami aturan hukum. Faktor budaya yang memandang KDRT sebagai urusan privasi
PENERAPAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN MINERAL NON LOGAM (BAHAN GALIAN BATU GAMPING) (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang) Fadilah, Nur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36064

Abstract

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan usaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi,studi kelayakan,konstruksi,penambangan,pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan usaha tambang merupakan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Kegiatan usaha tambang dapat diselenggarakan dengan berbagai tahapan perizinan. Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa tahapan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan: Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi,Izin Pertambangan Operasi Produksi. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis bentuk pelanggaran dan penerapan hukum secara administrasi yang dilakukan serta faktor penghambat pemilik izin usaha belum memiliki izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Data penelitian dilakukan dengan wawancara kepada para pihak, buku, studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan penerapan sanksi administratif serta prosedural perizinan usaha pertambangan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Prosedur serta penerapan sanksi dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terburuk tidak terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Bentuk pelanggaran hukum sanksi administrasi yang dilakukan kepada pemilik usaha pertambangan batu gamping di desa Karang anyar juga memenuhi sebagai pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009. Kendala yang menghambat pemilik usaha pertambangan, tidak memiliki izin usaha pertambangan dikarenakan pengetahuan yang terbatas, pengawasan dan penegakan serta sosialisasi yang kurang memadai sehingga pemilik usaha tambang menganggap izin usaha pertambangan tidak dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha tambang.

Page 55 of 161 | Total Record : 1602

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue