Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLIKASI YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PPATTERHADAP PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH(Analisis Putusan No.18/Pdt.G/2013/PN.Lmj.) REZA BENEDICTA, GIAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11659

Kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah Lelang di dalam pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris (UUJN) merupakan suatu bentuk perluasan kewenangan terhadap Notaris dimana kewenangan umumNotaris adalah membuat akta autentik. Penjelasan mengenai kewenangan Notaris tersebut tidak ditemukan didalam UUJN tersebut sehingga membuat penafsiran Notaris memiliki kewenangan yang sama seperti PejabatLelang yang diatur dalam Peraturan Lelang, maka dari itu dalam penelitian ini mencoba memberikan gambarandan penjelasan secara rinci mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah di dalam UUJN sertamengetahui kekuatan akta Risalah Lelang yang dibuat oleh Notaris. Penulisan Skripsi ini menggunakan jenispenelitian hukum Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan(Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Teknik pengumpulan bahan hukumadalah studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik analisis bahanhukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini adalah perumusankewenangan Notaris membuat akta Risalah Lelang menjadi sia-sia, dikarenakan pemberian kewenangan Notarisuntuk membuat akta Risalah Lelang tidak dapat diterapkan begitu saja. Kewenangan membuat akta RisalahLelang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang yang berhak, hal ini diatur dalam UUJN dan VR besertaperaturan pelaksananya, sehingga kewenanganNotaris membuat akta risalah lelang dalam UUJN tidak dapatdijalankan secara langsung karena harus memperhatikan Peraturan Lelang (Vendu Reglement) beserta peraturanpelaksananya yang merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai penjualan umum (lelang). AktaRisalah Lelang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena telah memenuhiunsur akta autentik yang diatur dalam KUHPerdata. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwaKewenangan Notaris membuat akta risalah lelang dalam UUJN sama dengan kewenangan yang dimiliki PejabatLelang dalam hal ini Pejabat Lelang Kelas II karena Notaris yang menjalankan kewenangannya membuat aktaRisalah Lelang melepaskan sementara jabatannya sebagai Notaris dan menggunakan cap jabatan sebagai PejabatLelang Kelas II yang berpedoman pada Peraturan Lelang dan Peraturan Pelaksananya. Akta Risalah merupakansuatu akta yang autentik dengan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna bersumber padaketentuan pasal 35 Vendu Reglement jo.pasal 1868 KUHPerdata yang dibuat berdasarkan undang-undang danPejabat Umum yang berwenang dalam hal ini Pejabat tersebut adalah Pejabat Lelang. Saran yang dapatdiberikan adalah perlu adanya tindakan terhadap UUJN yakni merevisi undang-undang tersebut agar dapatmemberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Risalah Lelang, Pejabat Lelang.AbstractNotary authority to make treatise auction in article 15 section (2) letter g UUJN is an extension of theauthority of the Notary where the public authority is making an authentic deed. An explanation of theseauthority not found in UUJN so, it’s making interpretation that Notaries has the same authority as auctionofficials which based on Auction Regulation, therefore in this research tries to give overview and explanationabout the authority of the Notary to make treatise auction on UUJN and also to know legal force of TreatiseAuction which make by Notary.This research using a type of normative legal research, with Statute Approachfor examine the norms that regulate the authority of Notary and Conceptual Approach because this research usedoctrines or opinions legal experts. Legal material collection techniques use literature by collecting regulationsand related books, and the legal materials analysis techniques is prescriptive.The results of the research in thisJurnal Hukum. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2015, 0-104thesis is the formulation of Notary authority to make treatise auction be unavailing because the granting ofauthority to make treatise auction can not be applied simply. Authority to make treatise auction can only becarried by Auction Officials, this is regulated in UUJN and VR also in its implementing regulations, so Notaryauthority to make treatise auction in UUJN can not be run directly because it must pay attention to the AuctionRegulation (Vendu Reglement) and its implementing regulations which is specialized of the auction rules.Treatise Auction is autentic deed which have the perfect legal force because it has fulfilled elements of anauthentic deed regulated in KUHPerdata. From these results it can be concluded that the Notary Authority tomake treatise auction in UUJN same as the authority of auction officials which in this case is Auction officialsClass II because Notary who runs authority to make Treatise Auction, temporarily release his post as a Notaryand use stamp as Class II auction official based on the Auction Regulation and its implementing Regulation.Treatise auction is a authentic deed which have the perfect legal force based in article 35 of Vendu reglement jo.Article 1868 KUHPerdata which made based the law and made by the General Officials in this case is Auctionofficials. Advice that can be given is the need action against the UUJN which mean do revise the law in order togive legal certainty and not rise different interpretations.Keywords : Notary Authority, Deed Auction, Auction Officials.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MOGOK KERJA SALAH PROSEDUR PADA PEKERJA/ BURUH PT. ABADI NYLON ROPE & FISHING NET MANUFACTURING, SIDOARJO RAHMAWATI, HANIFIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11660

Hubungan kerja antara pengusaha/ perusahan dan pekerja/ buruh sering menimbulkan perselisihan antara keduanya. Salah satu perselisihan yang sering timbul adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antara PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing, Sidoarjo dengan serikat pekerjanya. Pada tanggal 23 Agustus 2014 perusahaan menerbitkan Surat Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang menyatakan bahwa seluruh pekerjanya yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg. Permasalahan bermula dari mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg pada tanggal 13 Agustus 2014. Mogok kerja yang dilakukan dilatarbelakangi karena tidak ada kesepakatan perihal jumlah uang Tunjangan Hari Raya tahun 2014. Pemberitahuan tertulis pelaksanaan mogok kerja yang dibuat pekerja/ buruh tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan. Setelah melakukan panggilan masuk kerja kembali sebanyak 2 kali yang tidak sesuai dengan ketentuan undang- undang, pihak perusahaan kemudian menerbitkan surat keputusan. Surat yang menyatakan hubungan kerja otomatis berakhir tersebut menimbulkan perbedaan pandangan antara pekerja/ buruh, perusahaan, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing dan analisa surat putusan perusahaan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjanya yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang- undangan, literatur serta dari media informasi baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon yang 4 (empat) dari 5 (lima) tuntutannya bukan merupakan akibat gagal perundingan adalah tidak sah. Adapun terkait surat perusahaan Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang menyatakan bahwa seluruh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg tidak dapat dibenarkan secara hukum karena dasar hukum perusahaan yang menghitung 5 (lima) hari kerja sebagai batas melakukan mogok kerja tidak benar. Seharusnya perusahaan menghitung batas hari melakukan mogok adalah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 sehingga akibatnya pekerja/ buruh masih berstatus pekerja PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok Kerja Abstract An employment relation between company and the labour sometimes ended in dispute. One example of dispute is conflict of interest between the Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co and its labour union. On August 23 2014, the company issued a letter numbered 92/AN/PMK/VIII/AN/14 which stated that all labour who unified for strike automatically were fired by the company. It is based on the strike done by the labour on August 13 2014. The strike was motivated by the disagreement regarding the Hari Raya Allowance in 2014. Written notification about the labour strike was not appropiate according to provisions of Article No. 140 of Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower. After officially asked the labour to go back to work, which did not appropriately based on the law, te company issued the letter. The purpose of this research is to determine the legal status of strikes by labour of Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co and to analysis of the company letter which stated that all labour who unified for strike automatically were fired by the company. This research is a normative legal research with which the approaches are statue and conceptual approaches. In collecting legal materials, the technique applied is by collecting the regulations, literature, also from mass media both printed and electronic that related to the subject of this research. The result showed that the strike conducted by labours of Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co in which 4 of 5 demands were not the result of failed negotiation is not valid. The next legal issue, related to the company letter numbered 92/AN/PMK/VIII/AN/14 which stated that all the strike labours were automatically fired by the company could not be justified based on the regulation made by the company which it stated the maximum strikes was 5 days. This regulation is not appropriately in accordance to Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower. According to ministry of labour decree number 232/MEN/2003, the maximum duration for strike is 7 days, therefore it can be concluded that the labours are still the employee of Abadi Nylon Rope& Fishing Net Manufacturing.co. Keywords: Industrial Relation Disputes, Termination of an Employment Relationship, Strikes

KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN GUGATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN SEHUBUNGAN PENCEMARAN AIR KALI SURABAYA DEWI MASITHA, AYU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11661

Air Kali Surabaya selama ini menjadi bahan baku air minum PDAM Surabaya dan PDAM Gresik. Setiap detik kedua perusahaan daerah air minum ini mengambil 10,4 m3 air dari sungai yang mengalir dari DAM Mlirip Mojokerto hingga DAM Jagir Surabaya, ironisnya Kali Surabaya berada dalam kondisi tidak layak. Dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran pemanfaatan air dikelompokkan menjadi 4 kelas, Untuk bahan baku air minum seperti halnya Kali Surabaya masuk dalam kelas 1. Namun Kali Surabaya kualitasnya dapat dikualifikasikan ke dalam air kelas 3 yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk pembudidayaan air tawar,peternakan,air dan untuk mengairi tanaman. Ecoton sebagai organisasi lingkungan hidup melakukan Gugatan Legal Standing Organisasi pada tahun 2007 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pengadilan Negeri Surabaya Tujuan penelitian ini adalah membahas tahap dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian antara Ecoton dengan Gubernur Jawa Timur. Serta mengetahui kesesuaian antara petitum gugatan dengan substansi yang disepakati di dalam akta perdamaian nomor 181.4/84/013/2008 dan nomor 105/Pdt.G/2010/PN.Sby, apa akibat hukumnya atas isi akta perdamaian yang belum dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal). Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa tahapan dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian dalam perkara Ecoton melawan Pemprop Jatim terjadi karena pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur bersedia untuk memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh Ecoton. Hasil penelitiannya adalah bahwa tahapan dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian dalam perkara Ecoton melawan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu prosedur hukum acara yang berlaku yaitu tunduk kepada ketentuan HIR. Pada akta Perdamaian gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pemprov Jatim melakukan tindakan wanprestasi terkait tindakan untuk menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (Kali Surabaya) paling lambat 12 bulan tetapi tidak dilaksanakan oleh pemprov Jawa Timur. Sehingga ecoton melakukan gugatan kembali dalam perkara no 105/Pdt.G/2010/PN.Sby. Dalam gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pada poin pertama dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian. Terkait dengan penetapan kualifikasi mutu air sungai Surabaya dan penetapan daya tampung sungai (Kali Surabaya) selanjutnya akta perdamaian pada gugatan No 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby pada poin pertama dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian terkait dengan penetapan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air (Kali Surabaya). Kata kunci : pencemaran air, akta perdamaian ,kali surabaya Abstract Kali Surabaya’s water has been the raw material of drinking water taps PDAM Surabaya and Gresik. Every second the local water company took 10.4 m3 of water from a river that flows from Mojokerto until DAM DAM Mlirip Jagir Surabaya, Surabaya ironically are in a condition unfit. In PP No. 82 of 2001 on the management of water quality and pollution control water use are grouped into 4 classes, the drinking water for raw materials as well as Kali Surabaya included in class 1. However Kali Surabaya quality water may be classified into three classes that designation can only be used fresh water for cultivation, animal husbandry, water and to irrigate crops. Ecoton as environmental organizations do Lawsuit Legal Standing of the Organization in 2007 to the East Java Provincial Government in the District Court SurabayaPenelitian will discuss the legal documentation stage to achieve peace between Ecoton deed with the Governor of East Java. And to know the compatibility between the substance of the lawsuit petition agreed in the peace deed number 181.4/84/013/2008 and number 105/Pdt.G/2010/PN.Sby, what the legal consequences for the contents of the deed of peace that has not been implemented. The method used is normative (doctrinal). The approach the problem using the approach of legislation, the approach concept and approach cases. Results of the study that stage legal documentation achieving peace deed in the case against the Provincial Government of East Java Ecoton occurs because the East Java Provincial Government is willing to meet all the demands put forward by Ecoton. Stages of the legal documentation of the achievement of peace in the case Ecoton deed against the Provincial Government of East Java, the procedure applicable procedural law that is subject to the provisions of HIR. In the lawsuit Peace deed 677/Pdt.G/2007/PN.Sby East Java provincial government default action associated action to develop guidelines for the calculation and establish water pollution load capacity of the river (Kali Surabaya) no later than 12 months but not implemented by the provincial government of East Java. So Ecoton sued again in case No. 105/Pdt.G/2010/PN.Sby. In the lawsuit 677/Pdt.G/2007/PN.Sby the first and second points are not fit between the lawsuit petition by the deed of peace. Associated with the establishment of the Surabaya river water quality qualification and determination of the capacity of the river (Kali Surabaya) subsequent deed peace in tort No 105 / Pdt.G / 2010 / Pn.Sby the first and second points are not in accordance with the deed between petitum lawsuit related to the establishment of peace guidelines for the calculation of water pollution load capacity (Kali Surabaya). Keywords : Water pollution, Deed of Peace, Surabaya River

PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Studi : Jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta INDAH PUTRI, KURNIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11779

Sektor informal berkembang pesat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena dibidang usahanya tidak terlalu susah untuk didirikan, salah satu kota di Indonesia yang sektor informalnya berkembang pesat adalah Kota Yogyakarta, terutama kawasan Malioboro, aktivitas perdagangan di kawasan Malioboro berkembang sangat pesat, menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu besar, akan tetapi semakin berkembangnya kawasan Malioboro semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib masalah perijinan, menempati daerah larangan, memenuhi trotoar, kelebaran lokasi usaha, dengan rumusan masalah 1) bagaimana penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro- Ahmad Yani Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 3) Bagaimana upaya UPT Pengelolaan Kawasan Khususu Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis penalaran deskritif kualitatif, data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta. sedangkan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yaitu Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani, staf Dinas Ketertiban serta Ketua LPKKM Kota Yogyakarta.Hasil penelitian adalah pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani belum semua dilaksanakan dikarenakan untuk perencanaan penyediaan ruang baru bagi kegiatan pedagang kaki lima tidak bisa dijalankan karena memang keterbatasan lahan yang ada di kawasan Kota Yogyakarta, Kendala atau hambatan yang dihadapi UPT Pengelolaan kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani yakni revitalisasi kawasan Malioboro, birokrasi yang sulit, masih maraknya jual/beli lokasi berdagang, masih banyak pedagang kaki lima yg tidak taat aturan. Guna dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan UPT pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima, memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima, menyarankan pedagang kaki lima membentuk organisasi atau paguyuban. Kata kunci :Koordinasi, Pedagang Kaki Lima, Malioboro-Kota Yogyakarta Abstract The informal sector is growing rapidly in developing countries such as Indonesia, because the field of business is not too difficult to set up, one of the cities in Indonesia's informal sector is a rapidly growing city of Yogyakarta, especially Malioboro. Trading activity in Malioboro region is growing very rapidly, absorbing big labor and venture capital which are not too large, but the more Malioboro area is growing, the more problems that arise. There are still many vendors that are not orderly licensed, occupy a restricted zone, meets the pavement, use width of a business location. The research questions of this study are 1) how is the application of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani Street Yogyakarta, 2) what kind of obstacles which are experienced by UPT management of Malioboro-Ahmad Yani special area in applying of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors Malioboro-Ahmad Yani Street in Yogyakarta, 3) and how does the UPT management of malioboro-Ahmad Yani special area to overcome the obstacles in applying of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendor in Malioboro-Ahmad Yani Street Yogyakarta. This thesis uses the type of socio-juridical research / empirical. The analysis used in this study is descriptive qualitative, the data obtained through observation and interviews with informants. Observations were conducted in order to know directly the arrangement of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani street Yogyakarta. Interviews were conducted with some informants; The Head of Unit Special Area Management Malioboro-Ahmad Yani, The Staff Dinas Ketertiban and The Chairman of LPKKM Yogyakarta.The implementation of the arrangement of street vendors in the area of Malioboro-Ahmad Yani is not implemented yet due to the provision of planning a new space for the activities of street vendors could not be executed because of limited land that available in Yogyakarta area and many obstacles faced by The Management Unit Specialty region Malioboro- Ahmad Yani namely revitalization of Malioboro, a difficult bureaucracy, still has rampant selling / buying location to trade. There are still many vendors that do not obey the rules. To overcome these constraints, the efforts made by UPT management of Special Areas of Malioboro-Ahmad Yani are to increase the quality of human resources, conduct enforcement operation against street vendors, provide counseling to street vendors, give suggest to form an organization or community. Keywords: Keywords: Coordination, Street Vendors, Malioboro-Yogyakarta City.

Penanggulangan Perjudian Daring (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Kota Surabaya KURNIAWAN, WAWAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11780

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi terdapat peningkatan masalah kejahatan, seperti timbulnya Cyber Crime. Salah satu kasus kejahatan dunia maya yang marak pada saat ini adalah perjudian daring. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang larangan perjudian elektronik adanya larangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaku judi daring untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui upaya preventif, represif, dan hambatan Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan perjudian daring yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dimana akan diadakan wawancara secara mendalam terhadap informan yaitu polisi di Polrestabes Surabaya dan pelaku judi daring yang dijadikan sebagai data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan penanggulangan perjudian daring di Polrestabes Surabaya, beserta kendala-kendalanya. Polrestabes Surabaya membentuk TIM untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana judi daring yang disebut MESSI. TIM MESSI mempunyai tugas baik secara preventif maupun represif dalam penanggulangan judi daring. Penanggulangan judi daring secara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana judi daring, polisi juga bekerja sama dengan kominfo untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang larangan judi daring lewat media internet. Sedangkan untuk upaya represif Polrestabes Surabaya selama kurun waktu 2 tahun hanya menangkap 14 pelaku judi daring. Pihak kepolisian sangat sulit menangkap pelaku judi daring dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan peralatan canggih. Kata Kunci : Judi Daring, Cyber Crime, Penanggulangan Abstract This research is based on technology development. The development of technology increases crime problem, such as cybercrime. One of cyberspace crime cases which often occurs in this time is online gambling. The Article 27 verse (2) The Law No. 11 year 2008 concerning Electronic Information and Transaction mentioned about prohibition of online gambling. The existence of that regulation is not big problem for online gambler. The main problems which is wanted to answer in this research are to know the preventive and repressive effort, also obstacles of POLRESTABES of Surabaya to overcome online gambling matter which is regulated in Article 27 verse (2) EIT Law. This research uses Sociological legal method which implements some deep interviews to the informants such as police staff in POLRESTABES of Surabaya and online gambler. The data from the interview will be proced by using qualitative and descriptive analytical method, to describe the prevention of online gambling in POLRESTABES of Surabaya and their obstacles. POLRESTABES of Surabaya formed TIM to prevent and resolve criminal offenses referred MESSI online gambling. TEAM MESSI has the task of both preventive and repressive in the prevention of online gambling. The prevention of online gambling preventive effort, which were conducted by POLRESTABES of Surabaya are socialization to people about the danger of online gambling criminal act, the Police establish es cooperation with Ministry of Communications and Information to provide socialization about prohibition of online gambling by internet media. While for Repressive effort, POLRESTABES of Surabaya only caught 14 online gamblers in this last two years. The Police has difficulty to catch them because the lack of human resources and modern equipments. Keywords : Online Gambling, Cyber Crime, Prevention

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ELYSIA, DENISE
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11781

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau banyak disebut sebagai pembantu rumah tangga merupakan sebutan yang banyak digunakan dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat perkotaan. PRT adalah kelompok marginal yang paling rentan terhadap penyalahgunaan majikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perlindungan hukum bagi PRT. Mayoritas PRT bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja sehingga selalu berada di posisi terintimidasi. Pekerjaan PRT termasuk dalam sektor tidak formal karena pekerjaan tersebut dilakukan di dalam rumah tangga. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka bekerja pada sektor-sektor industri yang dilindungi oleh Undang- Undang Ketenagakerjaan (UUK). Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah PRT berhak atas upah minimum berdasarkan jam kerjanya. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum bagi PRT yang hak atas upah minimum tidak dipenuhi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan ada tiga, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, atau website, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah PRT berhak mendapatkan upah minimum berdasarkan jam kerjanya, apabila bekerja dengan rentang jam kerja yang sama dengan pekerja yang telah diatur dalam UUK. PRT termasuk dalam konsep pekerja sebagaimana yang disebut dalam UUK. Upaya hukum yang dapat dilakukan PRT demi mendapat hak nya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi serta gugatan atas perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar undang undang, akan tetapi juga perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kepatutan, kesusilaan, yang terdapat dalam masyarakat dan bentuknya tidak tertulis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah Layak, Pekerja Rumah Tangga Abstract Domestic Worker or known as a housemaid is a term that is widely used in Indonesian society , especially urban communities. Domestic Worker is the most marginalized groups vulnerable to employer abuse. This is due to the lack of legal protection for domestic worker. The majority of domestic worker work without any binding agreements to always be in a position intimidated. Domestic Worker work are not included in the formal sector because such work is done in the household . In contrast to the workers in the formal sector , they work on the industrial sectors covered by the Employment Act ( Labor Law ). The goal in this thesis are to know and understand whether the PRT is entitled to a minimum wage based on working hour. To know and understand how the legal remedies for domestic workers the right to minimum wages is not met. The method used in this thesis is normative legal research, normative legal research is legal research based on the norms and principles of the legislation. There are two approaches were used namely statute approach as the basis for the beginning of the analysis and concept approach is the approach which refers to the views and doctrines that exist. The type of material used are three laws, the primary legal materials in the form of legislation, secondary law such as literature books, papers, scientific articles, journals, thesis, or website, and tertiary legal material that is legal materials that provide instructions and an explanation of the material primary law and secondary law, such as dictionary. Results of the research in this thesis is entitled to a minimum wage of domestic worker by working hours, when working with a range of hours working together with worker who has been stipulated in the Labor Law. Domestic Worker included in the concept of worker as mentioned in the Labor Law. The efforts for to do in order to get his/her rights is to do as well as claims for breach of contract, since tort actions violate not only the laws, but also acts deemed incompatible with propriety, decency, contained in society and unwritten. Keywords: Domestic Workers, Salary, Legal Protection

KAJIAN TERHADAP PASAL 29A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TERKAIT PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BUDIARTO, ROIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11782

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh politik hukum Pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 terkait pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kedudukan Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesia diakui keberadaannya berdasarkan UU nomor 42 tahun 2008 baik yang lahir karena amanat peraturan yang lebih tinggi maupun dalam lingkup tugas dan kewenangan pemerintah tersebut. peraturan pemerintah ini diberlakukan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah pendahulunya yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau kotanya, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana politik hukum pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 29/2014 mengenai pemberhentian sementara dan apa akibat hukum dari pengaturan mekanisme pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis secara evaluatif yang diawali dengan menguraikan peraturan perundang-undangan berikut dengan prinsip utamanya, membuat pernyataan yang bertentangan dengan aspek tersebut, memberikan kontra atas argumen yang ada, dan mendiskripsikan konsekuensi diterima atau ditolak dari titik-titik tertentu tersebut. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesisa diakui keberadaannya sebagai aturan hukum yang memiliki dua substansi (isi materi) pada problematika pelaksanaan kampanye (pasal 26 ayat 1,2,3) dan problematika pencalonan kepala daerah sebagai presiden atau wakil presiden (pasal 29 ayat 1-8). Secara khusus, Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 telah mengatur ketentuan ijin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Capres atau Cawapres dengan mengajukan permohonan ijin kepada Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Namun, secara politik hukum Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 belum memberikan ketegasan eksplisit melalui aspek gramatikal pada tafsiran pasal-pasal yang berkaitan “penolakan” permohonan ijin tersebut, sehingga masih ditemukan titik temu kelemahan. Kata Kunci: Pemberhentian Sementara, Penguduran diri, Kepala Daerah, Politik Hukum Abstract This research is motivated by politic of law regarding article 29A Government Regulation Number 29/ 2014 related to the resignation of the head of regional who runs as a candidate for president and vice president. Government Regulation number 29/2014 was established by Law number 42 year 2008 whether born because of higher regulatory mandate and within the scope of duties and authority of the government. Government Regulation is imposed in lieu of its predecessor. Government Regulation number 18 of 2013 regarding the procedure for the resignation of the head of region, the deputy head of the region, and civil servants who will be going to the Indonesian Legislative Assembly, Assembly at Provincial, Regional, or Municipal Level, Leadership of Political Party at Regional Level, as well as the implementation of the furlough state officials in the election campaign. The purpose of this thesis is to answer how the politic of law regarding Article 29A Government Regulation No. 29/2014 on temporary dismissal and the legal consequences of the resignation of a mechanism for setting regional head or deputy regional head who becomes the candidate for president and vice president under section 29A Government Regulation numbers 29/2014 on regional administration. The method used is a normative legal research with statute and conceptual approaches. Evaluative analysis technique that begins by outlining statute with the following main principles, making statements contrary to these aspects, provide counter on the argument that there is, and describe the consequences is accepted or rejected on the specific points. Results of the discussion in this paper indicate that the Government Regulation number 29/2014 in the legal system Indonesisa recognized as a rule of law which has two substance on the problematic implementation of the campaign (article 26 paragraph 1,2,3) and the problematics of the nomination for president or vice president (Article 29, paragraph 1-8). In particular, Article 29a Government Regulation 29/2014 has set conditions permit Regional Head (governor, head of district or mayor) to be nominated by political parties or political party Combined or vice presidential candidate to aply for permission to the President and the Minister of internal Affair on behalf of the President to get approval. However, in term of politic of law, Article 29a Government Regulation 29/2014 has not been made clear through the explicit grammatical aspects of the interpretation of clauses relating to "rejection" of the permit government regulation, so they found a meeting point of weakness. Keywords: Dismissal, Retreat , Regional Head , Political Law

PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PERNIAGAAN SATWA DILINDUNGI DI SURABAYA BAGUS DWIYANA, OKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11869

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh–tumbuhan maupun satwa–satwa yang ada didalamnya. Tetap sayangnya belakangan ini marak terjadi perdagangan satwa yang dilindungi di daerah Surabaya. Banyaknya jual beli satwa yang dilindungi secara bebas di kota Surabaya akan mengancam keseimbangan ekosistem sumberdaya alam hayati yang ada. Apabila kegiatan jual-beli satwa yang dilindungi terus terjadi, dikhawatirkan akan terjadi kepunahan dari beberapa jenis satwa yang berada di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya terhadap jual beli satwa yang dilindungi di Surabaya, apa saja hambatan yang dihadapi oleh BKSDA dalam menegakan UUKSDA dan bagaimana upaya BKSDA untuk menanggulangi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak pedagang di pasar burung di Surabaya masih memperjual belikan satwa yang dilindungi yang di atur di dalam undang-undang. Dalam penegakan hukum BKSDA mempunyai 2 upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat dan pedagang, sedangkan upaya represif adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terkait pasal 21 ayat 2 UUKSDA. Dalam melakukan penegakan hukum BKSDA juga mengalami beberapa kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, untuk kendala internal yaitu dengan adanya oknum yang diduga melakukan pembocoran informasi mengenai sidak yang akan dilakukan BKSDA. Selain itu BKSDA juga mengalami hambatan mengenai kurangnya personil BKSDA terutama yang memiliki kemampuan khusus menjinakkan satwa liar dan sarana prasarana yang dirasa kurang mencukupi oleh BKSDA untuk melakukan penegakan hukum.Kata Kunci: satwa langka, penegakan, BKSDAAbstractIndonesia is a rich country of nature power source especially for the biological nature power source, such as the kind of plants and fauna. Nowadays protection species trading is glowing on Surabaya area. Have a lot of commerce the protected species on Surabaya city freely will threaten the balancing of the existence for the biological nature power source ecosystem. If the selling-buying activity of protected species is keep going on, then apprehensive about extinct for the some kind of fauna in Indonesia will happen. The purpose of this script writing process is answering how to enforcement law that did by BKSDA Surabaya for selling-buying of protected species on Surabaya, the constraint to enforcement UUKSDA by BKSDA and the efforts of BKSDA to cope with those constraints. The method that used is sociology of juridical and the data analysis technique is qualitative description. The result of the research showed that many seller on bird market of Surabaya is selling-buying the protected species that arranged on the Act. On the enforcement of law by BKSDA has 2 efforts, such as preventive and repressive. The preventive effort is done by illumination to people and seller and the repressive effort is done by enforcement of law about section 21ft and subsection 2nd UUKSDA. As long as enforcement of law, BKSDA has some constraints, such as internal constraint and external constraint. For the internal constraint, there are some person that estimated already divulged the information about surprise inspection by BKSDA. Beside that BKSDA has constraints about less staff especially who has specials skill of dosmeticated the wild animals and the less infrastructure to enforcement law.Keywords: Protected Species, Enforcement, BKSDAKeywor

PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018) BUDIWIJAYA, CONAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11870

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman tertinggi dan merdeka di Indonesia, sehingga keberadaannya sangatlah krusial untuk penegakan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi terdiri dari anggota yang berjumlah 9 orang hakim konstitusi. Pemilihan calon hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang nanti ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi, mekanisme pemilihan hakim Konstitusi diserahkan pada masing-masing lembaga tersebut. Hal inilah yang membuat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keabsahan Patrialis akbar yang diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan proses pemilihan yang cenderung tanpa transparansi dan tidak membuka partisipasi publik untuk ikut ambil bagian dalam prosesnya. Sehingga, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hingga, akhirnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menarik dua rumusan masalah untuk diteliti lebih jauh. Pertama, mengenai apakah kedudukan hukum para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Kedua, mengenai apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT adalah suatu putusan yang bersifat ultra petita. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber utama yang sesuai berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Serta, pendekatan kasus (case approach) karena skripsi ini meneliti dengan membahas kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian langsung yang mereka alami dari diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 87/P tahun 2013 tesebut. Selain itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT bukanlah suatu putusan yang bersifat ultra petita. Karena, hakim memeriksa dan memutuskan perkara tersebur tidak melebihi dari apa yang dimintakan oleh para Penggugat. Hakim masih bepergang pada pasal-pasal yang diajukan oleh para Penggugat. Kata kunci : Prosedur Pergantian, Hakim Konstitusi, Pengangkatan Patrialis Akbar. Abstract The Constitutional Court is the highest judicial institution and independent in Indonesia, that its presence is crucial for the enforcement of the constitution in Indonesia. The Constitutional Court is composed of members totaling 9 constitution judges. The selection of candidates proposed constitutional judges each three (3) people by the Supreme Court, 3 (three) people by the House of Representatives (DPR), and 3 (three) people by the President which is will be determined by Presidential Decree. The mechanism of constitutional judges selection will be submitted to each institution. This makes Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) questioned the validity of Patrialis Akbar who was appointed as a constitutional judge by the President which determined by Presidential Decree Number 87 / P Year 2013. Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) questioned the election process which tends without transparency and public participation to take part in the process. Thus, the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) sued the Presidential Decree Number 87 / P Year 2013 in the State Administrative Court in Jakarta. Finally, the judge of the State Administrative Court in Jakarta decided to accept the lawsuit of the Plaintiff. Based on the background, the authors draw two formulation of the problem to be studied further. First, regarding the legal position from plaintiff to file a lawsuit against Presidential Decree Number 87 / P Year 2013. Second, regarding whether the decision of the State Administrative Court in Jakarta registers case Number 139 / G / 2013 / PTUN-JKT is an ultra-petita decision. This research is normative (doctrinal), which is legal research conducted by use the norms and rules of the legislation that exists. In this research the legislation is used as the main source which suitable related to the issues. The approach used in this study were (two) types of approaches, which are statute approach conducted by examining all the laws and regulations relating to the legal issues discussed. As well,case approach because this thesis examined by discussing the

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI No.477/Pid/2011/PT-MDN TENTANG PENCABULAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIKNYA SAPUTRA, OBIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11871

Pencabulan oleh Guru terhadap peserta didiknya sering diberitakan baik melalui media cetak maupun media elektronik, pencabulan ini mengakibatkan depresi, gangguan stress pasca trauma ataupun kelainan seksual oleh karena itu pencabulan selayaknya dihukum dengan hukuman yang berat Putusan pengadilan terlalu ringan, dirasa tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagaimana yang dipermasalahkan dalam penelitian ini yaitu apakah putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 477/PID/2011/PT-MDN yang menjatuhkan pidana kepada guru yang melakukan tindakan pencabulan terhadap peserta didiknya usia 7 tahun dengan pidana 4 (empat) tahun penjara telah tepat atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis ketepatan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 477/Pid/2011/PT-MDN yang menjatuhkan pidana kepada guru yang melakukan tindakan pencabulan terhadap peserta didiknya yang berusia 7 tahun dengan pidana penjara 4 (empat) tahun.Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.477/PID/2011/PT-MDN. Hasil penelitian ini menunjukkan putusan pengadilan tidak memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindakan guru tersebut tentunya meresahkan masyarakat, telah mempermalukan korban dan keluarganya. Kondisi yang demikian tentunya masyarakat menghendaki guru tersebut dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena telah merusak generasi bangsa sebagai calon penerus pemimpin bangsa. Mengenai hal ini disarankan bahwa meskipun hakim diberikan kebebasan dalam menjatulankan tugasnya, namun kekebasan tersebut tidak dapat digunakan untuk sebebas-bebasnya. Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tatacara pemeriksaan persidangan dan putusannya. Hendaknya hakim dalam memeriksa kasus harus secara berhati-hati dan kritis, terutama jika terhadap anak sebagai korbannya. Kata Kunci: guru, putusan pengadilan tinggi, putusan hakim ABSTRACT Sexual abuse by a teacher against student participants often reported through both printed and electronic media, this resulted obscene depression, post traumatic stress disorder or sexual disorders therefore the suspect should be punished with severe penalties. Because the court decision is too low, it will not give deterrent effect to the perpetrators. One of the examples is of the Medan High Court No. 477 / Pid.Sus / 2011 / PT.PTK the convict to teachers who commit acts of abuse against the student age 7 who was sentence 4 (four) years in prison has already right or not. The purpose of this research is to know and analyzed precision of high court verdict of North Sumatra Number 477/Pid/2011/PT-MDN which give to teacher done sexual abuse to 7 years old study participant with 4 years jail punishment. This research use the type of normative juridical research, which explains the truth of a problem with the legal logic of the normative. The approach used are statute and conceptual approaches. The analysis used in this research isprescriptive, nature of this analysis is intended to provide arguments on the consideration and decision of the High Court of Medan 477 / Pid.Sus / 2011 / PT.PTK. The results showed that the court verdict does not pay attention to legal values â€‹â€‹that live in the community. The teacher acts disturb the public course, has humiliated the victim and his family. Such conditions, would make people want the teacher be punished for devastating the nation generation as potential nation leader. On this matter, the suggestion is even though the judge granted freedom in proceed their duties, but that freedom can’t be used freely. Indonesia is a country of law, so in drop a the convict to the accused, judge must still consider the laws and regulations governing the procedure for examination of the trial and verdict. Should the judge in the case must examine carefully and critically, especially if the child as a victim. Keywords: teacher, high court verdict and judge verdict.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mahendra Wardhana

Contact Email mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone +628179925494

Journal Mail Official jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA