cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,614 Documents
 157   158   159   160   161 
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 420 PK/PDT/2017 MENGENAI OBJEK FIDUSIA YANG DIJADIKAN OBJEK RAMPASAN NEGARA Christine Divia Anastasia; Dr. Budi Hermono, S.H., M.H.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak dan dapat dipertahankan, sehingga kreditur dapat mempertahankan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. PT Oto Multiartha sebagai kreditur melakukan jaminan fidusia Hadi Susianto sebagai debitur dengan jaminan Mobil Toyota Avanza, kemudian Hadi Susianto ternyata menyewakan mobil tersebut kepada Suhelmi. Namun Suhelmi menggunakan mobil tersebut untuk melakukan transaksi narkoba, hingga Suhelmi dinyatakan sebagai terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 mengenai objek jaminan fidusia yang dijadikan objek rampasan negara sebagai alat bukti perkara pidana narkotika pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Plw dan upaya perlindungan hak jaminan fidusia PT Oto Multiartha setelah putusan Mahkamah Agung nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk memulihkan piutangnya. Masalah ini dilatarbelakangi karena kreditur tidak mendapatkan pelunasan atas piutanganya, hal tersebut dikarenakan majelis hakim mahkamah agung dalam memutus putusan peninjauan kembali tidak mempertimbangkan hak kebendaan objek aquo dan iktikad baik PT Oto Multiartha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu meninjau Pasal 2 PMK Nomor 130 tahun 2012 dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta pendekatan kasus yaitu menganalisis fakta peristiwa hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk membantu menganalisis penelitian ini. Hasil penulisan ini atas retio decidendi dari putusan hakim mengenai objek jaminan fidusia yang dapat menjadi barang bukti perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali adalah enghilangkan hak kebendan PT Oto Multiartha sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kreditur. Kemudian PT Oto Multiartha dapat melakukan upaya perlindungan hak jaminan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dengan landasan Pasal 1131 BW kepada Hadi Susianto.
PERLINDUDNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Firoos Atha Wafii
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The electronic land certificate (STE) is an electronic document generated from the implementation of electronic land registration, initiated by the Ministry of Agrarian Affairs as part of efforts to improve land services. This study aims to analyze the legal protection for landowners regarding the ownership of electronic land certificates (STE) in ensuring legal certainty. The electronic land certificate is an innovation by the National Land Agency (BPN) to enhance efficiency and transparency in land administration. However, the implementation of STE has raised public concerns regarding data security and legal certainty. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that STE has the same legal force as analog land certificates, as regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, and Ministerial Regulation ATR/BPN No. 3 of 2023. However, there are still deficiencies in specific regulations governing the security of STE data. BPN has implemented various security measures, such as data encryption, electronic signatures, and ISO 27001:2013 standards, and plans to adopt blockchain technology to enhance data security. Nevertheless, a specific law regulating STE and data protection in detail is needed to provide stronger legal certainty. This study concludes that STE is a positive step in improving land services, but further development is necessary in regulatory and data security aspects to ensure optimal legal protection for landowners Keyword: Electronic Land Certificate, Legal Protection, Legal Certainty, Data Security, Blockchain
ANALISIS PENGATURAN PEMENUHAN RESTITUSI DI INDONESIA: ANALYSIS OF THE REGULATION OF RESTITUTION IN INDONESIA Audito, Yudhistira Yovi; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restitusi merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan di luar sanksi pidana yang diamanatkan melalui ketentuan PP 35 Tahun 2020 serta Perma 1 Tahun 2022. Pada pelaksanaannya, proses pemenuhan Restitusi masih mengalami beberapa kendala yang secara kongkrit tergambar pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL An. Terpidana Mario Dandy. Pada putusan tersebut, pemenuhan besaran nilai Restitusi tidak dapat dipenuhi oleh Terpidana, bahkan hingga melewati batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundagan. Sehingga penelitian terhadap permasalahan tersebut perlu dilakukan, dengan tujuan mengetahui pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia. Penelitian terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundangan-undangan, konseptual, serta perbandingan secara mikro dengan hukum positif di Belanda. Selanjutnnya, bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara, pengumpulan data berkaitan dengan penelitian, dilakukan melalui metode studi pustaka yang kemudian akan dianalisa melalui penggunaan teknik preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan sebuah hasil yakni pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia belum dapat berfokus pada tujuan pemulihan kerugian Korban bahkan memuat potensi penyelewenagan serta permasalahan hukum. Sehingga bila dibandingkan di Belanda pengaturan pemenuhan Restitusi di Indonesia, tidak lebih baik. Dengan hasil tersebut, Penulis memberikan saran berupa pengadopsian terhadap pengaturan pemenuhan Restitusi yang telah eksisten di Belanda secara terukur dan bertahap, serta inisasi oleh Jaksan Penuntut Umum untuk dapat melibatkan Korban proses pemenuhan Restitusi secara aktif melalui pembentukan serta penetapan peraturan internal Kejaksaan RI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL BAGI GURU DI INDONESIA Firdaus, Shafrina
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa. Namun, tekanan kerja yang tinggi, minimnya dukungan institusional, serta tidak adanya perlindungan hukum yang eksplisit terhadap kesehatan mental menyebabkan guru berada dalam situasi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum dari ketidaklengkapan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan mental guru masih bersifat umum, belum operasional, dan belum dijabarkan dalam regulasi pelaksana. Ketidaklengkapan regulasi ini menimbulkan kekosongan hukum dan berimplikasi pada lemahnya jaminan hak atas perlindungan mental bagi guru. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus serta penyusunan kebijakan kelembagaan yang menempatkan kesehatan mental sebagai bagian dari hak kerja guru yang wajib dilindungi.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BTA Yatunisa, Rizki; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkotika seringkali menjadi pilihan utama oleh hakim. Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2021/PN.Bta hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa menghiraukan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan untuk rehabilitasi. Penelitian ini akan membahas mengenai pertama apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkotika dalam putusan nomor 27/Pid.sus-anak/2021/PN.Bta sesuai dengan ketentuan kewajiban rehabilitasi? dan apakah hakim dapat memutus rehabilitasi meskipun dalam surat tuntutan tidak ada permohonan rehabilitasi?. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif menganalisis terkait aturan-aturan yang relevan. Pertimbangan hakim Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengguna narkotika tidak menerapkan ketentuan wajib rehabilitasi yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 tahun 2010. Hakim Dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan surat tuntutan berdasarkan Pasal 182 ayat (1) KUHAP, namun ada undang-undang khusus yang mengatur kewajiban rehabilitasi. Sehingga hakim memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara diluar tuntutan jaksa terutama dalam perkara narkotika dan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pertimbangan Hakim
Legal Review of the Existence of the Coordinating Ministry in The Ministerial System in Post-Reform Indonesia Aufa Dhiya Ulhaq; Muh. Ali Masnun; Carissa Akhlaq Mulia Purnomo
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i01.69571

Abstract

This research is motivated by the problematic existence of the Coordinating Ministry in the post-reform Indonesian government system, especially related to the unclear regulation of the coordinating mechanism and the unclear boundaries of the formation of the Ministry. The purpose of this study is to legally analyze the existence of the Coordinating Ministry from time to time in various post-reform government cabinets and to provide recommendations regarding ideal arrangements in the future to ensure legal certainty and efficiency of the ministerial structure. The research method used is normative legal with a statutory approach, historical approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study indicate that the existence of the Coordinating Ministry, although not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has become an integral part of the government system through state practices and derivative laws and regulations, such as Law Number 39 of 2008 and its amendments. However, in its implementation, weaknesses were found in the aspects of coordination, politicization of positions, budget waste, and inconsistency in the number of ministries that do not have normative boundaries. This study concludes that it is necessary to reorganize the coordinating ministry system, both in terms of regulations and institutional structure, by emphasizing efficiency, effectiveness, and legal certainty so that national development goals can be achieved optimally.
Tax Reform Through the Reconstruction of Disputes and Law Enforcement Based on the Pancasila Legal Philosophy Radhyca Nanda Pratama; Khaidar Alifika El Ula; Bazarova Dildora Baxadirovna
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v11i01.69708

Abstract

Problems with tax disputes in Indonesia include the burden of cases in the Tax Court that have not been decided and as well as the resolution of tax disputes in two courts, namely the PTUN and the Tax Court. This gives rise to inefficiencies in resolving tax disputes. This research aims to formulate tax reform by reconstructing disputes and enforcing tax law based on the values of Pancasila as the ideals of Indonesian law. This research is normative legal research by prioritizing, prioritizing conceptual, statutory, and comparative approaches. The results of the research show that the urgency of resolving disputes and enforcing tax law which refers to the values of Pancasila as the ideals of Indonesian law is expected to be able to apply the three values in Pancasila, namely deliberation-consensus, the value of efficiency and the value of justice which are expected to be applied used in disputes and enforcement of tax law which is more efficient. Reconstructing disputes and enforcing tax law, which is based on the three main central values in Pancasila, namely the value of deliberation and consensus, the value of efficiency, and the value of justice, requires tax reform through the revision of statutory regulations using the omnibus law method. This requires involves the formulation of the Tax Dispute Law using the omnibus law method, which revises several related laws such as the Tax Court Law, the HPP Law, and various other related associated laws and regulations. In practice, the idea of dispute reconstruction and tax law enforcement needs to be carried out by prioritizing tax mediation, resolving tax disputes in the Tax Court, and optimizing preventive approaches such as e-tax consultation.
Legal Reform of Legal Profession Amidst the Development of Artificial Intelligence in Indonesia: The Perspective of Mesu Budi's Philosophy of Law Muh. Ali Masnun; Dicky Eko Prasetio; Denial Ikram; Puja Aqdamuyasyaro P
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i02.72355

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) within the legal profession raises significant concerns about whether the extensive application of AI could potentially replace human roles in this field. This study aims to analyze the challenges and dynamics associated with the implementation of AI in the legal profession, and to compare AI regulations across Indonesia, Malaysia, and the European Union. This research is a normative legal study employing conceptual, case-based, and legislative approaches. The findings affirm that AI will not replace the role of humans in the legal profession. As an officium nobile, the legal profession inherently requires moral, humanitarian, and value-based considerations that can only be performed by humans. The presence of "mesu budi"—a concept reflecting comprehensive utilization of IQ, EQ, and SQ—underscores that these facets are uniquely human and cannot be substituted by AI. The comparative analysis of AI regulations between Indonesia, Malaysia, and the European Union reveals that Indonesia's regulatory framework is lagging and lacks specific provisions regarding the use of AI in the legal profession. This study recommends the establishment of dedicated regulations for AI, particularly concerning its application in legal professions and associated accountability measures.
Justice Versus Certainty: The Antinomy of Law in the New Indonesian Criminal Code from the Perspective of Radbruch's Formula Rahmanu Wijaya; Ade Putra Hasibuan
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i03.72357

Abstract

The ratification of the new Criminal Code in Indonesia, while aiming to reform criminal law, also presents legal issues, particularly from a legal philosophical perspective. This is as stated in Article 53 paragraph (2) of the New Criminal Code, which accommodates the Radbruch formula, potentially leading to judicial bias and case manipulation due to subjectivity in prioritizing justice over legal certainty. This research is normative legal research that prioritizes philosophical, conceptual, and legislative approaches. The research findings confirm the essence of the Radbruch formula in Indonesian legal and criminal philosophy, which emphasizes the supremacy of the value of justice over legal certainty in conditions of value conflict. Article 53 paragraph (2) of the New Criminal Code, which accommodates the Radbruch formula, needs improvement and legal renewal to avoid judicial arbitrariness in criminal law enforcement. Therefore, it is necessary to renew and perfect Article 53 paragraph (2) of the New Criminal Code through norm revision or judicial review to maintain the constitutionality of the article and achieve a balance between legal certainty and objective justice in the Indonesian criminal justice system.
Reconstruction of Environmentally Conscious Mining Regulations in Indonesia: Perspectives from Islamic Legal Philosophy Syahid Akhmad Faisol; Hawa' Hidayatul Hikmiyah; Mowaf Masud
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v11i03.72365

Abstract

Page 159 of 162 | Total Record : 1614

 157   158   159   160   161 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2026): Novum: Jurnal Hukum Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue