cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 68   69   70   71   72 
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN SALINAN PKWT DI PT.CHEMIPRO DWITUNGGAL SEJATI Ramadhani, Vebyyanti; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.35987

Abstract

PKWT antara PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dengan pekerja. PKWT yang dilakukan faktanya pekerja tidak diberikan salinan dari PKWT tersebut. Menurut penuturan dari salah satu pekerja yang telah bekerja di PT. Chemipro Dwitunggal Sejati menguraikan bahwa pekerja tidak diberikan salinan dari PKWT yang dilakukan antara PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dengan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat atau dilapangan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku atau yang terjadi di kenyataannya pada masyarakat, berlokasi di Kantor PT.Chemipro Dwitunggal Sejati yang berlokasi di kabupaten Gresik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Human Resource Development PT Chemipro Dwitunggal Sejati Kabupaten Gresik, Staf Bagian Produksi di PT Chemipro Dwitunggal Sejati . dan Staf Admin di PT Chemipro Dwitunggal Sejati. Hasil pengolahan data, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi atas UU Ketenagakerjaan di PT Chemipro Dwitunggal Sejati bahwasannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PT Chemipro Dwitunggal Sejati tidak memberikan salinan PKWT kepada pekerja. Kendala bagi PT Chemipro Dwitunggal Sejati dalam memberikan salinan PKWT yaitu kendalaeksternal maupun internal, diantaranya Kendala yang berkaitan dengan kurang tegasnya peraturan yang berlaku yang berupa tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan salinan PKWT kepada pekerja, kendala dari pekerja yang pada dasarnya adalah orang awam yang tidak mengerti mengenai peraturan perundang-undangan bahwa pekerja wajib mendapatkan salinan PKWT dari perusahaan.
PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH MEDIS DI KABUPATEN MOJOKERTO Huda, Muhammad Khoirul; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36026

Abstract

Pencemaran limbah medis di Kabupaten Mojokerto merupakan suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang harus ditegakkan dan memerlukan penanganan yang khusus karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup disekitarnya, selain itu dampak dari pencemaran tersebut akan menyebar karena merupakan suatu limbah infeksius dan dapat menularkan bibit penyakit. Tujuan dalam penelitian ini adalah meneliti, mengkaji, dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran Limbah Medis melakukan dumping tanpa izin di Kabupaten Mojokerto dikaitkan pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan faktor kendala dalam penegakan hukum Pencemaran lingkungan limbah medis di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan dan penindakan belum efektif, karena pengawasan dan penindakan pada hasil Jumlah Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2018 masih banyak yang melanggar.petugas juga mendapati beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki kelengkapan izin pembuangan limbah medis, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap pihak Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto yang berkedapatan tidak memiliki izin pembuangan limbah medis tersebut dan kendalanya yakni pihak puskesmas,rumah sakit maupun klinik belum adanya tenaga teknis pengujian sampel serta belum adanya laboratorium sendiri untuk pengujian ditambah adanya faktor ekonomi dan operasional medis yang menjadi penghambat dalam penertiban pembuangan limbah medis.
IMPLEMENTASI ATAS KEWENANGAN KALAPAS DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO: IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF KALAPAS IN IMPLEMENTING THE DEVELOPMENT OF CRIMINERS IN CLASS II A BOJONEGORO Correctional Institutions Ummah, Maslakhatul Laila; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36140

Abstract

Penitentiary is the final stage of the criminal justice system. Various cases of violations occur ranging from the mild to the most severe such as riots,bribes against law enforcement officials to obtain the desired facilities and desires, up to the Lapas burning case. This study aims to determine the implementation of the authority of Kalapas as well as the obstacles in carrying out fostering prisoners in Penitentiary in Bojonegoro. This research uses the type of sociological legal research. Data collection techniques used were interviews with the Head of the Bojonegoro Correctional Institution, Penitentiary Officers invited, as well as prisoners in Penitentiary Bojonegoro. Data analysis techniques in this study used qualitative analysis of the data in this study instead of numerical information. The results showed that in carrying out prisoners' training there was a prisoner training process which was divided into 4 stages, namely the first stage was called the admission and orientation phase, an introduction to prisoners, the second phase after the prisoners served 1/3 of their criminal period, the third stage if the results of the evaluation of the TPP session state that the prisoner has undergone the previous stages of coaching well he can continue the third stage of coaching, prisoners can continue coaching in the fourth stage. Obstacles in carrying out the formation of prisoners in Class II A Penitentiary in Bojonegoro can be seen from the inadequate facilities or supporting facilities, the lack of law enforcement factors compared to the large number of prisoners.
PENERAPAN SISTEM ZONASI DI SURABAYA DITINJAU DARI PERMENDIKBUD NO. 20 TAHUN 2019 Situmorang, Marwan Bilton; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36173

Abstract

Admission of New Students (PPDB) is a first step for schools to improve the quality of education. The purpose of this research is to know and understand the implementation of Permendikbud No. 20 of 2019 concerning zoning in Surabaya. To know and understand any obstacles with the zoning system as stipulated in Permendikbud No. 20 of 2019 in Surabaya, and to find out and understand the impact of the zoning system in the Acceptance of New Students based on Permendikbud No. 20 of 2019 against students outside of zoning who have talent and intelligence in Surabaya. This type of research is a sociological juridical study with a historical approach. The results showed that the zoning system at SMA Komplek Surabaya had been applied since the regulation of the Ministry of Education and Culture was imposed. The existence of a zoning system has two positive and negative sides. Inhibiting factors include: urgent time, lack of parents' knowledge of prospective students related to zoning, lack of socialization and information to the public regarding the implementation of PPDB online. The impact of the zoning system on the admission of new students to students outside of zoning who have talent and intelligence in Surabaya is that they cannot be accepted because it is based on Permendikbud No. 20 In 2019, students who have talent and intelligence cannot enroll in the desired school because it is outside of zoning. Keywords: Admission of new students , zoning system
PENDEKATAN HUKUM TERHADAP MONEY POLITICS DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU , KABUPATEN BOJONEGORO): PENDEKATAN HUKUM TERHADAP MONEY POLITICS DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU , KABUPATEN BOJONEGORO) Zuhri, M. Saifudin; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36174

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZONA CAGAR BUDAYA TERKAIT PENGURUKAN ZONA PENYANGGA SITUS KOLAM SEGARAN DI KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL (KCBN) TROWULAN MOJOKERTO Kusnaning Tya, Dwi Prastiwi; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36310

Abstract

Pemanfaatan zona cagar budaya yang mengubah fungsi ruang wajib didahului kajian dan mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, ketentuan ini diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam kasus pengurukan zona penyangga kolam segaran, rencana pembangunan tersebut belum mendapatkan izin. Pemanfaatan ruang cagar budaya yang tidak sesuai prosedur meningkatkan kemungkinan kerusakan cagar budaya disekitarnya dan menyangkut kemungkinan temuan cagar budaya di zona tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan hambatan yang dialami yang alami Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dalam melakukan perlindungan zona cagar budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari zonasi dan perijinan sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pengenaan sanksi. Dalam kasus ini Balai Pelestarian Cagar Budaya menghentikan proyek tersebut sebagai sanksi karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur perijinan dan kajian terlebih dahulu. Adapun hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai 2 faktor yaitu faktor hukum dimana belum disahkannya peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, dan faktor masyarakat dimana sebagian besar zona inti dan penyangga cagar budaya dimiliki perorangan sehingga sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan secara komersil dengan BPCB dalam rangka pelestarian cagar budaya.
Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh TunaiKita Dwiyanti, Elvira; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36629

Abstract

Di Indonesia banyak sekali jenis fintech, namun jenis fintech yang paling banyak diminiati oleh masyarakat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis daring. Otoritas Jasa Keungan telah mengeluarkan regulasi sendiri untuk jenis fintech ini, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian baku. Salah satu platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita terdapat klausul yang mana menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (legal research). Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa dicantumkannya klausul tidak memberlakukannya pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat secara langsung membatalkan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, karena berlaku asas hukum yaitu asas lex superior derogat legi inferiori sehingga meski perjanjian bebas dibuat para pihak, tapi tidak diperkenankan menyimpangi aturan di atasnya. Akibat hukum bagi perjanjian yang memiliki klasul tidak mememberlakukan pasal 1266 KUHPerdata tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun pembatalan tetap melalui pengadilan, Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.
Analisis Yuridis Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Pdg tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Alas Hak Sewa Kepada Pihak Ketiga: Analisis Yuridis Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Pdg tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Alas Hak Sewa Kepada Pihak Ketiga Hendrianti, Rivinta Cahyu; Rahman, Tamsil Rahman
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36642

Abstract

Pelaksanaan Wakaf pada masa kini masih terus berkembang untuk menjalankan ibadah umat Islam di Indonesia. Namun, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul karena perselisihan guna mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan wakaf tersebut salah satunya dengan menyewakan obyek wakaf seperti pada Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Pdg yang menyatakan bahwa terdapat kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap pemanfaatan tanah wakaf dengan hanya menggunakan alas hak sewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak kedua dengan menggunakan hak sewa. Metode penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membuktikan bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Kata Kunci: Wakaf, Sewa-menyewa, Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI PEMOHON HAK ATAS PEMBATALAN PEMBERIAN HAK TANAH NEGARA OLEH BADAN PERTANAHAN putri, dhea puspa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36730

Abstract

DECISION ANALYSIS NUMBER 3096 K / PID.SUS / 2018 OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD AND FIRST TRAVEL MONEY WASHING: DECISION ANALYSIS NUMBER 3096 K / PID.SUS / 2018 OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD AND FIRST TRAVEL MONEY WASHING Permadi, Adhani Azhar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36798

Abstract

Cassation Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 regarding Fraud and Money Laundering Crime Cases committed by First Travel caused losses to First Travel pilgrims who had deposited money to First Travel either through agents or to First Travel directly. So that First Travel pilgrims who were victims of fraud and money laundering committed by First Travel did not get their money back. The purpose of this study was to determine the suitability of the principles of justice and the usefulness of the decision related to the First Travel Fraud and Money Laundering criminal cases. as well as to find out the legal remedies that First Travel pilgrims can take in order to recover compensation for the payment of Umrah fees that have been paid to First Travel. This research is a normative juridical legal research using a case, statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of fairness and the benefit of the case cannot be justified. Because based on the theory of restorative justice, every consequence of a criminal act must prioritize the interests of the victim due to the crime. Judges in deciding cases in efforts of restorative justice may pay attention to Article 98 of the Criminal Procedure Code. Where the article regulates the mechanism for combining compensation with the prosecution of a criminal act so that the victim does not need to file a different lawsuit, and undergo a separate trial to obtain compensation. Legal remedies that can be taken by Jamaah First Travel are in the path of litigation, which is applying for PKPU and bankruptcy to First Travel.

Page 70 of 161 | Total Record : 1602

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue