cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,567 Documents
 8   9   10   11   12 
PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO AMALIA FAJRIN, RIZKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13066

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman, merupakan tempat untuk mencapai tujuan guna memasyarakatkan narapidana agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melalui, pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana, salah satu hak narapidana yang perlu diperhatikan yaitu pada pasal 14 ayat (1) huruf d narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan PP RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Junto Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan, adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro tidak memiliki poliklinik untuk narapidana yang sakit, tidak ada pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal satu bulan sekali, tidak ada ruangan isolasi bagi narapidana yang menderita penyakit yang menular. Pelaksanaan hak narapidana atas makanan yang layak adalah, jumlah protein dan kalori yang telah ditentukan tidak terpenuhi secara maksimal, makanan tambahan bagi narapidana yang melakukan pekerjaan tertentu tidak disebutkan, tahap persiapan, pengolahan dan pendistribusian makanan dilakukan oleh narapidana itu sendiri dan tidak ada pegawai khusus berlatar belakang ahli gizi, mutu dan jumlah makanan yang diberikan masih belum sesuai dengan standart bahan makanan yang telah ditentukan, penyimpanan makanan dan pemeliharaan perawatannya dilakukan narapidana itu sendiri, lemari penyimpanan makanan kurang memadai sehingga bahan makanan terlihat tidak segar, daftar menu makanan hanya di gantung di dinding dapur saja, dan tidak adanya ruang makan untuk proses pendistribusian makanan. Pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang sudah sesuai, masih belum optimal pelaksanaannya. Karena, kurangnya peningkatan pelayanan ksehatan dan makanan yang layak baik dari sumber daya manusia dan bahan kebutuhan yang diperlukan. Kata Kunci : Hak Narapidana, Pelayanan Kesehatan, Makanan Yang Layak Abstract Corectional institution as spearhead implementation of aegis is a place to achieve the goal to socialize the prisoners, so they can integrate in society when they are free through education, rehabilitation and reintegration. Punishment is not intended to deprive the rights which attached to him as human being. Paragraph 14 (1) rules number 12 in 1995 about correctional regulates the rights of prisoners, one of the prisoners rights which need to notes is in paragraph 14(1) letter d that prisoners are entitled to get health care and decent meals. This study is juridical sociological research or empirical legal research. This study located in Correctional Institution Class II A Bojonegoro. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research informant in this study were taken using purposive methode. Data collection in this study using interviews and documentation methods. Data processing methods using reduction, presentation and conclusion. Based on the results that have been obtained, we can conclude that the implementation of prisoners right of health care and decent meals based on PP RI Number 32 in 1999 about the terms and procedures for the implementation of the prisoners right Junto the Republic Indonesian Justice minister’s decision Number M.02-PK.04.10 in 1990 about prisoners development system / Indonesian justice inister republican prisoners. The implementation of prisoners rights of health care, correctional institution class II A Bojonegoro didn’t have polyclinic for sick prisoners, there are no regular medical check up minimum once a month, there are no isolation room for prisoners who have infectious diseases. The implementation of decent meals, the amount of protein and calories which has been specified not fulfilled, side dish for prisoners who did a specific job not mentioned, preparation phase, processing, and distribution of meals was done by the prisoners and there are no special empolyee whose background nutritionist, the quality and quantity of food goven is still not appropriate with food standard which has been specified, food storage and manintenance treatment has been done by the prisoners, the food storages is inadequate so the food looks not fresh, food menu just hanging on the kitchen wall, and there are no dining room for food distribution process. The implementation of prisoners right in correctional institution class II A bojonegoro doesn’t yet match with the rules. The implementation of prisoners rights to health services and decent food that is appropriate, still not optimal implementation, because the lack of improvement of the health services and decent food both human resources and material needs required. Keywords : Prisoners Rights, Health Care, Food Decent
PROSES PENANGANAN PERUSAKAN CAGAR BUDAYA DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERUSAKAN BANGUNAN SINAGOGE BEIT HASHEM ) IMUNGKASI DEVI SUKO P, IMING
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13067

Abstract

Kota Surabaya memiliki banyak bangunan cagar budaya. Salah satu bangunan yang diduga cagar budaya di Surabaya adalah bangunan Sinagoge Beit Hashem. Sinagoge ini terdapat di Jalan Kayun 4-6 Kota Surabaya. Penetapan bangunan Sinagoge Beit Hashem sebagai bangunan yang diduga cagar budaya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Diduga Cagar Budaya Nomor: 646/1654/436.14/2009. Pada saat proses penetapan bangunan Sinagoge Beit Hashem sebagai bangunan cagar budaya, bangunan ini dirobohkan hingga menjadi tanah kosong. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berlaku mengenai cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses hukum penanganan perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik saat menangani kasus perusakan bangunan tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Dinas Kebudayaan dan Priwisata kota Surabaya, Tim Cagar Budaya kota Surabaya, Surabaya Heritage Society (SHS)/Sjarikat Poesaka Soerabaia (SPS), Kepolisian Sektor Genteng, serta DPRD kota Surabaya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian proses hukum kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem ada 2 (dua), yaitu: Proses hukum secara administrasi, yaitu teguran-teguran pada saat pembongkaran bangunan Sinagoge Beit Hashem berlangsung. Proses hukum secara pidana, yaitu tidak ada karena tidak ada laporan kepada kepolisian untuk dapat ditindak lanjuti. Kendala yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem, ketidakpastian status bangunan Sinagoge Beit Hashem,dan perbedaan penerapan hukum. Kata Kunci : Sinagoge Beit Hashem, Perusakan, Bangunan Cagar Budaya Abstract Surabaya city has many hisrtorical buildings. One of them is Sinagoge Beit Hashem Beit Hashem. This Sinagoge is located on jl. Kayun 4-6 Surabaya. Determination of Sinagoge Beit Hashem as suspect of cultural heritage building was issued by Mayor’s decision Number: 646/1654/436.6.14/2009. When Sinagoge Beit Hashem was in process to become cultural heritage building, it was destroyed and became wastelanded. This is not appropiate with regulations number 11/2010 about cultural heritage. The purposes of this research are to see the legal process of handling the destruction of Sinagoge Beit Hashem building in Surabaya, and also to see the obctacles which are faced by the investigator while handling this case. This research is empirical legal research. The approach used in this research is qualitative approach. There are two data that are used in this research, primary and secondary. Those data come from Surabaya Culture and Tourism Departement, a Team of Cultural Heritage in Surabaya, Surabaya Heritage Society (SHS), Police office, and DPRD of Surabaya. This research is using qualitative technique. According to the result, the writer concludes that there are two legal processes in the case of Sinagoge Beit Hashem building destruction. The first is administrative process, which is the warning when Sinagoge Beit Hashem was on the process of destruction. The second is criminal process, there is no criminal process in this case because there is no complaint to get some act from police. The obstacles of the investigator in handling the case of Sinagoge Beit Hashem building destruction are, there is no case report of Sinagoge Beit Hashem building destruction, the unclear status of Sinagoge Beit Hashem building, and the difference in processing the legal action. Keywords : Sinagoge Beit Hashem, Destruction, Cultural Heritage Building.
KEWENANGAN POLISI MELAKUKAN TEMBAK DI TEMPAT (STUDI KASUS PENYANDERAAN SISWI SDN TLOGOPATUT 2 GRESIK) FAUZIYAH, ANIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13068

Abstract

Aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka, dan pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik, serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban polisi yang melakukan tembak di tempat berkaitan dengan kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu melukiskan langsung bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, lokasi penelitiannya berada di Polisi Resort Gresik karena studi kasus yang terjadi di wilayah hukum kota Gresik Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi video. Teknik pengolahan data setelah data didapatkan baik data primer maupun data sekunder kemudian data direduksi diikuti penyusunan sajian data secara komprehesif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik ini tidak sesuai yang ada di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tindakan individual yang telah dilakukan oleh polisi pada kasus ini, terdapat tindakan melebihi wewenangnya dan tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan. Pertanggungjawaban tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi terhadap Fuad belum terpenuhi, karena polisi menganggap tembak di tempat tersebut bukanlah pelanggaran. Kata Kunci : Kewenangan Polisi, Tembak di tempat, Penyanderaan Abstract Police officers have the authority to act according to his own judgment. This authority is written in Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The application in the field of police usually shoot on the spot action against the suspect, and basically the application of shoot on sight against the suspect is situational. This study aimed to determine the application of the authority of the police in conducting the firing in place in case the student hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik, as well as the accountability of the police to find out how to do the shoot in a place that deals with cases of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik. Legal research is a qualitative descriptive study that directly describe how law enforcement by the police, the location of his research is in the Police Resort Gresik selected case studies that occurred in the jurisdiction of the town of Gresik Data was collected through interviews and video documentation. Mechanical processing of data after the data obtained both primary data and secondary data and then the data is reduced followed by the preparation of the dish and carefully formulated comprehensive data and cautiously and ended with a conclusion. Results of this study revealed that the shoot on the spot by the police in the case of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik is not appropriate in the Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. In individual action taken by the police in this case, there are actions and not exceed its authority in accordance with the rules of Legislation. Accountability shoot on sight by the police against Fuad has not been met, because police consider shoot on sight is not an offense. Keywords : Police Authority, Shot at place, Hostage
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MEREK TERHADAP PENGGUNAAN MEREK SEPATU OLAHRAGA TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST) DERMAWAN, RIZKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13069

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus pemalsuan dan peniruan merek sepatu olahraga terkenal oleh pihak yang tidak beritikad baik. Tentu saja hal tersebut merugikan pemilik hak atas merek tersebut yang membangun kualitas produk, citra merek dan melakukan promosi secara besar-besaran di perdagangan internasional. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan perihal pemalsuan dan peniruan terhadap merek terkenal, seperti yang terjadi pada putusan perkara No.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Adidas melawan Kim Sung Soo. Merek sepatu Adidas adalah merek terkenal karena terbukti dari didaftarkannya dibeberapa negara, investasi dan promosi besar-besaran. Pihak Adidas melakukan gugatan pembatalan merek karena Kim Sung Soo mendaftarkan merek Adidia III yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Adidas. Penulis tidak setuju dengan putusan merek Adidas, karena dalam pertimbangan putusan perkara persamaan pada pokoknya tidak sesuai konsep hukum merek. Semua merek yang sudah didaftarkan pada Dirjen HKI menerima perlindungan hukum yang sama. Pemberlakuan khusus diberikan untuk merek terkenal dengan hak prioritas untuk mendaftarkan merek di Indonesia seperti pada Pasal 11 dan 12 UU Merek dan dapat melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek seperti pada Pasal 68 UU Merek. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya pemilik merek dengan melakukan hal yang bersifat represif jika terjadi perkara merek. Seperti contoh pada putusan merek Adidas melawan merek Adidia III yang diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan cara mengajukan gugatan seperti pada Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Beberapa alasan dijadikan dasar pihak Adidas untuk melakukan gugatan melalui jalur litigasi. Terakhir penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasal 84 UU Merek. Kata Kunci : Merek Terkenal, Pembatalan Merek, Hak Eksklusif ABSTRACT This research is based by news report in the media by news at news paper about the case of fabrication and imitation of famous trademark sport shoes by the party who have bad faith. It gives disadvantages for trademark rights ownership which develops the product quality, brand image and big promotion in international markets.This research uses nomative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, for instance case approach, statue approach and conceptual approach. The writer analyzes this research using prescriptive. The results of this research indicated that there are any problems about fabrication and imitation of famous trademark sport shoes, such as on case which have juridical verdict Number 13 / MEREK / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST between Adidas AG against Kim Sung Soo. Adidas trademark shoes is a well-known brand in the world and registered in many country, investment and has big promo. Adidas’s party do nullification of their trademark, because Kim Sung Soo registered his product with Adidia III trademark which have similarity in principle with Adidas’s trademark. The writer disagree with the juridical verdict Adidas trademark because the consideration of that juridical verdict indicated that the similarity in principle of the products doesn’t match with concept of trademark rights. All of trademark which registered at the Dirjen HKI have the same of legal protection. It has special enforcement which give to the well-known trademark which have an excessive protection and priority rights which mentioned on article 11 and 12 of trademark law and also can do propose of nullification of trademark as in article 68 of trademark law. The trademark owner can get their law protection if they do repressive action for trademark case. Based on the juridical verdict Adidas trademark between Adidas against Adidia III which finished by litigation at Pengadilan Niaga Jakarta Pusat with filing a lawsuit as in article 76 verse (1) of trademark law. Adidas uses some reasons to do a lawsuit against Kim Sung Soo. For the last, problem solving of this case is alternative dispute resolution such as arbitration etc based on article 84 about trademark law. Keywords : Famous Trademark, Nullification of Trademark, Exclusive Rights
ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim. TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DI TOL JAGORAWI JAKARTA TIMUR MERLIANA, DESTI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13070

Abstract

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memuat tujuan dari hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kasus kecelakaan Lalu lintas di Tol Jagorawi, Jakarta Timur dengan terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa yang menimbulkan stigma di masyarakat bahwa Hakim dipandang tidak adil karena ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Penelitian ini akan menganalisis pemidanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim dengan terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang kemudian diolah menggunakan sistem kartu dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskripsi tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Hakim terlalu menitikberatkan restorative justice, sehingga mengabaikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Restorative justice belum dapat diterapkan (kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak), sehingga penerapan restorative justice tidak memenuhi syarat. Pemidanaan hanya bersifat formalitas semata, karena tujuan dari pemidanaan tidak dapat diterapkan yaitu tidak memberikan efek jera. Menimbulkan stigma di masyarakat, bahwa keadilan dapat dibeli dengan uang, karena berat ringannya pidana dapat ditawar dengan uang. Hakim harusnya lebih mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sehingga tujuan hukum dapat terpenuhi dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Kata Kunci : Pemidanaan, Putusan Pengadilan, Kecelakaan Lalu Lintas. Abstract The judge in the convict must contain the purpose of the law , namely , fairness , usefulness , and legal certainty . The traffic accident case of Jagorawi , East Jakarta with the accused M . Rasyid Amrullah Rajasa that cause stigma in society that the judge deemed unfair because the severity of sentence imposed by the judge . This study will analyze punishment the Jakarta District Court Number : 151 / Pid . Sus / 2013 / PN . Jkt Tim. with the accused M . Rasyid Amrullah Rajasa. This research is normative. The research approach used approach to legislation, case approach, and a conceptual approach. Type of legal material consists of primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques used literature study, which is then processed using a card system in data processing techniques. Legal materials analyzed drawn conclusions and further provides prescription of research results. Based on research results that has been obtained, it can be concluded that the judge was too focused restorative justice, so ignore the values that live in the community. Restorative justice can not be applied (except in Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System), so that the application of restorative justice is not eligible. Punishment only was be a mere formality, since the purpose of the punishment can not be applied which do not provide a deterrent effect. Stigmatization in society, that justice can be bought with money, because of the severity of the crime can be compromised by money. Judges should first consider the values of justice that live in the community so that the goal can be met and the law can be felt by of all these of society. Keywords: Punishment, Court Decisions, Traffic Accidents.
PROSES PEROLEHAN SURAT IZIN MENGEMUDI NON-PROSEDURAL BAGI  MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KOTA KEDIRI J WULANSARI, RAHFINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13162

Abstract

Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk memperoleh SIM calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan minimal berusia 17 tahun. Calon pengemudi juga harus lulus dalam ujian teori, ujian praktik, dan ujian keterampilan untuk bisa mendapatkan SIM. Akan tetapi pada saat sekarang ini banyak terjadi perolehan SIM non-prosedural. Proses perolehan SIM non-prosedural ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kota Kediriditemukan 18 orang yang memperoleh SIM dengan cara yang tidak sesuai denganprosedur yang telah ditetapkan, dan proses perolehan seperti ini banyak dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan SIM. Universitas Islam Kadiri dipilih karena universitas tersebut membawa identitas Islam, sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah proses perolehan SIM non-prosedural bagi mahasiswa Universitas Islam Kadiri di Kota Kediri dan 2) Mengapa terjadi perolehan SIM non-prosedural.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang membahas perilaku mahasiswa Universitas Islam Kadiri di Kota Kediri dalam memperoleh SIM secara non-prosedural. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses perolehan SIM yang dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam lagi. Proses perolehan SIM yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Islam Kadiri bersifat non-prosedural dan melibatkan calo untuk memperoleh SIM tersebut. Proses perolehan SIM non-prosedural ini dilakukan tanpa melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh pemerintah, mulai dari tidak melampirkan surat keterangan sehat dari dokter dan psikolog, sampai tidak mengikuti ujian. Ketidakpercayaan diri, proses yang sederhana, dan waktu yang singkat menjadikan proses perolehan SIM non-prosedural banyak dipilih, walaupun harus mengeluarkan uang dengan jumlah lebih. Hal ini menunjukkan hukum yang berlaku kurang tegas dan kurang ditaati. Hukum yang dibuat harus memberikan efek takut pada masyarakat. Masyarakat diharapkan juga lebih sadar akan hukum dan mentaati segala peraturan yang ada. Aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga perolehan SIM secara non-prosedural tidak terjadi lagi. Abstract In section 77 article (1) of traffic and transport legislation number 22 of 2009 clarify that every single people who drive a vehicle on road must have a drive licence appropriately type of vehicle they drive.To get a drive licence, the driver candidate must have a competence which is obtainable by education and training or they possibly to train their self to drive.And they must be at least 17 years old. The candidate have to pass the theory test, practical test, and driving skills test to be able to get drive licence. But, in this time so many occure of obtain non-procedurally drive licence. First observation in Kediri shown that 18 people found have non-procedural drive licence and it obtain does by students to get drive licence. Universitas Islam Kadiri has been choose because it take moslem identity which is very intrested to do further observation. The reaserch question of this study are 1) How is the process of obtaining non-procedural drive licence for students of Universitas Ialam Kadiri and 2) Why the acquisition of non-procedural drive licence happen?. This juridical sociology research discuss about students behavior of Universitas Islam Kadiriin obtaining the drive licence by using non-procedural way. The data is obtained by observation and interview. The observations were made to find out directly acquisition process by students to get drive licence, and interview aims to get deeper information. An obtaining process to get drive licence by Universitas Islam Kadiri's students is using non-procedural way which involve middleman on the process.Self-insecurity, simple process, and short time make non-procedurally process pretty much chosen, even though they have to spend more money in that process. While using middleman service, the candidate didn't have to follow the test..This observation and interview shown that the prevail laws is not strict and lack of obeying.The law ismust have a frightened effect to the society.We expected that more people aware about the law and obey every single rule in it.The police have to firm with their duty, so the non-procedural way to get drive licence can be possibly eliminated.
PELAKSANAAN PASAL 28 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DALAM HAL MEMPEROLEH PEKERJAAN FORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO M.ALVIAN.NAHAR,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13215

Abstract

Penyandang cacat adalah seseorang dengan kondisi tubuh atau secara fisik berbeda dengan orang normal pada umumnya. Mereka juga mempunyai hak yang sama, seperti dalam hal mendapatkan pekerjaan formal atau bekerja di sebuah perusahaan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 28 PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat), yang menyatakan bahwa seorang pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja yang ada di perusahaannya. Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik di negara ini, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan data yang akan diperoleh kemudian diuraikan dan diberikan penafsiran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Terbukti dengan masih banyaknya perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang belum mempekerjakan penyandang cacat. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terlaksanakannya peraturan tersebut, akan tetapi hasilnya masih kurang baik dan maksimal. Upaya dan tindakan memang telah dilakukan oleh pihak Dinsosnaker, seperti dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kurang tegasnya dan berbagai alasan dari pihak Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan peraturan tersebut membuat nasib para penyandang cacat di Kabupaten Sidoarjo lebih memilih untuk berwirausaha daripada harus susah-susah mencari pekerjaan secara formal di sebuah perusahaan. Kata Kunci : Pelaksanaan Pasal 28 PP No. 43 Tahun 1998, Penyandang Cacat, Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo ABSTRACT Persons with disabilities is a person with the condition of the body or physically different from normal people in general. They also have the same rights, as in the case of getting a formal job or work in a company. It is described in Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities, which states that an employer must employ at least one (1) Persons with disabilities who meet the qualification requirements of positions and jobs as workers on their employer for every 100 (one hundred) workers who in the company. Implementation of the above regulations shall be enforced and executed well in this country, especially in Sidoarjo. The purpose in this study to determine how to deploy Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities in Sidoarjo. This type of research is descriptive qualitative research, which lays out the data that will be obtained later elaborated and given the appropriate interpretation of the problems in this study. Information of collection techniques in this research using interview techniques, observation and documentation techniques. The research focus is on the implementation and the efforts made by the government regarding Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities in Sidoarjo. Based on the results of the study showed that the implementation of Article 28 of the Regulation of Social Improvement Efforts with Disabilities in Sidoarjo not run properly. Proved by many companies in Sidoarjo who have hired people with disabilities. Government in this case represented by Dinsosnaker Sidoarjo regency is the party responsible for the regulation terlaksanakannya, but the results are still not good and max. Efforts and measures has indeed been done by the Dinsosnaker, such as by way of supervision and guidance to the company in Sidoarjo. A lack of traction and the reasons of the Dinsosnaker in enforcing the regulation makes the fate of persons with disabilities in Sidoarjo prefer to entrepreneurship rather than having to bother to find formal employment at a company. Keywords : Implementation of Article 28 of Regulation No. 43 In 1998, Disabled, Social Services and Employment in Sidoarjo
ANALISIS YURIDIS MENGENAI MASA PERCOBAAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SYAM SURYA MANDIRI PRATAMA PUTRA, DITTA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13216

Abstract

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan pengusaha dengan pekerja/buruh ialah saling berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian kerja tersebut dimuat adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak, namun dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban sering terjadi kesenjangan posisi tawar di antara para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak dirugikan atas perjanjian kerja tersebut. Salah satu contoh perjanjian kerja yang ditengarai merugikan salah satu pihak adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja/buruh dengan PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan adanya masa percobaan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini yakni mengenai substansi pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme alur penyelesaian perselisihan perburuhan antara PT Syam Surya Mandiri dengan pekerjanya. Berdasarkan hasil penelitian Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri termasuk perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Syam Surya Mandiri dengan pekerjanya menerapkan adanya masa percobaan kerja dan bertentangan pada Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan “perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan masa percobaan tersebut maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum”. Penerapan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu melanggar ketentuan dari Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Syam Surya Mandiri tersebut menjadi batal demi hukum dan perjanjian kerja tersebut dianggap tidak pernah ada menurut hukum. Apabila terdapat perselisihan mengenai mensyaratkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehingga pekerja merasa dirugikan atas peraturan perusahaan tersebut maka tetap dapat dilakukan upaya hukum. Perselisihan antara pekerja dengan pihak pengusaha yang menerapkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu perselisihan yang terjadi tersebut termasuk dalam perselisihan kepentingan. Apabila terjadi perselisihan kepentingan maka dapat diselesaikan dengan upaya bipartit terlebih dahulu apabila belum menemukan titik temu maka dapat deselesaikan melalui : mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kata Kunci: analisis yuridis, perjanjian kerja, masa percobaan, ketenagakerjaan Abstract The Work agreement is the beginning of work relationship inception between labor/worker and businessmen. The relationship between labor/worker and businessmen is interrelated in the compliance of rights and obligations. In the work agreement, is contained of rights and obligations but in the process of fullfilling of those has always been imbalancy. It can make one of them being impaired on that work agreement. For instance, the work agreement that indicates a deviation between labors / worker is PT. Syam Surya Mandiri which applies the worker training period. This research is normative law research. The research approach used is law approach, and concept approach. The collection technique of law subtance in this research is case study based on law substance such as primary law and secondary law. It is purposed in order to attain the appropiate law substances related to this research which is about the work agreement substance with appropriate regulation and mechanism of disagreement worker solution between PT Syam Surya Mandiri and the workers. Based on the research results, the work agreement between PT Syam Surya Mandiri and the workers is a work agreement with certain period of time. It applies the certain period of time that contradicts with section 58 subsection 2 of the worker regulation “ the work agreement specified of time does not required a trial work, then if it does so, the work agreement is invalid for law. The application of the trial work breaks the worker regulation. Therefore the work agreement of PT Syam Surya Mandiri is invalid for law. When it is found a disagreement about a trial work in the work agreement specified time until the worker thinks unadvanageous on company’s regulation, the workers can effort law. The disagreement between the worker and businessmen that applies a trial work in the agreement worker specified time is a disagreement of interest. When the disagreement of interest occurs it can be solved by bipartit effort. Previously, when it cannot be solved so another ways are : mediation, consiliation, and arbitration. Keywords: analysis juridical, labor agreement, probation, employment
TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA  NO. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN UNTUK TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA BUDI GUNAWAN ATAS KASUS KORUPSI) ADITYA NANDANI, AFRIZIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13326

Abstract

Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP adalah lembaga Praperadilan. Wewenang dan fungsi Praperadilan adalah tugas tambahan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus : sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi dalam Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menetapkan penetapan tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak sah. Bisa disimpulkan bahwa putusan hakim Praperadilan Budi Gunawan adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : apakah putusan hakim Sarpin Rizaldi atas Praperadilan Budi Gunawan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah normatif karena mengkaji putusan Praperadilan Budi Gunawan dengan nomor perkara 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Prosedur pengumpulan serta pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut. Putusan hakim Sarpin dalam Praperadilan yang menetapkan pembatalan status tersangka Budi Gunawan pada perkara nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. adalah kurang tepat, mengingat proses penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu, Budi Gunawan termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara, dan Budi Gunawan sama sekali belum dikenakan upaya paksa, sehingga Budi Gunawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Praperadilan. Kata Kunci : Putusan, Praperadilan, Budi Gunawan. Abstract One of the new legal institution which has created in KUHAP / the Code of Criminal Procedure was Pretrial institutions. The authority and functions of this institution is an additional task to investigate and decide: whether or not lawful arrest and/or detention ; the validity of the termination of investigation or prosesution; compensation request or rehabilitation for people whom their criminal case was stopped either at the level of investigation or prosecution. Pretrial Judge Sarpin Rizaldi in the verdict No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel established that suspect determination of Komjen (Pol) Budi Gunawan was invalid. It can be concluded that the Pretrial judge's decision of Budi Gunawan was not appropriate because it didn’t conform with Pasal 77 KUHAP. Issues to be discussed in this study is, Does the Pretrial judge's ruling Sarpin Rizaldi towards Budi Gunawan are in accordance with the applicable regulations. This type of study is normative due to reviewing the Pretrial decision of Budi Gunawan with case number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. which using includes cases, legislation and conceptual approaches. The prosedure of collecting and processing any legal material in this essay was by collecting primary and secondary law material, which then conducted an analysis and inventory of the law material either primary or secomdary. Sarpin pretrial judge's ruling that establishes the cancellation status of Budi Gunawan as suspects in case number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. is less appropriate, considering the setting process of Budi Gunawan as suspects is in accordance with the applicable procedures at that time, Budi Gunawan included in the category of State Officials, and Budi Gunawan didn’t received any forceful eforts, so Budi Gunawan didn’t have legal standing to file a Pretrial lawsuit Keywords : Verdict, Pretrial, Budi Gunawan
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-V/2007 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 154 DAN PASAL 155 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA AYU CANDRA BIRAWA, PUTRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13610

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 tentang kerugian hak konstitusional. Pada Pasal 154 dan 155 KUHP, tentang pernyataan permusuhan, penghinaan, kebencian di muka umum terhadap Pemerintah.Permasalahan yang ada pada kedua pasal tersebut adalah tepatkah alasan hakim mahkamah konstitusi mengabulkan pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Tujuannya untuk mengetahui tepatkah hakim mengabulkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.. Kedua pasal tersebut memberikan perlindungan yang berlebihan kepada pemerintah serta mengurangi, menghalangi membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Seorang warga Negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap pemerintah, dimana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUDNRI 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”terhadap pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan pasal 154 maupun pasal 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau saran pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 sebagai konsekuensinya juga tidak secara proposional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUDNRI 1945. Sehingga Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dihapuskan.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 154 dan Pasal 155, KUHPAbstractConstitutional Court Decision No. 6 / PUU-V / 2007 on the loss of constitutional rights. On Article 154 and 155 of the Criminal Code, concerning the statement of hostility, contempt, hatred in public against the government. The problems that exist in both articles is the consideration of the judges of Article 154 and Article 155 and about the applicability of Article 154 and Article 155 of the Criminal Code. The goal is to determine the consideration of the judges on the Constitutional Court decision .. Both of these chapters provide excessive protection to the government and to reduce, limit or revoke the deter human rights. A citizen who intends to express criticism or opinion against the government, where it is a constitutional right guaranteed by UUDNRI 1945, would have easily qualified by the authorities as a statement of "feelings of hostility, hatred or contempt" against the government as a result of the lack of certainty of the criteria in formulation of article 154 and article 155 of the Criminal Code to distinguish criticism or suggestions to express an opinion with feelings of hostility, hatred or contempt. This research is a normative law. The approach used in this study is the approach of legislation, the conceptual approach, and approach cases. Based on research results that have been obtained, it can be concluded that the provisions of Article 154 and Article 155 of the Criminal Code, does not guarantee the legal certainty that is contradictory to Article 28D Paragraph (1) UUDNRI 1945 as a consequence also not proportional to obstruct the freedom to express thoughts and attitudes and freedom of expression so contrary to Article 28 and 28E Paragraph (2) and paragraph (3) UUDNRI 1945. Thus, Article 154 and Article 155 of the Criminal Code abolished.Keywords: Decision of the Constitutional Court, Article 154 and Article 155, Criminal Code

Page 10 of 157 | Total Record : 1567

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue