cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2022)" : 25 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA Arnela Nurmalita; Suci Megawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1111-1122

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan baik. Sehingga, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam penanganan narkotika ini pemerintah membuat kebijakan dan strategi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sebagai upaya memerangi bahaya narkoba. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasikan dengan baik karena kasus narkoba terus mengalami peningkatan, akan tetapi BNNK Surabaya telah memiliki SDM yang kompeten dan profesional. Serta karakteristik yang ditunjukkan oleh masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba dan juga dilihat dari keterkaitan implementasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih ada di Kota Surabaya walaupun BNN telah berupaya melakukan penyuluhan sebagai bentuk pencegahan. Saran dalam implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya adalah pihak BNNK Surabaya lebih insentif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan memberi penyuluhan bahaya narkoba dan agar tidak merasa takut untuk melaporkan akan adanya tindak pidana narkoba di lingkungan sekitarnya. Kata kunci : Implementasi, P4GN, Pemberantasan Drug abuse is still a serious problem and must be handled properly. Thus, the government established a National Narcotics Agency which is directly responsible to the President. In handling narcotics, the government makes policies and strategies to prevent the eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN) as an effort to combat the dangers of drugs. In implementing the P4GN policy in the city of Surabaya, the Surabaya city government issued the Surabaya Mayor Regulation No. 65 of 2014. The purpose of this study was to determine the implementation of the P4GN policy in eradicating drug abuse in the city of Surabaya. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is on eradicating drug abuse in the city of Surabaya. Data collection techniques using interviews, and literature study. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the P4GN policy in eradicating drug abuse in the city of Surabaya can be said to have not been fully successful because the standards/measures and policy objectives have not been realized properly because drug cases continue to increase, but BNNK Surabaya already has competent and professional human resources. And the characteristics shown by the community are less concerned about the dangers of drugs and are also seen from the implementation linkage with the economic condition of the community which results in the circulation and abuse of drugs in the city of Surabaya. Although BNN has tried to provide counseling as a form of prevention. Suggestions in implementing the P4GN policy in eradicating drug abuse in the city of Surabaya is that the Surabaya BNNK has more incentives in eradicating drug abuse and providing counseling on the dangers of drugs and so as not to feel afraid to report drug crimes in the surrounding environment. Keywords : Implementation, P4GN, Eradicatio
Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi M. Faisal Putra Alamsyah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1151-1162

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu perseroan atau perusahaan, penyebabnya meliputi kesalahan dalam melaksanakan tugas, tidak dipenuhinya hak-hak pekerja terkait pesangon, dan gaji. Perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, serta perselisihan pemenuhan hak merupakan beberapa jenis perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial bisa diselesaikan di organisasi perangkat daerah terkait dengan cara mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang fokus pada lima indikator fungsi pemerintahan yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, pelaksana sendiri (Siagian, 2020). Hasil menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 5 indikator fungsi pemerintahan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada bagian inovator yang mana masih ada salah paham antara mediator dengan para pihak yang berselisih pada saat pelaksanaan konsultasi online, pada bagian modernisator instansi belum memiliki sumber daya manusia yang ahli untuk membuat aplikasi. Saran untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan anggaran khusus kepada dinas tenaga kerja pada tiap kota atau kabupaten yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait dengan ketenagakerjaan khususnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, membuat SOP yang lebih jelas terkait dengan konsultasi online, dan menambah sumber daya manusia yang kompeten pada bidang pembuatan aplikasi Kata Kunci : Peran Dinas Tenaga Kerja, Penyelesaian Perselisihan, Mediasi The disputes of industrial relations is a problems that occur between employee with a company, the causes including mistakes in carrying out tasks, employees's rights that are not fulfilled on severance pay and salary. Conflict of interest, work termination, a disputes between the union and the company, and rights fulfillment dispute are several types of industrial relations disputes. The disputes of industrial relations can be resolved in the relevant regional organizations by means of mediation This study aims to determine the role of the Ministry of Labor and Transmigration of East Java Province in the completion of industrial relations disputes through mediation using qualitative descriptive method focus on five indicators of government functions that is stabilizers, innovators, modernizers, pioneers and implementers themselves (Siagian, 2020). The results indicate that in carrying out their duties as a mediator, the Ministry of Labor and Transmigration of East Java Province has properly implemented 5 indicators of government functions. But there are still some constraint in the innovator's position that there is still a misunderstanding between the mediator and the disputing parties at online consultation. In a modernizer position, corporations don’t have skilled human resources yet to create applications. Suggestions to resolve these constraints are by providing a specific budget to the Ministry of Labor for each city or district which can be used to carry out education and socialization activities concerning to employment especially the completion of industrial relations disputes, create SOP to clarify online consultation and increase a competent resources in the field of application development. Keywords : The role of the labor service, Dispute solution, Mediation
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DESA SEPANDE, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO Achmad Nabil Nurul Haq; Indah Prabawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1163-1172

Abstract

Penilaian kinerja pada Pemerintah Desa adalah faktor penting dalam mengembangkan organisasi secara efektif dan efisien, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai landasan hukum dan hak hak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Aparatur Sipil Negara harus memiliki kualitas kinerja yang baik sebagai penunjang terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pegawai di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penilaian kinerja dirasa masih terdapat permasalahan. Yaitu pada penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang belum sesuai dengan standar pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Apataratur Sipil Negara (ASN) Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo secara objektif dan berdasarkan sistem pencapaian dan jenjang karir sesuai standar penyusunan target Sasaran Kinerja Pegawai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode interaktif, penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan Pada unsur komunikasi, dan sumber daya manusia Desa Sepande yang belum sepenuhnya kompeten, karena tingkat pendidikan akhir yang terbatas dan faktor usia tua. Saran dari peneliti perlu adanya bimbingan teknis, pelatihan dan juga sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten untuk keberlanjutan kualitas dan kompetensi Pemerintah Desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penilaian Kinerja, Aparatur Sipil Negara. Performance appraisal at the Village Government is an important factor in developing an organization effectively and efficiently, as stated in Government Regulation Number 30 of 2019 concerning Performance Assessment of State Civil Apparatus (ASN) as a legal basis and rights that must be implemented by the Village Government. The State Civil Apparatus must have good quality performance as a support for the implementation of services to the community. The performance of employees in the village of Sepande, Candi District, Sidoarjo Regency in conducting performance appraisals, it is felt that there are still problems. namely in the preparation of Employee Performance Targets (SKP) which are not in accordance with achievement standards. This study aims to describe the application of government regulation number 30 of 2019 regarding the performance assessment of the State Civil Apparatus (ASN) in Sepande Village, Candi District, Sidoarjo Regency objectively and based on a system of achievement and career paths according to standards for setting targets for Employee Performance Targets. This type of research is descriptive with a qualitative approach, data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using an interactive method, this study used the theory proposed by George C. Edward III. The results showed that the communication and human resources of the Sepande Village were not yet fully competent, due to the limited level of final education and the old age factor. Suggestions from researchers need technical guidance, training and also socialization from the Regency Government for the sustainability of the quality and competence of the Village Government. Keywords: Policy Implementation, Performance Assessment, State Civil Apparatus
IMPLEMENTASI PROGRAM BALAPUTRA KITA (BAYI LAHIR PULANG TERIMA AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO Nafa Nabilla Dwi Eriana; Indah Prabawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1173-1186

Abstract

Program Balaputra Kita mengacu pada peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto No. 6 tahun 2017 tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Stakeholder Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program ini dibuat oleh Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Implementasi program ini belum merata pelaksanaannya pada penolong kelahiran serta perbedaan presentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 sebesar 90,59% dan KIA sebesar 74% pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program Balaputra Kita (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA) di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah petugas Balaputra Kita, bidan, serta kelompok sasaran. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum dilakukan dengan baik karena penyampaian program kepada masyarakat belum dilakukan. Sumber daya belum terpenuhi dengan baik karena kurangnya staff. Disposisi belum dijalankan dengan baik karena Dispendukcapil kurang mendorong penolong kelahiran untuk melaksanakan program. Struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan program belum sesuai dengan SOP menyebabkan keterlambatan pemrosesan akta kelahiran dan KIA serta pencetakan KIA dimulai tahun 2020. Adapun saran dari penelitian ini adalah Dispendukcapil agar melakukan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, penyelesaian penerbitan KIA periode dahulu, penambahan operator dari seksi Akta Kelahiran yang tidak mengurusi program, dan adanya pengawasan serta pengendalian dari Dispendukcapil untuk mengawasi penolong kelahiran agar melaksanakan program ini. Kata Kunci: Implementasi, Program Balaputra Kita, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak. The Balaputra Kita program refers to the Mojokerto Regency Regent Regulation No. 6 of 2017 concerning the Acceleration of Issuance of Birth Certificates with Stakeholders Based on Information and Communication Technology. This program was created by the Mojokerto Regency Dispendukcapil to accelerate the ownership of Birth Certificates and Child Identity Cards (KIA) aged 0-18 years. In its implementation, this program is still not evenly distributed among birth attendants and the difference in the percentage of birth certificate ownership aged 0-18 is 90.59% and MCH is 74% in 2019. The purpose of this study is to describe the implementation of the Balaputra Kita (Baby Born Home Received Birth Certificate and KIA) program at the Dispendukcapil Mojokerto Regency. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. The subjects of this study were Balaputra Kita officers, midwives, and the target group. Sources of data used are primary and secondary. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that communication has not been carried out properly because the delivery of the program to the community has not been carried out. Resources have not been met properly due to lack of staff. The disposition has not been carried out properly because the Dispendukcapil does not encourage birth attendants to carry out the program. The bureaucratic structure has not gone well because the implementation of the program has not been in accordance with the SOPs causing delays in processing birth certificates and KIA and the printing of KIA starting in 2020. The suggestions from this research are Dispendukcapil to deliver information directly to the public, completion of the issuance of KIA in the previous period, addition of operators from Birth Certificate section who are not in charge of the program, and the existence of supervision and control from Dispendukcapil to supervise birth attendants to implement this program. Keywords: Implementation, Balaputra Kita Program, Birth Certificate, Child Identity Card.
Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nadia Rizki Risma Dani; suci megawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1187-1200

Abstract

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga tergolong miskin, tidak/kurang mampu, dan/atau rentan terdampak wabah covid-19. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi dampak yang diakibatkan covid-19. Namun kenyatannya Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada Kecamatan Kedungadem masih terdapat beberapa permasalahan salah satu diantaranya yaitu belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam hal keefektifan ditentukan oleh empat indikator , yaitu : Pada Ketepatan Kebijakan, Program BST dinilai telah bermuatan hal-hal dalam upaya pemecahan masalah yaitu dengan pemberian bantuan sosial ditujukan untuk warga miskin terdampak pandemi. Pada ketepatan pelaksanaan penyaluran terdapat kendala yaitu penumpukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)dan terkendala jaringan yang buruk. Ketepatan target yang akan diintervensi dalam program BST telah sesuai yang direncanakan namun fakta di lapangan data yang digunakan dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) ditemukan masih banyak yang belum tepat sasaran. Pada ketepatan lingkungan, belum adanya sosialisasi di kalangan masyarakat. Saran dari penelitian adalah pembaharuan data di DTKS secara berkala, Tidak ada pengurangan lagi mengenai nominal BST, pemerintah diharapkan lebih teliti akan data yang tumpang tindih dengan Bansos lain, serta diadakannya sosialisasi di kalangan masyarakat agar masyarakat paham akan tujuan dari Program BST. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Sosial Tunai, Kedungadem Cash Social Assistance (BST) is an assistance in the form of money given to families classiviedaspoor, not/underprivileged, and / or vulnerable to being affected by Covid-19outbreak.This is done as an effort by the government to deal with the impacts caused by COVID-19. However, in fact the implementation of the cash social assistance program in Kedungadem District still has several problems, one of which is that it is not yet on target. The purpose of this study was determine the implementation of the cash social assistance program during the covid-19 harvest period in kedungadem district, Bojonegoro regency. This researchmethoduses a descriptive type of research through a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation.The results of research on the implementation of cash social assistance programs in terms of effectiveness are determined by 4 indicators, namely :On theaccuracy, this program is considered to have contained things in an effort to solve problems, namely by providing socialassistance to the poor affected by the pandemic. On the accuracy of the implementation of the distribution there are obstacles, namely KPM piling up and constrained by a bad network. The accuracy of the targets that will be intervened in the BST Program have been as planned, but the facts on the ground that the data used in the integrated data database on social welfare(DTKS)are found that there are still many that are not on target. On environmental accuracy, there is no socialization among the community. Suggestions from the research are regular updating of data in DTKS, no further reduction in the nominal BST, The government is expected to be more observantin data that overlaps with other social assistance, as well as holding socialization among the community so that people understand about the purpose of the BST Program. Keywords: Implementation, Cash Social Assistance, Kedungadem
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM UPAYA MEMAJUKAN UMKM DESA DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Ekasari Nur Fitriana; Deby Febriyan Eprilianto
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1201-1214

Abstract

BUM Desa Wage menjadi instrumen penting dalam pendayagunaan potensi lokal dan motor penggerak perekonomian desa.Tujuan mendeskrisikan Peran BUM Desa Wage dalam memajukan UMKM Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis Penelitian deskriptif metode kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara secara langsung, observasi UMKM yang tergabung dan dokumentasi berupa foto. Subyek terdiri dariPengawas BUM Desa, Ketua BUM Desa, pemilik UMKM di Desa Wage, dan Ibu PKK Desa Wage. Hasil penelitian terdiri dari 4 indikator menurut Prasetyo(2019:60) antara lain, 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola unit usaha BUM Desa Wage untuk kesejahteraan masyarakat, 2) pengawasan terhadap penyelenggaraan BUM Desa, pengawas BUM Desa melaksanakan rapat sekurangnya satu tahun sekali dan seminggu sekali memonitoring kinerja pengurus BUM Desa Wage dan unit usaha UMKM Desa Wage, 3)Pemerintah desa mengembangkan sumber potensi alam dan manusia menjadi sumber ekonomi BUM Desa, mengelola lapangan dewata dan tanah fasum desa untuk bazar produk UMKM Desa Wage dan pelatihan bersama stakeholder, 4) media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pengembangunan BUM Desa bidang ekonomi,produk UMKM, hingga laporan keuangan BUM Desa Wage ke webiste BUM Desa Wage. Berdasarkan hasil penelitian pengawas BUM Desa Wage kekurangan anggota sehingga mengerjakan tugas lebih dari satu dan tidak efektif dalam melaksanakan tugas mengawasi dan memonitoring kinerja pengurus BUM Desa dan pemilik UMKM Desa Wage. Saran dari peneliti kepada Kepala Desa Wage selaku pembina BUM Desa untuk menambah dan melakukan perekrutan pengawas BUM Desa agar seluruh kinerja badan pengawas BUM Desa Wage dalam berjalan dengan baik dalam memonitoring kemajukan UMKM Desa Wage berjalan dengan baik. Kata Kunci: peran,BUM Desa, UMKM Village-owned enterprises Wage is an important instrumen in the utilization of local potential and a driving force for the village economy.The objective is to describe the role of village owned enterprises Wage in advancing small and medium enterprises in Wage village, Taman districk, Sidoarjo regency. This type of research is descriptive qualitative methods,data collection techniques are direct interview, observations of small and medium enterprises that are incorporated and documentation in the form of photo.The subjects consisted of the village owned enterprises supervisior, head of village owned enterprises, treasurer Village-owned enterprises, owner of small and medium enterprises in wage village and mrs PKK in wage village. The results of the study consist of 4 indicators according to Prasetyo (2019:60) including, 1)improving community welfare, managing the wage village owned enterprises business unit for community welfare, 2) monitoring the implementation of village owned enterprises, supervisory village owned enterprises holding meetings at least once a years and once a week monitoring the performance of the wage village owned enterprises management and wage village small and medium enterprise business unit, 3) the village goverment develops natural and human potential sources into vilage owned enterprises economic resources, manages the Dewata fields and village public fasilities for a bazar small and medium enterprise product in wage village and training with stakeholder, 4).village goverment media to realize the development plan for Village-owned enterprises in the economicfield to the financial reports of village owned enterprises Wage to the village owned enterprises Wage website. Based on the results of the research, the Wage Village village owned enterprises supervisor lacks members so that they carry out more than one task and are not effective in carrying out the task of supervising and monitoring the performance of the village owned enterprises management and the owners of the Wage Village small and medium enterprise. Suggestions from the researcher to the Head of Wage Village as the builder of the Village village owned enterprises to add and recruit Village village owned enterprises supervisors so that the entire performance of the Wage village owned enterprises supervisory body in running well in monitoring the progress of Wage Village small and medium enterprise goes well Keywords: role, village owned enterprises, small and medium enterprise
EVALUASI PROGRAM INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT DI RT 06 KELURAHAN KROMAN, KECAMATAN GRESIK, KABUPATEN GRESIK Khofifah Nur Illahi; Suci Megawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1215-1226

Abstract

Program Instalansi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) merupakan program yang diimplementasikan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) guna mengentas masalah sanitasi sektor air limbah. Kabupaten Gresik memfokuskan program IPAL di wilayah perkotaan diantaranya Kelurahan Kroman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program IPAL di RT 06 Kelurahan Koman dengan fokus penelitian berdasarkan kriteria evaluasi menurut Willian N Dunn yakni: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data berupa sekunder yakni observasi dan wawancara serta sumber data primer berupa dokumen/arsip. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian pada Evaluasi Program IPAL Berbasis Mayarakat di RT 06 Kelurahan Kroman yaitu: 1) Efektivitas; dikatakan belum optimal karena pelaksanaan uji kualitas kadar air belum memenuhi Perda dan kurangnya kesadaran Kelompok Pengelola Pemelihara (KPP) untuk merawat IPAL. 2) Efisiensi; pembangunan IPAL dinilai baik karena mendapat bantuan dana dari USRI. Sedangkan biaya operasional belum optimal karena sedikitnya partisipasi masyarakat. 3) Perataan; dikatakan optimal karena pendistribusian program sudah dimanfaatkan masyarakat hampir menyeluruh. 4) Kecukupan; dikatakan optimal karena program IPAL memberikan banyak kebermanfaatan. 5) Responsivitas; respon masyarakat dinilai baik namun kesadaran masyarakat masih kurang. 6) Ketepatan; dinilai optimal karena program IPAL mampu menjadi solusi dalam penanganan masalah sanitasi. Saran dari penelitian ini adalah KPP dan masyarakat sebaiknya mengadakan perawatan IPAL berdasarkan aturan Undang-Undang. Kemudian pemerintah juga perlu meninjau, mengevaluasi, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Sanitasi, Evaluasi, IPAL, Limbah rumah tangga. Installation Program Wastewater Management (WWTP) is a program implemented through the Acceleration Program Sanitation Settlements (PPSP) for useget rid of problem sanitation wastewater sector.Gresik Regency focuses the WWTP program in region urban of them Ward Kroman. Study this aim for analyze and evaluating the IPAL Program in RT 06 Kelurahan Commander with focus study based on criteria evaluation according to Willian N Dunn namely: effectiveness, efficiency, adequacy, smoothing, responsiveness, and accuracy. Study this use type study qualitative with data source in the form of secondary that is observation and Interview as well as primary data sources in the form of documents/archives. Study this use technique data collection in the form of interviews, observations, and documentation. As for technique data analysis in the form of interactive model Miles and Huberman. Results study on Based WWTP Program Evaluation society in RT 06 Kelurahan Kroman namely: 1) Effectiveness; said not optimal because implementation test quality water level yet Fulfill local regulations and lack of awareness Group Manager Maintenance (KPP) for treat IPAL. 2) Efficiency; WWTP development assessed good because get help fund from USRI. Whereas cost operational not optimal because at least participation society. 3) Alignment; is said to be optimal because program distribution has been utilized Public almost thorough. 4) Adequacy; is said to be optimal because the WWTP program provides many usefulness. 5) Responsiveness; response Public rated good however awareness Public still less. 6) Accuracy; considered optimal because the IPAL program is able to Becomes solution in handling problem sanitation . Suggestion from study this is KPP and Public should stage WWTP treatment based on rule law. Then government also need review, evaluate, and give socialization to society. Keywords: Sanitation, Evaluation, WWTP, Waste house ladder.
EFEKTIVITAS SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG) Ferdiana Putriani; Eva Hany Fanida
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1257-1268

Abstract

Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik, hal ini didasari dengan adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan menerapkan sistem e-government. BAPPEDA menerapkan sistem E-Planning yang merupakan bentuk perwujudan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui E-Governance. E-planning di Bappeda sering disebut dengan SIPD atau sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan adanya penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas sistem E-Planning dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas sistem berdasarkan teori Aprilia, Wijaya, Dan Suryadi (2014:130) yaitu mencakup peran website, peran pemerintah, tujuan, jangkauan akses, content, dan interaksi. Hasil penelitian diperoleh bahwa Efektivitas Sistem E-Planning atau SIPD dalam perencanaan pemerintahan daerah sudah efektif dilakukan di Bappeda Tulungagung yang meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Faktor pendukung yaitu semakin berkembangnya teknologi informasi yang pesat, sarana dan prasarana yang sudah memadai, dan adanya sosialisasi secara bertahap lepada Pemerintah Daerah. Faktor penghambat yaitu adanya pemerintah daerah yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, sistem yang masih sederhana, masih banyak daerah yang kesulitan dalam jaringan, dan bila ada eror harus menghubungi langsung Kemendagri. Kata Kunci: Efektivitas, sistem E-Planning, E-Government The government is required to provide good public services, this is based on the development of information technology, communication and science. One of them is by implementing an e-government system. BAPPEDA implements an E-Planning system which is a form of embodiment of Good Governance through E-Governance. E-planning in Bappeda is often referred to as SIPD or local government information system. The purpose of this research is to find out how effective the E-Planning system is in regional development planning in Tulungagung Regency. This study uses descriptive qualitative research methods with data obtained from observations and interviews. This study analyzes the effectiveness of the system based on the theory of Aprilia, Wijaya, and Suryadi (2014: 130), which includes the role of the website, the role of the government, goals, reach of access, content, and interaction. The results showed that the effectiveness of the E-Planning System or SIPD in regional development planning has been effectively carried out in the Tulungagung Bappeda which includes regional development information and regional financial information. Supporting factors are the rapid development of information technology, adequate facilities and infrastructure, and gradual socialization to local governments. The inhibiting factors are the existence of local governments that have low educational backgrounds, the system is still simple, there are still many areas that have difficulties in networking, and if there are errors, they must contact the Ministry of Home Affairs directly. Keyword: Effectiveness, E-Planning system, E-Government
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online Paket Lengkap (SIMINAKSOPAL) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek) Shela Aprilia; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1243-1256

Abstract

Adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik karena penyelenggara pelayanan publik tidak dapat melayani masyarakat secara langsung sehingga perlu adanya inovasi-inovasi agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online atau e-Government. Salah satu instansi publik yang melakukan pelayanan melalui sistem online yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek melalui aplikasi Siminaksopal. Inovasi Siminaksopal ini bertujuan untuk meminimalisasi pelayanan tatap muka karena pelayanan adminduk dapat diakses melalui website dan aplikasi siminaksopal. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan komponen aspek-aspek dalam implementasi e-Government untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43) antara lain Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siminaksopal berjalan dengan baik. Dari komponen hardware dan software yang sudah memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. SDM sudah sangat terlatih dan memberikan pelayanan dengan baik, meskipun tidak semua pegawai berlatar belakang pendidikan IT namun terdapat pelatihan khusus untuk petugas verifikator. Data dan informasi, dokumen-dokumen berbentuk dokumen elektronik yang disimpan dalam server komputer yang hanya dapat diakses yang mempunyai hak akses. Dalam struktur organisasi petugas yang telah disusun sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan baik. Komunikasi dalam penerapan inovasi ini sudah cukup baik namun diharapkan kedepannya agar lebih menyeluruh dan merata kepada masyarakat. Dalam penerapannya inovasi ini mendapatkan respon yang positif baik oleh pelaksana maupun pengguna. Kata Kunci : Implementasi, E-Government, Siminaksopal The outbreak of the corona virus 19 in Indonesia has resulted in less than optimal public services because service agencies cannot serve directly, so there needs to be innovations so that online or e-government services are not hampered. One of the public agencies that provide services through an online system is the Trenggalek Regency Population and Civil Registration Service through the Siminaksopal application. This Siminaksopal innovation aims to minimize face-to-face services because adminduk services can be accessed through the siminaksopal website and application. The research method used is descriptive qualitative. In this study, the components of the implementation aspects of e-government according to Rianto and Lestari include Hardware, Software, Human Resources, Data and Information, Organizational Structure, Communication, and Implementing Attitudes. The results of the study indicate that the application of the Siminaksopal application is running well. From the components of hardware and software that are adequate and easily accessible to the public. Human resources are highly trained and provide good service, although not all employees have an IT education background, there is special training for verifier officers. Data and information, documents in the form of electronic documents stored on computer servers that can only be accessed by those who have access rights. In the organizational structure, the officers who have been prepared have worked well in their respective fields of work. The communication applied to these innovations is quite good, but it is hoped that in the future it will be more comprehensive and evenly distributed to the community. In its application, this innovation has received positive responses from usersand implementers. Keywoard : Implementation, E-Government, Siminaksopal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI: EKSISTENSI MUSEUM SEPULUH NOPEMBER DI KOTA SURABAYA) Diasry Putri Cantika; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1227-1242

Abstract

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005, pemerintah berupaya melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya salah satunya yaitu Museum Sepuluh Nopember. Namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala pelestarian cagar budaya seperti AC bocor, diorama yang masih terus dalam perbaikan, keluhan masyarakat pada pencahayaan khususnya pada ruang diorama statis dan pemanfaatan tata letak koleksi yang masih kurang mengakibatkan masyarakat enggan berkunjung dan beranggapan bahwa pelestarian cagar budaya kurang diperhatikan sepenuhnya. Hal ini juga berpengaruh ke eksistensi museum yang sebelumnya kurang diketahui masyarakat menjadi makin menurun terutama setelah terdampak Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi Eksistensi Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan mewawancarai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Surabaya, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya pada Museum Sepuluh Nopember di Surabaya telah berjalan sesuai prosedur administratif yang ada, tetapi masih ditemukan hambatan seperti kurangnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota, kurang kompetennya sumberdaya manusia dalam melaksanakan kebijakan pelestarian, dan tidak adanya kerjasama Pemerintah Kota dengan investor swasta. Saran yang diberikan yaitu dengan meningkatkan kompetensi Tim Cagar Budaya sesuai prinsip good governance, mengadakan kerjasama dengan investor swasta sehingga dapat membantu kendala yang dialami terutama sumberdaya finansial, meningkatkan promosi dan sosialiasi ke masyarakat agar untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian cagar budaya bisa berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelestarian Cagar Budaya, Museum Sepuluh Nopember. With the Surabaya City Regional Regulation No. 5 of 2005, the government is trying to the existence of cultural heritage in the city of Surabaya, which is the Ten November Museum. However, in its implementation, it is still found the preservation of cultural heritage such as air conditioning leaking, dioramas that are still developing in repair, public complaints about lighting, and utilization of layout or layout as well as collections that are still lacking. This also affects the museum, which was previously known to the public to be decreasing especially after the Covid-19. The purpose of this study is to describe the implementation of the Cultural Conservation Preservation Policy (Study of the Existence of the Ten November Museum, Surabaya City). The management method is descriptive methods and data collection techniques through observation by interviewing the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of the Museum and Cultural Arts Building,the Surabaya City Culture Office, and the community. Based on the observation, the cultural heritage preservation policy at the Ten November Museum in Surabaya has been running according to existing administrative procedures, but there are still obstacles such as the lack of budget allocated by the City Government, incompetence of resources in carrying out conservation, and the absence of cooperation between the City Government and private investors. The advice is to improve the competence of the Cultural Conservation Team according to the principles of good governance, establish cooperation with private investors and increase promotion. Keywords: Policy implementation, Cultural Conservation, Ten November Museum.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue