cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2023)" : 25 Documents clear
STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI MELALUI LAYANAN SINAR (SIM PRESISI NASIONAL) DI KANTOR SATUAN LALU LINTAS POLRES KABUPATEN GRESIK Ishlahah, Fitriatul; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1361-1372

Abstract

Pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum. Terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakatnya. Disamping itu, pemerintah juga harus menghadapi banyak tuntutan publik yang terus meningkat dengan cara meningkatkan kualitas dari kinerja pelayanan publik. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan sebuah instansi yang juga menyediakan layanan pendaftaran dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelayanan terkait SIM ini identik dengan pelayanan yang berbelit-belit dan prosedurnya yang rumit. Maka dari itu Polres Gresik berupaya untuk memberikan layanan yang lebih optimal melalui layanan SINAR dalam aplikasi Digital Korlantas Polri. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir akan perpanjangan SIM karena dapat dilakukan secara online dan juga dapat mengurangi kerumunan warga pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah proses strategi peningkatan pelayanan melalui layanan SINAR di Kantor Satlantas Polres Gresik. Dalam melakukan analisis di penelitian ini menggunakan teori strategi meningkatkan kualitas pelayanan menurut Tjiptono yang terdiri dari 8 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan pelayanan melalui layanan SINAR di Kantor Satlantas Polres Gresik cukup baik. Mulai dari pemberian pelayanan yang berkualitas, pelatihan khusus oleh Staff bidang pelayanan, hingga otomatisasi layanan SINAR yang cukup baik bahwa tetap mempertahankan tenaga manusia untuk proses pemberkasan. Saran yang dapat peneliti berikan kepada Satlantas Polres Gresik adalah lebih meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala, serta meningkatkan fitrur-fitur yang belum dapat digunakan seperti pada fiitur pendaftaran SIM baru. Kata kunci : Pelayanan publik, strategi pelayanan, layanan SINAR The government has an important role in providing public services to the entire community in accordance with legal provisions. There are many efforts made by the government in order to increase public trust. In addition, the government also has to face many public problems that continue to increase by improving the quality of public service performance. The Traffic Unit (Satlantas) is an agency that also provides registration and renewal services for a driving license (SIM). SIM-related services are synonymous with convoluted services and complicated procedures. Therefore, the Gresik Police seeks to provide more optimal services through the SINAR service in the National Police Korlantas Digital application. With this, people don't need to worry about adding SIM services because it can be done online and can also reduce residents in the current state of the Covid-19 pandemic. This type of research is descriptive using a qualitative approach. The focus of this research is the strategic process of service improvement through SINAR services at the Gresik Police Satlantas Office. In conducting the analysis in this study using the theory of strategies to improve service quality according to Tjiptono which consists of 8 indicators. The results showed that the service improvement strategy through SINAR services at the Gresik Police Satlantas Office was quite good. Starting from providing quality services, special training by service staff, to good SINAR automation services to retain human labor for the filing process. Suggestions that researchers can give to the Gresik Police Traffic Unit are to further increase the socialization thoroughly and periodically, and to increase the features that cannot be used, such as the new SIM registration feature. Keywords: Public Service, strategic service, SINAR service
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK Radwa, Nahdah Dzakiyyah; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1489-1502

Abstract

Abstrak Implementasi kebijakan publik melalui program rumah bersubsidi diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman masyarakat di Kabupaten Gresik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Fokus penelitian ini adalah menyediakan hunian yang layak sesuai sasaran kebijakan berupa rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Teori yang digunakan dalam penelitian program rumah bersubsidi menggunakan teori Donald Van Meter dan Van Horn (Suharsono, 2005:99) dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, 6) Disposisi pelaksana. Model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan belum dapat memenuhi target dan sasaran program rumah bersubsidi di Kecamatan Driyorejo, sumber daya dinilai kurang dalam pelaksanaan program rumah bersubsidi, tidak disediakan kantor pengawas, karakteristik agen pelaksana yang berbeda membuat pelaksanaan program rumah bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran. Untuk lingkungan ekonomi, sosial dan politik menjadi masalah bagi MBR yang memiliki penghasilan rendah dan pekerjaan jauh dari lokasi rumah bersubsidi tersebut. Dalam proses memperoleh subsidi, bank yang bersangkutan harus lebih teliti melakukan seleksi kepada calon penerima subsidi. Saran bagi penelitian ini adalah diperlukan adanya badan pengawas untuk pelaksanaan pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran kepada MBR. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Subsidi Rumah, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Abstract The implementation of public policies through the subsidized housing program is realized to meet the needs of housing and community settlements in Gresik Regency for Low-Income Communities (MBR). The purpose of this study was to determine the implementation of subsidized housing program policies for Low-Income Communities (MBR) in Driyorejo District, Gresik Regency. The focus of this research is to provide adequate housing according to the policy target in the form of subsidized housing for Low-Income Communities (MBR). The theory used in the research of the subsidized housing program uses the theory of Donald Van Meter and Van Horn (Suharsono, 2005:99) with six variables that affect implementation performance, namely: 1) Standards and policy objectives, 2) Resources, 3) Communication and activities. strengthening between organizations, 4) Characteristics of implementing agents, 5) Economic, social and political conditions, 6) Disposition of implementers. The research model used is descriptive qualitative using key informants. Data collection techniques in this study using interview techniques, documentation, literature study using purposive sampling technique. Based on the results of the study, it can be concluded that the standards and policy targets have not been able to meet the targets and targets of the subsidized housing program in Driyorejo District, resources are considered lacking in the implementation of the subsidized housing program, no supervisory office is provided, the characteristics of different implementing agents make the implementation of the subsidized housing program difficult. right on target. The economic, social and political environment becomes a problem for MBR who have low incomes and work far from the location of the subsidized housing. In the process of obtaining subsidies, the bank concerned must be more careful in selecting prospective recipients of subsidies. Suggestions for this research is that there is a need for a supervisory body for the implementation of subsidies so that they are more targeted to MBR. Keywords: Implementation, Policy, Housing Subsidy, Low-Income Communities (MBR)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA MASALIMA, KECAMATAN MASALEMBU, KABUPATEN SUMENEP ) Imaniyah, Fitriatul; Ma'ruf, Muhammad Farid
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1399-1408

Abstract

Pemberdayaan masyarakat di Desa Masalima melalui pemanfaatan dana desa masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini terjadi karena penggunaan dana desa yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik dan bentuk partisipasi masyarakat yang masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan dan Tahap Pendayagunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Masalima kurang melaksanakan dengan baik. Pada tahap penyadaran, Pemdes Masalima tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi hanya mengadakan musyawarah saja. Tahap pengkapasitasan, tidak adanya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyrakarakat. Kemudian tahap pendayagunaan, dalam hal ini Pemdes Masalima memanfaatkan sumberdaya yang ada terkait penggunaan teknologi. Hal tersebut digunakan dalam pembuatan SPJ yang dapat mempermudah operator desa untuk membantu sekretaris desa mulai dari penganggaran, penginputan data sesuai kode rekening dan juga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, aplikasi tersebut tidak semua bisa mengakses terlebih lagi, pemerintah desa Masalima tidak memiliki website desa untuk memberikan informasi pada masyarakat. Selain itu, masyarakat yang diajak untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan hanya sebagai peserta saja dan tidak dilibatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi. Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat Community empowerment in Masalima Village through the use of village funds has not been carried out optimally. This happens because the use of village funds has not been utilized properly and the form of community participation is still lacking. This study aims to analyze and describe community empowerment through the use of village funds in Masalima Village, Masalembu District, Sumenep Regency. To achieve these objectives used qualitative research methods with a descriptive approach. Data was collected by observation, interviews, and documentation. The focus in this study focuses on three stages in the community empowerment process which include the Awareness Stage, Capacity Building and Utilization Stage. The results showed that community empowerment through Village Fund Utilization in Masalima Village was not implemented properly. At the awareness stage, the Masalima Village Government did not carry out socialization activities, only held deliberations. In the capacity stage, there are no training activities to improve the ability of the community. Then the utilization stage, in this case the Masalima Village Government utilizes existing resources related to the use of technology. This is used in making SPJ which can make it easier for village operators to help village secretaries starting from budgeting, inputting data according to account codes and can also minimize the occurrence of fraud. However, not all of these applications can access, moreover, the Masalima village government does not have a village website to provide information to the community. In addition, people who are invited to participate in the implementation of an activity are only participants and are not involved in monitoring and evaluating Keywords: Utilization, Village funds, Community Empowerment
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TIMUR Ristiananda, Annisah; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1387-1398

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal untuk merasakan jenjang sekolah. Kemendikbud mengatur kebijakan tentang PPDB dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang lalu oleh Pemerintah Daerah masing-masing dijadikan dasar untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA dan SMK. Sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 nyatanya masih banyak didapati permasalahan pada tahap implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan sistem PPDB tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur. Lokus penelitian ini adalah pada Provinsi Jawa Timur karena ditemukannya permasalahan yang terjadi terkait PPDB pada tahun 2020 dan memiliki kesesuaian dengan fokus yang diangkat oleh Peneliti yaitu implementasi kebijakan sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Goggin Brown (isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan). Capaian dari penelitian telah sesuai dengan harapan peneliti dimana pelaksanaan PPDB di Jawa Timur telah berjalan dengan baik namun masih perlu adanya pengembangan sehingga PPDB dapat berjalan lebih baik lagi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PPDB Acceptance of New Students (PPDB) is the first step to feel the school level. The ministry of education and culture set of policies about PPDB in Permendikbud No. 44 of 2019 and given the authority to the Government related to set in law respectively. The Provincial government has the authority on the Acceptance of New Students level of high school and vocational school. System PPDB in the Province of East Java in 2020 in fact, there are still many found problems at the stage of implementation. This study aims to determine the implementation of the policy system PPDB 2020 in the Province of East Java. The locus of this research is in the Province of East Java because of the discovery of the problems that occur related to PPDB in the year 2020 and have a conformity with the focus of which is appointed by the Researchers that the implementation of the policy system PPDB in the Province of East Java with the use of a model of public policy implementation belongs Goggin Brown (the content of the message, message forms, and the perception of the leadership). The outcomes of the research have been in accordance with the expectations of researchers where the implementation of PPDB in East Java has been going well but there is still need for the development of so PPDB can run better. Keywords: Policy Implementation, PPDB
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN Rifani, Dea; Megawati, Suci
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1373-1386

Abstract

ANALISIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN WARAS (WISATA ARSIP ANAK SEKOLAH) BERBASIS ELEKTRONIK DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 Pertiwi, Adelia Indah; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1447-1460

Abstract

Virus mematikan dari China dikenal dengan COVID19. Instansi yang menerapkan layanan berbasis elektronik yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. WARAS (Wisata Arsip Anak Sekolah) adalah program layanan arsip untuk mengedukasi anak sekolah akan pentingnya menjaga dan memelihara arsip. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan standar pelayanan WARAS berbasis elektronik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan masa pandemi COVID19. Pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan pencarihan yang terdapat pada data online. Adapun teknik analisis data yang pada akhirnya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Keputusan Menpan) No 63 Tahun 2003 yaitu: 1) prosedur pelayanan, belum diterapkannya sosialiasi tahapan pendaftaran kepada masyarakat 2.) waktu penyelesaian, kurang efektif karena masih dilihat dari kondisi pseserta dan ketentuan waktu kegiatan 3) biaya pelayanan, tidak ada biaya untuk kegiatan sehingga peserta senang mendapatkan ilmu tanpa pengeluaran uang 4) produk pelayanan, terdapat kendala pada aplikasi yang tiba-tiba error saat digunakan 5) sarana dan prasarana, belum memadai kendala wifi dan signal saat kegiatan berlangsung 6) kompetensi petugas pemberi pelayanan, SDM yang kurang dan belum ada pelatihan bagi petugas layanan. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan WARAS berlangsung terdapat kendala pada wifi yang digunakan trouble dan menghambat proses kegiatan. Saran dari peneliti kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyiapkan cadangan modem agar kegiatan WARAS dapat berjalan dengan lancar. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, WARAS. The deadly virus from China is known as COVID19. Agencies that implement electronic-based services are the Office of the Library and Archives of East Java Province. WARAS (School Archives Tour) is an archive service program to educate school children about the importance of maintaining and maintaining archives. The purpose of this study is to analyze the application of electronic-based WARAS service standards at the East Java Provincial Library and Archives Service during the COVID19 pandemic. The research approach used is qualitative with descriptive method. Data collection techniques consist of observation, interviews, documentation and searches contained in online data. The data analysis technique which in the end uses data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study stated that using the Decree of the Minister of Administrative Reform (Menpan Decree) No. 63 of 2003, namely: 1) service procedures, not yet implemented socialization of the registration stage to the public 2.) completion time, less effective because it is still seen from the condition of participants and the provisions of the activity time 3 ) service fees, there are no fees for activities so that participants are happy to get knowledge without spending money 4) service products, there are obstacles in the application that suddenly errors when used 5) facilities and infrastructure, wifi and signal problems are not adequate when the activity takes place 6) competence of service providers, lack of human resources and no training for service officers. Based on the results of the ongoing WARAS service research, there are obstacles to the wifi used, which is trouble and hinders the activity process. Suggestions from researchers to the Office of the Library and Archives of East Java Province to prepare a backup modem so that WARAS activities can run smoothly. Keywords: Public Service, Service standard, WARAS.
PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA OASE DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA KAMPUNG ONDOMOHEN KOTA SURABAYA) Azizah Ghozali, Wanda Wafiq; Rahaju, Tjitjik
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1409-1420

Abstract

Kampung wisata merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi problematika kampung di wilayah perkotaan. Kampung wisata berdampak positif pada kualitas lingkungan, sumberdaya manusia serta perekonomian secara berkelanjutan. Kampung Ondomohen merupakan salah satu kampung yang berhasil menjadi kampung wisata edukasi berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang terletak di Ondomohen Magersari V RT 08, RW 07 Kelurahan Ketabang, Genteng, Kota Surabaya. Kampung ini menjalin kolaborasi berkonsep sister kampung dengan Kampung Pintar Tembok Gede untuk menjadi satu manajemen bernama Kampung Wisata Oase Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pengembangan Kampung Wisata Oase melalui perspektif pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Fokus penelitian mencakup tiga proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi enabling, empowering dan protecting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat telah memberikan implikasi positif yakni perubahan pola pikir yang semakin peduli lingkungan, meningkatnya rasa percaya diri, kreativitas serta produktifitas warga sehingga memperoleh penghasilan tambahan. Meski demikian, terdapat hal- hal yang perlu diperbaiki yakni minimnya partisipasi aktif masyarakat, keterbatasan dana, optimalisasi potensi setempat melalui pelatihan serta minimnya kontribusi para pemuda dalam mempertahankan keberlanjutan Kampung Ondomohen. Kata Kunci: kampung wisata, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup Tourism village is one of the breakthroughs to overcome village problems in urban areas. Tourism villages have a positive impact on the quality of the environment, human resources and the economy in a sustainable manner. Ondomohen Village is one of the villages that has succeeded in becoming an educational tourism village based on environmental management, which is located in Ondomohen Magersari V RT 08, RW 07, Ketabang Village, Genteng, Surabaya City. This village collaborated with the concept of a sister village with Kampung Pintar Tembok Gede to become one management named Kampung Wisata Oase Surabaya. This study discusses the development of the Oasis Tourism Village through the perspective of community empowerment with a descriptive-qualitative approach. The focus of the research includes three processes of community empowerment which include enabling, empowering and protecting. The results showed that each stage in the community empowerment process has given positive implications, namely a change in mindset that is increasingly concerned with the environment, increasing self-confidence, creativity and productivity of residents so that they can earn additional income. However, there are things that need to be improved, namely the lack of active community participation, limited funds, optimizing local potential through training and the minimal contribution of youth in maintaining the sustainability of Ondomohen Village. Keywords: tourism village, empowerment, environmental management
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEDUDO (SISTEM ELEKTRONIK TERPADU DESA ONLINE) DI KANTOR DESA SEKARPUTIH, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN NGANJUK Febrianti, Ofita Dwi; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1435-1446

Abstract

Program SEDUDO (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) merupakan program kebijakan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta laporan kinerja Pemerintah Desa yang dilakukan secara online dan terintegrasi di Desa maupun Pusat Kabupaten. Program SEDUDO bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pengelolaannya. Identifikasi masalah dalam implementasi SEDUDO di Desa Sekarputih, yaitu; 1) Sumber daya Manusia (SDM), masyarakat yang sebagian masih belum optimal dalam penggunaan teknologi informasi. 2) Beberapa masyarakat setempat Desa Sekarputih mengaku belum mengetahui adanya program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan SEDUDO (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) dalam hal administrasi kependudukan salah satunya di Desa Sekarputih. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Subjek penelitian yaitu Operator Layanan Desa Sekarputih, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sekarputih, serta masyarakat yang menggunakan aplikasi SEDUDO. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Fokus penelitian adalah menggunakan teori Edward III dengan 4 indikator keberhasilan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah pada indikator komunikasi belum berjalan dengan baik karena belum melakukan sosialisasi. Pada indikator sumber daya masih memiliki kekurangan perihal informasi yang dibutuhkan seperti kelengkapan data pemohon. Indikator disposisi sudah berjalan baik, petugas melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator struktur birokrasi sudah berjalan baik, SOP dan pembagian kewenangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang diberikan. Kata Kunci: Implementasi, SEDUDO, Sekarputih The SEDUDO Program (An Integrated Electronic System of Online Village) is the state-management policy program of the Nganjuk Regency for online public service administration and integrated by Rural Administration Reports. The SEDUDO program aims to support effective and efficient administration services by leveraging technology in the systems of management.Identification of problems in the implementation of SEDUDO in Sekarputih Village, namely; 1) Human Resources (HR), some of which are still not optimal in the use of information technology. 2) Several local people of Sekarputih Village claimed not to know about the program.This research aims to assess the implementation of SEDUDO policy (An Integrated Electronic System of Online Village) in the case of population administration of the Sekarputih Village. The kind of research is descriptive with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are in-depth interviews, observation, documentation, and literature studies. The research subject is Sekarputih Village Operator program, The Head of Village Government, and citizens using a SEDUDO Application. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and verification. The focus of research is to use Edward III's theory with four indicators of success - Communication, Resources, Dispositions, Bureaucratic Structure. The result of this research showed that in communication indicators haven't been going well because they haven't socialized yet. At resource indicators it still has a deficiency as to the required information as the applicant's file. The disposition indicator is had been going well, the officer does his duty and his duty according to the rules. The bureaucratic structure indicators had been going well, SOP and distribution of authority had been well carried out according to the guidelines provided. Keywords: Implementation, SEDUDO, Sekarputih
ANALISIS PENERAPAN STRANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN KTP-EL (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK) DI DINAS KEPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL (DISPENDUK CAPIL) KOTA SURABAYA Trisna, Elga; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1461-1474

Abstract

Pelayanan publik merupakan wujud dalam memenuhi kepentingan pencatatan sipil dan kependudukan berupa penerapan KTP Elektronik (KTP-el) sehingga dibutuhkan standar pelayanan publik pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan standar pelayanan publik. Pembuatan KTP-el. di Dispenduk Capil Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan. metode deskriptif dengan pendekatan. kualitatif menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Pegawai Dispenduk Capil dan masyarakat. Analisis yang digunakan peneliti untuk standar pelayanan. publik menurut PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang. Pedoman. Standar Pelayanan terdiri dari identifikasi persyaratan kebutuhan tiap-tiap jenis layanan KTP-el, identifikasi prosedur mempunyai tahapan Standar Operasional Prosedur pelayanan, identifikasi waktu dalam menyelesaikan tiap jenis layanan, identifikasi besaran biaya/tarif saat mendapatkan pelayanan, identifikasi produk pelayanan berupa luaran pelayanan yang didapat dan identifikasi penanganan pengelolaan pengaduan mengenai berbagai bentuk mekanisme pengelolaan pengaduan. Hasil analisis menunjukkan penerapan pelayanan publik pembuatan KTP-el sudah berjalan sesuai pedoman standar pelayanan namun belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari identifikasi persyaratan ditemukan pemohon masih membawa persyaratan yang kurang dan identifikasi waktu masih belum maksimal apabila blanko tidak tersedia. Saran yang dapat diberikan pada permasalahan persyaratan bagi penyelenggara layanan seharusnya mensosialisasikan informasi persyaratan pembuatan KTP-el sesuai kebutuhan tiap jenis pelayanan serta bagi masyarakat dapat memanfaatkan media elektronik pada channel yang disediakan Dispenduk Capil mengingat pentingnya mengurus dokumen pencatatan sipil dan saran batas waktu penyelesaian pembuatan KTP-el dapat memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan pun ketelitian penginputan kependudukan pada data center serta ketepatan penyelesaian penerbitan KTP-el bagi pemerintah lebih memperhatikan ketersediaan blanko. Kata Kunci: Standar Pelayanan Publik, Analisis Pelayanan, KTP-el. Public service is a form of fulfilling the interests of civil and population registration in the form of the application of an Electronic KTP (KTP-el) so that public service standards are needed in government agencies. This study aims to describe the application of public service standards makin KTP-el at the Civil Registration Office of the City of Surabaya. This research uses descriptive method with approach Qualitatively using data collection through interview, observation and documentation techniques. The rearch subjects consisted of the Employees Civil Registration Office and the community. The analysis used by researchers of service standards according to PERMENPAN RB Number 15 of 2014 concering Guideliness Service Standards consist of identifying the requirements for each type of KTP-el service, identification of procedures with stages of Standard Operating Procedures for services, identification of time to complete each type of service, identification of the amount of fees/tariffs when receiving services, identification of service products in the form of service outputs obtained and identification of handling complaints regarding various forms of complaint management mechanisms. The results of the analysis show that the implementation of public services for making KTP-el has been running according to service standards guidelines but is not yet fully optimal. Judging from the identification of the requirements, it was found that the applicant still brought the requirements that were lacking and the identification time was still not maximized if the form was not available. Suggestions that can be given on the issue of requirements for service providers should disseminate information on the requirements for making KTP-el according to the needs of each type of service and for the public to use electronic media on channels provided by the Civil Registration Office, considering the importance of taking care of civil registration documents and suggestions for the deadline for completing the KTP-el making can provide service as promised, even if the accuracy of population input at the data center and the accuracy of completing the issuance of KTP-el for the government pays more attention to the availability of forms. Keywords: Standards of Public Service, Analysis Service, KTP-el
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI PROGRAM VAKSINASI SEBAGAI PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA BATEMBAT KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK Monofa, Arnik Artha; Eprilianto, Deby Febrian
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1421-1434

Abstract

Penyebaran Covid-19 perlu tindakan yang cepat dalam penanggulanganya, tidak banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya vaksinasi sehingga perlu adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan progam vaksinasi. Penelitian ini menggunakan observasional deskriptif dengan metode penelitian kualitatif melalui fenomena yang ada serta data pendukung yakni literatur, jurnal, buku bacaan. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengikuti progam vaksin sebagai penanggulangan Covid-19 di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan didasarkan indikator dari Cohen dan Uphoff (2018) yang terdiri dari: (1) partisipasi dalam mengambil keputusan, masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan melainkan keputusan berdasarkan top-down melalui pemerintah pusat dalam progam vaksinasi dan dilaksankan pemerintah Desa Batembat untuk masyarakat sangatlah efektif dan antusias; (2) partisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi, masyarakat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan progam vaksinasi yang dilakukan di Desa Batembat mulai dari anak-anak hingga lansia, meskipun ada beberapa masyarakat yang lalai dalam melakukan protokol kesehatan dan belum mengikuti vaksin namun pemerintah tetap menghimbau mereka; (3) partisipasi dalam manfaat, pemerintah desa dan masyarakat memperoleh manfaat dari progam yang dilakukan yakni terdapat fasilitas yang mendukung dalam penanganan pandemi, selain itu penurunan angka Covid-19 setelah dilakukan progam vaksinasi dan; (4) partisipasi dalam evaluasi, progam yang dilakukan sudah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan vaksin tahap pertama hingga ketiga. Pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan dengan baik namun, masyarakat kurang memiliki keberanian untuk melakukan suntik vaksin, sehingga perlu adanya usaha lebih dari pemdes dalam menghimbau masyarakat ikut dalam program vaksin melalui sosialisasi,edukasi, nasehat untuk progam kedepanya. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa, Progam Vaksinasi, Penanggulangan Covid The spread of Covid-19 requires quick action to deal with it, not many people know the importance of vaccination, so there needs to be cooperation between the government and the community in organizing a vaccination program. This study uses descriptive observation with qualitative research methods through existing phenomena and supporting data. The results of the research conducted are based on indicators from Cohen and Uphoff (2018) which consist of: (1) participation in making decisions, the community is not involved in decision making but decisions based on top-down through the central government in the vaccination program and implemented by the Bembat Village government for the community very effective and enthusiastic; (2) participation in the implementation of vaccination, Village ranging from children to the elderly, although there are some people who are negligent in carrying out health protocols and have not followed the vaccine, the government still urges them; (3) participation in benefits, the village government and the community benefit from the program carried out, namely there are facilities that support the handling of the pandemic, in addition to the reduction in the number of Covid-19 after the vaccination program is carried out and; (4) participation in the evaluation, the program has been running according to the expected goals of the first to third stages of the vaccine. The implementation of the vaccination has been going so more efforts are needed from the village government in urging the community to participate in the vaccine program through socialization, education, and advice for future programs. Keywords: Community Participation, Village Government, Vaccination Progam, Covid Prevention

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue