cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 31   32   33   34   35 
KUALITAS LAYANAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK MIA DWI AYUNINGTYAS
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstract

Pemerintah daerah yang telah mengembangkan program electronic govermment melalui situs web adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. Mutu dan kualitas situs web dapat dilihat dari sebelas parameter situs web yang ditetapkan oleh Kementrian Komunikasi dan informasi. Situs web perlu diteliti karena fungsi dan kualitas situs web belum sesuai dengan harapan masyarakat selaku pengguna. Permasalahan mendasar adalah bagaimana kualitas layanan situs web Pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus Penelitian adalah kecepatan, homepage, isi, konteks, ukuran kualitas interaksi, kemudahan dibaca, mobilitas data, ketepatan, layanan publik, hits dan penggunaan platform. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik. Teknik Pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan konsep Miles dan Huberman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas layanan situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas layanan situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terdapat kecepatan yang baik karena telah menggunakan hosting server, ukuran file dan alogaritma program sudah sesuai. Homepage situs web Kabupaten Gresik menghasilkan kualitas yang baik karena informasi yang disajikan tentang identitas diri Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sudah dipaparkan secara jelas. Isi situs web Kabupaten Gresik menunjukkan kualitas dan kinerja yang cukup baik. Ukuran kualitas interaksi menunjukan kualitas situs web yang kurang baik karena berita yang disajikan kurang update. Kemudahan dibaca kualitas situs web cukup baik akan tetapi perlu ditingkatkan dari segi efisiensi dan visualisasi desain. Mobilitas data situs web menghasilkan kualitas yang kurang baik karena informasi data dinamis kurang update. Layanan publik menunjukan kualitas yang kurang baik karena masih banyaknya komplain dari masyarakat kepada operator situs web. Hits tampilan yang disajikan menghasilkan kualitas yang kurang baik karena tampilan hits susah untuk dipahami oleh masyarakat. Penggunaan platform menunjukaan kualitas dan kinerja yang baik karena aplikasi yang digunakan dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang ahli dalam bidang teknologi. Saran yang dapat diberikan adalah penyajian data informasi lebih ditingkatkan dan penyajian berita sebaiknya lebih sering diupdate. Desain situs web sebaiknya diperbanyak tampilan animasi. Menambah formasi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang keamanan tentan teknologi. Kata Kunci: Kualitas, E-govermment, Situs Web
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM BOARDING PADA RESERVASI TIKET JASA KERETA API DI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 8 STASIUN SURABAYA GUBENG
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstract

PT. Kereta Api Indonesia (persero) melakukan perbaikan sistem reservasi tiket melalui kebijakan sistem boarding, yaitu nama pada tiket sesuai dengan kartu identitas. Pada pengimplementasiannya masih ditemukan masalah, yaitu minimnya sosialisasi, misscommunication antara penumpang dan pengelola, modus baru calo, serta penulisan nama yang abjadnya kurang akibat human error atau kesalahan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem boarding pada reservasi tiket di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Stasiun Surabaya Gubeng. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Wakil Kepala Stasiun Surabaya Gubeng, Asisten Manager Eksternal Humasda, dan Junior Manager Inspector Operasi 8A Surabaya Gubeng. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa PT. KAI DAOP 8 Stasiun Surabaya Gubeng Sudah mengimplementasikan kebijakan sistem boarding. Implementasi kebijakan boarding diawali dengan adanya pengkomunikasian kebijakan berupa sosialisasi secara internal dan eksternal tentang aturan serta prosedur implementasi kebijakan sistem boarding. Sosialisasi disampaikan secara jelas melalui instruksi direksi dan diberlakukan secara konsisten sebelum ada perintah dari pusat. Implementasi ini didukung oleh staf yang memadai secara kuantitas (jumlah) karena dilaksanakan oleh seluruh pegawai DAOP 8, keahlian didapat dengan belajar sendiri tanpa ada pelatihan khusus, informasi tentang cara pelaksanaan disampaiakan secara berjenjang dan didukung oleh sarana yang mempermudah penumpang mendapatkan informasi, kewenangan yang diberikan berupa pengaturan jadawal, fasilitas yang disediakan berupa komputer, barcode scaner, dan stempel validasi. Disposisi implementor berupa sikap yang teliti ketika melakukan pemeriksaan tiket serta berkomitmen terhadap kebijakan yang ditumbuhkan melalui pemberian sanksi bagi petugas yang melanggar, tetapi belum ada reward bagi petugas yang disiplin melaksanakan kebijakan sistem boarding. Kebijakan sistem boarding pelaksanaannya diatur oleh struktur birokrasi melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi yang didasarkan pada jadwal yang dibuat oleh bagian SDM. Saran pada penelitian agar disediakan fasilitas boarding yang sama disetiap stasiun, penambahan boarding gate saat hari libur atau hari besar, dan pemberian reward bagi petugas boarding yang disiplin. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Reservasi Tiket Kereta Api, Sistem Boarding Abstract PT.KAI (Persero) has made some improvement on train ticket reservation through boarding system policy, which is passenger's name on ticket matches the name on the identity card. In implementation still found some problems, i.e lack of socialization, misscommunication between passengers and the officers, new method of the scalpers, and some error writing name on the ticket due to human error / technical error.This study aims to describe and analyze the implementation of boarding system policy on train ticket reservation on PT. Kereta Api Indonesia (persero) regional operations 8 surabaya gubeng station. Method used on this research is descriptive with qualitative approach. Informant of this study consisted of the deputy chief of gubeng station, assistent manager external humasda, and junior operations manager inspector 8 A surabaya gubeng. Data collection techniques used in this research are observation, documentation, and interviews. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data display and conclusion. As the result of this study is PT.Kereta Api Indonesia regional operations 8 surabaya gubeng station have implemented the boarding system policy. The implementation of boarding policy begins with internally and externally dissemination of rules and procedures for policy implementation boarding system. Socialization is clearly conveyed through director's instruction and consistently enforced before any commands from the central. This implementation was supported by adequate staff in quantity since it was implemented by all personnel of regional operation 8. The expertise gained by studying its own without any special training, information on how the implementation was delivered in stages and supported by tools that facilitate the passengers to get information, authority granted in the form of setting a schedule, facilities provided i.e computers, barcode scanners and validation stamp. Disposition implementor a careful attitude when doing checks and tickets are committed to policies that fostered through sanctions for officials who violate, yet no reward for the officials who implement the policy discipline. Boarding system policy inplementation governed by Standard Operating Procedure (SOP) and bureaucratic structure through the implementation of fragmentation based on a schedule created by the human resource. Advice on research that provided the same boarding facilities at each station, the addition of boarding gate during holidays / festivals, and a reward system for boarding officers disciplined. Keywords: policy implementation, train ticket reservation, boarding system
     PEMBERDAYAAN UKM POTENSI EKSPOR OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR (Studi pada UPT P3E Surabaya) GEMILANG FARID P
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Dalam menghadapi persaingan bebas, usaha menengah dinilai jauh lebih siap dilihat dari segi kemampuan SDM, skala usaha dan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan akses pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui UPT P3E Surabaya sebagai lembaga pemerintah berperan aktif dalam peningkatan/pengembangan UKM potensi ekspor. Dalam perjalanannya pemberdayaan terhadap UKM potensi ekspor, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta sarana promosi ekspor bagi para UKM. Penelitian pemberdayaan UKM potensi ekspor bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan UKM potensi ekspor dari suatu program/kegiatan yang dilakukan oleh UPT P3E Surabaya. Pada penelitian ini digunakan teori yang diungkapkan Suharto sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yang ada, terdapat lima langkah yang dapat digunakan dalam pemberdayaan UKM potensi ekspor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, metode kepustakaan, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model Miles dan Hubberman. Program pemberdayaan UKM potensi ekspor dilakukan dengan kegiatan yang diadakan oleh tiap seksi, kemudian dievaluasi dan dibuat matriks kebutuhan untuk kemudian dibuat program/kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pemberdayaan UKM potensi ekspor dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan promosi ekspor. Simpulan pemberdayaan UKM potensi ekspor di UPT P3E Surabaya dapat dikategorikan bagus, hal ini dikarenakan semua kegiatan yang telah tersusun, terlaksana sesuai yang diinginkam, mulai dari Pendidiakan dan Pelatihan hingga Promosi baik yang terlaksana di dalam lingkup instansi maupun di luar instansi, pelaksanaan program telah tersusun secara sistematis. Kata Kunci: Pemberdayaan,UKM.
TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial) HERU PURNAWAN
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial) HERU PURNAWAN S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (shane.purnawan@gmail.com) Abstrak Jaminan sosial merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Pada awal tahun 2014 Pemerintah telah melakukan transformasi pada perusahaan asuransi negara menjadi badan publik khususnya PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial sebagai kebijakan awal. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 pada masa awal transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Darmo Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan narasumber Kepala Bidang Pemasaran, Kepala Bidang, Kepala Bidang SDM dan Umum, dan Peserta di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi/ pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dengan dua variabel yaitu isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks kebijakan (Context of Policy). Pengimplementasian kebijakan dalam Content of Policy: kepentingan menjamin keselamatan tenaga kerja bermanfaat bagi kenyamanan tenaga kerja saat bertugas disambut respon baik peserta menanggapi kebijakan kepesertaan, dimana para pelaksana kebijakan yang telah lebih dari cukup dan berkompetensi bagus serta didukung dengan sumberdaya yang lengkap dan modern. Dari Context of Policy: keputusan yang dipegang penuh dikantor pusat dan pemerintah menjadikan BPJS Ketenagakerjaan badan non provit yang lebih bertanggung jawab tanpa membeda-bedakan status peserta, sehingga pelaksana lebih patuh dan disiplin. Namun, masih banyaknya perusahaan dan tenaga kerja yang belum terdaftar karena kurang detilnya informasi kebijakan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan strategi sosialisasi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Transformasi, Penahapan Kepesertaan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KEMAMANG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Harapan masyarakat di era reformasi yang menggambarkan perubahan perencanaan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah mengubah pandangan masyarakat yangmenginginkan pemerintahan yang lebih baik dan peduli kepentingan masyarakat. Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang peduli masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Terdapat banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunyamelalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam musrenbang khususnya musrenbang Desa Kemamang karena di tingkat inilah masyarakat dapat memberikan partisipasinya secara langsung. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi musrenbang Desa Kemamang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian perspektif dengan analisa pendekatan kualitatif.Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif yang menggambarkan suatu situasi atau kejadian dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai suatu yang saling terikat pada saat sebelum, selama dan setelah pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes di Desa Kemamangsudah cukup baik.Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa Kemamang pada variabel frekuensi menghadiri rapat desa sudah baik dilihat dari hasil wawancara dan buku hadir lebih dari 50% perwakilan musrenbang desa hadir, musrenbang Desa Kemamang,pada indikator tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rapat-rapat desa dapat dikatakan baik dikarenakan sumbangan gagasan atau pendapat masyarakat serta saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat desa sudah seperti yang diharapkan oleh pemerintah desa, pada indikator memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan rapat pembangunan dapat dikatakan sudah baik, ini dikarenakan masyarakat dan tim survey dari pemerintah desa bekerja secara maksimal untuk memberian data tentang pembangunan infrastruktur desa, dan pada indikatorkeikutsertaan masyarakat dalam proses atau rumusan pembuatan keputusan dapat dikatakan sudah maksimal, ini dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber yang berpendapat dalam proses rumusan pembuatan keputusan sudah melibatkan partisipasi masyarakat Desa Kemamang. Kata kunci :Partisipasi, Desentralisasi, Musrenbang Desa.
IMPLEMENTASI BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SDN CANDINEGORO KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO KURNIA OKTAVIA SUJATMIKO
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SDN CANDINEGORO KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO Kurnia Oktavia Sujatmiko S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya kurniaoktaviasujatmiko@ymail.com Weni Rosdiana, S.Sos.,M.AP. Abstrak Program BSM adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada siswa miskin. Target group program BSM adalah orang tua siswa penerima KPS, PKH, dan siswa yatim piatu. Tujuan program BSM adalah membantu siswa dari keluarga tidak mampu. Permasalahan implementasi program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah keterlambatan pencairan dana BSM, kurangnya sosialisasi antar pihak pelaksana, dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang tua siswa. Tujuan penilitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan program BSM di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksana BSM di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Pendidikan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Kepala desa Candinegoro, SDN Candinegoro, siswa dan wali murid penerima BSM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin yang sudah menerima BSM. Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, sumberdaya dana mengalami keterlambatan pencairan dana BSM, dan sumberdaya waktu ada masalah dalam pendistribusian dana BSM. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi. Sikap atau kecenderungan para pelaksana sangat ramah. Intensitas komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana dilakukan melalui surat dan telepon, dan kondisi sosial adanya dukungan dan partisipasi dari siswa dan orang tua cukup baik, kondisi ekonomi yang rendah dan elite politik ditingkat desa yang mendukung keberhasilan program tesebut. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Tim Manajemen BSM Pusat diharapkan mau berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dan bank BRI supaya tidak lagi terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana, meningkatkan kesadaran orang tua siswa agar tidak menyalahgunakan dana BSM, dan pihak sekolah memprioritaskan anak yang tidak mampu. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Siswa Miskin
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN IKE SAPUTRI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN Ike Saputri S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA ( saputriike9@gmail.com ) Abstrak Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 merupakan peraturan yang mengatur tentang retribusi tempat pelelangan ikan di kabupaten Lamongan. Dalam pengimplementasiaannya di Tempat Pelelangan Ikan Brondong masih terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak berjalannya tarif retribusi sesuai peraturan, TPI yang masih kotor karena banyak sisa-sisa sampah , serta tidak patuhnya para pengguna jasa dalam pembayaran retribusi, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Brondong-Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel isi kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 belum memenuhi kepentingan dari target groupnya, manfaat yang diberikan masih belum mencakup secara kolektif dari harapan sasaran kelompok yakni dari segi kebersihan dan pelayanan yang masih belum bisa terpenuhi, target perubahan sudah dapat dipenuhi dengan adanya TPI sebagai hasil PAD serta memberikan kemudahan bagi para nelayan, letak pengambilan keputusan berada pada Dinas Perikanan dan Kelautan kabuapten Lamongan, implementor sudah cukup jelas dan tepat, sumber daya manusia untuk petugas kebersihan belum dialokasikan serta sumber daya peralatan yang mengalami kerusakan belum mengalami perbaikan serta penggantian dengan peralatan baru, sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, strategi yang dilakukan pengelola langsung berada pada TPI dan dekat dengan para pengguna jasa, karakteristik dan rezim penguasa masih memberi kelonggaran dalam pelaksanaan perda, serta kepatuan target group yang rendah juga menghambat. Saran dalam penelitian ini adalah adanya penambahan petugas kebersihan yang dialokasikan ke TPI Brondong. sumber daya peralatan harus segera diperbaiki dan dilengkapi, implementor harus tegas, serta implementor harus mengedukasi target group agar mereka memahami konsep hak dan kewajiban mereka untuk membayar retribusi atas adanya TPI. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010
PELAYANAN PENGURUSAN PROGRAM TRANSMIGRASI  DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG HENDRA HALIM
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

PELAYANAN PENGURUSAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG HENDRA HALIM HENDRA HALIM S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya e-mail: hendra_halimah@yahoo.com Abstrak Ruang lingkup pemerintahan saat ini, diharapkan untuk bisa menciptakan budaya kerja yang tinggi guna meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang pro dengan rakyat, pemerintah sebagai birokrator negara diharapkan punya tanggung jawab dan kesadaran mengenai apa yang harus dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sistem pelayanan publik dalam suatu instansi pemerintah merupakan indikasi yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pelayanan transmigrasi merupakan salah satu contoh dari kegiatan pemerintah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan pengurusan program transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan data-data yang diperoleh adalah kata-kata bukan angka. (Nawawi, 1995:64). Subyek penelitian ini meliputi, Pegawai bidang transmigrasi dan para calon transmigran yang sedang mengurus atau mendaftar program transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini adalah uraian deskriptif mengenai pelayanan pengurusan program transmigrasi sesuai Undang-Undang No.63/KEP/M.PAN/7/2003. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengurusan program transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sesuai dengan teori Undang-Undang No.63/KEP/M.PAN/7/2003 sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan semua kriteria yang tercantum dalam teori Undang-Undang No.63/KEP/ M.PAN/7/2003 termasuk dari segi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan semua sudah masuk dalam pelayanan transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, hanya ada beberapa yang kurang yakni tidak adanya akses online bagi pendaftar calon transmigrasi, ketetapan waktu yang kurang termodifikasi, dan fasilitas sedikit rusak. Kata kunci: Pelayanan, Program transmigrasi
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) MUKHAMAD HENDRA KURNIAWAN
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Pentingnya keikutsertaan dan bentuk partisipasi dari masyarakat yang di berikan merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah.Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar akses masyarakat dalam beraktifitas bisa lebih mudah yang mulanya jalan tidak layak untuk dilewati saat musim hujan oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kampung Baru dan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Nganjuk. Informan Penelitian ini adalah Sekretaris Dinas PU Cipta Karya, Sekretaris Desa, Pengurus Pembangunan, Kepala Dusun dan Warga Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, interview guide, field note, dan perangkat penunjang. Analisis data menggunakan teori Milles dan Huberman (2009:20) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, kemanfaatan dan evaluasi sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PPIP masih kurang baik, sehingga pembangunan pavingisasi mengalami keterlambatan 1 bulan Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah Agar program juga terlaksana dan terkoordinir dengan baik , sebagai tim pelaksana harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat agar nantinya, masyarakat mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pembangunan jalan paving. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan
DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI DESA GONDOWIDO KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO ULWAN HADI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Akan tetapi dalam proses pembangunan pertanian di Indonesia petani mempunyai beberapa permasalahan yaitu aksesbilitas, teknologi, modal, dan sumber daya manusia (SDM) Petani. Untuk memajukan pertanian di Indonesia Kementrian Pertanian mengeluarkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. Sejak tahun 2009 desa Gondowido termasuk salah satu desa yang mendapatkan program PUAP. Program PUAP tersebut berupa modal dari pemerintah sebesar Rp. 100.000.000,00,- yang digunakan untuk beberapa usaha dalam sektor pertanian. Usaha pertanian yang sudah berdiri di Desa Gondowido yaitu peternakan kambing, aneka produk olahan, kopi luwak dan lain – lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendiskripsikan Dampak program PUAP di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun nara sumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Gondowido, pengurus Gapoktan Gemah Ripah dan perwakilan petani desa Gondowido. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program PUAP dapat dilihat dari tiga indikator dampak yaitu 1). berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi yang ada di desa Gondowido seperti peternakan, usaha produk olahan dan sebagainya. 2). berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani seperti mampu menyediakan Saprotan, modal dan dapat memasarkan hasil produk olahan tetapi dari segi modal masih ada kekurangan. 3). Mampu mengurangi jumlah petani miskin dan pengangguran. Mengingat pentingnya program PUAP bagi petani Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo maka diharapkan dapat ditingkatkan dari segi permodalan, Rencana Usaha Bersama dan jaringan kerjasama pemasaran. Kata Kunci: Dampak, Program PUAP

Page 33 of 129 | Total Record : 1286

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue