cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 32   33   34   35   36 
STRATEGI PENERAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan Dan Evaluasi) IBRAHIM ALAMUDI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

STRATEGI PENERAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan Dan Evaluasi) Ibrahim Alamudi S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (ibrahimalamudi@gmail.com) Indah Prabawati, S.Sos., M.Si S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA Abstrak Standar operasional prosedur yang diterapkan di BKKBN Provinsi Jawa Timur seringkali mengalami hambatan didalam menjalankan tugas-tugasnya untuk melengkapi tujuan yang akan dicapai. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi beberapa pegawai untuk menjalankan tugas dan pekerjaan yang kurang mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah diterapkan sebagai patokan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang membutuhkan alur atau langkah-langkah yang perlu dilalui dalam pengerjaannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Penerapan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ketua Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi dan 2 (dua) orang Staf Penyelenggaranya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa BKKBN Provinsi Jawa Timur khususnya pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi sudah menerapkan SOP AP. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan penerapan SOP AP yang ada di Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP ada beberapa kelemahan yang teridentifikasi, yaitu pegawai sering mengabaikan alur pekerjaan pada SOP AP yang dirancangkan, masih ditemukan pegawai yang tidak mendapatkan info tentang SOP AP, salinan SOP AP yang belum merata bahkan tidak diketahui oleh pegawai, dan kurangnya pengetahuan mengenai tugas dari supervisi yang membantu pegawai untuk menerapkan SOP AP. Saran untuk penerapan dimasa yang akan datang untuk BKKBN Provinsi Jawa Timur khususnya Bidang Pelatihan dan Pengembangan pada Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi adalah melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam penerapan SOP AP bagi para pegawai selaku pelaksana SOP AP, pemberitahuan informasi perubahan maupun SOP AP sebaiknya dilakukan pemberitahuan secara berkala untuk pemahaman maupun hanya sekedar mengetahui bentuk dari SOP AP tersebut, salinan SOP AP diharapkan untuk lebih disosialisasikan kepada pegawai, lebih diberikan pengertian akan fungsi dan tugas dari supervisi untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).
EFEKTIVITAS PELAYANAN DENGAN SISTEM JEMPUT BOLA DALAM PENGURUSAN IMB DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) TULUNGAGUNG NILA WIDIYAJAYANTI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

EFEKTIVITAS PELAYANAN DENGAN SISTEM JEMPUT BOLA DALAM PENGURUSAN IMB DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) TULUNGAGUNG. Nila Widiyajayanti Program Studi S1 Adminidtrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya e-mail: widiyakenil@yahoo.co.id Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Abstrak Pelayanan dengan sistem jemput bola yang dilaksanakan oleh BPPT Tulungagung dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk mengetahui seberapa efektif Pelayanan dengan sistem Jemput Bola di BPPT Tulungagung dalam pengurusan IMB, peneliti menggunakan indikator efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yang terdiri dari Prosedur Pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, serta Kompetensi Petugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif . Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah masyarakat Tulungagung yang mengurus IMB melalui pelayanan Jemput Bola yang dilaksanakan pada tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji mean atau rata-rata pada setiap indikator sehingga pada hasil akhirnya diperoleh mean atau rata-rata variabel. Mean variabel akan di prosentasikan sehingga terlihat seberapa besar efektivitas Pelayanan dengan sistem Jemput Bola dalam pengurusan IMB di BPPT Tulungagung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang dimiliki oleh Pelayanan dengan sistem jemput bola di dalam pengurusan IMB di BPPT Tulungagung sebesar 3,24 atau berada pada kriteria cukup efektif dengan prosentase efektivitas 81,02% Kata Kunci: efektivitas, pelayanan, Jemput Bola.
RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BERSTANDAR ISO 9001:2008 (Studi Pada Puskesmas Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya) YULINDA MAWARNI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BERSTANDAR ISO 9001:2008 (Studi Pada Puskesmas Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya) Yulinda Mawarni S1 Administrasi Publik, FIS, UNESA (yulindamawarni@gmail.com) Dra. Meirinawati, M.AP S1 Administrasi Publik, FIS, UNESA Abstrak Peningkatan mutu pelayanan publik diwujudkan dengan adanya puskesmas berstandar ISO 9001:2008. Salah satunya adalah puskesmas Jeruk Surabaya. Namun dalam proses pemberian pelayanan yang dilakukan, masih terdapat beberapa permasalahan yaitu adanya keluhan pasien terhadap lamanya waktu tunggu pelayanan, serta terbatasnya jumlah petugas pelayanan di puskesmas Jeruk Surabaya. Oleh karena itu, diperlukan responsivitas pelayanan publik, karena responsivitas merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis responsivitas pelayanan publik di puskesmas berstandar ISO 9001:2008 (studi pada puskesmas Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum responsivitas pelayanan publik di puskesmas Jeruk Surabaya sudah baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan indikator responsivitas menurut Zeithaml ada beberapa kekurangan yang ditemukan. Diantaranya adanya kendala komunikasi ketika petugas harus melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah yang baru, terhambatnya kesigapan petugas karena kurangnya petugas puskesmas, belum terpenuhinya beberapa keinginan pasien, terdapatnya pasien yang mengeluh mengenai lamanya waktu tunggu pelayanan, serta kurangnya minat pasien untuk menyampaikan kritik dan sarannya pada puskesmas Jeruk Surabaya. Saran yang dapat diberikan demi peningkatan responsivitas pelayanan publik di puskesmas Jeruk Surabaya, yaitu perlu dibentuk tim yang bertugas untuk mengkomunikasikan kepada pasien atau melakukan sosialisasi apabila terdapat kebijakan pemerintah yang baru, dengan jumlah petugas yang terbatas maka perlu untuk memperhitungkan beban kerja petugas puskesmas sehingga tidak menganggu proses pemberian pelayanan publik, perlu adanya penjelasan atau pemberitahuan dari petugas pada pasien mengenai waktu tunggu pelayanan kesehatan yang kadang tidak dapat diprediksi secara tepat, berusaha mengajak pasien untuk ikut aktif memberikan kritik dan sarannya melalui kotak saran atau Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) demi meningkatkan pelayanan publik di puskesmas Jeruk Surabaya. Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan Publik, ISO 9001:2008.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO NURIL QURRATU AINY
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO Nuril Qurratu Ainy Dosen Pembimbing Dian Arlupi Utami, S.Sos.,M.AP ABSTRAK Pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan. Seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruk pelaksanaan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung pelayanan kartu keluarga di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dari dua kategori, yakni pertama berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pelayanan umum yang terdiri dari pelayanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa. Peneliti lebih menfokuskan pada pelayanan administrasi. Penelitian tersebut diambil karena hingga saat ini masih terdapat permasalahan pelayanan administrasi yang masih perlu mendapat perhatian. Salah satunya yaitu masih terdapat keterlambatan dalam memberikan pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Fokus dalam penelitian adalah analisis faktor-faktor pendukung pelayan publik di Kecamatan Gondang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur pelaksana pelayanan dan masyarakat penerima layanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berdasarkan temuan di lapangan yaitu analisis enam faktor pendukung dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang baik. Enam faktor tersebut antara lain kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan, dan ketrampilan. Hal ini terbukti dari hasil data yang diperoleh dari analisis enam faktor-faktor pendukung pelayanan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pelayanan Kartu Keluarga (KK) saat ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa yang belum optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan, serta kurangnya peningkatan infrastruktur, dan sarana prasarana dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) kepada masyarakat. Sehingga menyebabkan permasalahan tentang kurangnya informasi masyarakat tentang pelayanan Kartu Keluarga (KK). Kata kunci: Analisis Pendukung Pelayanan
RESPONSIVITAS PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) DALAM MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) JAUHARIN AIMMAH
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

RESPONSIVITAS PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) DALAM MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) JAUHARIN AIMMAH aimmahjauharin@yahoo.com ABSTRAK Informasi merupakan kebutuhan pokok manusia, dan hak untuk mendapatkan informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. Untuk itu dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Sebagai wujud penerapan dari Undang-Undang tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membangun suatu lembaga yang memiliki tugas khusus utuk mengelola dan melayani infomasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya. Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah adalah mengetahui bagaimana responsivitas PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan informasi publik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Peneletian ini menggunakan uji validitas, reabilitas serta uji vasliditas. Instrument penelitan terdiri dari 24 item pertanyaan. Teknik analisis data ada 3 yaitu pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Hasil penelitian ini bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sudah responsif. Karena semua sub-variabel diperoleh nilai lebih dari 70%. Dalam penelitian ini hanya terdapat variabel tunggal yaitu responsivitas PPID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji validitas yang dilakukan pada 24 item pernyataan, semuanya dinyatakan valid yaitu rhitung > rtabel dimana r hitung adalah (1,511) sedangkan r tabel untuk jumlah N=36 adalah (0,424) jadi r hitung (1,511) > r tabel (0,424). Begitu juga dengan uji reliabilitas yang dilakukan ditemukan hasil dari r hitung adalah (1,511) sedangkan r tabel untuk jumlah N=36 adalah (0,424) jadi r hitung (0,424) > r tabel (1,511) maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Karena uji validitas dan uji reliabilitas sama-sama valid dan reliabel sehingga instrumen ini dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel. Hasil penelitian selanjutnya adalah Persentase yang diperolah dari sub-variabel merespon pelayanan termasuk pada kategori responsif dengan persentase 73,66%, pelayanan dengan cepat mendapatkan persentase sebesar 71,29% kategori responsif, sub variabel ketiga pelayanan dengan tepat mendapatkan persentase sebanyak 73,51% kategori responsif, sub variabel keempat yaitu pelayanan dengan cermat mendapatkan persentase 72,96% kategori responsif, kelima yaitu pelayanan dengan waktu yang tepat mendapat 72,96% kategori responsif dan terakhir sub variabel keluhan direspon petugas mendapat persentase tertinggi dengan 75,13%. Kata kunci : Responsivitas, Pelayanan Informasi Publik
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN FIRMA KUSUMA INDRAYANI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH adalah suatu program pemerintah yang telah berlaku dari tahun 2007. Berdasarkan pada Keputusan Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan system perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dengan konsep ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program (Budiani, 2007). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sejumlah 35 orang dari keseluruhan peserta penerima bantuan tunai dalam program keluarga harapan yang berjumlah 176 KK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket, dokumentasi, dan observasi. Adapun data yang sudah diolah dalam tabel akan dideskripsikan sesuai dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengolahan data, kriteria penilaian masing-masing item pertanyaan dalam angket didominasi oleh penilaian efektif dan sangat efektif. Adapun prosentase terendah dalam penelitian ini adalah 65%, indikator hasil data prosentasi terendah adalah pada aspek pendidikan yakni berkaitan dengan ketetapan sasaran penerimaan bantuan bagi anak Sekolah Dasar(SD). Sementara prosentase tertinggi adalah 88% skor tertinggi diperoleh pada indikator peningkatan akses dan layanan kesehatan dan pendidikan bagi rumah tangga sangat miskin di Desa Sugihwaras. Jadi, penelitian yang berjudul Efektivitas Program keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dinyatakan efektif, dengan Rincian skor yang diperoleh dalam indikator ketepatan sasaran sebesar 80,54, untuk indikator sosialisasi program memperoleh skor sebesar 77 %, selanjutnya tujuan program mendapat skor 84% dan kemudian dalam indikator pemantauan PKH mendapat skor sebesar 80%. Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan.
STRATEGI PEMBERDAYAAN ANAK PENYANDANG TUNAGRAHITA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PONDOK SOSIAL KALIJUDAN KOTA SURABAYA HAMID ABDULLAH
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Pemberdayaan seseorang/individu merupakan suatu upaya untuk memandirikan seseorang/individu tersebut melalui perwujudan potensi dan kemampuan yang seseorang tersebut miliki. Dalam hal ini, anak penyandang Tunagrahita merupakan salah satu kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah karena ketidakberdayaan mereka dalam melakukan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat normal pada umumnya. Oleh karena itu, Pemerintah kota Surabaya melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya merupakan suatu Instansi Pemerintah yang bertugas untuk menampung, memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi anak-anak penyandang Tunagrahita yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Pemberdayaan Anak Penyandang Tunagrahita Pada UPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari Kepala dan wakil UPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya, tenaga pendidik, pembimbing dan pendamping anak-anak Tunagrahita pada UPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemberdayaan Anak Penyandang Tunagrahita Pada UPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya dapat dilihat dari aspek sasaran, teknik dan tujuan. Dari aspek sasaran yaitu penjaringan yang dilakukan pihak UPTD terhadap anak penyandang Tungrahita kurang merata. Dari aspek teknik, UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya dalam memberikan pemberdayaan masih mengalami hambatan terkait kurangnya SDM yang mengetahui segala hal soal anak penyandang Tunagrahita. Dari aspek tujuan, pendidikan, bimbingan dan keterampilan yang diberikan telah mampu membuat perubahan terhadap anak penyandang Tunagrahita dari segi kemandirian, etika, moral, sikap dan tingkah laku. Untuk kedepannya, diharapkan pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap pendidikan dan keterampilan anak penyandang Tunagrahita sehingga motivasi, bakat, serta minat yang dimiliki anak-anak penyandang Tunagrahita semakin terasah. Kata Kunci: Strategi, pemberdayaan, anak penyandang Tunagrahita
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)                            DI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO IIS DWI ARINI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Kualitas pelayanan publik di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Masyarakat di daerah mempunyai tuntutan yang lebih untuk mendapatkan pelayanan yang optimal demi kepuasan pelayanan yang diterima dari penyelenggara. Oleh karena itu pemerintah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Balongbendo. Maksud dari PATEN ini sendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meminimalisir pemberian pelayanan jasa yang berbelit-belit. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan mengetahui tingkat kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengukuran kualitasnya berpedoman pada Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 tentang standar pelayanan, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan. Sampel dari penelitian ini diambil 10% dari jumlah populasinya yaitu customer yang menerima pelayanan jasa di ruang PATEN yang berjumlah 31 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sudah sangat baik. Dibuktikan dengan uji validitas, uji realibilitas dan analisis statistik-deskriptif menunjukkan bahwa hasil penelitian tiap sub variabel memperoleh nilai dengan prosentase lebih dari 81%, yaitu prosedur pelayanan 88%, waktu penyelesaian 90%, biaya pelayanan 90%, produk pelayanan 89%, sarana dan prasarana 87%, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan 89% sehingga masuk dalam kategori sangat baik.. Kata Kunci: paten, kualitas, pelayanan.
STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi pada Kerajinan Marmer Dan Onix di Kecamatan Besole Kabupaten Tulungagung) ANTON PRIYO WICAKSONO
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Craft marmer and onix as potential areas to be developed require the participation of government agencies Tulungagung through relevant in this case the Department of Cooperatives and UMKM as outreach efforts to keep small and medium businesses run by people both individually and self-maintained and grown and able to continue to grow into a competitive industry that can compete with big businesses. The method used is descriptive qualitative research locations in the office of Department of Cooperatives and UMKM Tulungagung and some industrial centers Onix stone and Marmer handicrafts in the village of Besuki , District Campurdarat . In order to improve the welfare of the community, in accordance with the provisions of the State Minister of Cooperatives and UMKM with the Guidelines and PROPERNAS foundation, strategies implemented Cooperatives and UMKM , among others , first by growing a healthy business climate conducive to the development of UMKM by way of appeal to businesses to compete be healthy and work together, improve coordination across stakeholders such as the development of UMKM to easily and simplification of bureaucracy in the process of licensing to marketing and export production, the Government also has a soft loan program that can be used to increase capital community. Second, increased access to productive resources through infrastructure improvements and additions, facilities and infrastructure, improving the quality of human resources through sharing , training and seminars and business consulting services for free. Third, the development of entrepreneurship and UMKM superior competitive by improving the quality of human resources , utilization of local resources to the maximum and to formulate their programs so that the resulting product competitiveness. It can be concluded that the Department of Cooperatives and UMKM Tulungagung district has three principal strategies as community empowerment, so that people can be independent and able to take advantage of the potential that exists in their area into a product that has the competitiveness and enhancing the ability of the community 's economy. Keywords : Strategy, Department of Cooperatives and UMKM, Economic Empowerment.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN GRESIK ACHMAD FACHRI ROCHMADDITIA
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Abstract

Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat.Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Rumusan Masalah skripsi ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetauhi bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penerapan prinsip Good Governance antara lain participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus oriented, equity, interrelated, effectiviness and efficiency, accountability, strategic vision. Penelitian ini memilih lokasi di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik . Data-data diperoleh dari informan (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Staf Izin Mendirikan Bangunan, Mayarakat Yang Mengurus Izin Mendirikan Bangunan). Teknik pengumpulan datanya berupa Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disesuaikan dengan konsep United Nasional Development Program(UNDP) bahwa penerapan Prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik sudah bagus namun adanya salah satu prinsip yang msh belum bisa dilakukan dengan benar.Rekomendasi tersebut antara lain agar Prinsip Good Governance yang dilaksanakan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, pihak Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik sebagai panitia agar dapat bermanfaat bagi para panitia layanan Izin Mendirikan Bangunan dan juga masyarakat yang Sedang Mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Kata Kunci: prinsip Good Governance, Izin Mendirikan Bangunan

Page 34 of 129 | Total Record : 1286

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue