Garuda - Garba Rujukan Digital

MANAJEMEN BERBASIS KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS MELALUI METODE BALANCED SCORECARD DALAM PERSPEKTIF PELANGGAN (STUDI DI PUSKESMAS SIDAYU KABUPATEN GRESIK) IRWANTO
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Setiap organisasi yang menerapkan manajemen berbasis kinerja tentu membutuhkan pengukuruan kinerja untuk meningkatkan pelayanan. Puskesmas Sidayu merupakan organisasi yang menerapkan manajemen berbasis kinerja. salah satu alat atau metode yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu organisasi adalah Balanced Scorecard. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen berbasis kinerja pelayanan Puskesmas melalui metode Balanced Scorecard pada Puskesmas Sidayu Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan narasumber Kepala UPT Puskesmas Sidayu, salah satu Pegawai bagian Tata Usaha Puskesmas Sidayu, Pasien Rawat inap Puskesmas Sidayu yang diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga, Pasien Rawat Jalan Puskesmas Sidayu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Triangulasi. Fokus penelitian ini adalah penerapan perspektif pelanggan dalam Balanced Scorecard dengan menggunakan teori dari Kaplan dan Norton (2000). Penelitian di analisis dengan menggunakan teori Perspektif pelanggan dari Kaplan dan Norton (2000) dengan lima indikator yaitu Pangsa Pasar, Retensi Pelanggan, Akuisisi Pelanggan, Kepuasan Pelanggan dan Profitabilitas Pelanggan. pangsa pasar Puskesmas Sidayu yang berkaitan dengan strategi Puskesmas Sidayu dalam menarik pelanggan yakni dengan cara melakukan penyuluhan, melengkapi sarana dan mempunyai jaringan disemua desa. Kedua, dalam hal retensi pelanggan, Puskesmas Sidayu telah berhasil mempertahankan loyalitas dari pelanggan atau pasien pada tahun 2013 lebih dari 100% dari jumlah pasien tahun 2012. Ketiga, dalam akuisisi Pelanggan Puskesmas Sidayu telah mencapai perkembangan jumlah pelanggan sebesar 8,36 dari tahun 2012 hingga 2013.Keempat, dalam hal kepuasan pelanggan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya pada perbaikan sikap dari beberapa pegawai puskesmas yang tidak profesional dan juga pembenahan dan penambahan fasilitas hiburan. Kelima, dalam kaitannya dengan profitabilitas pelanggan, umpan balik yang diterima oleh Pihak Puskesmas Sidayu sangat efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Balanced Scorecard, kinerja, Puskesmas

STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO MUHAMMAD FURQONI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitiannya ialah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo No.08 Ponorogo. Fokus Penelitian ini menggunakan lima strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: strategi pengembangan struktur, strategi pengembangan penyederhanaan atau sistem prosedur, strategi pengembangan infrastruktur, strategi pengembangan budaya atau kultur, strategi pengembangan infrastruktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar. Saran yang dapat diambil dari penulis adalah dengan cara memberikan informasi secara lengkap mengenai prosedur yang mudah, cepat, transparan, efisien, seharusnya pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan dan pelaksanaan kerja sehari-hari agar dapat berjalan secara efektif,efisien, dan berkesinambungan serta pengguna layanan lebih ditingkatkan lagi bersosialisasi kepada masyarakat dalam pentingnya menggunakan layanan program e-KTP untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kata Kunci: Strategi, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru 2013 di Kota Surabaya) INDRA PRATAMA PUTRA SALMON
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru 2013 di Kota Surabaya) Abstrak Tahun 1998 adalah era reformasi di Indonesia. Pada masa ini, terjadi transisi besar, termasuk dalam sistem pemerintahan dan sistem pengawasannya. Desentralisasi merupakan bentuk transisi sistem pemerintahan, yang salah satu prakteknya adalah pelayanan bidang pendidikan. Pemerintah dalam hal ini wajib memberikan akses penuh atas pelayan pendidikan tehadap masyarakat mengingat hal ini merupakan amanah konstitusi di Indonesia, yakni dalam UUD 1945. Disamping itu, sistem pengawasan yang ada diwujudkan melalui berdirinya sebuah lembaga, yakni Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman memiliki fungsi peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan pendidikan. Pada tahun 2013, ombudsman memiliki peran dalam permasalahan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan, terjadi di Kota Surabaya. Peneletian ini bertujuan menjelaskan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur Dalam Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru 2013 di Kota Surabaya). Berfokus pada pencarian fakta permasalahan, dikuatkan dengan teori pelayanan publik dan didasarkan pada peraturan ombudsman akan menjelaskan tentang begaimana penelitian ini dirampungkan. Dan hasilnya, terjadi permasalahan pelayanan pendidikan khususnya pada PPDB 2013 dan Ombudsman telah melakukan perannya dengan baik Kata Kunci : Pelayanan pendidikan, Maladministrasi, Peran Ombudsman.

Fungsi Media Massa Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Program “Berita Suara Surabaya” di Radio Suara Surabaya FM (SSFM))
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Fungsi Media Massa Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Program “Berita Suara Surabaya” di Radio Suara Surabaya FM (SSFM)) ABSTRAK Seiring dengan perkembangan jaman, peran dan fungsi media massa seperti radio sebagai pelayan publik semakin bergeser. Di masa kini, fungsi dan peran radio hanya semata – mata bersifat hiburan sehingga fungsi radio yang seharusnya menjadi pelayan publik tidak berjalan dengan seharusnya. Maka dari itu, radio Suara Surabaya melihat adanya faktor tersebut dan masih menjalankan peran fungsinya radio sebagai media massa. Untuk membutuhkan sebuah pemerintah yang baik, diperlukan adanya komunikasi antara pemerintah, swasta dan publik. Sejak pertama kali Suara Surabaya mengudara, radio ini masih berada di koridor media massa dikarenakan kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan publik yang belum terpenuhi dengan baik. Maka dari itu radio Suara Surabaya membuat sebuah program bertajuk “Berita Suara Surabaya” yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program “Berita Suara Surabaya” adalah program yang disajikan oleh radio Suara Surabaya sejak pertama kali mengudara dengan tujuan memberikan pelyanan publik dengan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memberikan informasi yang bisa merangsang masyarakat untuk mewujudkan upaya pembangunan nasional. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran sebuah media massa dalam pelayanan publik di kota Surabaya khususnya dalam program “Berita Suara Surabaya”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri Kepala HRD radio Suara Surabaya FM (SSFM), Divisi Program Suara Surabaya FM (SSFM), dan masyarakat kota Surabaya selaku pendengar dari Suara Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis daya dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana peran sebuah media massa dalam pelayanan publik di kota Surabaya khususnya dalam program “Berita Suara Surabaya” dapat dilihat dari indikator fungsi media massa berdasarkan teori Crawford sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa yang disarankan adalah mengembangkan dan mengemas secara menarik “Berita Suara Surabaya” agar semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan pola pikir masyarakat terhadap media massa khususnya radio. Kata kunci: Fungsi, Suara Suara Surabaya, “Berita Suara Surabaya”, Pelayanan Publik

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN KARANG POH KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA RIKO ISMURTANTO
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN KARANG POH KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA (Studi Pada Program Pembuatan Telur Asin ) Riko Ismurtanto Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Coperrico@yahoo.com Abstrak Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2013 mencapai 28,07 juta. Meskipun menunjukkan adanya pengurangan angka kemiskinan disetiap tahunnya, namun angka diatas tidaklah sedikit. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan yang dapat menuntaskan akar masalah kemiskinan. Salah satunya yaitu kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuan penelitian ini menjelaskan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan khususnya program Pembuatan Telur Asin di Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Program ini sendiri sejatinya di implementasikan di Kelurahan Tubanan, dimana pada saat itu Kelurahan Tubanan masih terpisah dengan Kelurahan Karang Poh. Namun pada Tahun 2011 Kelurahan Tubanan sudah di merger dengan Kelurahan Karang poh. Program ini sendiri berhenti pada Tahun 2012. Berdasarkan data kemiskinan Kelurahan Karang Poh Tahun 2014 mengatakan bahwa terdapat 679 jiwa masyarakat tergolong miskin dan setengahnya yaitu berjumlah 399 jiwa masyarakat miskin berada di wilayah Tubanan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Fasilitator Kecamatan, Kordinator BKM, KSM setempat terkait pelaksanaan program. Penelitian ini dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PNPM Mandiri Perkotaan pembuatan telur asin sudah dapat dikatakan cukup baik, ditunjukkan dari 1) variabel komunikasi diantara implementor sudah terjalin dengan baik; 2) Sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi program telah memadai; 3) Disposisi antar pihak yang terlibat cukup baik; dan 4) Struktur birokrasi pelaksanaan program telah berjalan baik sesuai dengan Standart Operational Prosedur (SOP). Penelitian ini merekomendasikan: 1) Perlu adanya pelaksanaan program kembali; 2) Adanya kejelasan tentang bagaimana manajemen pemasaran dan pengelolaan hasil dari usaha pembuatan telur asin ini; 2) Adanya peningkatan konsistensi dari pelaksana program khususnya yang berkenaan dengan cara pembuatan telur asin; 3) Serta Adanya penambahan anggaran dalam pelaksanaan program Kata Kunci : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Program pembuatan telur asin

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAHAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Kasus Pertambangan Galian Golongan C Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto) YAHDI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAHAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Kasus Pertambangan Galian Golongan C Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto)Yahdi S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya Yahdimayasa17@gmail.comAbstrak Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, pemanfaatan kekayaan itu tidak hanya dibutuhkan di dalam negeri, tapi dibutuhkan juga oleh luar negeri. Berlimpahnya sumber kekayaan alam ini menjadi salah satu syarat untuk mensejahterakan rakyat. Tentang pertambangan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kasus Pertambangan Galian Golongan C di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut dengan menggunakan teori George Edward III yang terkenal dengan 4 variabelnya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berjalan sesuai dengan kebijakan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kegiatan pertambangan galian golongan C di wilayah Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki ijin usaha kegiatan pertambangan serta konflik yang muncul antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan pihak pengusaha pertambangan. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan perijinan galian tambang di antaranya proses perijinan yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama sehingga membuat pihak pengusaha nekad melakukan galian dan pada akhirnya menimbulkan konflik dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta merusak lingkungan di lokasi galian. Kata Kunci: implemntasi, Peraturan Daerah, pertambangan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM(Studi Deskriptif tentang PelayananParkir di Taman Bungkul Surabaya) ARIF RACHMAN HAKIM
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek penting dalampembangunan daerah. Oleh sebab itu setiap daerah harus mampu mengoptimalkanpotensi-potensi yang dimiliki agar dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru.Setiap pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahandan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sumber pendapatan tersebut dapat diperoleh daripotensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari PajakDaerah dan Retribusi Daerah. Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan jumlahpenduduk cukup banyak. Hal tersebut menjadikan retribusi parkir merupakan salah satu sumberpendapatan daerah yang cukup potensial bagi kota Surabaya.Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum padaTaman Bungkul Surabaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknikpenentuan informan secara purposive. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, sertadokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikandata yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebutdengan menggunakan teori George C. Edward III.Hasil penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilihat dari empatvariabel yakni Struktur Organisasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Komunikasi. Dari hasilpenelitian tersebut disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada taman bungkul tidakberjalan dengan baik. Sehingga diperlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk paraPelaksana Kebijakan atau Implementor dalam hal ini Staf UPTD Parkir Wilayah Timur padaDinas Perhubungan Kota Surabaya. Kata kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Parkir.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting gagi masyarakat indonesia seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013. Dengan ini masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam melakukan pengurusan akta kelahiran. Salah satu teori partisipasi masyarakat mengemukakan bahwa terdapat tiga partisipasi masyarakat yaitu tentang keterlibatan mental dan emosi, motivasi dan tanggung jawab. dimana hal tersebut melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan atau program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Karena diKecamatan Rungkut Surabaya masih ada masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus Penelitian ini meliputi keterlibatan mental dan emosi masyarakat, motivasi individu dalam diri masyarakat dan tanggung jawab. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya masih kurang karena hasil yang didapat untuk memiliki akta kelahiran yaitu sebanyak 66.403 jiwa atau sebanyak 59,10%, sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 45.946 jiwa atau sebanyak 40,90. Saran peneliti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya selanjutnya adalah hendaknya pihak pemerintah daerah segera membuat peraturan tentang pembuatan akta kelahiran dari undang-undang revisi nomor 24 tahun 2013. Supaya masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran dengan segera mengurus akta kelahiran secara gratis. Kata Kunci: Akta Kelahiran, Partisipasi Masyarakat

PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DI KANTOR PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SURABAYA NOVIA RAHMAWATI
Publika Vol 2 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n3.p%p

Aset negara merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hal ini yaitu pemerintah terhadap rakyatnya dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Mengelola asset/kekayaan Negara tidaklah mudah, sejak lahirnya NKRI hingga saat ini pemerintah masih terus mencatat dan menghitung jumlah asset/kekayaan Negara hingga saat ini. Pengelolaan asset/kekayaan masih belum menjadi perhatian pemerintah bila dibandingkan dengan pengelolaan anggaran/uang. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan. Dalam bidang administrasi perkembangan teknologi merubah administrasi manual menjadi komputerisasi karena pengelolaan secara manual berpotensi beberapa hal diantaranya kesalahan pencataatan, pengawasan yang kurang dan presdiksi kebutuhan dimasa mendatang lemah. Untuk meminimalisir potensi-potensi diatas maka dibuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu instansi yang menerapkan aplikasi SIMAK BMN didalam pengelolaan BMN yang ada dikantor tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskripsikan Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Menurut UNDP (United Nation Development Programme) definisi E-Government is the application of Information and Tecnology Communication (ICT) by government agencies atau e-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah (dalam Indrajit, 2004:2). Relevan dengan pengertian E-Goverment sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. SIMAK BMN adalah sistem informasi berupa aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Fokus penelitian yang digunakan yaitu delepan elemen sukses proyek diantaranya Political Environment (Lingkungan Politik), Leadership (Kepemimpinan), Planning (Perencanaan), Stakeholder (Pihak yang berkepentingan), Budgets (Anggaran), transparansi, Technology (Teknologi), Innovation (Inovasi). Analisis data yang digunakan ialah Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.telah menerapkan aplikasi SIMAK BMN sejak tahun 2006. penerapan SIMAK BMN di Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ialah BMN yang telah didatangkan didata secara manual dengan tujuan kodefikasi barang sesuai dengan kelompok dan jenisnya setelah itu pemberian label agar mudah dalam pengecekan kondisi barang. Langkah berikutnya setelah pendataan secara manual dilakukan maka data tersebut dimasukkan dalam aplikasi SIMAK BMN untuk tujuan validitas data barang dan mencetak KIB. Pengadaan BMN yang dilakukan oleh Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan perencanaan kebutuhan antar unit kerja yang dikemas dalam RAB anggaran dan direalisasikan sesuai BMN yang telah direncanakan. Pelaporan yang dilakukan Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ialah bersifat berkala dan pada akhir tahung anggaran. Berdasarkan analisis menggunakan delapan elemen sukses proyek E-GOV bahwa penerapan SIMAK BMN di Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Telah sesuai dengan kedelapan elemen tesebut baik secara perencanaan sampai dengan transparansi dalam anggaran telah sesuai. Saran yang dapat disampaikan dalam penerapan SIMAK BMN tersebut ialah tidak adanya perubahan aturan dalam penerapa SIMAK BMN setiap terjadinya pergantian menteri dan dinamika politik yang terjadi. Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

PENERAPAN SISTEM E-ID (ELEKTRONIK IDENTITAS) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM REGIONAL VII (Studi Pada Pelayanan Pembuatan Identitas Peserta BPJS Kesehatan) BAYU ADITYATMA PERMADI
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

PENERAPAN SISTEM E-ID (ELEKTRONIK IDENTITAS) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM REGIONAL VII (Studi Pada Pelayanan Pembuatan Identitas Peserta BPJS Kesehatan) Bayu Adiyatma Permadi S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA (Bayuadiyatmapermadi@gmail.com) Eva Hany Fanida S.AP., M.AP Abstrak Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Salah satu yang menjadi pusat perhatian pemerintah adalah masalah hak dasar kesehatan di Indonesia. Terkait dengan permasalahan kesehatan, tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk berobat karena beberapa faktor. Melihat permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan yaitu pemanfaatan e-governemnt. Tujuan pemerintah memanfaatkan elektronik government guna mengatasi masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang semakin meningkat mendaftar seacara manual, pemerintah mengeluarkan sistem baru untuk BPJS Kesehatan yaitu Sistem E-Id. Pengguna sistem E-Id mayoritas masyarakat umum yang sibuk dalam rutinitasnya hari-hari. Penggunaan sistem E-Id yang melalui website tidak harus pada jam kerja kantor BPJS Kesehatan. Penerbitan E-Id selain melalui website BPJS Kesehatan, peserta juga dapat langsung mengujungi teller bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ataupun langsung mengujungi kantor BPJS Kesehatan pada jam efektif kerja kantor.Berdasarkan terobosan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam mengeluarkan sistem baru, maka dibutuhkan suatu Implementasi sistem baru tersebut yang bernama sistem E-Id. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul Penerapan Sistem E-Id (Elektronik Identitas) Di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi Jatim Regional VII (Studi Pada Pelayanan Pembuatan Identitas Peserta BPJS Kesehatan. Pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan e-government menjadi popular seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Indrajit (2002:2-4) menguraikan beberapa definisi e-government dari berbagai komunitas atau institusi dunia, seperti bank dunia (world bank) yang mendefisinikan e-government sebagai berikut : E-government refers to the use by government agancies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government. E-id merupakan sistem online dalam kepesertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan sistem E-Id pada pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Pemrov Jatim Regional VII khususnya kota Surabaya. Adapun fokus penelitian yang diguankan dalam penerapan E-Id di BPJS Kesehatan dengan menganalisis faktor political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology, dan innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Id pada pelayanan BPJS Kesehatan di Pemrov Jatim Regional VII kota Surabaya sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa faktor penghambat. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen political environment yang bertipe TDP (Top down project), elemen leadersip yang mana peran kepala tiap-tiap departemen BPJS Kesehatan Pemrov Jatim Regional VII dalam penerapan E-Id cukup baik, karena pimpinan mampu mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan kebijakan E-Id yang target sasaranya adalah masyarakat, elemen planning yang sudah terealisasi dengan baik dari mulai pendaftaran sistem manual dan berubah menjadi sistem online, elemen stakeholders yang memiliki komitmen tinggi dan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara pegawai satu dengan pegawai lain dan pegawai dengan masyarakat, elemen transparency/visibility yang mampu diwujudkan dengan segala informasi BPJS Kesehatan melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, elemen budgets yang menunjukkan efesiensi anggaran dalam membangun suatu sistem, elemen technology yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database E-Id menggunakan database “DB2 SQL Server dan Aplication Java Application” yang mana program database tersebut menjadi database terbaik karena telah dipercaya dan dipergunakan oleh banyak perusahaan kecil maupun besar di dunia dan nasional dan elemen innovation E-Id BPJS Kesehatan Pemrov Jatim kota Surabaya bentuk inovasi yang dilakukan pegawai BPJS Kesehatan Surabaya melakukan sosialisasi-sosialisasi ke perusahaan dan masyarakat untuk mempresentasikan bagaimana cara menggunakan system yang baru dikeluarkan BPJS Kesehatan yaitu system E-Id. Kata kunci : Elektronic Government, E-Id

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA