cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,286 Documents
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SIDOARJO BERSIH DAN HIJAU (SBH) 2014 DI DESA TAWANGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO ANING ISTIANA SUGIAR TATIK
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membantu melestarikan lingkungan. SBH merupakan program yang menghimbau sekaligus mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaannya. Tujuan dari dilaksanakannya program SBH ini adalah untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan yang bersih, hijau, dan rindang. Tidak hanya itu saja, tujuan SBH ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itulah, adanya partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program SBH 2014 di Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah Kepala Seksi Kebersihan Pemukiman, Jalan, Saluran dan Selokan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Taman, (Plt.) Kepala Desa Tawangsari, serta warga Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah memberikan partisipasi dan dukungannya di setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam program SBH 2014. Pada awalnya warga tidak begitu merespon adanya program SBH 2014. Namun, seiring dijalankannya SBH 2014, warga akhirnya bersedia memberikan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Diantaranya adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi harta benda serta partisipasi sosial. Untuk melaksanakan berbagai partisipasi tersebut, tentu ada motif yang menggerakkanya. Untuk warga Desa Tawangsari, motif yang menggerakkan untuk berpartisipasi dalam program SBH 2014 pun bermacam-macam. Masing-masing motif dalam setiap kegiatan pun berbeda. Beberapa warga tergerak karena rasa senang dengan adanya program SBH yang dilaksanakan, beberapa warga tergerak atas dasar menjalankan perintah yang telah diterimanya, dan beberapa warga lainnya tergerak karena adanya sifat komunikatif dan persuasif dari para kader. Namun, terlepas dari apapun motif yang menggerakkanya, warga tetap melakukan partisipasi dalam program SBH secara maksimal. Tidak hanya dari segi pemberian ide (masukan) saja, tetapi juga ikut serta dalam pengimplementasian dan disertai dengan berbagai macam dukungan. Dari hal tersebutlah, maka dapat dikatakan bahwa tahapan partisipasi masyarakat sudah termasuk dalam tahapan partisipasi tertinggi. Saran dalam penelitian ini adalah agar kader lingkungan bermusyawarah terlebih dahulu untuk memilih anggota bank sampah, sikap kader yang harus lemah lembut kepada warga dan sikap ketua RT yang tidak terlalu cepat menolak program SBH yang bisa berdampak positif bagi lingkungannya. Kata kunci : Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH), Partisipasi Masyarakat
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI TOTAL DAN PEMASARAN SANITASI (STOPS) (Studi pada Kegiatan Arisan Jamban di Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang) ALBERTHA ANDIKA KARLA
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Permasalahan sanitasi masih dihadapi oleh masyarakat di Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Masalah tersebut berupa masih adanya masyarakat yang melakukan Buang Air Besar sembarangan (BABs), tidak sedikit diantaranya belum memiliki sarana sanitasi berupa jamban layak pribadi. Berdasarkan keterangan pengurus arisan jamban Desa Penggaron, desa ini memiliki 1.339 rumah tangga. Sebanyak 937 diantaranya telah memiliki jamban pribadi, dan 402 rumah tangga masih belum memiliki jamban. Mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang menjalankan program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (STOPS) dengan salah satu kegiatannya adalah arisan jamban. Pada saat program STOPS dilaksanakan, muncul kendala dari partisipasi masyarakat yang kurang maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (STOPS), (Studi pada Kegiatan Arisan Jamban di Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)”. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dan positif secara bersama-sama dan parsial terhadap pelaksanaan program STOPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat sebagai variabel independent dan pelaksanaan program STOPS sebagai variabel dependent. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner (angket) yang disebar kepada 40 responden yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda yang dibantu dengan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial faktor komunikasi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap pelaksanaan program STOPS (Y). Faktor tingkat pendidikan (X2), Usia (X4), dan lama tinggal (X5) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan tidak memiliki arah positif terhadap pelaksanaan program STOPS (Y). Sedangkan faktor pekerjaan (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan namun memiliki arah yang positif terhadap pelaksanaan program STOPS (Y). Secara simultan kelima variabel independen (X1, X2, X3, X4, dan X5) berpengaruh terhadap pelaksanaan program STOPS (Y). Besarnya kontribusi variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen adalah sebesar 64,2%, dilihat dari nilai koefisien determinasi (Adjuster R2). Adapun saran yang diberikan peneliti adalah perlunya pengurus kegiatan meningkatkan aspek komunikasi dengan kelompok sasaran, agar mereka lebih mengetahui manfaat dari kegiatan program STOPS. Sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mensukseskan program STOPS kegiatan arisan jamban tersebut. Kata Kunci: Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat, Program STOPS.
EFEKTIVITAS SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO M ARIS SYAIFUDDIN
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Penyampaian sosialisasi kepada masyarakat adalah salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (2) huruf l tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi pemilihan umum kepada masyarakat, diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dengan konsep Terpadu, Sistematis, Penggunaan materi above dan below the line, Penggalangan kemitraan dan Menjangkau seluruh kelompok sasaran (dalam Sanusi, 2010). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Area Random Sampling. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 272 orang dari total daftar pemilih tetap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 1.390.644 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Sosialisasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dinyatakan efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari pengolahan data bahwa hasil nilai rata-rata setiap indikator sebesar 67,88% berada pada interval 65%-82% yang berarti efektif. Hasil penelitian yang dinyatakan efektif tersebut diukur dengan lima indikator efektivitas pemilihan umum, yakni 1). Indikator Terpadu dengan nilai rata-rata sebesar 69,14% 2). Indikator Sistematis dengan nilai rata-rata sebesar 63,78% 3). Indikator Pengguna materi above dan below the line dengan nilai rata-rata sebesar 70,06% 4). Indikator Penggalangan kemitraan dengan nilai rata-rata sebesar 66,17% 5). Indikator Menjangkau seluruh kelompok sasaran dengan nilai rata-rata 70,29%. Kata Kunci: Efektivitas, Sosialisasi, Pemilihan Umum.
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN RAWAT INAPĀ  DI RUMAH SAKIT BINA SEHAT JEMBER WIMA FAJAR RAMADHAN
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dengan penelitian ini, dapat membantu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pelayanan rawat inap dan memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi penyelenggara pelayanan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alternatif pelayanan untuk masyarakat. Peneliti menggunakan pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan variabel kepuasan masyarakat yang diturunkan menjadi sembilan indikator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil sampel dari jumlah populasi sebanyak 1.547 orang. Dari jumlah populasi tersebut, sampel yang didapat melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin adalah sebanyak 94 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang mana kuesioner akan dibagikan kepada responden dengan menggunakan teknik sampling incidental. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan skoring item pada skala likert dan menggunakan kriteria penilaian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat indikator terendah yaitu pada indikator penanganan pengaduan, saran dan masukan sebesar 82,766%, sementara persentase tertinggi sebesar 89,574% pada indikator perilaku pelaksana. Dari hasil yang didapat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Bina Sehat Jember dinyatakan sangat memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari pengolahan data bahwa nilai persentase variabel kepuasan masyarakat adalah sebesar 86,67%, yang mana termasuk di dalam kelas interval 83%-100% dengan kategori sangat memuaskan. Kata Kunci : Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik.
Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo (Studi pada pelaksanaan MBS di SMPN 3 Waru, Sidoarjo) NIKEN ELVOK W
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Desentralisasi Pendidikan merupakan wujud pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari lembaga teratas kepada lembaga dibawahnya dalam bidang pendidikan atau pelimpahan kewenagan dari kepala kepada bawahannya. Desentralisasi pendidikan di sekolah dapat dilihat secara nyata dengan melihat manajemen pendidikan yang digunakan disekolah tersebut. berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini melihat dari bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilakukan di SMPN 3 Waru, Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi dan analisis tentang Pelaksanaan desentralisasi pendidikan melalui MBS di SMPN 3 Waru, Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan yang dilakukan melalui MBS di SMPN 3 Waru dilihat dari 4 indikator menunjukan 1) Power/kewenangan masih belum seluruhnya dilakukan oleh sekolah, 2) Knowledge/Pengetahuan telah didesentralisasikan dengan baik, 3) informasi telah dapat dilakukan oleh sekolah, namun dalam penerapannya masih kurang, dan 4) Reward belum dapat dilakukan oleh pihak sekolah sendiri karena dana yang tidak mencukupi. Kesimpulan haasil penelitian menunjukan bahwa belum semua aspek yang ada dapat dijalankan secara optimal di SMPN 3 Waru. Saran dari kesimpulan diatas adalah 1) Untuk power/ kewenangan, sekolah harus memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pendanaan, kurikulum, dan personel, 2) Informasi tentang sekolah seharusnya dapat disebarkan kepada anggota sekolah serta stakeholdernya, 3) Informasi juga seharusnya dapat diakses dengan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi anataralain dengan email dan website, 4) Sekolah dapat memberikan reward bagi guru maupun siswa yang memiliki pretasi, 5) Seharusnya pemerintah merubah sistem kebijakan menjadi bottom-up. Kata Kunci : Desentralisasi Pendidikan, MBS
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA REVANI SASMITANING WULAN
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka dapat mengurangi akan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Kota Surabaya merupakan kota pertama yang telah siap melakukan pengelolaan PBB-P2 sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaan pengelolaan terkait pemungutan, di Kota Surabaya menunjukkan masih adanya permasalahan-permasalahan sehingga menyebabkan terhambatnya target penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subyek dengan kriteria tertentu (purposif). Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward III yakni komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucracy structure). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya masih belum terlaksana secara maksimal yakni dapat dilihat dari empat variabel meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Komunikasi (communication) meliputi dimensi kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada dimensi transmisi (cara penyampaian) belum masih berjalan secara maksimal dikarenakan masih belum meratanya informasi mengenai pemungutan PBB-P2 yang disampaikan oleh pelaksana kepada masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak. Sumber daya (resources) meliputi sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan sudah terpenuhi akan tetapi untuk sumber daya manusia pelaksana pemungutan masih belum memadai dilihat dari segi jumlah pelaksana. Disposisi (disposition) yang ditunjukkan yakni sungguh-sungguh, komitmen dan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap wajib pajak, akan tetapi dalam pelaksanaan mengatasi keluhan masih membutuhkan waktu yang cukup lama dengan bergantung pada permasalahan yang ada. Struktur birokrasi (bureaucracy structure) meliputi dimensi fragmentasi sudah baik, akan tetapi SOP (Standar Operating Procedure) masih belum tersedia. Kata Kunci : Implementasi, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO DEDY ARIK KURNIAWAN
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Keterampilan merupakan salah satu kebutuhan manusia agar mampu memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan berwirausaha terutama seorang perempuan yang digunakan untuk menambah penghasilan keluarga dan tidak bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berancana Sidoarjo mengadakan program pelatihan ketrampilan kemandirian perempuan di lingkungan industri rokok. Sumber dana yang digunakan untuk berjalannya program pelatihan keterampilan berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan perempuan dilihat dari lima pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik penentuan subyek dilakukan dengan kriteria tertentu (purposif). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan membuat kue dapat dilihat dari aspek pemungkinan dilakukan dengan sosialisasi, perekrutan dan penciptaan suasana yang kondusif di dalam pelatihan; aspek penguatan dilakukan dengan pemberian resep-resep serta mengajarkan petunjuk dan aturan penggunaan peralatan membuat kue; aspek perlindungan dilakukan dengan memberi payung hukum dan penyediaan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); aspek penyokongan dilakukan dengan pemberian sarana dan prasarana pelatihan serta pemberian hibah sarana produksi peralatan keterampilan; aspek pemeliharaan dilakukan dengan diadakannya program pelatihan keterampilan rutin setiap tahun melalui lembaga P2TP2A. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek pemungkinan terkait masih mencakup sebagian lapisan masyarakat dan aspek pemeliharaan terkait dengan kegiatan yang berkesinambungan setiap tahun. Peneliti memberikan saran pada aspek pemungkinan diharapkan lebih meluaskan cakupan kelompok sasaran pelatihan dan pada aspek pemeliharaan diharapkan dapat dilaksanakan berkesinambungan. Kata kunci : Proses Pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SIDOARJO ( STUDI PADA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III) ERLINA FITRI ARTANTI
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Mengingat pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan harus mampu dipenuhi oleh pemerintah. Seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang semakin baik dan melihat kinerja birokrasi pemerintah yang masih jauh dari harapan publik, pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo diharuskan berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pelayanan pada rawat inap kelas III. Hal ini dikarenakan pasien di rawat inap kelas III jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasien di rawat inap kelas I, II atau VIP. Namun, jumlah pasien yang jauh lebih banyak tersebut tidak diimbangi dengan jumlah tempat tidur pasien yang memadai, sehingga terjadi ketimpangan dan akibatnya pasien harus mengantri untuk memperoleh kamar. Permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang difokuskan pada pelayanan rawat inap kelas III. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel seluruh pasien yang dirawat di rawat inap kelas III yang berjumlah 100 orang dengan menggunakan teknik accidentl sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-variabel yang memiliki prosentase tertinggi adalah sub-variabel jaminan (assurance) sebesar 80,5%, diikuti dengan sub-variabel bukti fisik (tangibles) sebesar 79,8%, sub-variabel keandalan (reliability) sebesar 77,8%. Sub-variabel empati (emphaty) sebesar 77,6%, dan sub-variabel daya tanggap (responsiveness) sebesar 75,8%. Sesuai dengan nilai prosentase tiap sub-variabel kualitas pelayanan ini menghasilkan nilai rata-rata prosentase kualitas pelayanan di rawat inap kelas III RSUD Sidoarjo sebesar 78,3%. Nilai prosentase ini berada pada kategori tinggi dalam kelas interval antara 61-80%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan di rawat inap kelas III RSUD Sidoarjo dipersepsikan sebagai layananan yang memiliki kualitas baik dan mampu memuaskan harapan pasien Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, RSUD Sidoarjo.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya ENDRY DWI LESTARI
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Pelayanan publik sangat diperlukan untuk memenuhi tumtutan masyarakat termasuk Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Sebagai Instansi pelayanan publik, DPPK melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sebelum PBB ditangani pemerintah Kota Surabaya, PBB ditangani oleh pemerintah pusat. Dalam masa transisis tersebut, terjadi banyak hambatan yang menggangu jalannya pelaksanaan wewenang tersebut. Pelaksanaan serangkaian strategi peningkatan kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelol aan Keuangan Daerah Kota Surabaya penting untuk dilaksanakan guna mengurangi hambatan yang terjadi sebelumnya. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mampu menggambarkan secara konkrit Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalaui wanwancara yang penentuan respondennya menggunakan teknik snowball sampling, observasi, dan dokumentasi. Di ikti dengan fokus penelitian menggunakan 5 startegi menuju pelayana\n birokrasi yang diungkapkan oleh Osborne dan Plastrik (2001) meliputi : Strategi Pengembangan Struktur, Strategi Pengembangan atau Penyederhanaan Sistem Prosedur, Strategi Pengembangan Infrastruktur, Strategi Pengembangan Budaya atau Kultur, Strategi Pengembangan Kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah menerapkan strategi Pengembangan Struktur yang ada yang berkaitan dengan semua pihak dengan bukti adanya komunikasi yang telah dilakukan dengan baik. Strategi Pengembangan atau Penyederhanaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya membangun citra positif di mata masyarakat yang menikmati pelayanannya. Strategi Pengembangan Infrastruktur ditunjukan dengan adanya inovasi yang diberikan seperti pelayanan loket khusus Lansia (Lanjut Usia) dan fasilitas Mobil Keliling (Mobling). Strategi Pengembangan Budaya atau Kultur melalui Pegawai atau petugas pelayanan saling berkoordinasi satu dengan yang lain dan berdiskusi untuk saling bertukar pikiran dan pendapat. Strategi Pengembangan Kewirausahaan melalui terciptanya kepuasan masyarakat dapat memberikan berbagai macam manfaat yang baik,saling memberi kepuasan layanan dan saling menguntungkan satu dengan yang lain. Saran yang diberikan dalam penelitian ini, pegawai yang berlebihan dipindahkan ke bagian loket yang lain atau disarankan untuk membantu ke bagian yang lebih membutuhkan tenaga pekerjaan sesuai kemampuannya. Perlu adanya Penataan tata ruang yang sangat diperhatikan untuk mendukung kinerja para pegawai yang melayani masyarakat dalam pembayaran PBB Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Kata kunci : Pelayanan Publik, Strategi Kualitas Pelayanan, PBB
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Pada Proses Perencanaan Proyek Pembangunan Taman Rajekwesi) Bintang Ari Billah/11040674208 BINTANG ARIF BILLAH
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Kabupaten Bojonegoro memiliki proyek-proyek pembangunan yang cukup banyak. Dalam pengerjaan proyeknya perlu disusun secara terpadu dan terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD, agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan tujuan visi misi Kepala Daerah. Salah satu wujud proyek pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bojonegoro adalah proyek pembangunan Taman Rajekwesi. SKPD yang menangani dan bertanggung jawab dalam proyek pembangunan ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro. Dalam proyek pembangunan taman rajekwesi masih menyisakan beberapa masalah, seharusnya masalah tersebut sudah dapat diatasi pada waktu perencanaan. Untuk itu diperlukan suatu proses perencanaan proyek pembangunan yang benar-benar matang. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang bagaimana proses perencanaan proyek pembangunan Taman Rajekwesi Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan obeservasi langsung. Sementara itu, fokus penelitian ini dianalisis dengan teori hierarki perencanaan proyek yang indikatornya meliputi menentukan tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan strategis, menjabarkan perencanaan operasional dan menjawab checklist perencanaan operasional what, how, who, when dan where. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan proyek pembangunan Taman Rajekwesi bertujuan untuk menambah ruang terbuka hijau, kemudian dalam perencanaan strategis dibuat beberapa kebijakan menyangkut PKL dan kontraktor, tetap melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan, membagi pengerjaan kepada beberapa kontraktor, menggunakan dua jenis pemilihan kontrak dan melibatkan masyarakat. Dalam perencanaan operasional benar-benar diperhatikan mutu baik kontraktornya maupun bahan materialnya, pengerjaannya dimulai pada tahun 2014-2017, anggaran biaya 7,5 miliyar Rupiah, sudah dibentuk struktur organisasi proyek, pengelolaan resiko dengan baik, dan adanya overall project plan. Pengerjaan Taman Rajekwesi dimulai pada tahun 2014 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2017. Kemudian Pelaksanaan proyek pembangunan Taman Rajekwesi berlokasi di Jalan Rajekwesi, Kelurahan Klangon, Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci : pembangunan daerah, proses perencanaan proyek pembangunan

Page 41 of 129 | Total Record : 1286