cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 38   39   40   41   42 
STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum mampu memenuhi tuntutan masyakat di era ini, mengisyaratkan bahwa penting bagi seluruh institusi penyelenggara pelayanan publik termasuk Kantor Pertanahan Surabaya II untuk senantiasa melaksanakan serangakaian strategi guna meningkatkan kualitas pelayananya. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wanwancara, observasi, dan dokumentasi. Yang diikuti dengan fokus penelitian menggunakan teori 7 strategi menuju pelayanan sukses yang diungkapkan oleh Devrye meliputi: Self Esteem, Exceed Exspectation, Recovery, Vision, Improve, Care, Empowerment. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah melaksanakan serangkaian strategi meningkatkan kualitas pelayanannya dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari telah dilaksanakannya strategi Self Esteem melalui dukungan kepala kantor yang ditunjukan dengan kesediaannya untuk membangun kedekatan tidak hanya dengan pegawai namun juga dengan masyarakat, penempatan pegawai sesuai dengan keahlian, pelaksanaan tugas yang menjangkau masa depan, hingga telah ada pendangan terhadap pentingnya pelaksanaan pelayanan dengan berpedoman pada keberhasilan mendatang. Strategi Exceed Ekspectation melalui pelaksanaan tugas pelayanan sesuai dengan SOP pusat yang telah mengalami berbagai perubahan mengikuti perubahan keinginaan masyarakat, pelaksanaan berbagai inovasi layanan sebagai wujud pemberian pemahanan terhadap keinginan masyarakat yang selalu berubah, hingga telah mampu memberikan pelayanan yang telah sesuai dengan harapan masyarakat setidaknya saat ini. Recovery yang ditunjukan dengan senantiasa menganggap keluhan masyarakat sebagai sebuah peluang, menyediakan berbagai sarana sebagai upaya untuk mengumpulkan serangkaian informasi dari masyarakat untuk perbaikan, serta senantiasa terbuka terhadap uji coba-uji coba untuk mendengarkan umpan balik untuk perbaikan kedepannya, Vision melalui pemahaman terhadap visi yang diemban sebagai perencanaan idealnya yang diikuti dengan pemanfaatan teknologi dalam pencapaiaannnya, Improving melalui telah dilaksanakaannya serangkaiaan perubahan baik dari segi fisik atau sarana pelayanan, kemampuan sumber daya manusia maupun iklim kerja, Care yang ditunjukan melalui kesigapan baik pegawai maupun petugas keamanan dalam memberikan bantuan pada pemohon, dan telah adanya tolak ukur dalam pelaksanaan tugasnya. Serta strategi empowerment yang ditunjukan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan pegawai, dan pemberian punishment reward. Meskipun pada nyatanya dalam pelaksanaan strategi tersebut tetap masih ditemukan beberapa kendala yang membuat pelaksananya menjadi tidak berjalan maksimal untuk memuaskan masyarakat. Kendala tersebut berkaitan dengan kurang luasnya ruangan, terbatasnya lahan parkir mobil, kurangnya sosialisasi inovasi-inovasi baru, hingga kurang aktifnya Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam melakukan pengujian terhadap serangakain upaya peningkatan pelayanannya yang telah dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan
PELAYANAN KIOS 3 in 1 DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA MOJOKERTO
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Presentase tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan pada tahun 2013 diakibatkan tidak sesuainya kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Salah satu strategi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan penerapan sistem 3 in 1 di setiap Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja. Sistem 3 in 1 merupakan kebijakan yang menggabungkan kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan menjadi suatu kegiatan terpadu. Guna mempermudah pelaksanaan kebijakan sistem 3 in 1 tersebut dibuatlah pusat pelayanan yang disebut Kios 3 in 1 di setiap UPT Pelatihan Kerja, tidak terkecuali UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan Kios 3 in 1 yang berada di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu fokus penelitian ini adalah pelayanan pada Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto yang dilihat dari 5 prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu tangible (terjamah), reliable (handal), responsiveness (pertanggungjawaban), assurance (jaminan), empathy (empati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pada Kios 3 in 1di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto dapat dikatakan sudah cukup baik jika dilihat dari prinsip tangible (terjamah) yang meliputi kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunikasi material, reliable (handal) yang menyangkut kemampuan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan konsisten, responsiveness (pertanggungjawaban) menyangkut ketanggapan petugas pelayanan maupun stakeholder terkait dalam merespon keluhan pengguna layanan, assurance (jaminan) meliputi kompetensi dan sikap petugas pelayanan, empathy (empati) yang berkaitan dengan kemauan dan kesediaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sepenuh hati. Namun, masih terdapat sedikit kekurangan pada prinsip pelayanan responsiveness terkait tidak adana kotak saran dan website khusus untuk menampung keluhan dari pengguna layanan dan berkaitan dengan prinsip reliable yang terletak pada kurang sadarnya pengguna layanan terhadap pentingnya informasi yang didapatkan melalui SMS sehingga informasi yang hendak disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kios 3 in 1
EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA DI POSYANDU MELATI V RW V DI KELURAHAN LONTAR KECAMATAN SAMBIKEREP KOTA SURABAYA BENING TYAS ARUM SARI DEWI
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Kota Surabaya masih terdapat anak balita yang mengalami kekurangan gizi sehingga kondisi tersebut mengakibatkan balita lebih mudah terserang penyakit bahkan hingga menyebabkan kematian. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesehatan anak balita salah satunya dibentuk melalui Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita Di Posyandu. Program PMT yang dilaksanakan di Posyandu Melati V RW V masih memiliki 20 anak balita yang mengalami kurang gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program PMT bagi Balita di Posyandu Melati V RW V di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Evaluasi PMT ini diukur melalui (1) efektifitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan,(5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi. Sampel yang digunakan berjumlah 59 responden dengan pengambilan sampel diambil secara proposional dengan menggunakan teknik insidental. Teknik analisis data yang digunakan antara lain analisis data kuantitatif dan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa evaluasi program PMT yang dilaksanakan di Posyandu Melati V RW V berjalan dengan sangat baik atau sesuai dengan yang diharapkan dengan perolehan persentase sebesar 79,92%. Hal tersebut ditunjukkan melalui indikator yang memperoleh persentase paling tinggi adalah indikator responsivitas dengan persentase sebesar 88,23%, indikator efektifitas dengan persentase sebesar 84,73%, indikator ketepatan memperoleh persentase sebesar 79,23%, indikator efisiensi memperoleh persentase sebesar 78,95%, indikator kecukupan memperoleh persentase sebesar 75,63%, dan indikator perataan yang memperoleh persentase paling rendah sebesar 72,80%. Adapun rekomendasi yang diberikan peneliti adalah 1) perlu penambahan anggaran agar para pelaksana khususnya kader posyandu tidak merasa kebingungan, 2) memberikan pelatihan keterampilan terhadap kader mengenai cara membuat PMT yang mudah, 3) meningkatkan keterampilan kader dalam menggunakan timbangan ataupun pengukuran tinggi badan agar hasil yang didapat sesuai dan tepat, 4) perlu diupayakan untuk mendistribusikan manfaat PMT bagi Balita di Posyandu Melati V RW V secara sama serta mendistribusikan PMT secara merata, 5) kader posyandu lebih aktif memantau perkembangan anak balita dan melaporkan kasus-kasus kesehatan balita yang terjadi agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak puskesmas. Kata Kunci : Evaluasi Program, Pemberian Makanan Tambahan, Balita.
EV A LU A S I    P EL A Y A N A N   SO SIA L  D A SA R   B A G I  G E LA N D A N G A N   D A N   P E N G EM IS  D I  U P TD   LIP O N SO S  K EP U T IH   SU R A B A Y A TRIA KUSUMASTUTI
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

P e la ya na n So s ia l D a sa r te r c a ntu m d a la m P e r a tur a n W a li k o ta Sur a b a ya N o mo r 2 2 T a hun 2 0 1 3 p a sa l 7 . T uj ua n P e la ya na n So sia l D a sa r unt u k me ni n gka tka n ke ma mp ua n k l ie n me nj a la n ka n p e r a na n so si a ln ya ya ng te la h me n ga la mi ga n g gua n d a la m ke h id up a n so sia l d a n/a ta u e ko no mi s e hin g ga d a p a t me nj a la n ka n p e r a n so sia l n ya se c a r a ma nd ir i se s ua i d e nga n p o te nsi ya n g d imili ki. P e la ksa na a n P e la ya na n So sia l D a sa r d i U PT D Lip onso s K e p ut ih S ur a b a ya ma sih te r d a p a t ma sa la h ya it u p e n gh u ni Lip o nso s ya n g o v e rl o a d , b imb i nga n ya n g b e lu m b e r j a la n d a n tid a k a d a p e ng kla si fi ka s ia n tind a ka n k h us us te r ha d a p ka te go r i P M K S. T uj ua n p e ne litia n i ni u nt uk me la ku ka n e va l ua si p e la ya na n so sia l d a sa r b a gi ge la nd a n ga n d a n p e nge mi s d i U P T D Lip o nso s K e p uti h S ur a b a ya . P e ne litia n ini me r up a ka n p e ne litia n e va l ua si d e nga n me ng g una ka n m ix m e th o d s str a te gi c a mp ur a n tid a k b e r imb a ng. Sub j e k p e ne li tia n p e nd e ka ta n k ua lita t if te r d ir i d a r i K e p a la U PT D Lip o ns o s K e p uti h S ur a b a ya , W a kil K e p a la U PT D Lip o nso s K e p utih S ur a b a ya d a n P e ga wa i. P e nd e ka ta n k ua nt ita ti f d e nga n me n ga mb il sa mp e l 3 0 ge la nd a nga n d a n p e n ge mis. A na li sis d a ta k ua lita ti f d ila k u ka n d e n ga n c a r a p e ngu mp ula n d a ta , r e d uksi d a ta , p e n ya j ia n d a ta d a n p e na r ika n ke s i mp ula n se d a n g ka n a na l isi s d a ta k ua n tita ti f d ila ku ka n d e nga n c a r a p e n go la ha n d a ta , p e ngo o r ga n isa s ia n d a ta d a n p e ne mua n ha sil. H a sil p e ne litia n e va l ua si ini d ia na li sis d e nga n me n gg u n a ka n kr ite r ia e va l ua s i W illia m N . D u nn. P e la ya na n p a nga n d ib e r ika n d e n ga n fr e k ue n si 3 ka li se ha r i d a n me mp e r ti mb a n g ka n giz i. P e r ma sa la ha n d a la m p e la ya na n p a n ga n ya it u k ur a n g n ya su mb e r d a ya ma n u sia d a n fa sil ita s ko mp o r ya n g te r ka d a ng tid a k me n ya l a . P e la ya na n sa nd a ng d e nga n me mb e r i ka n p a ka ia n la ya k p a ka i se d a ng ka n unt u k se r a ga m p e mb i na a n d ib e r ika n ke p a d a p e se r ta ke te r a mp ila n r e kr e a si, tid a k sa a t b i mb in ga n. P e la ya n a n p a p a n d ib e r ika n b e r d a sa r ka n j e nis ke la min. P e r ma sa la h a n ya n g a d a d a la m p e la ya na n p a p a n ya it u o v e rlo a d ya n g m e nga kib a t ka n ge la nd a n ga n d a n p e n ge mis p e r e mp ua n b e r b a gi d e n ga n p si ko tik d a n wa n it a tuna s us ila se d a ng ka n p a d a p a p a n ge la nd a n ga n d a n p e n g e mis te r d a p a t me la r i ka n d ir i. P ad a p e la ya na n p e mb i na a n te r d a p a t d ua b imb i n ga n ya n g te r la ksa na ya itu b i mb i n ga n me n ta l d a n b i mb in ga n ke te r a mp ila n. P e r ma sa la ha n te r ka it p e la ya na n p e mb i na a n ya k ni mi na t ge la nd a n ga n d a n p e n ge mis ya ng r e nd a h. Re sp o n si vit a s P e la ya na n So sia l D a sa r d i U PT D Lip o nso s K e p uti h S ur a b a ya d a p a t d isi mp ul ka n d a l a m ka te go r i p e nila ia n c uk up r e sp o nsif. Se d a n gka n unt u k p e la ya na n p e mb ina a n, d ila k u ka n d e n ga n p e nd e ka ta n k ua lit a tif d ika r e na ka n p a r tisip a si d a r i ge la nd a n ga n d a n p e nge mi s ya n g me n u nj uk ka n se b a gia n d a r i me r e ka tid a k te r ta r i k t e r ha d a p b imb i nga n ka r e na ti d a k me mb e r ika n ke u ntu n ga n la ng s un g. J a d i d ap a t d isimp ulka n b a h w a p e la ya na n so sia l d a sa r d i U PT D Lip o nso s K e p uti h S ur a b a ya ma si h te r d a p a t b e b e r a p a ke nd a la , ma ka sa r a n ya n g d ib e r ika n p e ne liti a d a la h 1 ) P e r lu me na mb a h j ur u ma sa k d a n p e r b a ika n fa sili ta s ko mp o r d a la m me nu nj a ng p e la ya na n p a nga n. 2 ) P e r lu p e n ga d a a n p e r a la ta n u nt uk me nj e mur se h in g ga ko nd isi d a la m ka ma r ma up u n b a r a k te r j a ga ke b e r siha n n ya d a n up a ya me mb e r d a ya ka n ge la nd a n ga n d a n p e n ge mis d a la m p e la ya na n sa nd a n g. 3 ) P e r lu a d a nya p e nga ma na n b a r a k ya n g le b ih p a d a ma la m ha r i u nt u k me r e sp o n ke nd a la ya n g a d a d a la m p e la ya na n p a p a n te r ka i t ge la n d a nga n d a n p e n ge mis ya ng m e la r ika n d ir i. 4 ) P e r lu up a ya p e r sua si f d a r i p e tuga s b e r up a a j a ka n se h in g ga p a r tisip a si ge l a nd a n ga n d a n p e nge mi s d a p a t d iting ka t ka n d a la m me n gi k uti p e mb i na a n. K a t a K unc i : E va lua si, P e la ya na n So sia l D a sa r
RESPONSIFITAS  APARATUR  PELAYANAN  ADMINISTRASI TERPADU  KECAMATAN  (PATEN)         Di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo FEMYLIA PRADINI AYU MENTARI
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Responsifitas merupakan kemampuan aparartur atau petugas dalam merespon suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Respon pelayanan yang baik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa adalah yang sesuai dengan keinginan dan harapan atas pelayanan kebutuhan barang maupun jasa. Kebutuhan akan barang dan saja merupakan kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk menciptakan pelayanan yang baik akan pemenuhan atas barang dan jasa maka diperlukan aparatur yang dengan tanggap melayani masyarakat. Ketanggapan atau daya respon aparatur dapat diukur melalui dimensi responsifitas yang dikemukakan oleh Zeithaml,dkk (dalam Hardiyansah,2011:6). Dimensi tersebut terbagi menjadi enam antara lain, Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, terakhir Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi. Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Sample yang digunakan berjumlah 96 orang yaitu pengguna jasa pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sidoarjo. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel yang memiliki nilai tertinggi adalah variabel petugas memberikan pelayanan dengan waktu yang tepat (88,5%) yang kemudian diikuti dengan dua variabel yang mendapat prosentase nilai yang sama yakni memberikan pelayanan dengan tepat dan merespon keluhan pengguna jasa yang masing-masing pemperoleh nilai (88%). Variabel selanjutnya yakni merespon setiap pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat memperoleh skor yang sama yakni (87%) dan yang terakhir yakni variabel pelayanan dengan cermat (86%). Sehingga diperoleh prosentase rata rata Responsivitas Aparatur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sidoajo yakni 87% dalam kategori sangat baik. Kata Kunci: Aparatur, Pelayanan, Responsifitas
PELAYANAN PUBLIK BUS SURABAYA SHOPPING AND CULINARY TRACK (SSCT)  DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA LILID BINTI TRISNANINGRUM
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Pemerintah sebagai pelayan publik dituntut untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien. Mengingat perannya sebagai pelayanan publik sangat penting, dalam hal ini instansi pemerintah diharuskan berbenah diri untuk memperbaiki pelayanan. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang telah memperbaiki pelayanan publiknya. Dengan aparatur pemerintah yang sadar akan perbaikan pelayanan Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui pelayanan baru. Pada tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya meluncurkan bus Surabaya Shopping and Culinary Track (SSCT) sebagai alat transportasi untuk mempermudah wisatawan berwisata keliling Kota Surabaya. Selain itu hal tersebut juga untuk mempromosikan kepariwisataan Kota Surabaya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan publik bus Surabaya Shopping and Culinary Track (SSCT) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber data dilakukan dengan teknik Snowball Sampling. Fokus dalam penelitian ini adalah standart pelayanan menurut KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan indikator: Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam indikator prosedur pelayanan terdapat SOP yang mengatur operasional bus meskipun ada beberapa hal yang belum dijelaskan secara rinci terkait pembelian tiket. Adapula pelaksanaan yang belum sesuai dengan SOP seperti jam loket buka dan untuk pemahaman pengguna layanan sudah cukup baik tentang bagaimana tata cara menggunakan pelayanan ini. Waktu penyelesaian yang diberlakukan H-30 untuk pembelian tiket dirasa kurang efektif bagi pengguna layanan namun untuk waktu perjalanan wisata keliling kota selama 5 jam sudah cukup. Biaya pelayanan yang dibebankan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2013. Produk Pelayanan, terdapat tiga produk pelayanaan yaitu wisata reguler, sewa khusus dan sewa satu hari. Sarana dan Prasarana yang ada masih terbatasnya jumlah bus yang disediakan sehingga belum bisa menampung daya minat masyarakat meskipun begitu fasilitas yang ada di dalam bus sudah mampu memberikan kenyamanan bagi para pengguna layanan. Dan kompetensi petugas pemberi layanan sudah baik sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing saat memberikan informasi, sopan santun dan keramahtamahan juga ditunjukkan saat memberikan pelayanan sehingga sampai saat ini belum ada komplain dari masyarakat terkait petugas pemberi layanan. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Bus Surabaya Shopping and Culinary Track (SSCT)
PENGAWASAN TERHADAP PPTKIS (PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA) OLEH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROVINSI JAWA TIMUR (Studi Pada Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri MEILASARI DWI RAHAYU
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) merupakan badan yang diberi wewenang pemerintah untuk melakukan penempatan TKI ke luar negeri. Itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2004. Tapi kenyataannya ada beberapa PPTKIS di Jawa Timur yang lalai menjalankan tugas pada pra penempatan. Hasilnya ada beberapa TKI yang hak-haknya tidak terpenuhi dan PPTKIS yang lalai dalam memperpanjang ijin. Pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan khususnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berkewajiban menjamin hak-hak TKI terpenuhi sesuai peraturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan terhadap PPTKIS oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada pra penempatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber datanya menggunakan teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan teknik snowball sampling. Subyek penelitiannya adalah pihak-pihak yang berkaitan dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pengawasan terhadap PPTKIS pada saat pra penempatan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan terhadap PPTKIS oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada pra penempatan yang dilihat melalui empat faktor dalam teori pengawasan pelaksanaan kebijakan publik yaitu pelaku pengawasan, standar prosedur operasi (SOP) pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan pengawasan, serta jadwal pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PPTKIS yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada pra penempatan belum optimal sebab memiliki beberapa permasalahan pada empat faktor pengawasan pelaksanaan kebijakan. Pertama, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terhadap PPTKIS hanya melibatkan pelaku internal, tanpa pelaku eksternal. Padahal keterlibatan pelaku eksternal ini akan membantu pemerintah untuk mengawasi PPTKIS secara lebih mendalam dengan kondisi jumlah SDM yang minim. Kedua, pengawasan terhadap PPTKIS ini tidak memiliki SOP khusus untuk kegiatan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya berpijak pada arahan saat diklat dan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat ukur kegiatan PPTKIS. Tidak adanya SOP membawa dampak pada kurang jelasnya tujuan dari aktivitas program pengawasan terhadap PPTKIS dan kurang jelasnya jangka waktu tindakan koreksi bagi PPTKIS untuk memenuhi ketentuan yang telah dilanggarnya. Ketiga, minimnya anggaran dari APBD namun ketersediaan peralatan sudah cukup baik meskipun ada kendala pada sarana aplikasi PPTKIS online yang penggunaannya belum optimal karena masih baru. Keempat, jadwal pengawasan sudah tidak rutin dijalankan sejak tahun 2013 tetapi hanya dilakukan saat ada pengaduan permasalahan saja. Kata Kunci: Pengawasan, PPTKIS, Penempatan TKI
MANAJEMEN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA IMPLEMENTASI OLEH  BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR) SEPTYARINI DWI PRAMININGTYAS
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, mulai dari pengedar, pecandu hingga produsen besar. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu yang memiliki tingkat penyalahgunaan tertinggi di Indonesia diantara provinsi lainnya. Maka, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam Inpres No. 12 Tahun 2011. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan dan peredaran penyalahgunaan narkoba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalaui wawancara yang penentuan respondennya menggunakan teknik purposive sampling, observasi, dan dokumentasi. Sampel di diambil dari orang-orang yang terkait implementasi strategi dari dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ataupun diluar instansi yang dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah.Fokus penelitian menggunakan teori implementasi strategi oleh Wheelen dan Hunger meliputi 3 hal dalam impementasi strategi yaitu aktor pelaksana strategi, pelaksanaan strategi, dan pengorganisasian sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melaksanakan strateginya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari data hasil lapangan yang menyatakan bahwa aktor pelaksana strategi, pelaksanaan strategi, dan pengorganisasian sumber daya manusia sebagian besar telah dipenuhi dalam pelaksanaan strategi. Aktor pelaksana internal dan eksternal yang telah bekerja sama dengan baik sehingga menciptakan sinergi yang baik dalam implementasi strategi, pelaksanaan strategi yang sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun terdapat kendala di dalamnya yaitu terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan strategi dan pemahaman masyarakat terkait materi yang disampaikan karena perbedaan suku, agama, kultur, dan strata pendidikan serta belum adanya SOP pada Tahun 2015. Kemudian dapat dilihat dari pengorganisasian Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang dirasa sudah diatur sedemikian rupa dengan cukup baik, namun tetap memiliki kendala seperti kurangnya sumber daya manusia. Kata Kunci : Manajemen Strategi, Badan Narkotika, Pencegahan
REFORMASI BIROKRASI APARATUR PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP) DWI AGUSTIN DEVITA S
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan, menuju terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta tata pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yaitu pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan diantaranya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumenep. Dari berbagai jenis layanan sektor administrasi kependudukan penulis memfokuskan pada pembuatan akta kelahiran. Kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan/menjelaskan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah untuk mewujudkan good governance melalui pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah untuk mewujudkan good governance (Studi pelayanan publik dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep) yang dilihat dari lima dimensi teori kualitas pelayanan menurut Fitzsimmons yaitu realibility, responsivness, assurance, empathy dan tangible. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep sudah dapat dikatakan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada indikator responsivness dan tangible. Pada indikator responsivness berkaitan dengan pemberian layanan secara cepat masih terdapat oknum-oknum dari luar yang melakukan pungutan untuk mempercepat penyelesaiannya, sedangkan pada indikator tangible berkaitan dengan sarana dan prasarana perlu pembenahan seperti ruang tunggu dan tempat parkir serta peralatan dan perlengkapan juga perlu adanya tambahan seperti print out. Kata kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PINJAMAN UANG MUKA PERUMAHAN KERJASAMA BANK NOMOR PER/23/032014 DI BPJS KETENAGAKERJAAAN KANTOR CABANG TANJUNG PERAK ASMAUL KHUSNIA
Publika Vol 3 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n3.p%p

Abstract

Masalah perumahan masih menjadi beban terberat pekerja Indonesia, maka untuk meringankan beban tentang hal ini, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses perumahan dengan menyiapkan program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014. Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank bermaksud untuk membantu menyediakan uang muka perumahan kepada tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka fasilitas kredit pemilikan rumah. Dalam pelaksanaannya, ditemui masalah sehingga penyelenggaraan realisasi program PUMP-KB belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Kepala Bidang Pemasaran, relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, customer service operational Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya, dan HRD PT. Indomarco Adi Prima Surabaya. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB) dapat dilihat dari 4 variabel model analisis George C. Edward III, meliputi 1) Komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan PUMP-KB disampaikan melalui media brosur, media undangan, dan media elektronik. Sosialisasi PUMP-KB dilakukan rutin selama tiga bulan sekali. 2) Sumber daya manusia yang terlibat dapat disimpulkan sudah memadai. Sumber daya anggaran yang disediakan untuk BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak sudah merata sebesar Rp. 1.700.000.000 tetapi realisasi PUMP-KB hanya sebesar Rp. 20.000.000. Sedangkan sumber daya informasi dan kewenangan terkait pembagian wewenang sudah memadai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. 3) Disposisi mengenai sikap pegawai sudah mencukupi dalam melayani tenaga kerja. 4) Struktur birokrasi terkait dengan SOP yang sudah dimiliki para pelaksana kebijakan. Kesimpulannya, pelaksanaan PUMP-KB di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak belum berjalan dengan baik karena terdapat kendala, maka saran peneliti adalah 1) dari perspektif perusahaan perlu adanya monitoring sosialisasi dari HRD Perusahaan, 2) perlu adanya perubahan peraturan yang membuat kebijakan batasan harga jual untuk masing-masing provinsi, 3) sosialisasi yang melibatkan perwakilan serikat pekerja, 4) perlu adanya perbaikan metode sosialisasi dengan cara memperbanyak pencetakan brosur PUMP-KB. Kata Kunci : Implementasi, Pinjaman, Uang Muka, Kerjasama Bank.

Page 40 of 129 | Total Record : 1286

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue