cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,286 Documents
Responsivitas Layanan Tiket Customer Service Di PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Juanda Surabaya RIZATUL AMALIA
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi.Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna jasa angkutan umum, khususnya transportasi udara maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Keputusan Menteri Perhubungan No.HK/209/1/16PHB Tentang PeningkatanPelayanan Publik Di Bandar Udara Di Seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu layanan tiket customer service di Bandara Internasional Juanda Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Melalui konter customer servicepihak maskapai dapat memberikan solusi atas kebutuhan, keluhan, maupun pertanyanan penumpang. Sehingga untuk menciptakan pelayanan yang baik akan pemenuhan kebutuhan penumpang maka diperlukan aparatur yang tanggap dalam memberikan pelayanan. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Penelitian ini dilakukan di Bandara Internasional Juanda Surabaya.Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dokumentasi, observasi dan wawancara.Pengampilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang yaitupenumpang yang ada di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas layanan tiket customer service merupakan layananyang sangat baik. Berdasarkan pengukuran responsivitas pelayanan oleh aparatur disimpulkan bahwa variable yang memiliki nilai prosentase tertinggi adalah varibel petugas merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dan petugas/ aparatur memberikan pelayanan dengan cepat sebesar 89%, yang kedua adalah variable petugas/ aparatur melakukan pelayanan tepat, cermat dan petugas merespon keluhan pelanggan/ pemohon sebesar 88% dan yang terakhir variable petugas memberikan pelayanan dengan waktu yang tepat adalah sebesar 88%. Sehingga, diperoleh prosentase rata-rata Responsivitas Layanan Tiket Customer Service di PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Juanda Surabaya yakni 88% dalam kategori sangat baik. Adapun 2 (dua) saran yang ingin disampaikan penelitipasca terlaksananya penelitian ini, yaitu: 1) Menyediakan internet corner di T1 untuk dapat mempermudah proses online tiket; 2) Harus ada sikap tanggung jawab dari para petugas PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Juanda Surabaya dalam mengumpulkan setiap informasi terkait dengan keluhan penumpang. Kata Kunci: Aparatur, Pelayanan, Responsivitas
Strategi Kepemimpinan Wanita Sebagai Agen Perubahan (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya) PRIMA AYU KUSUMA WARDANI
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Pengaruh yang diberikan dari peran wanita di instansi pemerintahan di Indonesia dapat dirasakan secara berbeda sesuai dengan perkembangan daerah masing-masing, karena bentuk pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi. Sehingga pemimpin daerah diharapkan dapat memajukan daerahnya sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki setiap masing-masing daerah. Sudah banyak pemimpin wanita yang memimpin daerah dan memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan daerah yang dipimpin. Namun kenyataannya dalam kepemimpinan wanita, masih banyak yang memandang wanita belum mampu menjadi seorang pemimpin karena sifat yang dirasa lemah akan intervensi dari luar maupun tekanan politik, serta dirasa tidak siap dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman jika disandingkan dengan pria dalam memimpin. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Kepemimpinan Wanita Sebagai Agen Perubahan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Fokus penelitian yang digunakan adalah Own Your Destiny—and Judge Yourself Only by Your Own Metrics, Lead Like a Woman, Numbers Tell Stories, Become a Translator of These, Build Exceptional Teams, Nurture Your Greatest Asset: You, Celebrate the Journey, Making History, Securing the Vote, Model for Social Change, The Community Welfare Link. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan wanita di Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah memberikan dampak yang baik kepada perkembangan di bidang kesehatan pada masyarakat Kota Surabaya meskipun terdapat beberapa kendala. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh peran kepemimpinan wanita yang juga turut didukung oleh semua sektor yang terkait, karena tanpaa koordinasi dan kerjasama antar pemerintah, swasta, serta masyarakat, kebijakan kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik. Diharapkan pengevaluasian setiap program-program kebijakan yang telah dibuat guna meningkatkan kualitas atas pelayanan kesehatan yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, peningkatan dalam internal maupun eksternal. Kata kunci: Strategi kepemimpinan wanita, agen perubahan
IMPLEMENTASI E-LAMPID DI KANTOR KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA PUJI RATNA DEWI
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik berupa barang maupun jasa publik yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah beragam jenis, salah satunya pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya merupakan salah satu instansi yang melayani administrasi kependudukan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai masalah dan kendala. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya membuat inovasi layanan kependudukan yakni e-lampid. E-lampid merupakan layanan online untuk pengurusan akta kelahiran, akta kematian, dan surat pindah keluar. E-lampid selanjutnya disebar sampai level kelurahan di Kota Surabaya untuk memudahkan jangkauan masyarakat, salah satunya adalah di Kelurahan Kebonsari. Dalam suatu pelaksanaan program tentu tidak terlepas dari kendala yang dapat menghambat, termasuk pelaksanaan program e-lampid di Kelurahan Kebonsari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi e-lampid di Kantor Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan yang meliputi pelaksana maupun sasaran program e-lampid di Kelurahan Kebonsari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program e-lampid di Kantor Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun di beberapa variabel masih terdapat kendala yang ditemui. Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori model implementasi menurut Donald D. Van Metter dan Carl E. Van Horn yang terdapat enam variabel didalamnya bahwa agen pelaksana program e- lampid di Kelurahan Kebonsari telah mengetahui standar tujuan dan sasaran kebijakan e-lampid dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program e- lampid, standar, serta tujuan dari program tersebut. Sumber daya manusia yang menangani program e-lampid telah sesuai dengan bidangnya, untuk sumber daya finansial dan waktu tidak ada kendala. Terkait faktor komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan e-lampid di Kelurahan Kebonsari adalah Kepala Kelurahan, miskomunikasi yang terjadi juga sangat minim karena jumlah staf yang sedikit. Karakteristik agen pelaksana yang diperlukan dalam program ini sudah ideal karena petugas telah memahami alur e-lampid dengan baik. Kendala terkait kondisi sosial adalah bahwa tidak semua masyarakat dapat mengoperasikan komputer dan mesin e-kios sehingga masyarakat selalu mengandalkan petugas dalam proses registrasi, sedangkan faktor ekonomi dan politik tidak ada kendala. Terkait disposisi implementor bahwa seluruh agen pelaksana sangat mendukung program e-lampid. Kata Kunci: implementasi, e-lampid.
IMPLEMENTASI STRATEGI  EKSTENSIFIKASI DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURABAYA WONOCOLO RANI SELVIA PURBA
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu Negara. Hal tersebut dapat dimengerti karena APBN merupakan ‘mesin’ penggerak penyelenggaraan Negara. Penerimaan bagian perpajakan merupakan salah satu penerimaan yang memberikan kontributor paling besar dalam penerimaan APBN yaitu kurang lebih 70% dari total penerimaan Negara. Oleh karena itu, setiap tahun DJP diberi target dalam memenuhi APBN. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu cara membayar pajak merupakan tugas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai upaya di galakkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan salah satu instansi yang mengimplementasikan strategi ektensifikasi yang dilaksanakan oleh seksi ektensifikasi dan penyuluhan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi strategi ekstensifikasi dalam mencapai target penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di KPP Pratama Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Dirgantoro (2004 : 14) tentang proses- proses manajemen pada implementasi yang meliputi 1) Menetapkan tujuan tahunan, 2)Menetapkan kebijakan (policy), 3)Memotivasi karyawan, 4)Mengembangkan budaya pendukung, 5)Menetapkan struktur organisasi yang efektif, 6)Menyiapkan target, 7)Mendayagunakan sistem informasi, dan 8)Menghubungkan kompensasi karyawan dengan performance organisasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi langsung, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi ektensifikasi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo sudah berjalan dengan baik walaupun secara umum target belum tercapai. Dalam hal ini, menajamen waktu dalam menjalankan kegiatan ektensifikasi kurang efektif.Adapun hambatan dalam implementasi strategi ektensifikasi adalah kurangnya sumber daya manusia. Saran kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo agar memperhatikan manajemen waktu dalam melaksanakan ektensifikasi perpajakan dan diharapkan ada penambahan pegawai pelaksana ektensifikasi perpajakan. Kata kunci : Implementasi Strategi, Ekstensifikasi, Pajak
EVALUASI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT LAMONGAN BERBASIS PEDESAAN (GEMERLAP) DI DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN  (Studi Pada Budidaya Ikan Kerapu) NIKEN PUSPITASARI
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pembangunan pedesaan mengalami beberapa permasalahan yaitu potensi yang dimiliki masyarakat desa belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari permasalahan tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) sebagai wujud tekat Pemerintah dlam meningkatkan kesejahteran masyarakat pedesaan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program GEMERLAP di Desa Labuhan dilihat dari kriteria efektifitas masih dikatakan belum efektif dibuktikan dengan bantuan yang tidak memberikan manfaat untuk petani Desa labuhan. Program ini juga dirasa kurang efisien dalam hal dana, tidak adanya fasilitator dan konsultan pendamping, serta Program GEMERLAP di Desa Labuhan tidak tepat sasaran apabila diberikan kepada masyarakat Labuhan dengan usahanya yang sudah berkembang. Dalam kriteria responsifitas, respon masyarakat petani kurang ditandai dengan tidak adanya kemauan dalam mengajukan permohonan bantuan melalui proposal. Meskipun Program GEMERLAP di Desa Labuhan dikatakan telah merata namun perataan tersebut dilakukan oleh petani kerapu Desa labuhan sendiri. selain itu dari kriteria kecukupan, bantuan dari Program GEMERLAP juga sangat sedikit sehingga belum mencukupi kebutuhan petani kerapu Desa Labuhan. Dengan adanya penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi agar dapat dilanjutkan dengan memenuhi saran yaitu mengubah kebijakan menjadi bersifat bottom-up, selain itu menyelesaikan kendala berupa dana dengan menambah anggaran dana untuk pelaksanaan program selanjutnya, melakukan pendampingan untuk mengembangka produk Desa Labuhan ikan kerapu menjadi produk olahan lain, selain itu program GEMERLAP diberikan kepada kelompok yang lebih tepat serta diharapkan pelaksana GEMERLAP dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dalam pelaksanaan GEMERLAP. Kata Kunci: Evaluasi, GEMERLAP
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PROGRAM KARTU KELUARGAKU DATA ULANG (KAKEKKU DATANG) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK EWA DWI ISTANTO
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Program Kartu Keluargaku Data Ulang (Kakekku Datang) merupakan program pemerintah Kabupaten Gresik khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang mana program Kakekku Datang ini dilaksanakan melalui kegiatan jemput bola dengan mendatangi desa/kelurahan guna memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat tanpa dipungut biaya atau gratis. Program Kakekku Datang telah masuk sebagai 99 TOP inovasi pelayanan publik dari 2.476 inovator yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2016 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik di tuntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat agar tercipta pola pelayanan yang baik dan bermuara pada kepuasan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengatur aspek penilaian kepuasan itu melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang memuat delapan aspek penilaian yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif – kuantitatif. Penelitian in mengambil sampel 97 orang dari populasi 3360 orang menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan program Kakekku Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik secara garis besar sudah berjalan dengan sangat baik karena perolehan nilai setiap indikator prosedur memperoleh persentase sebesar 76,7%, persyaratan 79,7, waktu pelayanan 72,5%, produk spesifikasi jenis pelayanan 77,5%, kompetensi pelaksana 89,3%, perilaku pelaksana 85,5%, maklumat pelayanan 80,9%, penanganan pengaduan, saran dan masukan sebesar 79,5%. Peneliti memberikan beberapa saran yaitu perlu meningkatkan kinerja pegawai agar bekerja lebih cepat, memberi peringatan lebih keras agar tidak ada pemohon yang terlambat mengumpulkan berkas, dan melakukan sosialisasi terkait Program Kakekku Datang kepada masyarakat agar lebih memahami prosedur dan persyaratan dalam pelayanan Program Kakekku Datang. Kata Kunci : Survei Kepuasan Masyarakat, Kakekku Datang
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO KURNIA RIZKI PUTRI
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Untuk mendorong agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan salah satu unit administrasi perpajakan yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tersebut masih menunjukkan adanya masalah-masalah implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocoloterkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan surat pemberitahuan (SPT) oleh WP Badan. Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan SPT oleh WP Badan berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward III yang memiliki empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun belum maksimal mengingat masih dijumpainya beberapa kendala seperti kembalinya beberapa surat himbauan yang dikirimkan kepada WP ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sumber daya informasi dan manusia masih belum berjalan maksimal mengingat adanya kendala yang disebabkan oleh isu tax amnesty dan kurang updatenya informasi dari instansi lain serta adanya ketimpangan antara jumlah WP dengan jumlah pegawai.Kata kunci: Implementasi, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
UPAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKANPAJAK HIBURAN DI KOTA SURABAYA(Studi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya) DIMAS ALFIANDOKO
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Adanya otonomi daerah menjadikan dareah lebih dipacu lagi untuk lebih meningkatkan usahanya dalammencari sumber penerimaan daerahnya sendiri yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.Utamanya yang berasal dari daerahnya sendiri atau yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salahsatu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerahyang penting untuk ditingkatkan penerimaannya, termasuk Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Berdasarkan hal inilah perlu dideskripsikan bagaimana upaya DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan pajak hiburan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajakhiburan yaitu dengan melakukan audit secara rutin, perbaikan sistem akutansi yang berfokus pada wajib pajakagar taat membayar pajak dan adanya dukungan teknologi informasi dalam mewujudkan transparansi. Upaya iniberjalan cukup baik, namun masih perlu dilakukan sosialisasi kepada pengusaha pemilik tempat hiburanmengenai pentingnya mendaftarkan tempat hiburan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan KotaSurabaya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.Kata Kunci : Upaya Peningkatan, Pajak Hiburan
PEMBERDAYAAN INDUSTRI TAS DAN KOPER (INTAKO) TANGGULANGIN PASCABENCANA LUMPUR LAPINDO OLEH DISKOPERINDAG KABUPATEN SIDOARJO DUWI WAHYUNINGSIH
Publika Vol 4 No 6 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p

Abstract

Abstrak Usaha kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu potensi usaha yang dapat meningkatkankesejahteraan ditiap daerah. Salah satu unggulan IKM yang menarik untuk disoroti yakni SentraIndustri tas dan koper yang berada di kawasan dekat semburan lumpur lapindo terletak di DesaKedensari Kecamatan Tanggulangin yang hanya berjarak sekitar lima kilo meter dari pusatsemburan lumpur lapindo dan sempat mengalami mati surinya. Sebelum munculnya bencanalumpur lapindo, kawasan ini sempat mengalami masa puncak kejayaannya dan eksistensi produkini tidak diragukan lagi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan PemberdayaanIndustri Tas Dan Koper Tanggulangin Pasca Bencana Lumpur Lapindo Oleh DiskoperindagKabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifdengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalahobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah pemberdayaan yangdilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan Industri tas dankoper di Kecamatan Tanggulangin yang dilihat dari lima fase pendekatan pemberdayaan yaknipemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Sidoarjodalam mengatasi permasalahan Industri tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin dapatdikatakan sudah baik namun belum optimal yang dilihat dari aspek pemungkinan yakni merubahmindset masyarakat di luar daerah terhadap kesalahan persepsi masyarakat pasca bencana lumpurlapindo melalui kegiatan pameran diluar daerah, aspek penguatan yakni dilakukan denganpemberian pengetahuan berupa workshop, aspek perlindungan berupa HAKI (Hak KekayaanIntelektual) yakni perlindungan merk pada produk tas, aspek penyokongan yakni melalui pestarakyat yang membantu pengrajin agar masyarakat tahu bahwa UKM sidoarjo masih ada salahsatunya yakni IKM tas dan koper Tanggulangin, aspek pemeliharaan yakni Diskoperindagberkeinginan agar masyarakat Sidoarjo lebih mencintai produk Tanggulangin.Kata kunci : Industri Kecil Menengah, Pemberdayaan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI(KRPL) DI DESA SEBANI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR MELINDA RATNA PUTRI
Publika Vol 4 No 7 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n7.p%p

Abstract

Abstrak Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya yang cukup menjaminketahanan pangan bagi penduduknya. Akan tetapi masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkankebutuhan pangan yang tercukupi. Target Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum tercapai dengan nilai 95ditahun 2015 yang berdampak pada program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Salahsatunya berada di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu keberlanjutan dari program PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).Masyarakat Desa Sebani adalah salah satu desa yang ditunjuk untuk melakukan program tersebut. Partisipasimasyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu program. Berdasarkan hal tersebut, maka perlumemaparkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diDesa Sebani, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.Penelitian ini menggunakan metode penelitiandeskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara,kuesioner (angket), dan observasi. Fokus dalam penelitian ini yaitu memaparkan partisipasi masyarakat dalamprogram Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Sebani, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, JawaTimur. Teknik analisa data yaitu dengan pengolahan data, pengorganisasian data, dan penemuan hasil. Hasilpenelitian menunjukkan partisipasi masyarakat masuk dalam kriteria tinggi. Hal tersebut didasarkan padapersentase rata-rata variabel indikator partisipasi masyarakat, yaitu persentase tertinggi indikator ketiga yaitupartisipasi dalam pemanfaatan hasil sebesar 60,65% yang masuk dalam kriteria tinggi, indikator kedua yaitupartisipasi dalam pelaksanaan sebesar 50,23% yang masuk dalam kriteria tinggi, selanjutnya partisipasi dalampengambilan keputusan sebesar 44,27%, yang masuk dalam kriteria rendah dan yang terakhir partisipasi dalampengawasan sebesar 41,15% yang masuk dalam kriteria rendah. Walaupun persentase sudah masuk dalamkriteria tinggi atau sudah baik, perlu dilakukan beberapa perbaikan. Dari masyarakat, masyarakat harus lebihmeningkatkan kesadaran sebagai bentuk partisipasi. Sedangkan dari pihak Badan Ketahanan Pangan danPelaksana Penyuluhan (BKP3) Sidoarjo juga harus lebih berperan aktif dalam program yang dijalankan.Sebaiknya Masyarakat, Kepala Desa, maupun Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)saling berkoordinasi demi keberhasilan program.Kata Kunci: partisipasi masyarakat, program KRPL

Page 57 of 129 | Total Record : 1286