cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,261 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KELURAHAN MONDOKAN KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN ERYAN MAULANA AL-ROSYID
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KELURAHAN MONDOKAN KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN Eryan Maulana Al-Rosyid S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya email: eryanmaulana@gmail.com Indah Prabawati S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya email: prabawatiindah@yahoo.co.id Abstrak Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tuban mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 18.45/267/KPTS/414.012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksaan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala subbidang Bappeda Kabupaten Tuban, staff Dinas PRKP Kabupaten Tuban, Lurah Mondokan Kabupaten Tuban, staff Kelurahan Mondokan Kabupaten Tuban dan Kelompok sasaran penerima bantuan progam Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Kelurahan Mondokan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Dari keseluruhan 4 indikator George C. Edward III progam Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Mondokan masih belum berjalan dengan baik, karena kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Perumahan Rakyat, Perumahan swadaya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN MITIGASI BENCANA GUNUNG KELUD DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEDIRI AGUNG PRASETYA
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN MITIGASI BENCANA GUNUNG KELUD DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEDIRI Agung Prasetya S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya email: agung060@gmail.com Prasetyo Isbandono S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya email: isbandonoprastyo@gmail.com Abstrak Peristiwa letusan Gunung Kelud tidak mungkin dihindari, tetapi yang dapat dilakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana alam lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mitigasi Bencana Gunung Kelud Di BPBD Kabupaten Kediri. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait, Lingkungan (Ekonomi, Sosial, Politik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Kediri masih ada ukuran kebijakan yang belum terpenuhi. Tujuan dari kegiatan mitigasi bancana Gunung Kelud adalah membantu warga bagaimana mengevakuasi diri sendiri, anak, keluarga dan hewan ternak sehingga dapat meminimalisir korban jiwa. Pelaksanaan kegiatan pelatihan mitigasi bancana Gunung Kelud di Kabupaten Kediri sudah didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia masih kurang. Pelaksanaan mitigasi bencana Gunung Kelud di Desa Ngancar mendapatkan respon positif dari para pelaksana yaitu BPBD Kabupaten Kediri. Respon positif tersebut ditunjukkan oleh para pelaksana dalam bentuk komitmen. Pelaksanaan kegiatan pelatihan mitigasi bancana Gunung Kelud sudah dikomunikasikan dengan baik oleh pelaksana kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi. Kondisi politik saat pelaksanaan kegiatan pelatihan mitigasi bancana Gunung Kelud tidak ada. Kondisi ekonomi yang ada pada pelaksanaan kegiatan pelatihan mitigasi bancana Gunung Kelud adalah dana dari BPBD Jawa Timur. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Mitigasi Bencana, BPBD
IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI KELURAHAN KETINTANG KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA WIDIANTI RAHMA, MAYA
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI KELURAHAN KETINTANG KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA Maya Widianti Rahma S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Email: Widywidiantirahma@gmail.com Indah Prabawati S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Email: prabawatiindah @yahoo.co.id Abstrak Wilayah Kelurahan Ketintang masih mengalami masalah kurang tersedianya fasilitas jamban yang sehat terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, banyaknya yang masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Berdasarkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) maka wilayah Kelurahan Ketintang ditargetkan harus menjadi Keluarhan ODF (Open Defecation Free) pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif-Kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan pendekatan menurut Donald Van Meter & Carl E. Van Horn yang terdiri dari 6 variabel, yaitu: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; 2) Sumber Daya; 3) Karakteristik Organisasi; 4) Sikap Pelaksana; 5) Komunikasi Organisasi Terkait; 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian Implementasi Program berdasarkan 6 variabel dari Donald van Meter & Carl E. Van Horn yakni, Ukuran dan tujuan, karakteristik agen pelaksana kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi Terkait, sikap pelaksana dan lingkungan (ekonomi,sosial,politik) sudah cukup baik dan optimal. Namun terdapat kendala pada Sumber daya yaitu lahan yang sempit untuk memasang septictank. Jadi dapat disimpulkan bahwa program Sanitasi Total berbasis masyarakat di Kelurahan Ketintang sudah berjalan baik yang dapat dilihat dengan Kelurahan Ketintang sudah menjadi kelurahan ODF namun terdapat kendala pada sumber daya. Saran dari peneliti adalah adalah bantuan sebaiknya desain septictank untuk rumah kecil sehingga tidak menggunakan banyak tempat. Kata Kunci: Implementasi Program, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemberdayaan Masyarakat
PENERAPAN SISTEM SOLID WASTE APPLICATION TRANSPORTATION (SWAT)  DI DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA Fajar Rofandi
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

PENERAPAN SISTEM SOLID WASTE APPLICATION TRANSPORTATION (SWAT) DI DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA Fajar Rofandi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya rofandi.fajar@gmail.com Agus Prastyawan DIII Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Abstrak Solid Waste Application Transportation (SWAT) merupakan sistem yang dilahirkan guna mempermudah proses monitoring kendaraan sampah, dimulai dari keluar dari garasi (inisialisasi) hingga pada akhirnya membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan harus melalui Jembatan Timbang untuk proses verifikasi oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya secara online dengan sistem scanning barcode pada kitir menggunakan aplikasi. Penerapan Solid Waste Application Transportation (SWAT) ini didasari atas banyaknya truk muatan sampah yang tidak diketahui asalnya, beserta jumlah muatannya. Penerapan sistem Solid Waste Application Transportation (SWAT) mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai TOP Inovasi Pelayanan Publik 2015 dan penggagas pertama suatu program yang menjadi contoh untuk kota lain di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesuksesan manajemen proyek eGovernment dalam penerapan sistem Solid Waste Application Transportation di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Fokus penelitian ini dilihat dari delapan elemen sukses manajemen proyek e-Government menurut Indrajit yang terdiri dari Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency, Budgets, Technology dan Innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Elemen Sukses E-Government dalam penerapan Solid Waste Application Transportation (SWAT) di Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Political Environment dalam SWAT bertipe “Bottom Up Project”. Leadership dalam penerapan mendukung dan bertanggung jawab. Planning diawali keinginan penggunaan teknologi hingga transparansi walaupun terdapat beberapa kendala. Stakeholders dalam penerapan SWAT yaitu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, PT. Surviyor Indonesia, Rekanan Dinas dan pihak swasta. Transparency dalam penerapannya berupa sistem online dan dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan melalui website. Budgets, tidak adanya anggaran khusus untuk berjalannya penerapan SWAT. Technology dalam SWAT belum sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat perencanaan karena terkendala dengan dana. Innovation yang dilakukan oleh pegawai pada saat terjadi kendala yaitu dengan pengetikan secara manual untuk proses verifikasi kendaraan. Kata Kunci : Penerapan, Electronic Government, Solid Waste Application Transportation (SWAT)
Upaya Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelompok Sadar Wisata (Studi Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo) Moch Isa Ansori Tomas
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

Upaya Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelompok Sadar Wisata (Studi Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo) Moch Isa Ansori Tomas 13040674038 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: ansori.tomas@gmail.com Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP 0030057606 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: muhammadfarid@unesa.ac.id Abstrak Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keaslian pedesaan baik kehidupan sosial, budaya, adat istiadat yang ditunjang dengan adanya potensi wisata dan fasilitas pendukung dalam struktur kehidupan desa. Desa Kupuk merupakan salah satu desa yang sudah ditetapkan menjadi Desa Wisata pada tahun 2016. Oleh karena itu, harus ada upaya yang dilakukan kelompok sadar wisata dalam mengembangankan Desa Wisata Kupuk, namun dalam upaya pengembangannya kelompok sadar wisata masih mengalami beberapa hambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengembangan desa wisata melalui kelompok sadar wisata dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa Kupuk, Ketua dan Anggota Kelompok Sadar Wisata “Menjemput Impian”, Masyarakat serta Wisatawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan aspek-aspek dalam pengembangan wisata dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya pengembangan Desa Wisata Kupuk melalui kelompok sadar wisata sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, dalam pengembangannya Kelompok Sadar Wisata “Menjemput Impian” masih mengalami hambatan-hambatan antara lain: Manajemen kepengurusan anggaran yang belum profesional yang mengakibatkan pemerintah desa kebingungan dalam menjembatani Kelompok Sadar Wisata “Menjemput Impian” dalam meminta bantuan dana kepada pemerintah daerah, ketersedian modal awal yang sedikit membuat POKDARWIS belum mampu melengkapi sarana dan prasarana wisata, kurang maksimalnya jalinan kemitraan dengan pihak swasta membuat belum adanya investasi serius yang masuk kedengan baik namun pemerintah desa masih mengalami beberapa hambatan-hambatan. Kata Kunci : Upaya, Pengembangan, Desa Wisata, PADes
PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (SILOKDES) DI DESA MANCON KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK Ratih Anggraini
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (SILOKDES) DI DESA MANCON KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK Ratih Anggraini S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Ratihangg70@gmail.com Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Abstrak Sistem pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) adalah sebuah media elektronik yang digunakan pemerintah desa untuk merencanakan, mengelola dan melaporkan dana yang telah digunakan oleh desa sebagai media akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan perencanaan ataupun hasil dari pengelolaan pembangunan. Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu desa pengguna Silokdes di Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan Silokdes di Desa Mancon. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berdasarkan Indikator-indikator dalam penerapan Electronic Government menurut Indrajid (2002) yang terdiri dari Data Infrastruktur, Infrastruktur Legal, Infrastruktur Institusional, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur Teknologi, dan Strategi Pemikiran Pemimpin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jelasnya pembagian data infrastruktur yang digunakan dalam penerapan Silokdes. Indikator Infrastruktur legal yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupat Nganjuk Nomor 10 tahun 2014. ndikator Infrastruktur Instusional, Desa Mancon merupakan desa Koordinator di Kecamatan Wilangan dalam penerapan Silokdes. Indikator Infrastruktur Manusia, operator Silokdes Desa Mancon berjumlah satu orang. Indikator Infrastruktur Teknologi, sarana dan prasarana yang di memiliki Mancon untuk mendukung pelaksanaan penerapan Silokdes sudah baik dan sudah lengkap. Indikator Strategi Pemikiran Pemimpin, Kepala Desa Mancon memiliki memiliki visi dan misi yang sejalan dengan penerapan Silokdes. Kata kunci : Penerapan, E-Gov, Sistem Pengelolaan keuangan Desa (Silokdes)
INOVASI LAYANAN SAMSAT HIBURAN OBYEK WISATA (S.H.O.W) DI KANTORBERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SURABAYA UTARA CANDRA DWI SUSILOWATI
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

INOVASI LAYANAN SAMSAT HIBURAN OBYEK WISATA (S.H.O.W) DI KANTORBERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SURABAYA UTARACandra Dwi SusilowatiS1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri SurabayaEmail: candra.dwisusilowati@gmail.comDra. Meirinawati, M. AP.S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri SurabayaAbstrakPelayanan samsat selama ini identik dengan persepsi pelayanan yang buruk, dimana persepsi masyarakat yangmenyatakan bahwa masih banyak calo dan pungutan liar. Oleh karenanya persepsi tersebut ingin diubah oleh KantorBersama Samsat Surabaya Utara melalui inovasi layanan Samsat Hiburan Obyek Wisata (S.H.O.W) bahwa sebenarnyaSamsat juga responsive terhadap keinginan masyarakat dimana dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotortahunan dengan mudah. Inovasi ini hadir diberbagai lokasi wisata untuk memfasilitsai masyarakat yang berwisata saatakan membayar pajak. Selanjutnya untuk mengetahui terkait inovasi ini, dilakukan penelitian yang akanmendiskripsikan terkait inovasi layanan Samsat Hiburan Obyek Wisata (S.H.O.W)Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokuspenelitian ini didasarkan pada PERMENPANRB No. 15 berdasarkan Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan kepadamasyarakat dengan lima Kriteria meliputi : Memperkenalkan pendekatan baru, Meningkatkan efisiensi, Memintaumpan balik dari masyarakat, Keadilan dan kemudahan akses pelayanan bagi kelompok rentan , dan Membangunkemitraan. Informasi terkait data diperoleh dari wawancara narasumber yang berkompeten dan terkait langsung denganlayanan SHOW selain itu juga ada dokumen-dokumen resmi, dll. Teknik analisis data dalam penelitian inimenggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan..Hasil penelitian menunjukkan inovasi layanan Samsat Hiburan Obyek Wisata yang dilakukan oleh KantorBersama Samsat Surabaya Utara sudah berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan wajib pajak dimanadalam kriteria meningkatkan efisiensi dinilai sudah memenuhi syarat efisiensi dan responsif dengan persyaratan yangmudah, proses yang cepat, lokasi dan waktu pelayanan yang menarik dimana ada di lokasi obyek wisata dan waktupelayanan saat weekend. Inovasi layanan ini juga tidak sempurna dan tetaplah memiliki berbagai kekurangan, mulaidari sosialisasi yang kurang optimal sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya layanan ini, kurangkonsistensi jadwal pelayanan dimana sering mangkir dari jadwal yang sudah ditetapkan, dan sering terjadi errorjaringan saat pelayanan sehingga mengakibatkan tidak bisa melakukan transaksi pembayaran pajak.Kata Kunci: Inovasi pelayanan, SAMSAT, Layanan SHOW
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO Ryan Firnanda Pratama
Publika Vol 5 No 5 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n5.p%p

Abstract

Ryan Firnanda Pratama S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univesitas Negeri Surabaya ryan.firnanda1@gmail.com Fitrotun Niswah S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya vita.unesa@yahoo.com Abstrak PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) merupakan sebuah inovasi sederhana yang menyuguhkan prosedur pelayanan yang lebih rapi, yaitu pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah dimana pelayanan tersebut yang seharusnya menjadi kewenangan dinas kabupaten maupun kota dapat dilaksanakan oleh pemerintah tingkat kecamatan, seperti halnya pelayanan Kartu Pencari Kerja, yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan PATEN dimaksudkan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi ”simpul pelayanan” (front office) dari SKPD tingkat kabupaten. Selain Kecamatan Sukodono menjadi Kecamatan terbaik pada tahun 2015. Sedangkan dalam menjaga serta memayungi program ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki landasan hukum untuk implementasi kebijakan PATEN yaitu dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan Kepada Camat, dimana Pelimpahan Kewenangan dimaksudkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam penyelenggaraan pemenuhan pelayanan publik yang mana tidak membebani kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan lebih dekat dengan masyarakat.Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat. Pemerintah mengatur aspek penilaian kepuasan itu melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang memuat Sembilan aspek penilaian yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.Metode dalam penelitian ini yang di gunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel 92 sampel dari 1097 orang, dengan menggunakan teknik incidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, pengolahan data, pengorganisasian data, dan penemuan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator persyaratan memperoleh prosentase sebesar 78,48%, prosedur 70,36%, waktu pelayanan 71,95%, biaya/tarif 74,02%, produk spesifikasi jenis pelayanan 72,28%, kompetensi pelaksana 72,66%, perilaku pelaksana 74,05%, maklumat pelayanan 71,03%, penanganan pengaduan, saran dan masukan sebesar 73,69%. Sehingga diperoleh rata-rata sebesar 73,06 %yang menunjukan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan program PATEN di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci :Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, Program PATEN
DAMPAK PROGRAM BROADBAND LEARNING CENTER (BLC) DI KELURAHAN DUKUH MENANGGAL, KECAMATAN GAYUNGAN, KOTA SURABAYA MEGA MULYASARI
Publika Vol 5 No 6 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n6.p%p

Abstract

Saat ini, era globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi menuntut Pemerintah untuk berinovasi dengan mengintegrasi pelaksanaan pemerintahan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal dengan E-government. Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu pemerintahan yang berhasil menjalankan pemerintahan berbasis elektronik, salah satu keberhasilan Kota Surabaya dalam bidang E-goverment adalah program Broadband Learning Center (BLC). Program BLC merupakan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan komputer gratis bagi warga Surabaya yang bertujuan agar masyarakat Kota Surabaya melek teknologi informasi (IT) serta sebagai salah satu upaya mewujudkan visi Kota Surabaya yaitu menuju Surabaya Multi Media City (SMMC). Program BLC telah dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga saat ini dan memiliki lokasi sebanyak 35 lokasi salah satunya di Kelurahan Dukuh Menanggal, Surabaya. Pelaksanaan pelatihan di BLC Kelurahan Dukuh Menanggal tidak terlepas dari munculnya kendala. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mendeskripsikan bagaimana dampak program Broadband Learning Center (BLC) Di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dampak terhadap beberapa unit-unit pedampak antara lain dampak terhadap individual, dampak organisasional, dampak masyarakat, dampak lembaga dan sistem sosial. teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verivikasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa programBroadband Learning Center (BLC) di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya memberikan dampak terhadap unit-unit sosial yang meliputi dampak individu dengan semakin meningkatknya tingkat melek teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal, dampak organisasional dengan tercapainya visi kota Surabaya menuju Surabaya Multi Media City, dampak terhadap masyarakat berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terpenuhinya akses internet kelurahan Dukuh Menanggal, dan untuk dampak terhadap lembaga dan sistem sosial lebih memberikan dampak terhadap system pendidikan dengan semakin meningkatknya kemampuan tekonologi informasi dan komunikasi masyarakat. Kata Kunci:Dampak, Program, Teknologi Informasi
Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Nganjuk. (studi di Desa Pelem Kecamatan Kertosono) ANISA RAHADINI
Publika Vol 5 No 6 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n6.p%p

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kabupaten Nganjuk sebagai kawasan Agropolitan yang telah di tetapkan pengembangan agribisnis tidak terbatas pada pertanian holtikultura mampu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani ialah melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). PUAP diawali dengan proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan PUAP di lapangan. Melalui PUAP dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dari aspek permodalan, akses pasar dan teknologi serta masih lemahnya manajemen usaha tani yang menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat petani di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani melalui program PUAP di Desa Pelem dapat dilihat dari aspek sasaran, teknik dan tujuan. Dari aspek sasaran yaitu masyarakat petani yang tergabung dalam kelembagaan Gapoktan yang berada pada desa miskin sesuai dengan data Badan Pusat Statistik dan PNPM-Mandiri. Dari segi teknik, Gapoktan masih belum mampu mengembangkan usaha pengolahan produk pemberi nilai tambah dari Dinas Pertanian karena kurangnya kesadaran masyarakat petani dan kecilnya intensitas pemberian pelatihan dari tenaga pendamping. Peningkatan kemampuan dan keterampilan tidak terjadi pada semua masyarakat petani anggota Gapoktan dan hanya terjadi pada masyarakat petani tertentu saja yaitu pengurus kelembagaan Gapoktan.Dari aspek tujuan menunjukkan bahwa peningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat petani dapat pengembangan usaha agribisnis di Gapoktan Margo Makmur sudah baik, namun tidak semua usaha tersebut dapat berkembang dengan baik sehingga masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya kelompok masyarakat petani.Jenis usaha yang dapat berkembang hanya pada unit usaha simpan pinjam saja sehingga hanya dapat memudahkan akses petani terhadap bantuan permodalan saja, sedangkan untuk kontribusi peningkatan produksi dan pendapatan masih sangat kecil dan kurang berkembang. Kata Kunci:Pemberdayaan, masyarakat prtani, program PUAP

Page 7 of 127 | Total Record : 1261

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue