cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,286 Documents
Implementasi kartu jombang sehat (kjs) di puskesmas mojoagung kabupaten jombang DHIMAS ANDREAN F; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.Kesehatan merupakan salah satu indikator menuju sebuah bangsa, tanpa memiliki kesehatan setiap warga negara tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dan kurang produktif.Oleh karena itu, pemerintah wajib menciptakan kesehatan bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali karena kesehatan adalah inventaris yang berharga bagi suatu bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mrndiskripsikan implementasi Kartu Jombang Sehat (KJS) Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mojoagung Kabupaten Jombang.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Kartu Jombang Sehat (KJS) yang mengunakan teori implementasi milik George C. Edward III dengan 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi antara Dinas Sosial dan Rumah Sakit/Puskesmas dengan sasaran Masyarakat pengguna KJS sudah terjalin baik. Sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan ,sumberdaya anggaran, sumberdaya informasi dan kewenangan sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, tetapi sumberdaya informasi yang dirasa masih kurang memadai karena banyaknya informasi yang masih belum diterima dengan baik. Disposisi program sudah baik karena kerjasama antar organisasi yang terjadi didalamnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Birokrasi yang terkait mendukung penuh program ini sehingga dapat tercapai tujuan program dengan maksimal.Dengan demikian saran yang dapat diberikan adalah Dinas Sosial hendaknya dapat memperhatikan sumberdaya KJS agar memadai dengan menambah jumlah tim perencana KJS. Perlu adanya pengkajian ulang Peraturan Bupati Nomor 5A Tahun 2015 tentang jaminan kesehatan mengenai alur penerbitan KJS juga perlu ada pihak khusus dari puskesmas untuk menjelaskan dgn baik kjs ini Dan bagi masyarakat hendaknya agar lebih memahami dan menaati ketentuan dan SOPs KJS agar program KJS berjalan maksimal dan tepat sasaran.Kata kunci : implementasi,Kartu ,Sehat
STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES MELALUI IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI DESA (STUDI PADA BUMDES SEKAR MAJU SEJAHTERA DI DESA SEKARGADUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK) UBAIDILLAH AL FIKRI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

ABSTRAK STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES MELALUI IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI DESA (Studi pada BUMDes Sekar Maju Sejahtera di Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik) Nama : Ubaidillah Al Fikri NIM : 15040674095 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Indonesia sebagai negara berkembang terus menggencarkan adanya pembangunan nasional. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemerintah di daerah untuk secara lebih leluasa mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di daerahnya. Pemerintah membuat kebijakan baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Upaya peningkatan ekonomi desa juga menjadi perhatian Pemkab Gresik, salah satu desa yang serius berupaya mengembangkan BUMDes adalah Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Sekargadung memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekar Maju Sejahtera yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat membantu meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasarkan karena BUMDes Sekar Sejahtera Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. fokus penelitian ini adalah: bagaimana strategi pengembangan BUMDes melalui identifikasi potensi ekonomi desa yang ada pada BUMDes Sekar Maju Sejahtera Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini yaitu Desa Sekargadung telah mendirikan BUMDes Sekar Maju Sejahtera seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Sekar Maju Sejahtera ini berfungsi untuk membantu mengelola dan mengidentifikasi potensi yang ada di Desa Sekargadung. BUMDes melakukan identifikasi potensi ekonomi desa dengan cara menambah unit usaha dengan melakukan sosialisasi kepada 122 dari 15 RT masyarakat Desa Sekargadung untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. BUMDes juga melakukan identifikasi peluang usaha yang akan dijalankan dengan melihat usulan unit usaha yang diusulkan masyarakat. Kata Kunci : Pengembangan, BUMDes, Potensi Desa ABSTRACT BUMDES DEVELOPMENT STRATEGY THROUGH IDENTIFICATION OF POTENTIAL ECONOMIC POTENTIAL (Study on BUMDes Sekar Maju Sejahtera in Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency) Name : Ubaidillah Al Fikri NIM : 15040674095 Study Program : Bachelor of State Administration Faculty : Social Sciences and Law Name of Institution : Surabaya State University Advisor : Muhammad Farid Maruf, S.Sos., M.AP. Indonesia as a developing country continues to intensify the existence of national development. Regional autonomy provides an opportunity for the community and government in the region to more freely regulate and manage the needs of the community in their area. The government made a new policy, namely Law Number 6 of 2014 concerning villages. One effort that can increase village income is the establishment of Village-Owned Enterprises, as stipulated in the Village Minister Regulation Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management, Management and Dissolution of Village-Owned Enterprises. The effort to improve the village economy is also a concern of Gresik Regency Government, one of the villages that is seriously trying to develop BUMDes is Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency. Sekargadung Village has a Village-Owned Enterprise (BUMDes) Sekar Maju Sejahtera which functions as a village economic institution that can help increase village income and prosper the community. This study uses a research method with a qualitative approach with a descriptive type. The location of this research was based on the BUMDes Sekar Sejahtera, Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency. The focus of this research is: how the strategy for developing BUMDes is through identifying the economic potential of the village in the BUMDes Sekar Maju Sejahtera, Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency. The results of this study are Sekargadung Village which has established the Sekar Maju Sejahtera BUMDes as regulated in the Village Minister Regulation Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management, and Dissolution of Village-Owned Enterprises. The BUMDes Sekar Maju Sejahtera serves to help manage and identify the potential that exists in Sekargadung Village. BUMDes identified the economic potential of the village by adding business units by disseminating information to 122 of the 15 RTs of the Sekargadung Village community to absorb aspirations from the community. BUMDes also identify business opportunities that will be carried out by looking at the proposed business units proposed by the community. Keywords: Development, BUMDes, Village Potential
UPAYA OPTIMALISASI PASAR DALAM MENIGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN SIAMITA FITRIANI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

AbstrakKebijakan otonomi daerah diformulasikan agar dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, yang sebelumnya pemerintahan sentralisasi lalu menjadi desentralisasi agar pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi penerimaan pendapatan daerahnya sendiri dengan lebih optimal. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah berupa retribusi daerah. Beberapa jenis retribusi daerah terdapat salah satu jenis retribusi pelayana pasar. Sehubung dengan hal tersebut, perlu dideskripsikan bahwa upya optimalisasi retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif degan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode prinsip dasar menejemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisisensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akutanbilitas. Teknin analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan penjaringan retribusi dengan lebih baik kepada pedagang, melakukana laporan audit secara transparansi atau diakses secara online, untuk meningkatkan efisienasi penarikan retribusi dengan melibatkan pihak ketiga, membuat aplikasi berbasis informatika yang disebut SILADASMAS dimana aplikasi tersebut menyampaikan tentang pembayaran secara auto debet dan status penyewaan kios dan los secara online. Namun, perlunya ada perubahan perda tentang kecocokan tarif dengan kondisi saat ini, perlunya ada pengawasan terhadap pungli yang masih sering dijumpai dilingkungan pasar, evalusasi data kecocokan penyewa terhadap pedagang, serta perlunya renovasi terhadap bangunan pasar dimana banguna tersebut sangat sempit dan panas yang menyebabkan pedagang enggan menyewa kios dan juga agar pengunjung pasar agar lebih tertarik mengunjungi pasar tradisisonal agar lebih bisa meningkatkan pendapatan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kata Kunci: Optimalisasi, PAD, Retribusi Pasar Abstract The regional autonomy policy was formulated in order to bring the government closer to the community, which had previously been centralized and became decentralized so that local governments could develop their own revenue potential more optimally. One source of regional income is in the form of regional retribution. Some types of regional retribution are one type of market service retribution. In connection with this, it is necessary to describe that the effort to optimize retribution to increase Regional Original Revenue is carried out by the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Tuban Regency. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used methods through interviews, observation, and documentation. Using the focus in this study is to use the basic principle method of regional revenue management with indicators of expanding the base of revenue, controlling for income leakage, increasing the efficiency of revenue administration, and transparency and accountability. Techniques for data analysis are data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing or data verification. The results showed that efforts were made to optimize the collection of retribution better for traders, conduct a transparency audit report or access it online, to increase the efficiency of levy withdrawals by involving third parties, creating informatics-based applications called SILADASMAS where the application conveyed about payments auto debit and merchant rental status online. However, there is a need for changes in local regulations regarding the suitability of tariffs with the current conditions, the need for supervision of illegal collections that are still frequently encountered in the market environment, evaluation of tenants compatibility with traders, and the need to renovate market buildings where the buildings are very narrow and hot rent kiosks and also so that market visitors are more interested in visiting traditional markets so that they can increase revenue retribution to optimize local revenue Keywords: Optimization, PAD, Market Retribution
Implementasi Desa Adat Osing Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi KHOLID MABRURI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Pariwisata menjadi leading sector dalam pembangunan nasional, pariwisata juga berperan penting dalam penggerak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, insfrastruktur dan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin gencar untuk mensosialisasikan pengelolaan wisata terutama yang ada di desa mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi setiap tahun mengalami kenaikan. Salah satu desa yang tanggap yaitu desa yang terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah Desa Adat Osing Kemiren Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Desa Adat Osing Kemiren dalam mengembangkan potensi pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi Desa Adat Osing dalam mengembangkan potensi pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up menurut Elmore, Lipsky, Hjern & David O’Porter (dalam Tahir 2011:136). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Desa Adat Osing Kemiren telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Ketua POKDARWIS, Wakil Ketua POKDARWIS, Sekretaris POKDARWIS, Bendahara POKDARWIS, dan anggota POKDARWIS. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengelola dan masyarakat. Namun dalam pengelolaannya masih terdapat hambatan-hambatan seperti kurang SDM pengelola, kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan wisatawan, dan belum adanya papan informasi mengenai sumber daya wisata yang dimiliki Desa Kemiren. Adapun saran yang diajukan adalah Pemerintah Desa Kemiren bersama-sama dengan POKDARWIS merintis pembuatan pusat data Desa Kemiren, yang berisi informasi dan dokumentasi kekayaan seni, tradisi, dan budaya osing sebagai bentuk konservasi budaya dan daya tarik wisata khusus pendidikan. Karena secara riil pengunjung yang paling banyak berkunjung ke Desa Kemiren adalah wisatawan yang ingin mempelajari budaya osing. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Desa Adat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) TULUNGAGUNG (STUDI PADA PENCEGAHAN P4GN) HIMMA FARIDATUL HUSNA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba telah menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam kelangsungan masa depan para generasi muda. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah kebijakan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN, pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2018 tentang pelaksanaan P4GN. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan P4GN yang ada di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan P4GN. Fokus penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba yang ada di kabupaten Tulungagung. Dilihat dari implementasi kebijakan P4GN telah sesuai dengan indikator teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan P4GN. BNNK selaku pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan bekerjasama dengan banyak pihak, antara lain OPD yang ada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung, LSM, Ormas dan beberapa pihak lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, BNNK Tulungagung diharapkan untuk menambah penyuluh agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal dan diharapkan pelaksana harus bisa mengatur waktu pelaksanaan, koordinasi, komunikasi serta komitmen harus berjalan dengan baik agar tujuan kebijakan bisa berjalan dengan semestinya. Kata Kunci: Implementasi, Pencegahan, P4GN
Pemberdayaan Petani di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung (Studi pada Gabungan Kelompok Tani Suko Makmur Desa Kepuh) HAMZAH FANZURI M; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

AbstrakSektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi penyangga perekonomian rakyat khususnya pedesaan. Dalam pembangunan di sektor pertanian membutuhkan faktor-faktor pendukung guna meningkatkan hasil produksi, khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dengan didukung teknologi pertanian yang memadai, program-program pembangunan pertanian yang terarah, serta pembinaan dan pemberdayaan petani. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberdayaan petani di desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2010). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan petani atau kelompok tani di Desa Kepuh kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah terlaksana namun masih ada beberapa point yang menjadi catatan. Saran dari peneliti adalah peran serta pemerintah dalam memberikan motivasi atau pengembangan diri bagi petani harus dilakukan secara berkesinambungan, agar hasil usaha tani dapat mendukung program ketahanan pangan nasional serta kesejahteraaan ekonomi petani dapat dicapai, serta fasilitas sumber daya dalam bentuk infrastruktur pertanian ataupun sumber daya modal perlu di kembangkan untuk mendapatkan hasil usaha tani yang optimal.Kata Kunci: Pemberdayaan, Gapoktan, Pertanian AbstractThe agricultural sector is a sector that has a strategic role in national economic development structure. Until now, the agricultural sector is still the peoples economy, especially rural buffer. In a development in the agricultural sector requires support factors in order to increase production, especially in the field of food crops supported by appropriate agricultural technology, agricultural development programs is directed, as well as development and empowerment of farmers.The purpose of this research to describe the empowerment of farmers in the village billowing Boyolangu Tulungagung subdistrict. This research uses descriptive method with qualitative approach. The research focus is community empowerment strategies According Suharto (2010: 63-70). This research subject is determined by purposive sampling technique. Data collection techniques in this research through interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with the data collection, data reduction, the data presentation and conclusion. The results Showed thatimplementation of the empowerment program farmers or farmer groups in the village billowing Boyolangu Tulungagung subdistrict been implemented but there are still some points to note. Advice from researchers is the role of government in providing motivation or self development for farmers must be done on an ongoing basis, so that the results of farming can support the national food security program and the welfare economics of farmers can be achieved, and facility resources in the form of agricultural infrastructure or capital resources necessary was developed to obtain the optimal results of farming.Keywords: Empowerment, Gapoktan, Agriculture
Implementasi Sekolah Adiwiyata di SDN 1 Sidokumpul Kabupaten Gresik WAHYUNI ANDIATI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Kepedulian terhadap lingkungan sangat diperlukan dan menjadi tanggung jawab bersama, tidak terkecuali pihak sekolah. Kepedulian terhadap lingkungan tersebut bisa diterapkan disekolah melalui pendidika lingkungan, dari sekolah tersebut diharapkan mampu mendidik siswanya untuk lebih bisa memahami tentang lingkungan. Pendidikan lingkungan disekolah diterapkan dengan adanya program Sekolah Adiwiyata. Salah satu daerah yang berhasil menerapkan program tersebut yaitu Kabupaten Gresik, di Kabupaten Gresik sendiri saat ini sekolah yang sudah berhasil menjalankan Program Sekolah Adiwiyata yaitu SDN 1 Sidokumpul. Tetapi meski berhasil menjalankan program tersebut SDN 1 Sidokumpul masih mempunyai beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran dan pelasana program yang masih belum mengerti tentang lingkungan yaitu siswa kelas satu dan dua. Jenis peneliti ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini terdapat dua lokasi yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berada di jalan KH. Wachid Hasyim No. 17, dan SDN 1 Sidokumpul yang berada di jalan Jaksa Agung Suprapto No.5. Fokus dari penelitian ini yaitu standar dan sasaran program, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implmentor. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian Kasi Badan Lingkungan Hidup, kepala SDN 1 Sidokumpul, tim adiwiyata dan siswa. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan standar dan sasaran kebijakan sudah dapat dicapai oleh SDN 1 Sidokumpul terbukti dengan semakin tertatanya lingkungan yaitu lingkungan sekolah semakin bersih, banyak taman-taman di setiap kelas, tetapi pencapaian tersebut memiliki kendala yaitu murid kelas satu dan dua yang belum mengerti tentang lingkungan. Sumber daya manusia di SDN 1 Sidokumpul sudah memadai. Sedangkan pada sumber daya anggaran dan sarana prasaran mereka mempunyai kendala yaitu kurangnya anggaran yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Komunikasi dan penguatan aktivitas yang di lakukan oleh SDN 1 Sidokumpul yaitu dengan menjaga komunikasi secara baik kepada para stackholder. Karakteristik yang dimiliki oleh SDN 1 Sidokumpul yaitu antusias, gigih dan bertanggung jawab. Kondisi ekonomi memiliki pengaruh positif yaitu menambah pendapatan kantin sekolah, kondisi sosial sangat mendukung, dan kondisi politik tidak ada kendala. Sedangkan disposisi imlementor mereka sangat mendukung dan merespon baik program Sekolah Adiwiyata. Kata Kunci: Implementasi, Program, Adiwiyata
Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik IKE PENILITA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi MBR yaitu dengan pembangunan Rusunawa. Pengelolaan Rusunawa di Kabupaten Gresik diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 89 Tahun 2018. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan Rusunawa, agar dilaksanakan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pengelolaan Rusunawa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan triagulasi. Teknis analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan ketepatan kebijakan sudah tepat, terbukti dengan kebijakan pengelolaan Rusunawa telah berisi dasar hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan juga terdapat tujuan dari kebijakan pengelolaan Rusunawa. Pada ketepatan pelaksanaan, aktor yang terlibat sudah tepat dan sesuai dengan tupoksi. Ketepatan target kurang sesuai, hal ini terbukti dengan banyaknya penghuni Rusunawa Bambe yang berasal dari luar Gresik. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sosialisasi kepada masyarakat Gresik bahwa terdapat Rusunawa yang siap huni dengan harga terjangkau dan layak huni, selain itu fasilitas Rusunawa perlu diperbaiki yaitu akses masuk Rusunawa yang masih berupa tanah seharusnya diperbaiki dengan jalan paving atau aspal.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rusunawa
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR BARAT KOTA SURABAYA (Studi pada Wilayah Terdampak Pembangunan di Kelurahan Sememi) WAHYU PUJI KURNIAWAN; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah Kota Surabaya berupaya mewujudkan pembangunan daerah dengan merencanakan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang sebagian besar wilayah terdampak berada di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Pembangunan JLLB direncanakan untuk mengurai tingkat kemacetan di Kota Surabaya yang terpusat di koridor tengah kota, yaitu Jalan Ahmad Yani-Wonokromo-Perak dengan dasar pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2014-2034 serta dokumen laporan hasil studi kelayakan JLLB. Seiring berjalannya proyek pembangunan JLLB tersebut ternyata menemui hambatan-hambatan baik teknis maupun operasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan perencanaan proyek pembangunan JLLB khususnya di wilyah Kelurahan Sememi yang sebagaian besar wilayahnya terdampak pembebasan lahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal (2016:130) yang terdiri dari perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan, perencanaan harus disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi, menjaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, mengembangkan kapasitas dan kualitas tenaga perencana, dan optimalisasi peran serta masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan agenda pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan aturan hukum dan studi kelayakan pembangunan JLLB yang melibatkan perusahaan pengembang sebagai partisipan proyek JLLB. Dalam pelaksanaan proyek yang berjalan menemui kendala terkait pelibatan peran serta masyarakat yang tidak optimal sehingga ada penolakan beberapa warga yang lahannya akan diganti rugi terdampak pembangunan JLLB. Selain itu diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan pola koordinasi dan komunikasi dengan aktor-aktor terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, hingga swasta agar dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kata kunci : Perencanaan, Pembangunan Daerah, Jalan Lingkar Luar BaratAbstract The Surabaya City Government seeks to realize regional development by planning the construction of the Outer West Ring Road (JLLB), which most of the affected areas are in the Sememi Village, Benowo District. The construction of JLLB is planned to unravel the level of congestion in the city of Surabaya which is centered in the central corridor of the city, namely Jalan Ahmad Yani-Wonokromo-Perak on the basis of the implementation in Surabaya City Regulation No. 12 of 2014 concerning Regional Spatial Planning (RTRW) Surabaya City 2014-2034 as well as report documents on the results of the JLLB feasibility study. As the JLLB development project progressed, it encountered obstacles both technical and operational. The purpose of this study is to describe how the JLLB development project planning is carried out, especially in the Sememi Village area, where most of the area is affected by land acquisition. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of research uses development planning theory according to Sjafrizal (2016: 130) which consists of planning must be oriented towards implementation, planning must be adapted to changes in socio-economic conditions, maintain the linkages between planning and budgeting, develop the capacity and quality of planning staff, and optimize participation society. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Surabaya City Government has implemented the regional development agenda in accordance with the plan based on the rule of law and the feasibility study of the JLLB development involving the development company as the JLLB project participant. In the implementation of the project that ran into obstacles related to the involvement of the community participation that was not optimal so that there was a rejection of some residents whose land would be replaced with losses affected by JLLB development. In addition, it is expected that the Surabaya City Government can improve the pattern of coordination and communication with related actors such as the Central Government, Provincial Government, State-Owned Enterprises, and the private sector in order to realize sustainable and beneficial development for the community. Keywords: Planning, Regional Development, Outer West Ring Road
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Di SDN GADING 1 KOTA SURABAYA HENDY BING PUTRA; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Abstrak Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implmentasi MBS di SDN Gading 1 Kota Surabaya. Pada penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, Fokus penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya yang selanjutnya secara rinci akan dilihat dari subfokus-subfokus menurut George C. Edward(III) sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Manajemen Berbasis Sekolah sendiri merupakan suatu bentuk otonomi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang berdasarkan pada prinsip Kemandirian, Keadilan, Keterbukaan, Kemitraan, Partisipatif, Efisiensi, dan Akuntabilitas. Selain itu, dalam mengelola sekolah diperlukan tata kelola dokumen yang tertib dan sistematis serta kepemimpinan yang efektif. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi manajemen kurikulum dsan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan sarana dan prsarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah. Kata kunci : Kebijakan Publik, Manajemen Berbasis Sekolah Abstract Education is a very important human need because education has the duty to prepare human resources for the development of the nation and state. The progress of science and technology (science and technology) resulted in changes and growth towards a more complex. This raises social problems and new demands that cannot be predicted beforehand, so education always faces problems because of the gap between the expected and the results that can be achieved from the education process. School-based management itself is a form of autonomy in the management of education to educational units or schools based on the principles of independence, justice, openness, partnership, participation, efficiency, and accountability. In addition, managing the school requires an orderly and systematic document management and effective leadership. In terms of its components, school management includes curriculum management and learning, students, educators and education staff, financing facilities and infrastructure, school and community relations, and the culture and environment of the school. . Pada penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, Fokus penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya yang selanjutnya secara rinci akan dilihat dari subfokus-subfokus menurut George C. Edward(III) sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keywords: Public Policy, School Based Management

Page 93 of 129 | Total Record : 1286