Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

INFORMASI

informasi
Website

Published by Universitas Negeri Yogyakarta

ISSN : 01260650 EISSN : 25023837 DOI : -

Core Subject : Science, Education,

Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science

INFORMASI is an academic journal that centered in communication, is open and welcoming to contributions from the many disciplines and approaches that meet at the crossroads that is communication study. We are interested in scholarship that crosses disciplinary lines and speaks to readers from a range of theoretical and methodological perspectives. In other words, INFORMASI will be a forum for scholars when they address the wider audiences of our many sub-fields and specialties, rather than the location for the narrower conversations more appropriately conducted within more specialized journals. INFORMASI published twice a year (June and December) in Bahasa Indonesia or English.

Arjuna Subject : -

Articles 11 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI" : 11 Documents clear

PATOLOGI BIROKRASI DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Rosidah rosidah
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan daerahnya, sebagaimana undang-undang Otonomi Daerah No.7 tahun 1974 .. Untuk mewujudkannya perlu upaya yang sungguh-sungguh, dengan modal sumber daya yang dimilikinya. Dalam proses pencapaian tujuan tidak lepas dari berbagai persoalanl hambatan. Salah satu hambatan adalah yang terkait dengan SDM (Sumber Daya Manusia), yakni perilaku aparatur pemerintah. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur. Antara lain dengan diagnosa organisasi, analisis sitem dan prosedur. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku aparatur yang counter productive, sehingga menghambat laju perkembangan organisasi. Hal-hal yang nampak dari perilaku tersebut bisa jadi merupakan penyakit organisasi (patologi birokrssi), yang sudah merupakan budaya dalam organisasi tersebut. Melalui tulisan ini akan dikupas beberapa patologi yang kemungkinan muncul dalam birokrasi pemerintahan, antara lain astigmatisme, xenophobia, paranoia, dll.; sebab-sebab terjadinya, bagaimana berproses dalam organisasi publik dan solusi yang ditawarakan serta pendekatan yang bisa diterapkan.

STRATEGIPENGEMBANGAN BANK SVARIAH 01 INDONESIA Purwanto Purwanto
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Pertumbuhan industri perbankan Indonesia dipicu melalui kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 atau di kenai dengan nama Pakto 88, serta usaha pemerintah melalui kebijakan Bank Indonesia memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit. Disisi mikro, skim penjaminan kredit ini sangat membantu industri perbankan atau debitur untuk mengambil kerugian yang akan muncul sebagai akibat debitur tak mampu lagi melaksanakan kewajiban pembayaran kepada bank. Disisi makro, tersedianya skim penjaminan kredit tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses kredit perbankan dan mendorong pertumbuhan kegiatan usaha pada sektor ekonomi. Kehadiran Bank Syariah di Indonesia merupakan hasil dinamika pembangunan nasional yang menuntut partisipasi masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dengan in dika tor pendapatan perkapita penduduk yang tinggi secara umum menunjukkan terciptanya tingkat kesejahteraan rakyat yang baik. Bank Syariah Indonesia yang dipelopori oleh umat Islam berdasarkan prinsip bahwa selama ini praktik perbankan yang dilaksanakan oleh bank konvensional tidak sesuai dengan kaidah syariah. Praktik bank konvensional dilihat dari sudut pan dang agama Islam masih terjadi adanya riba dalam perolehan pendapatan. Bank Syariah dalam operasionalnya tidak mengkhususkan diri pada segmen muslim saja tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat umum non muslim. Strategi inilah yang sekiranya menjadikan Bank Syariah Indonesia mempunyai kekuatan dalam menghadapi persaingan di pasar industri perbankan.

MEKANISME PENGAWASAN YANG SINERGIS IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Moerdiyanto Moerdiyanto
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Pada konteks manajemen, kepuasan konsumen merupakan kunci keberhasilan bagi provider jasa. Sekolah selaku lembaga pendidikan formal merupakan industri jasa yang semestinya harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada kliennya yaitu siswa dan elemen stake holder lainnya. Namun ironisnya masih banyak lembaga pendidikan yang belum secara optimal melakukannya. Pendidikan dasar dan menengah tentunya juga dihadapkan pada masalah itu. Evaluasi kritis ten tang kualitas pelayanan akademik selama ini menunjukkan bahwa kinerjanya belum memuaskan. Hal itu tercermin dalam hasil survei UNOP tahun 2004 tentang human develop ment index, Indonesia hanya berada di peringkat 111 dari 177 negara di dunia yang disurvei. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dituangkan dalam Keputusan Mendiknas nomor 0971U/2002, tentang pengawasan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Pada tataran praktis justru yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana mekanisme dan prosedur monitoring dan kontrol dilakukan, agar pelaksanaan SPM di setiap lembaga pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Model monitoring dan pengawasan yang intensif adalah bentuk kolaborasi yang sinergis dan produktif antara inspektorat jenderal, Bawasda Provinsi, Bawasda KabupatenlKota dan Pengawas Sekolah, dan masyarakat. Oi dalam pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi melalui pembagian kekuasaan dan kewenangan pengawasan yang diatur dalam Buku Pedoman Pengawasan Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan pemeriksaan kolaboratif hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) prinsip manajemen yaitu fungsi kontrol, (2) prinsip pengendalian yaitu memberikan bimbingan, (3) prinsip integritas yang dilandasi integritas pribadi dan profesional, (4) prinsip pemberdayaan atas kemampuan dan kinerja kelembagaan, dan (5) prinsip efektivitas dan efisiensi agar pengawasan hemat biaya, tenaga, dan waktu. Selain itu, pengawasan harus ditempuh secara prosedural, yaitu: (1) dilaksanakan secara berkala dan terpadu, (2) melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, (3) memberikan informasi adanya kotupsi, kolusi dan nepotisme, dan penyampaian saran perbaikan, (4) dilakukan oleh pengawas yang memadai, dan (5) adanya semangat saling memberi dan menerima secara profesional, obyektif dan akuntabel yang bernuansa pemberdayaan.

KIPRAH SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM MENYIKAPI FENOMENA ALAM Purwantara, Suhadi
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, sering terjadi akhir-akhir ini. Informasi dapat diketahui masyarakat dunia dengan sangat cepat. Bahkan fen omena alam seperti hujan dan badai pun dapat diprediksi relative tepat baik lokasi maupun waktunya seperti hujan, badai, bahkan tsunami. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena akan mengurangi korban bencana alam. Banyaknya korban bencana alam di NAD merupakan contoh betapa sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang tsunami. Artikel ini memberikan gambaran mengenai prediksi bencana alam badai dan kemanfaatan Sistem Informasi Geografis.

PERAN KELUARGA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WANITA F. Winarni winarni
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Potensi wanita Indonesia dalam kegiatan politik sangatlah besar dan merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu perlu dibina, dikembangkan dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-Iaki sebagai subyek dan obyek pembangunan. Peningkatan partisipasi politik wan ita dapat diupayakan melalui pemanfaatan peluang yang ada, baik yang sudah diatur dalam GBHN maupun lembaga-Iembaga tingkat internasional yang menangani masalah wanita. Disamping itu perlu adanya redefinisi, reorientasi, dan sosialisasi politik agar lebih kondusif bagi pembinaan wanita dalam meningkatkan partisipasi politiknya pada khususnya dan semua warga negara pada umumnya. Keluarga yang karena fungsi-fungsinya mempunyai peran penting sebagai agen sosialisasi politik bagi induvidu khususnya wanita untuk menanamkan nilainilai, sikap-sikap politik, orientasi politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses sosialisasi politik dalam keluarga dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kognitig, afektif dan evaluatif. Besarnya peran keluarga dalam pelaksanaan sosialisasi politik sangat tergantung pada tingkat intensitas interaksi antara induvidu dengan keluarga, proses komunikasi yang berlangsung antara induvidu dengan keluarga, dan tingkat penekunan induvidu yang mengalami proses sosialisasi politik serta umur induvidu yang bersangkutan.

STRATEGI MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP KELUARGA YANG DIKEPALAI WANITA PADA SAAT KRISIS EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Endang Mulyani
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang dikepalai wanita, 2) perilaku konsumsi rumah tangga yang dikepalai oleh wanita, 3) strategi yang ditempuh oleh WKRT dalam mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan daerah ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita kepala rumah tangga yang tinggal di pedesaan yang termasuk kategori desa miskin di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengamatan, dokumentasi dan interview/wawancara dengan menggunakan kuesioner yang sudah disiapkan sebelumnya. Teknik analilisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menggunakan tabel dan prosestase. Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: 1 )dilihat dari umur, rata-rata umur Wanita Kepala Rumah Tangga adalah 54 tahun, 2) rata-rata jumlah jiwa dalam rumah tangga responden adalah 3 jiwa, 3) sebagian besar tahun sukses pendidikannya berkisar antara 0 - 6 tahun (74%), 4) sebagian besar WKRT bekerja di bidang pertanian yaitu sebesar 51 %, 5) dari 200 responden terdapat sebesar 58% yang pendapatan perkapita dalam rumah tangganya dibawah Rp 72.000,00. Apabila dibandingkan dengan ukuran standar garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sebesar Rp 72.210,00 per orang per bulan, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah tangga yang dikepalai wan ita di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori miskiti, 6) rata-rata pengeluaran konsumsi per orang per bulan kurang lebih sebesar Rp 71.850,00. 7) dilihat dari keterkaitan antara tingkat pendapatan dengan pengeluaran konsumsi, analisis data hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi pula proporsinya untuk pengeluaran konsumsi. 8) dilihat dari struktur pengeluaran, dari 200 responden yang termasuk kategori miskin, sebesar 32 rumah tangga struktur pengeluaran konsumsinya sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan ( rata-rata sebesar 73 %), 9) dilihat dari strategi mempertahankan kelangsungan hidup yang dipilih wanita kepala rumah tangga, dari 200 responden sebagian besar memilih strategi mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara dicukup-cukupkan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu sebesar 56%.

KEPEMIMPINAN, KONFLIK DAN STRATEGIPENANGGULANGANNYA Saliman saliman
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Kelompok-kelompok yang terbentuk dalam masyarakat berangkat dari kebutuhan bersama, yaitu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat dicapai melalui koordinasi. Koordinasi hanya dapat dilakkukan apabila salah satu anggota kelompok mempunyai otoritas lebih besar daripada anggota lain, yang selanjutnya disebut pemimpin. Agar seorang pemimpin mampu melakukan fungsifungsi kepemimpinan secara optimal, maka harus memahami konsep pemimpin dan epemimpinan, kapan terjadi kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang efektif, dan strategi yang tepat delsm melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan. Pemimpin yang akan berhasil secara teoritis adalah seorang pemimpin di samping dilahirkan, juga harus dibentuk oleh lingkungannya, dan lingkungan yang membentuk adalah lingkungan yang berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu seseorang dapat berhasil sebagai pemimpin apabila memiliki kualifikasi ang dibutuhkan. Syarat mutlak yang harus dimiliki pemimpin yaitu: kekuasaan, ewibawaan, dan kemampuan. Pemimpin juga harus mampu menggunakan oendekatan kepemimpinan yang tepat dalam mengambil kebijakan delsm organisasinya. Konflik dalam suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Dalam batas-batas tertentu konflik tidak selamanya merugikan justru sangat bermanfaat bagi penciptaan perilaku yang efektif. Oleh sebab itu perlu seni mengelola konflik, yaitu: membuat standard an penilaian, menentukan masalah kontroversial dan konflik, menganalilsa situasi dan evaluasi terhadap konflik, dan akhirnya pemimpin arus memilih tindakan yang tepat terhadap penyimpangan yang menimbulkan konflik.

PEMBERDAYAAN HAK PASIEN SEBAGAI PENCEGAH KEJAHATAN MALAPRAKTEK Setiati Widihastuti
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Wacana mengenai maraknya "korbsn-korben" tindakan medik bermunculan di media massa. Kegerahan mulai merebak di masyarakat, yang ditandai dengan keluhan di media massa, aduan ke Mahkamah Kode Etik Kedokteran Ikatan Ookter Indonesia (MKEK 101) yang tidak selalu direspon positii, atau upaya penyelesaian ke pengadilan. Namun yang apatis, dan ini jauh lebih banyak adalah memilih diam dan tidak memperpanjang masalah. Perlindungan terhadap pasien dari sisi hukum dan etika masih sangat lemah. Sejauh ini hukum kedokteran belum berpihak kepada masyarakat. Oi samping itu 101 sebagai penjaga etika dan moral profesi kedokteran terkesan tidak peka atas pelanggaran para anggotanya. jadi, menilik urgensinya serta untuk pembelajaran publik, melakukan action dengan menyelesaikannya secara hukum kadang-kadang memang perlu. Tujuannya bukan untuk menyerang, tetapi untuk peringatan agar dokter lebih berhati-hati. Tentu warga masyarakat perlu menyiapkan "peluru", supaya perjuangannya tidak sia-sia. Paham dan mencermati apa yang menjadi hak pasien merupakan langkah awalnya, kemudian memberdayakannya secara arif dan proporsional merupakan langkah selanjutnya. Sambil menunggu efektifnya undang-undang ten tang praktek kedokteran, "payung" perlindungan diri harus disiapkan supaya tidak lebih ban yak lagi korban melayang untuk sesuatu yang masih bisa dihindari.

DAMPAK PSIKOLOGIS MUTASI PEGAWAI AOMINISTRASI 01 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Sugi Rahayu
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan judul yang sama. Sejak ditetapkannya SK Rektor No. 207 tahun 2000 tentang Mutasi Pegawai Administratif di Lingkungan UNY, sudah beberapa kali kebijakan mutasi dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak psikoiogis mutasi pegawai di lingkungan UNY dan bagaimana mengantisipasi dampak psikologis yang disebabkan oleh mutasi pegawai tersebut. Subyek penelitian adalah Kepala Sub Bagian Tenaga Administratif UNY dan Kepala Bagian Kepegawaian UNY, para pegawai yang mengalami mutasi baik yang menduduki jabatan struktural (Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian) dan staf. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, jenis jabatan, dan asal unit kerja. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara secara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (7) mutasi pegawai di lingkungan UNY memiliki dampak psikologis baik bagi pegawai yang dimutasi maupun bagi pegawai yang tidak dimutasi; (2) setelah beberapa bulan para pegawai yang dimutasi tidak lagi beranggapan bahwa mutasi merupakan sesuatu yang menakutkan dan mereka dimutasi bukan karena telah melakukan kesalahan. Mereka menyadari bahwa sebagai pegawai UNY, mereka harus bersedia ditempatkan di unit kerja mana saja di lingkungan UNY; (3) untuk mengantisipasi dampak psikologis dari mutasi maka kebijakan mutasi pegawai dilaksanakan secara konsekuen dan mempertimbangkan hasil analisis jabatan.

PENGEMBANGAN HUKUM TERTULIS OALAM UUD 1945 BESERTA ARTI PENTING AMANOEMEN UUD 1945 Eny Kusdarini
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

UUD 1945 merupakan konstitusi hukum dasar tertulis bangsa Indonesia yang ada sejak Indonesia merdeka. Selama ini, apalagi pada masa Orde Baru keberadaan UUO 7945 disakralkan dan dikatakan dengan sifatnya yang singkat, supel, dan luwes mampu mengahadapi perkembangan zaman sehingga sampai dengan jatuhnya Orde Baru belum pernah ada perubahan walaupun sebetulnya alasan itu hanya dipakai untuk kepentingan penguasa negara. Setelah jatuhnya Orde Baru ada berbagai tuntutan dari masyarakat untuk merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama tatanan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuntutan-tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan adanya amandemen terhadap UUO 7945. Terlepas dari pro dan kontra terhadap prosedur dan tata cara perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia, maka terjadilah pengembangan hukum tertulis yang tertuang di dalam UUD 1945 dan pengembangan hukum tertulis tersebut mempunyai arti yang sangat penting dalam bidang ketatanegaraan termasuk berubahnya kelembagaan negara dan perubahan di bidang pemerintahan daerah di Indonesia. Pengembangan hukum dalam UUD 1945 membawa perubahan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya bersifat sentralistik ke pemerintahan yang bersifat desentralistik.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

1 2

Filter by Year

2005 2005

Filter By Issues

All Issue Vol. 55 No. 2 (2025): Informasi Vol. 55 No. 1 (2025): Informasi Vol. 54 No. 2 (2024): Informasi Vol. 54 No. 1 (2024): Informasi Vol. 53 No. 2 (2023): Informasi Vol 53, No 1 (2023): Informasi Vol 52, No 2 (2022): Informasi Vol. 52 No. 2 (2022): Informasi Vol 52, No 1 (2022): Informasi Vol 51, No 2 (2021): Informasi Vol 51, No 1 (2021): Informasi Vol 50, No 2 (2020): Informasi Vol 50, No 1 (2020): Informasi Vol 49, No 2 (2019): Informasi Vol 49, No 1 (2019): INFORMASI Vol 48, No 2 (2018): INFORMASI Vol 48, No 1 (2018): INFORMASI Vol 47, No 2 (2017): INFORMASI Vol. 47 No. 2 (2017): INFORMASI Vol. 47 No. 1 (2017): INFORMASI Vol. 46 No. 2 (2016): INFORMASI Vol. 46 No. 1 (2016): INFORMASI Vol. 45 No. 2 (2015): INFORMASI Vol 45, No 2 (2015): INFORMASI Vol. 45 No. 1 (2015): INFORMASI Vol 45, No 1 (2015): INFORMASI Vol 39, No 2 (2013): INFORMASI Vol 38, No 2 (2012): INFORMASI Vol 37, No 1 (2011): INFORMASI Vol 36, No 2 (2010): INFORMASI Vol 36, No 1 (2010): INFORMASI Vol 35, No 2 (2009): Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI Vol 28, No 1 (2000): INFORMASI Vol 26, No 1 (1998): INFORMASI More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA