cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject :
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 12 issue 2 (2023)" : 6 Documents clear
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA Bambang Wahyuono; Wahyu Tris Haryadi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir ketika  masih terikat dengan perjanjian kredit masih berjalan dan upaya yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur ketika jangka waktu hak guna bangunan yang dijadikan objek jaminan telah berakhir sedangkan perjanjian kreditnya masih berjalan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Hukum dari Hak Tanggungan batal apabila hak atas tanah yang dibebani oleh Hak Tanggungan itu hapus juga. Hal ini karena hak tanggungan adalah hak kebendaan, dan apabila obyek hak kebendaan itu hilang, maka jaminan atas hak itu hilang. Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur apabila terdapat Objek Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya habis saat masih dijaminan, yakni dengan upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif dengan cara menambahkan klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan dalam hal ini bank dapat melakukan penyelamatan terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan dalam upaya represif, pihak kreditur bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur apabila debitur lalai dalam membayar utang yang dimilikinya.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA Salis Prastika; Anggrita Esthi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.178

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi narapidana sesuai standard gizi di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu lembaga pemasyarakatan memegang andil tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana, salah satunya adalah dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi pemenuhan hak Pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya  serta apa saja kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapat pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Metode yang digunakan adalan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawncara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagasi perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT INKONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ratna Sriwijayati; Siti Ngaisah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.207

Abstract

Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Tetapi terdapat permasalahan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Perkawinan beda agama dalam pengaturannya mendapat celah untuk dilakukan. oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi perkawinan beda agama pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait inkonsistensi norma. Metode penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, dimana pendekatan masalahnya dengan pendekatan undnag-undnang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam Putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2066 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan hal ini yang memberi kesempatan untuk dilakukan, dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang syarat sahnya perkawinan dilakukan dengan tiap-tiap hukum agama dan keyakinannya. Terkait hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Harusnya suatu aturan bertujuan memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Undang-undang perkawinan ialah aturan yang sifatnya khusus dan undang-undang administrasi kependudukan bersifat umum.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN TUBAN PEMBANGUNAN JABUNG RING DYKE KECAMATAN WIDANG Ferry Irawan; M.A Razak
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.208

Abstract

Permasalahan pembebasan lahan proses pembangunan infrastruktur Jabung Ring Dyke Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) terjadi masalah pemberian ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya digunakan untuk proses pembangunan. Tujuan penelitian untuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak yang dirugikan dalam Pengadaan Tanah dan menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Hakim Nomor 257/PK/Pdt/2018. Penelitian termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta peraturan hukum lain yang terkait mengenai pengadaan tanah. Hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak yang dirugikan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Tuban adalah dari adanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang memberikan penjaminan ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian biaya ganti kerugian oleh Tim Penilai atau Tim Terpadu. Untuk Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 257/PK/Pdt/2018 dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 walaupun belum adanya peraturan mengenai batasan nilai maksimal dan minimum.
PERANAN KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) SURABAYA DALAM PENANGANAN KASUS KANJURUHAN MALANG Muhammad Zidhan; Djoko Sumaryanto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.210

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya melindungi dan menjaga martabat manusia, tetapi juga menjadi landasan moral dalam hubungan antar manusia. Indonesia HAM diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran Kontrasuntuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM di Indonesia dengan melibatkan upaya untuk mendorong perkembangan sistem kehidupan bernegara yang bersifat publik, serta menjauhkan politik dari pendekatan kekerasan. Metode penelitian ini adalah studi penelitian hukum empiris atau yang disebut juga penelitian lapangan dengan pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Hasil analisis menunjukan bahwa Kontrassaat investigasi menemukan fakta bahwa awal mula peristiwa tersebut dipicu dari kekerasan yang terjadi di stadion Kanjuruhan dan timbul korban dalam tragedi Kanjuruhan, Kontrasdalam investigasinya mendapatkan keterangan dan bukti jika tindak kekerasan oleh aparat kepolisian itu dilakukan secara sengaja, baik karena diperintah atasan maupun atas inisiatifnya sendiri. Dalam konteks pengamanan pertandingan sepak bola, prinsip-prinsip moral dan etika harus diterapkan oleh aparat keamanan, panitia penyelenggara, serta semua pihak yang terlibat dalam persepak bolaan. Hal ini termasuk menghindari tindakan kekerasan, menghormati hak-hak individu, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil bertujuan untuk melindungi kepentingan publik secara keseluruhan.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 Adelia; Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.211

Abstract

Maraknya ditemukan faktor penyebab kejahatan komersial yang berkaitan dengan pelacuran anak perempuan termasuk misalnya kemiskinan, pencari kerja, pendidikan rendah, broken home, sebelumnya mengalami kekerasan seksual menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban perdagangan Perempuan dan anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum ditawarkan pemerintah menerapkan dua cara untuk korban yaitu perlindungan bagi calon korban kejahatan dan perlindungan setelah menjadi korban seorang penjahat Perlindungan diberikan oleh ketentuan KUHP abstrak atau pertahanan tersirat, dikatakan demikian, karena masing-masing tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental dan emosional kepada orang lain (warga negara) disanksi keras dengan harapan tidak akan terjadi orang yang melanggar ketentuan yang terkandung di dalamnya sehingga warga negara (calon korban) dapat dilindungi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 Issue 2 (2025) Vol. 14 Issue 1 (2025) Vol. 13 Issue 2 (2024) Vol. 13 Issue 1 (2024) Vol. 12 Issue 2 (2023) Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue