cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi
ISSN : 14121131     EISSN : 25285750     DOI : 10.21831
Core Subject : Science,
FISIENSI - Kajian Ilmu Administrasi adalah jurnal ilmiah dari hasil penelitian dan/atau kajian pustaka dalam bidang ilmu administrasi perkantoran baik dalam bidang kependidikan maupun dalam bidang ilmu administrasi murni dengan fokus dan ruang lingkup pembahasan tentang: 1) Pendidikan Vokasi Administrasi Perkantoran, 2) Manajemen Sumber Daya Perkantoran, 3) Administrasi/Manajemen Perkantoran, 4) Otomatisasi Perkantoran, 5) Teknologi Perkantoran, 6) Hubungan Masyarakat, 7) Simulasi Perkantoran, 8) Manajemen Event, 9) Pelayanan Prima, 10) Kesekretarisan, 11) Korespondensi, 12) Komunikasi, 13) Organisasi, dan 14) Kearsipan. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY secara berkala satu tahun dua kali yakni pada bulan Februari dan Agustus.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011" : 6 Documents clear
Akankah Pemerintah Daerah Bangkrut karena Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah? Indarto Waluyo
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2696.51 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v11i1.3985

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai tiga peran dalam kehidupan bernegara. Peran tersebut adalah PNS sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat, serta Abdi Pemerintah, Sebagai imbal jasanya, pemerintah memberikan gaji dan tunjangan kepada PNS yang dibayarkan setiap bulan. Dewasa ini, jumlah PNS di daerah dan besaran gaji yang semakin bertambah menjadi beban tersendiri bagi daerah. Belanja gaji pegawai yang dianggarkan dari dana alokasi umum (DAU) juga semakin bertambah porsinya. Di beberapa daerah porsi belanja pegawai mencapai lebih dari 70% dari APBD-nya. Bila hal tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan beberapa pemerintah daerah lama kelamaan akan mengalami kebangkrutan, karena APBD habis hanya untuk membayar gaji pegawai. Beberapa hal yang diduga menjadi penyebab adalah 1) Meningkatnya jumlah dan besaran gaji pegawai, 2) Kebebasan pemberian tunjangan pegawai, 3) Formula penghitungan DAU yang tidak mendorong efisiensi, 4) Sistem Rekrutrnen PNS di daerah, 5) Tidak Adanya Rasio Ideal Jumlah Pegawai, 6) Pernekaran Wilayah. Untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan riil dari pemerintah. Reformasi birokrasi dipandang sebagai langkah penting untuk mengatasinya. Reformasi birokrasi meliputi ; 1) Moratorim PNS di daerah, 2) Revisi formula penghitungan DAU, 3) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan Teguh Sihono; Rohaila Yosuf
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6143.076 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v11i1.3987

Abstract

There are increasing calls for a major change or a paradigm shift in our education system in order for the country to be able to produce a new generation who are dynamic and responsive towards the changing environment. Education is the main instrument to mobilize society toward better future. Therefore the important mechanism in education system such a the regulation, profesionalism, and management should be renewed. The way forward in education should be the democratization of education, the state was make UU No. 22-1999 year, UU No. 32-2004 year (Regional autonomy), UU No. 20-2003 year (Sisdiknas), PP No 19-2005 year (SPN) , Permendiknas No 22, 23, 24-2006 year (KTSP implementation). The implementation of tho curriculum of KTSP the package which give the right and freedom, community participation, organizer authority, supporter institution and stakeholder's should be as planned. There should be serious effort to create educetion democratization in Indonesia. In order for that to happen, the country need­capable human resource who are qualified, superior and competitive.
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas Kearsipan Afra Tien Sotyaningrum
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4224.137 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v11i1.3972

Abstract

Arsip merupakan pusat ingatan, sumber informasi, dan alat bukti tertulis yang dapat melancarkan kegiatan organisasi. Sebagai pusat ingatan, arsip merupakan bukti bahwa suatu peristiwa telah terjadi. Sebagai sumber informasi, arsip mengandung bahan informasi di dalamnya. Sebagai alat bukti tertulis, arsip dapat dipergunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan diantara berbagai pihak. Arsip melancarkan kegiatan penyelenggaraan organisasi dan membantu pimpinan dalam membuat keputusan secara tepat. Untuk itu itu harus dikelola melalui kegiatan manajemen kearsipan yang baik agar cfektif. Efektivitas kearsipan dapat dilihat dari dimensi tingkat keselamatan arsip, tingkat kecermatan arsip, dan tingkat kecepatan penyediaan arsip pada saat dibutuhkan. Keselamatan Arsip dapat diukur dari Tingkat Keamanan dan Keawetan Arsip, Kecermatan Arsip diukur dengan Rumus Angka Kecermatan, sedangkan Kecepatan Ketersediaan Arsip diukur dari Jangka Waktu Penemuan Kembali. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Efektivitas Kearsipan yaitu Sistem Penyimpanan Arsip, Petugas dan Fasitas Kearsipan, dan Prosedur Kearsipan.
Mereformasi DP3 sebagai Instrumen Penilaian Kinerja Pegawai Negera Sipil Rumsari Hadi Sumarto
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3772.196 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v11i1.3973

Abstract

Mendasarkan pada kajian teoritis maupun implementasi penilaian, baik berkenaan dengan rumusan maupun proses penilaian, DP3 sebagai instrumen penilaian kinerja PNS, masih perlu ditinjau kembali. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan dan implementasi DP3 ke depan guna mereformasi birokrasi Indonesia melalui kinerja PNS adalah: (1) penilaian kinerja harus dilakukan dalam kerangka manajemen kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, (2) perlu dilakukan penyaringan terhadap unsur-unsur dan item-item yang ada dalam DP3, (3) penilaian kinerja harus didasarkan pada visi dan misi organisasi dan analisa pekerjaan yang mendalam, (4) DP3 harus memenuhi aspek fleksibilitas, dan (5) dalam penilaian kinerja perlu melibatkan bagian/unit lainnya dalam sebuah instansi sebagai pemberi masukan, guna mendukung objektifitas dan efektivitas penilaian kinerja.
Penerapan Etika Kantor dalam Pencitraan Organisasi Iin Kristiyani
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4121.766 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v11i1.3981

Abstract

Etika merupakan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang merupakan pedoman hidup yang benar dan biasanya akan membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik atau benar dan mana yang dapat dinilai tidak baik atau tidak benar. Etika merupakan dasar yang penting dalam suatu pergaulan dan menjadi landasan yang penting bagi sebuah peradaban serta akan menjadi kesan yang mendalam dan terpatri di dalam diri seseorang. Etika tidak hanya berlaku di lingkungan keluarga atau masyarakat tetapi etika berlaku pula dalam lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi atau tempat kerja pun memiliki berbagai aturan atau ketentuan­ketentuan yang dipandang baik dan perlu bahkan harus diperhatikan oleh setiap individu yang berada di dalamnya. Etika yang berada di lingkungan organisasi biasanya disebut juga dengan istilah etika Kantor ataupun etika kerja. Etika Kantor merupakan seperangkat norma yang mengatur sikap dan perilaku seseorang dalam bekerja. Etika Kantor tidak hanya mencakup penarnpilan fisik, tetapi banyak faktor lain yang mendukung individu untuk menamp!lkan dirinya sebagai individu yang beretika tinggi. Etika Kantor yang dapat diterapkan dengan baik dan benar oleh setiap individu yang berada di dalam lingkungan organisasi akan dapat menciptakan citra baik bagi organisasi tersebut, dimana setiap individu yang ada didalamnya dapat menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik, saling menghormati, mengerti dan menghargai serta menguntungkan sehingga akan tercipta hubungan dan pola kerja yang harmonis, efektif, efisien dan sinergi baik antar individu yang berada di da!am organisasi maupun dengan pihak eksternal organisasi.
Peran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Menunjang Pengelolaan Administrasi Sekolah Daimatun Nafiah
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3103.057 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v11i1.3984

Abstract

Kegiatan administratif mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi kelancaran kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga dapat mencapai tujuan. Dalam mengelola suatu sekolah sangat diperlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana prasarana dan sebagainya. Data-data tentang administrasi sekolah yang tertib dan teratur, sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan kinerja di sekolah tersebut. Untuk memperlancar kegiatan administrasi agar lebih efektif dan efisien diperlukan suatu prosedur yang jelas. Dalam hal ini diperlukan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas, disamping pengelolaan tata arsip yang tertib dan teratur serta adanya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2011 2011