cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
pusbullhsr@yahoo.com
Editorial Address
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
BULETIN PENELITIAN SISTEM KESEHATAN
ISSN : 14102935     EISSN : 23548738     DOI : https://doi.org/10.22435/hsr.v23i2.3101
hasil-hasil penelitian, survei dan tinjauan pustaka yang erat hubungannya dengan bidang sistem dan kebijakan kesehatan
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 23 No 1 (2020)" : 9 Documents clear
Analisis Pembiayaan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Tahun 2013 & 2014 Galih Arianto; Zainul Khaqiqi Nantabah
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.557 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.940

Abstract

Public Health Program Financing is largely allocated from the Health Operational Budget (BOK) which come from the State Budget (APBN) and Regional Budget (APBD). Funding originating from the APBN and APBD is prioritized for preventive and promotive services which are a maximum of 2/3 of the funding sources following the mandate of Health Law No. 36 of 2009. This study aimed to analyze UKM Program financing by reviewing each activity in 2013 and 2014. This study used data obtained from the 2015 Health Financing Research (RPK). After the data obtained, an analysis carried out by making a pivot table to determine the grouping of utilization and financing patterns of the UKM Program based on funding sources, IPKM, and utilization of budget allocations. The most significant source of financing for the UKM Program came from Local Revenues (PAD) of 57.1% in 2013 and 56.32% in 2014. The proportion of health financing based on high IPKM sourced from PAD was 56.32% in 2013 and 52, 35% in 2014. The 71 districts/cities have UKM program allocations under the mandate of Law No. 36 of 2009, and each region allocated a budget for UKM activities in the amount of 2/3 of the total budget. Increase budget allocation for UKM program, both sourced from the central and regional levels following the priority of health problems. Abstrak Pembiayaan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagian besar bersumber dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD diutamakan untuk pelayanan preventif dan promotif yang maksimal 2/3 dari sumber pendanaan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan program UKM dengan cara melakukaan telaah setiap kegiatan pada tahun 2013 dan 2014. Studi ini menggunakan data yang diperoleh dari Riset Pembiayaan Kesehatan (RPK) tahun 2015 secara deskriptif. Setelah data tersebut diperoleh dilakukan analisis dengan cara membuat pivot tabel untuk mengetahui pengelompokkan pemanfaatan dan pola pembiayaan program UKM berdasarkan sumber pembiayaan, IPKM, serta pemanfaatan alokasi anggaran. Sumber pembiayaan terbesar program UKM berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 57,1% tahun 2013 dan sebesar 56,32% tahun 2014. Proporsi pembiayan kesehatan berdasarkan IPKM tinggi yang bersumber dari PAD Sebesar 56,32% tahun 2013 dan sebesar 52,35% tahun 2014. Dari 71 kab/kota mempunyai alokasi pembiayaan program UKM sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, setiap daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan UKM sebesar 2/3 dari total anggaran. Peningkatan alokasi anggaran program ukm baik bersumber dari pusat maupun daerah sesuai dengan prioritas masalah kesehatan.
Analisis Perbedaan Jenis Metode Kontrasepsi Berdasarkan Siklus Reproduksi, Jumlah Anak, Pendidikan, Status Bekerja dan Tempat Tinggal pada Wanita Miskin dan Sangat Miskin di Indonesia Mugeni sugiharto; Niniek Lely Pratiwi
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.341 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.2015

Abstract

Coverage on the use of contraception among poor and very poor women who are married in Indonesia is signifi cant to increase. This condition occurred as the children’s birth rate was still very high. This research analyzed the different types of contraception based on reproductive cycles, child ownership, education, employment status, and residence in poor and very poor women in Indonesia. This study was quantitative with a cross-sectional design, using secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2017. The analysis indicated that there was a signifi cant effect of p <α = 5% of the reproductive cycle, the number of children owned, the status of work, education, and residence in poor and very poor women on the type of contraceptive method they used. These groups remained using traditional contraception and without contraception. These might affect the number of population growth. Thus, several factors infl uencing the selection of contraceptive methods among poor and very poor groups were reproductive cycle factors, the number of children owned, the work status, education, and residence. It was so crucial to control married women with traditional contraception and without contraception so that they become acceptors with modern contraception. Abstrak Cakupan penggunaan kontrasepsi pada wanita miskin dan sangat miskin yang sudah menikah di Indonesia penting untuk ditingkatkan, karena tingkat kelahiran bayi pada kelompok ini masih sangat tinggi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis perbedaan jenis alat kontrasepsi berdasarkan siklus reproduksi, kepemilikan anak, pendidikan, status pekerjaan dan tempat tinggal pada wanita miskin dan sangat miskin di Indonesia. Jenis penelitian kuantitatif, design cross sectional, menggunakan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh signifi kan p < α = 5% dari siklus reproduksi, jumlah anak yang dimiliki, status bekerja, pendidikan dan tempat tinggal pada wanita miskin dan sangat miskin terhadap jenis metode kontrasepsi yang mereka gunakan. Kelompok WUS miskin dan sangat miskin masih ditemukan yang menggunakan kontrasepsi tradisional dan tidak menggunakan kontrasepsi dan hal ini dapat berpengaruh terjadinya pertambahan penduduk. Disimpulkan bahwa pemilihan jenis metoda kontrasepsi pada wanita miskin dan sangat miskin dipengaruhi oleh faktor siklus reproduksi, jumlah anak yang dimiliki, status bekerja, pendidikan dan tempat tinggal. Disarankan pentingnya mengendalikan wanita menikah yang tidak menggunakan alat kontrasepsi dan yang masih menggunakan kontrasepsi tradisonal, agar mereka menjadi akseptor menggunakan kontrasepsi modern.
Analisis Ekologi Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia Agung Dwi Laksono; Christyana Sandra
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1225.578 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.2323

Abstract

Policies to encourage childbirth in health care facilities were emphasized to reduce maternal mortality rates that are still high in Indonesia. The study was aimed at analyzing population, socio-economic, and resource input variables related to childbirth in health care facilities. This study used an ecological study approach (an aggregate study) sourced from the 2018 Indonesia Health Profi le. Bivariate analysis was performed using scatter plots and Pearson correlation tests. The results showed a wide disparity in terms of childbirth in health care facilities coverage. Maluku was the province with the lowest coverage (45.18%), while the highest coverage was achieved by DKI Jakarta (100%). The results of scatter plots and bivariate tests showed that the more population in a province, the higher the coverage of delivery in health care facilities, the deeper and worse the poverty in a province, the lower the coverage of delivery in health care facilities. The more obstetrician and hospitals in a province, there was a tendency for coverage of births in health care facilities to be higher. In conclusion, population, the ratio of obstetricians, and the ratio of hospitals have a positive relationship with deliveries in healthcare facilities. In contrast, the Poverty Depth and Severity Index has a tendency to had a negative relationship with the coverage of deliveries in health care facilities. It was recommended that the government formulate specifi c policies to target regions with a small population, poor and have a small number of obstetricians and hospitals. Abstrak Kebijakan mendorong persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ditekankan untuk menurunkan angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia. Studi ditujukan untuk menganalisis variabel kependudukan, sosial-ekonomi dan input sumber daya yang berhubungan dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Desain studi menggunakan pendekatan studi ekologi (studi agregat) bersumber data Profi l Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan scatter plot dan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan disparitas persentase cakupan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat lebar, Provinsi Maluku memiliki cakupan paling rendah (45,18%), sementara cakupan tertinggi dicapai Provinsi DKI Jakarta (100%). Hasil scatter plot dan uji bivariat menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penduduk pada suatu provinsi maka ada kecenderungan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi semakin tinggi. Semakin dalam dan parah kemiskinan pada suatu provinsi maka ada kecenderungan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi semakin rendah. Semakin banyak dokter spesialis obgyn dan rumah sakit pada suatu provinsi maka ada kecenderungan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi semakin tinggi. Disimpulkan bahwa jumlah penduduk, rasio dokter spesialis obgyn dan rasio rumah sakit (RS) memiliki hubungan positif, sementara Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan memiliki kecenderungan hubungan negatif dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Disarankan pemerintah menyusun kebijakan khusus pada sasaran wilayah dengan jumlah penduduk sedikit, miskin dan memiliki dokter spesialis obgyn dan RS yang sedikit.
Analisis Biaya Satuan Program Pendampingan Ibu Hamil Wahyu Pudji Nugraheni; Jasmariyadi Jasmariyadi; Suparmi Suparmi; Risky Kusuma Hartono
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.607 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.2436

Abstract

Currently, One of the Ministry of Health’s programs to improve maternity and child health is through the Assistance to Pregnant Women Program. Furthermore, as an evaluation material for the implementation of them conducted by students and health cadres, the unit cost information needed in the Assistance to Pregnant Women Program. This study aims to analyze the unit costs of the Assistance to Pregnant Women Program using the Activity-Based Costing (ABC) method. Qualitative research with a descriptive-analytic approach. This approach describes and interprets investment, operational, and maintenance costs that are directly related to the assistance to Pregnant Women Program. This research was performed in two districts, specifi cally Lebak District, which represented areas with diffi cult access and Surabaya City, which represented areas with easy access. The results showed that the unit cost of the assistance to pregnant women program in the City of Surabaya was IDR. 3,027,750.00, and the District of Lebak was IDR. 2,907,250.00. These unit costs can be used as a recommendation for the District Health Offi ces and other districts. Abstrak Salah satu Program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak adalah melalui Program Pendampingan Ibu Hamil. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program Pendampingan Ibu Hamil yang dilakukan oleh mahasiswa dan kader, maka diperlukan informasi biaya satuan yang dibutuhkan dalam Program Pendampingan Ibu Hamil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya satuan Program Pendampingan Ibu Hamil menggunakan metode Activity Based Costing (ABC). Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan ini menguraikan dan menginterpretasikan biaya investasi, operasional dan pemeliharaan yang terkait langsung dengan Program Pendampingan Ibu Hamil. Penelitian ini dilakukan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lebak yang mewakili daerah dengan akses sulit dan Kota Surabaya yang mewakili daerah dengan akses mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan program pendampingan ibu hamil di Kota Surabaya sebesar Rp 3.027.750,00 dan Kabupaten Lebak sebesar Rp2.907.250,00. Biaya satuan tersebut dapat menjadi bahan rujukan Dinas Kesehatan dan daerah lain dalam mengalokasikan pelaksanaan Program Pendampingan Ibu Hamil.
Kajian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor (KMK) 514 Tahun 2015 di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas dan Implementasinya Sri Idaiani; Tince Arniati Jovina; Widianto Pancaharjono; Danny Fajar Mogsa
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.571 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.2513

Abstract

Treatment services for people with mental disorders at the community health care center (CHC) still have problems even though supporting policies are available. The purpose of this study was to provide recommendations on policies related to the treatment for people with mental disorders in CHC. This study was conducted in 2018. Data collection was carried out through the review of relevant regulatory documents and in-depth interviews with eleven informants. The results of the study showed that the type of mental disorders diagnosis was less appropriate to the needs. Moreover, the doctors prioritized services than the content of regulations. Problems also occurred on the unavailability of mental disorders medicine because of the insignifi cant number of cases and poor medicine needs planning. There was no sanction when the policy was not implemented. In conclusion, revision of the Minister of Health (MOH) decree number 514 is needed on the aspect of mental disorders diagnosis and competency level of the general practitioner. Dissemination of policies on mental health is needed for general practitioners. Abstrak Pelayanan pengobatan penderita gangguan jiwa di Puskesmas masih mengalami berbagai masalah meskipun kebijakan yang mendukung telah tersedia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengobatan penderita gangguan jiwa di Puskesmas. Kajian dilaksanakan pada tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen peraturan yang relevan serta wawancara mendalam terhadap sebelas informan. Hasil kajian menunjukkan jenis diagnosis gangguan jiwa yang kurang sesuai kebutuhan. Hal-hal lain yaitu dokter lebih mengutamakan pelayanan dibandingkan isi peraturan, ada masalah ketidaktersediaan obat gangguan jiwa karena kasusnya kecil dan perencanaan kurang baik. Tidak ada sanksi bila kebijakan tidak dijalankan. Kesimpulannya bahwa diperlukan perbaikan tentang jenis gangguan jiwa, tingkat kompetensi dokter umum pada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor 514 tahun 2015 dan diperlukan sosialisasi bagi dokter tentang kebijakan kesehatan yang berlaku.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Tuberkulosis pada Umur 15 Tahun ke Atas di Indonesia Lamria Pangaribuan; Kristina Kristina; Dian Perwitasari; Teti Tejayanti; Dina Bisara Lolong
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.531 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.2594

Abstract

Today, Pulmonary Tuberculosis still remains a notable health concern in Indonesia. Pulmonary Tuberculosis (called TB) is a disease of ancientness who determined by numerous factors. These factors are relating to host, including age, sex, race, socioeconomic, lifestyle, marital status, work, heredity, nutrition and immunity. This study aimed to fi nd out on infl uence factors pulmonary tuberculosis occurrence of 15 years old or above in Indonesia, according to the Tuberculosis Prevalence Survey Data Year 2013-2014. A Cross-Sectional study design. The Number of Samples aged 15 years or above was 67,944. We had performed analysis from secondary data of Tuberculosis Prevalence Survey Year 2013-2014 using Univariate, Bivariate, and Multivariate Logistic Regression analysis. Multivariate analysis showed that participants who had been: diagnosed with TB by a health professional [OR = 6.06 (95% CI; 4.69–7.83)], aged 35-54 years [OR = 1.22 (CI95%; 0 , 96 - 1.5)], aged 55 years + [OR = 1.73 (CI95%; 1.32-2.27)], male [OR = 2.07 (CI95%; 1.60-2 , 69)], Urban areas [OR = 1.48 (CI95%; 1.21-1.80)], Eastern Indonesia Region [OR = 1.59 (CI95%; 1.26-2.02)], Sumatera Region [OR = 1.68 (CI95%; 1.32-2.12)], education level < Junior High School [OR = 1.48 (CI95%; 1.19-1.83)], diagnosed with DM by a physician [OR = 1.44 (95% CI; 0.92-2.25)], lived with TB patient [OR = 1.84 (CI95%; 1.27-2.65)], smoking [OR = 1.25 (CI95%; 098-1.60)]. Furthermore, the fi nal model shows that all independent variables are factors infl uencing TB cases that occurred in Indonesia (p <0.05). These variables are a group of age, sex, regional classifi cation, areas, education level, had been diagnosed with DM by a physician, had been diagnosed with TB by a health professional, and had been lived with TB sufferer. The most dominant factor infl uencing TB occurrence of 15 years or above had been diagnosed with TB. Thus, it concluded that the participant had a risk of 6.06 times the occurrence of TB compared to the participant who had never been diagnosed with TB by a health professional. Abstrak Saat ini tuberkulosis masih menjadi masalah utama kesehatan di Indonesia. Penyakit TB dipengaruhi oleh beberapa faktor pejamu. Adapun faktor yang berkaitan dengan pejamu antara lain usia, jenis kelamin, ras, sosial ekonomi, kebiasaan hidup, status perkawinan, pekerjaan, keturunan, nutrisi, dan imunitas. Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Tuberkulosis pada umur 15 tahun ke atas di Indonesia berdasarkan data SPTB 2013-2014. Disain studi potong lintang. Jumlah sampel yang berumur 15 tahun ke atas adalah 67.944. Analisis data dengan univariat, bivariate, dan multivariat regresi logistik. Analisis Multivariat menunjukkan bahwa partisipan yang pernah di diagnosis TB oleh tenaga kesehatan [OR= 6,06 (CI 95%; 4,69–7,83)], umur 35-54 tahun [OR=1,22 (CI95%;0,96 – 1,5)], umur 55 tahun+ [OR= 1,73 (CI95%; 1,32-2,27)], laki-laki [OR= 2,07 (CI95%; 1,60-2,69)], Perkotaan [OR=1,48 (CI95%; 1,21-1,80)], Kawasan Timur Indonesia [OR= 1,59 (CI95%; 1,26-2,02)], Kawasan Sumatera [OR=1,68 (CI95%; 1,32-2,12)], Pendidikan < SMP [OR=1,48 (CI95%; 1,19-1,83)], pernah di diagnosis DM oleh dokter [OR=1,44 (CI95%; 0,92-2,25)]. Pernah tinggal dengan penderita TB [OR=1,84 (CI95%; 1,27-2,65)], Merokok [OR=1,25 (CI95%; 098-1,60)]. Pada model akhir terlihat bahwa seluruh variabel independen merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian TB di Indonesia (p<0,05) adalah kelompok umur, jenis kelamin, klasifi kasi daerah, kawasan, pendidikan, pernah di diagnosis DM oleh dokter, pernah di diagnosis TB oleh tenaga kesehatan, dan pernah tinggal dengan penderita TB. Faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya TB pada usia 15 tahun ke atas adalah pernah di diagnosa TB oleh tenaga kesehatan. Partisipan yang pernah di diagnosa TB oleh tenaga kesehatan berisiko 6,06 kali untuk terjadinya TB dibandingkan orang yang belum pernah di diagnosa TB oleh tenaga kesehatan.
Disparitas Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berdasarkan Indikator Keluarga Sehat Menggunakan Analisis Cluster Herti Maryani; Lusi Kristiana; Astridya Paramita; nailul izza
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.852 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.2622

Abstract

Healthy Indonesia Program with family approach was the main health development program to support the achievement of Healthy Indonesia Program objectives in the 2015-2019 Ministry of Health strategic plan. There were twelve main indicators to mark the health status of a family. This study aimed at grouping provinces in Indonesia based on Healthy Family Indicators 2018 using cluster analysis. The analysis used secondary data published by Welfare Statistics Indonesia 2018, National Statistics Agency, Republic of Indonesia. The variables were 8 taken from 12 Healthy Family Indicators. The type of this research was descriptive. The result of grouping provinces in Indonesia based on the Healthy Family Indicator was divided into 4 clusters. The clusters consisted of fi rst with 3 provinces, second with19 provinces, the third with 8 provinces, and the fourth with 4 provinces. Disparity in health development, particularly Indicators of Healthy Families, still existed in Indonesia. Provinces in eastern Indonesia with very low Healthy Family Indicators were Maluku, North Maluku, West Papua and Papua (cluster 4). Provinces with a high Healthy Family Indicator (cluster 3), consisted of Riau Islands, Jakarta, Yogyakarta, Bali, East Kalimantan, North Kalimantan, South Sulawesi and Gorontalo. Several indicators from Healthy Family Indicators which were under the national target and required much attention were toddlers who received complete immunizations, women aged 15-49 who had been married and following family planning program, and the ownership of the National Health Insurance. Abstrak Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga menjadi program utama pembangunan kesehatan untuk mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis kementerian kesehatan tahun 20152019. Terdapat dua belas indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Keluarga Sehat 2018 menggunakan analisis cluster. Analisis menggunakan data sekunder hasil publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat di Indonesia tahun 2018, Badan Pusat Statistik. Variabel yang dianalisis ada 8 variabel dari 12 Indikator Keluarga Sehat. Jenis penelitian adalah deskriptif. Hasil pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Keluarga Sehat menghasilkan 4 cluster. Cluster pertama terdiri dari 3 provinsi, cluster kedua terdiri dari 19 provinsi, cluster ketiga terdiri dari 8 provinsi dan cluster keempat terdiri dari 4 provinsi. Disparitas pembangunan kesehatan khususnya Indikator Keluarga Sehat masih terdapat di wilayah Indonesia. Provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian timur mempunyai Indikator Keluarga Sehat sangat rendah, yaitu provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (cluster 4). Provinsi dengan Indikator Keluarga Sehat yang tinggi adalah cluster 3 yaitu Kep. Riau, DKI Jakarta, D I Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Indikator Keluarga Sehat yang perlu mendapat perhatian karena masih di bawah target nasional adalah Balita yang pernah mendapat imunisasi lengkap, perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin sedang menggunakan KB, dan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hubungan Konsumsi Makanan Tinggi Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Buruh Tani di Wilayah Kerja Puskesmas Panti Kabupaten Jember Dwi Linda Aprilia Aristi; Hanny Rasni; Latifa Aini Susumaningrum; Tantut Susanto; Slamet Siswoyo
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.964 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v23i1.2741

Abstract

A very heavy workload of farmers must be balanced with optimal food intake in both quantity and quality. The study aimed to identify the relationship between high sodium food consumption and the incidence of hypertension among farm workersat Public Health Center of Panti in Jember Regency. A cross-sectional study design was performed 248 of farmworkers using stratifi ed random sampling. A self-administered questionnaire was used to identify the sociodemography of farm workers. Food frequency questionnaires and sphygmomanometer were performed to measure food frequency consumption and blood pressure. A Chi-square test was used to analyze the objective of the study (p<0,005). The results showed 33.9% of hypertension incident. There were a signifi cant relationship between food consumption and hypertension systolic, such as: biscuit (x2 = 10.466; p-value = 0.005), salted fi sh (x2 = 12.067; p-value = 0.022), milk and processed products (x2 = 9.051; p-value = 0.022), coffee (x2 = 6.025; p-value = 0.049), dan MSG (x2 = 10.298; p-value = 0.006). Meanwhile, the consumption of tea had a signifi cant relationship with hypertension diastolic (p-value 0.039). This study showed that the frequency consumption on biscuits, salted fi sh, milk, coffee and food seasonings was related to the incidence of hypertension systolic. Besides, tea consumption was related to the incidence of hypertension diastolic. Therefore, monitoring blood pressure and regulating the consumption food among farmworkers should be maintained regularly per month through non-communicable disease integrated health service post. Abstrak Beban kerja petani yang cukup berat harus diimbangi dengan asupan makanan yang optimal secara kuantitas dan kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifi kasi hubungan konsumsi makanan tinggi natrium dengan kejadian hipertensi pada buruh tani di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional pada 248 buruh tani dengan stratifi ed random sampling. Kuesioner digunakan untuk mengidentifi kasi sosiodemografi dan frekuensi konsumsi makanan. Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan sphygnomanometer digital. Analisis data bivariat dilakukan dengan Chi-square test. Hasil penelitian menunjukkan kejadian hipertensi sebesar 33,1%. Frekuensi konsumsi makanan tinggi natrium berhubungan dengan kejadian hipertensi sistolik, seperti biskuit (x2 = 10,466; p-value = 0,005), ikan asin (x2 = 12,067; p-value = 0,022), susu dan olahannya (x2 = 9,051; p-value = 0,022), kopi (x2 = 6,025; p-value = 0,049), dan MSG (x2 = 10,298; p-value = 0,006), sementara itu, frekuensi konsumsi teh berhubungan dengan hipertensi diastolik (x2 = 6,504; p – value = 0,039). Penelitian ini dapat disimpulkan frekuensi konsumsi makanan (biskuit, ikan asin, susu, kopi, dan bumbu penyedap makanan) berhubungan dengan kejadian hipertensi sistol, sedangkan kebiasaan minum teh berhubungan dengan kejadian hipertensi diastolik. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring tekanan darah secara berkala dan pengaturan konsumsi makanan buruh tani melalui kegiatan posyandu penyakit tidak menular (PTM) secara berkala setiap bulannya.
Cover, Dewan Redaksi, Daftar Isi dan Kata Pengantar Sekretariat Redaksi
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.159 KB)

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9