cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023" : 51 Documents clear
Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang Aisya - Az Zahra; supratiwi - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan mega proyek pembangunan PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng ternyata menimbulkan terjadinya konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akibat adanya alih fungsi lahan dan potensi kerusakan lingkungan. Di dalam berjalannya konflik tersebut, terdapat interaksi antar-aktor yang terlibat konflik, yakni Perusahaan Bhimasena Power Indonesia (BPI), Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dan Masyarakat yang dibantu oleh LSM Go Green Batang dan Paguyuban UKPWR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konflik yang terbentuk dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk mengatasi konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan terkait dan studi dokumen untuk menunjang data yang berasal dari informan. Adapun untuk menguji keabsahan data, dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber lainnya hingga diperoleh kesamaan informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi perlawanan yang sama kuat antar-aktor yang terlibat di dalam konflik pembangunan PLTU Batang, sehingga membentuk pola yang menunjukan bahwa aktor-aktor yang terlibat konflik bertindak saling menyerang satu sama lain secara terus-menerus. Konflik tersebut berakhir dengan masyarakat yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan yang diberikan dalam konflik dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan BPI karena dua aktor tersebut memegang kekuatan yang besar di dalam konflik. Untuk mengatasi konflik, Pemerintah Daerah melakukan strategi konflik dengan cara membuat regulasi penyelesaian konflik, dan melakukan mediasi dengan masyarakat. Penelitian ini menyarankan bahwasanya Pemerintah Daerah seharusnya serius dalam menempuh upaya untuk menangani konflik yang terjadi pada masyarakat. Selain memperhatikan upaya yang harus dilakukan, Pemerintah Daerah beserta perusahaan perlu meninjau sumber permasalahan yang menjadi penyebab konflik, termasuk kepada regulasi yang berlaku
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Kota Semarang) Raflisyah - Kurnia; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan publik juga berlaku bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Hak yang dimaksud termasuk dalam sarana transportasi publik, mencakup aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk tetap nyaman dalam penggunaannya sehari-hari. Di Kota Semarang terdapat transportasi publik berupa Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (sering disebut BRT (Bus Rapid Transit) atau BRT Trans Semarang sebagai istilah populer) adalah sistem transportasi angkutan massal berbasis jalan di Jawa Tengah yang beroperasi di Kota dan (sebagian) Kabupaten Semarang.Dalam penyelenggaraannya, BRT Semarang memiliki sarana armada bus dan halte-halte yang terdapat di beberapa titik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Halte yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai jenis, namun seluruhnya tidak terlihat ramah untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut memungkinkan menyulitkan penyandang disabilitas, maka diperlukannya kajian lebih mendalam apakah penyelenggaraan BRT Semarang telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat dekskriptif, dengan tekni pengumpulan data secara empiris, yakni dengan cara malakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke beberapa lokasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.Temuan dari penelitian ini adalah kemudahan akses terpenuhi dengan baik dengan berbabagai kemudahan seperti pembuatan Kartu BRT Khusus Disabilitas, Aplikasi Trans Semarang, Tarif yang murah, jumlah halte disabilitas yang akan ditambahkan, serta pengadaan Bus Lowdeck. Untuk prinsip keselamatan belum terpenuhi secara utuh dikarenakan para difabel merasa kurang nyaman karena jalan curam, serta jarak antara lantai trotoar dengan lantai halte masih cukup tinggi, serta jarak antar halte dengan bus masih menyulitkan para difabel. Untuk prinsip kegunaan sendiri telah terpenuhi karena banyaknya halte dan armada yang beroperasi sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk prinsip kemandirian Penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan Trans Semarang tidak dapat secara utuh memenuhi prinsip kemandirian karena dalam menggunakan Trans Semarang tetap harus dibantu oleh petugas maupun orang di sekitar, hal ini berhubungan dengan prinsip keselamatan yang belum terpenuhi secara utuh
Implementasi Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Jakarta Lapor (JakLapor) Rizqa Ayuni Azzahra; Puji - Astuti; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the pillars of Jakarta Smart City, namely smart governance, is realized by the Provincial Government of DKI Jakarta through the launch of the Jakarta Kini application (JAKI). The JAKI application has several features including the JakLapor feature. JakLapor has experienced an increase in the number of users every year since it was first launched in 2019. This has made JakLapor a progressive public complaint service compared to other regional community complaint services in Indonesia which were launched in the same year. This study analyzes the implementation of JakLapor as a means of public complaints by the Provincial Government of DKI Jakarta, in this case Jakarta Smart City, and analyzes the supporting and inhibiting factors for JakLapor implementation. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods of interviews, documentation and literature studies and data analysis with George C. Edward III's policy implementation theory, namely communication, resources, dispositions, and bureaucracy. The results of the study show that the public complaint service through JakLapor has implemented clear and consistent communication. However, there is still a shortage of direct information dissemination which does not yet cover all segments of society. The resources needed, namely funds, infrastructure and human resources, have been able to support the implementation of JakLapor. The disposition or attitude of the policy implementer still encounters gaps in dealing with certain problems, while the bureaucracy has been running according to its own SOP, so that the follow-up handling of public complaints has been adjusted to the location and permits from the JSC government bureau. Based on the results of this research, the implementation of public complaint services through JakLapor has been carried out based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucracy. However, there are several obstacles that accompany the implementation of JakLapor including direct socialization which does not yet cover various groups of people, the lack of participation in community satisfaction surveys, the gap in follow-up attitudes on certain issues and confusion regarding location determination, especially in border areas
Daya Juang dan Daya Tangguh Politisi Perempuan dalam Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Keterpilihan Tiga Periode Politisi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah) Muhammad Akbar Rafsanjani; Fitriyah - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemahaman hak asasi perempuan yang meluas pada era sekarang menuntut adanya kesetaraan gender di semua aspek. Upaya untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender di tengah masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui kehadiran figur perempuan yang menempati kedudukan strategis di lingkup jabatan publik baik di ranah eksekutif, legislatif maupun pada ranah yudikatif. Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil dari kebijakan afirmasi pemberian kuota perempuan sebanyak 30% kursi di parlemen. Pada periode 2019, kuota yang tersedia hanya dapat terpenuhi sebanyak 20% di tingkat nasional dan secara umum angkanya lebih rendah pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan rasa keterwakilan dari para perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah karena dengan hadirnya figur politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pihak perwakilan yang paling mengerti mengenai aspirasi, ide maupun isu spesifik perempuan. Salah satu figur perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang sukses bertahan selama tiga periode sebagai anggota DPRD Jawa Tengah adalah Sri Marnyuni, pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis kapitalisasi strategi modalitas dalam merawat suara konstituen dalam keterpilihan Sri Marnyuni hingga tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan Teori Modalitas oleh Bourdieu (1986) dan Teori Strategi Keterpilihan Petahana oleh Sheth dan Frazier (1982) dengan melihat peranan partai politik sebagai bagian proses dalam pemenangan pemilu. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan modal sosial sebagai modal kuat yang dimiliki Sri Marnyuni sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni di DPRD Provinsi Jawa Tengah selama 3 periode
PERANAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTADALAM MENANGANI PENGUNGSI ASING Salmadianka - Kusnadi; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan gubernur nomor 1550 tahun 2021 tentang satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri tingkat provinsi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh PemerintahProvinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri yangtinggal di wilayah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanaperan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani para pengungsi asing. Metodeyangdigunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan banyak kontribusi dalammembantupengungsi asing yang datang ke Jakarta sejak tahun 2019. Mereka telah memberikanpenampungan sementara, bantuan makanan, vaksinasi COVID-19 gratis, serta sesi sosialisasi dan konseling. Upaya ini mencerminkan komitmen dalam memberikan dukungankepadapengungsi asing dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kontribusi dalammembantu pengungsi asing di Jakarta. Namun, tantangan dalam menjaga ketertiban umumtetapmenjadi isu yang harus diatasi dengan berbagai pertimbangan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait
EVALUASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK Axell Matthew Kristiawan; yuwanto - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang memiliki kebijakan pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini berfungsi untuk menjawab urgensi Kota Semarang terhadap sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor bertugas untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini. Di dalam penelitian ini akan melihat kinerja dari implementor dalam mengendalikan penggunaan plastik dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang memiliki enam kriteria dalam mengevaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan kualitas data dipastikan keabsahan nya dengan melakukan triangulasi data. Hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan Perwal ini masih banyak kekurangan yang ada. Pemerintah hanya melaksanakan satu pembinaan dari enam yang diamanatkan Perwal. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya formalitas belaka dengan tidak diberikan pendampingan secara intensif, pengawasan lebih lanjut, dan solusi yang mutakhir kepada pelaku usaha serta masyarakat. Hal ini berdampak kepada masih banyak nya penggunaan plastik oleh pelaku usaha. Belum maksimalnya pengendalian penggunaan plastik yang dilaksanakan oleh implementor disebabkan karena kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas. Meskipun demikian, jumlah sampah plastik di Kota Semarang justru menurun. Pada tahun 2020 memang jumlah sampah plastik mencapai titik tertinggi sebesar 80.153,86 ton. Namun, pada tahun 2022 berhasil turun hingga 74.146,62 ton.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KELURAHAN SRONDOL KULON TERHADAP KETAHANAN EKONOMI Alvita Putri Khandria; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persebaran Virus Covid-19 yang terjadi saat ini semakin banyak menimbulkan berbagai problematika. Dampaknya dapat terlihat dari berbagai sisi kehidupan, yaitu dibidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun kebijakan ini teryata berdampak pada aspek ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak ketahanan ekonomi dan apa saja faktor keberhasilan dalam menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srondol Kulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe metode ini, isi penelitian berisikan upaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi dengan kondisi yang terjadi. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM memberikan dampak yang sangat besar dalam sektor ekonomi terutama pada pedagang dan UMKM. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ketahanan ekonomi Kelurahan Srondol Kulon diambang ketidakstabilan yang berimbas pada tingkat pengangguran yang semakin melonjak. Maka dengan itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apasaja faktor-faktor pendorong keberhasilan untuk menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srondol Kulon
KONFLIK AGRARIA SULTAN GROUND ANTARA KERATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT VERSUS KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA, STUDI KASUS DESA JOMBORAN, KECAMATAN SENDANGAGUNG, KABUPATEN SLEMAN Abednego - Briantama; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan konseptual dan filosofis dari konflik, mengisyaratkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Konflik dan keterkaitannya terhadap konteks perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan dan otoritas oleh dua pihak atau lebih yang pada dasarnya tidak sejalan secara tujuan dan asas perjuangan, maka dimaknai sebagai fakta kehidupan yang tidak mungkin untuk dihindari dalam proses dinamika sosial masyarakat. Sejak zaman kolonial hingga era reformasi, telah terjadi konflik berupa sabotase hak rakyat atas sumber daya alam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjadi sebuah refleksi bagi keberjalanan bangsa ini, melalui manifestasi hadirnya permasalahan konflik agraria yang masih terjadi di bangsa ini, terutama apa yang terjadi di sektor daerah–daerah di Indonesia terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori konflik dan ekologi politik, penelitian ini akan mengungkap suatu keterhubungan, dimana konflik agraria menjadi suatu permasalahan yang kompleks ketika kita berbicara mengenai dinamika konflik yang ada serta kewenangan pemerintah daerah serta aktor – aktor yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik agraria akan terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya faktor konflik kepentingan, namun hadirnya kebijakan sultan ground menjadi titik pusat permasalahan dan dinamika yang terjadi untuk ditinjau lebih lanjut secara implementatif.
Analisis Gerakan Desa Membangun (GDM) Sebagai Gerakan Kolektif Masyarakat Desa Menginisiasi Pengembangan Kemandirian Desa (Studi Kasus Di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas) May Hesti Cahya Intan Fadilla; kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Desa Membangun ( GDM ) lahir sebagai bentuk inisiatif kolektif desadesa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian desa. GDM dicetuskan sebagai antitesis dari program-program membangun desa oleh pemerintah yang lebih merujuk pada pengembangan perdesaan sebagai suatu kawasan. Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan. Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah selama ini lebih kepada pengembangan kawasan perdesaaan dan disesuaikan dengan sudut pandang pemerintah sebagai subyek atau pelaku pembangunan dan desa menjadi obyeknya. Sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up). Penulis memilih Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas dimana pertama kali dicetuskan, oleh karena itu penluis melihat dari aspek history, serta perkembangan Gerakan Desa Membangun di dalam menginisiasi kemandirian desa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sumber daya serta tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus sebagai metode untuk menjabarkan Gerakan Desa Membangun melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan di dalam penelitian ini adalah sebagai gerakan kolektif masyarakat desa, tidak membuat Gerakan Desa Membangun sama seperti gerakan sosial pada umumnya, dikarenakan perbedaan pendekatan yaitu desa membangun. Selain itu perkembangan Geakan Desa Membangun di Desa Melung di dalam menginisiasi kemnadirian desa menunjukan bahwa Gerakan Desa Membangun menjadi subyek pembangunan desa yang mandiri, melalui portal atau website desa dan pengelolaan sumber daya desa berupa Pagubugan Melung. Ide dan gagasan pembangunan dari perangkat dan masyarakat Desa Melung mendapat dukungan banyak pihak termasuk pihak supra desa (Negara/pemerintah). Disarankan agar Gerakan Desa Membangun terus mendorong pengembangan kapasitas seluruh aktor di dalamnya, dan perlunya pola pengembangan pola hubungan yang baik dengan pihak supra desa sebagai bentuk pendekatan bottom-up dan top down untuk bersama-sama mengembangkan Gerakan Desa Membangun dalam pengembangan kemandirian desa
PERSEPSI MASYARAKAT RELIGIUS TERHADAP “SEDEKAH UANG” DALAM PILKADA (Studi Kasus Politik Uang dalam Pilkada Kabupaten Demak 2015) Khisbatul - Faizah; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Money politics merupakan isu yang menarik untuk dibahas sebab ketika dalam penyebutannya menggunakan istilah sedekah maka dipahami pemilih bukan barang “haram” yang dilarang oleh undang-undang pemilu. Upaya pelurusan pernah dilakukan saat menjelang pilkada 2015, Bupati Demak (2012-2016), HM Dachirin Said, memasang baliho disejumlah titik strategis yang bertuliskan “Demak Kota Wali Sukseskan Pemilu 2014 Bermartabat, Politik Uang Haram” . Money politics masuk kategori pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pemilu. Pemilu yang seharusnya terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil), namun, dalam kenyataannya ada praktik politik uang. Fenomena ini menarik untuk diteliti, sebab Kabupaten Demak yang dikenal dengan citra kereligiusannya tidak sejalan dengan fakta suburnya politik uang yang hidup dalam masyarakat. Menarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap sedekah uang dalam pemilu. Persepsi memiliki arti sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan jenis survei yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untukmeneliti populasi atau sampel (dalam hal ini untuk mengukur persepsi respondententang sedekah politik). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif.47 Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pemaknaan politik uang dan sedekah politik di kelompok kunci (stakeholder) yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue