Articles
1,709 Documents
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ]]>
<![CDATA[SEPTIYANTO ARIS GUNAWAN]]>;
<![CDATA[Ahmad - Taufiq]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Angka kemiskinan di Kota Semarang lumayan tergolong tinggi. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui Program CSR yang dilakukan olaeh PT. Indonesia Power UP Semarang. Pemberian Program CSR di Kelurahan Tanjung Mas Berupa bantuan modal usaha (alat produksi) sehingga UMKM masyarakat menjadi lebih berkembang. Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Power di kelurahan Tanjung Mas Semarang. Tujuan Penelitian ini menjelaskan menganalisis strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Power di Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menganalisis penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dan teori CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh PT. Indonesia Power UP Semarang yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas Semarang melalui program CSR. Setelah penentuan program yang akan dilaksanakan di masyrakat Tambak Lorok kemudian PT. Indonesia Power mengkoordinasikan kepada pihak Kelurahan dan kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Pelatihan yang didapatkan oleh masyarakat dari PT. Indonesia Power dapat membantu atau menimbulakan keinginan masyarakat untuk membikin usaha seperti yang didapatkan didalam seminar untuk mengembangkan inovasi-inovasi produknya. Selain itu masyarakat mendapatkan informasi atau cara penjualan dalam memasarkan produk UMKM nya. Dengan demikian program CSR ini sudah berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi pengelolaan CSR PT Indonesia Power dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Dhian Kartika Sari]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem pembayaran e-retribusi merupakan sistem pembayaran retribusi secara elektronik sebagai pengganti pembayaran secara tunai yang diberlakukan di 4 Pasar Kota Semarang sejak tahun 2018. Pasar tersebut yaitu Pasar Pedurungan, Pasar Bangetayu, Pasar Rasamala dan Pasar Jatingaleh. Sistem e-retribusi ini diberlakukan karena pembayaran secara tunai dianggap tidak lagi relevan, efektif dan efisien. Pengimplementasian sistem e-retribusi diharapkan dapat menciptakan 3 prinsip good governance di Pemerintah Kota Semarang yaitu transparansi, akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses implementasi e-retribusi dan apakah implementasi pembayaran e-retribusi sudah sesuai dengan 3 tahap implementasi dan 3 prinsip good governance. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil penelitian proses pembayaran e-retribusi hingga dana masuk kedalam kas daerah dilakukan secara satu pintu sehingga pengawasan dapat dengan mudah dilakukan. Adanya proses satu pintu berdampak baik pada kenaikan pendapatan dari retribusi pasar. Sejak diimplementasikan pada tahun 2018 telah menunjukan adanya kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan ini sebesar Rp363.106.760 pada tahun 2017-2018 dan Rp282.652.733 pada tahun 2018-2019 di 4 Pasar pengguna sistem e-retribusi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM TATA KELOLA PARIWISATA DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Selvina Noor Aini]]>;
<![CDATA[Laila Khalid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Neny - Marlina]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian ini bertujuan guna menjelaskan keberhasilan pengimplementasian egovernment dalam tata kelola Pariwisata bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Kota Surakarta. Hal ini penting, karena kajian mengenai e-government di sektor Pariwisata belum banyak dikaji. Teori-teori yang yang dipakai sebagai landasan penelitian ini antara lain; teori e-government, Dampak E-Governemnt bagi Tatakelola Pemerintahan, Termasuk Sektor Pariwisata, Perdebatan e-government dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi, Kerumitan adopsi e-government di negara berkembang, Sektor Pariwisata menjadi sektor strategis bagi pengaplikasian e-government. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Jadi implementasi aplikasi “Solo Destination” di Kota Surakarta bisa dibilang kurang berhasil, karena data yang ditampilkan seringkali tidak update, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya aplikasi ini, dan dalam keberjalanannya aplikasi ini seringkali tidak mengajak pihak-pihak terkait untuk bekerjasama maupun berkolaborasi, selain itu juga adanya aplikasi ini tidak begitu memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Semarang Melalui Pusat Informasi Publik Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Irfan Hidayat Nur Huda]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan wujud rasa ingin tahu penulis tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang. Rentang penelitian pada tahun 2018-2020. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengamatan penulis tentang keterbukaan informasi publik di PIP beserta hasil pengamatan tentang 3 in 1 yang dilaksanakan berbasis website. Menggunakan metode penetilitan kualitatif deskriptif untuk menganalisa gap antara gambaran ideal pada UU No. 14 Tahun 2008 dengan kenyataan pelaksaanaan di PIP. PIP berlokasi di Kota Semarang yang dalam pelaksanaannya dinaungi dibawah Diskominfo Kota Semarang Seksi Pelayanan Informasi Publik. Hasil penelitian dan pengamatan penulis bahwa keterbukaan informasi publik yang dilakukan di PIP belum berjalan ideal bercermin kepada pengalaman penulis yang dituliskan pada penelitian ini. Ketidak idealan itu dikarenakan pihak PIP sendiri belum bisa memberikan informasi yang dibutuhkan secara maksimal yang diminta untuk kepentingan penulisan di peneltian ini. Namun dilain pihak penulis mengapresiasi kinerja untuk website PIP. Didalam website tersebut sudah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan awal penelitian. Klaim inovasi dari pihak PIP kurang valid karena sebuah website adalah kewajiban untuk mewujudkan transparansi sesuai good governance. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih adanya krtidak idealan yang terjadi dalam tubuh PIP sehingga saran yang harus dilakukan adalah pemerintah dapat mengembangkan pengelolaan PIP kearah yang lebih baik.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pemda Lombok Barat dan Pemkot Bima) Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Muhammad - Jindan]]>;
<![CDATA[turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sektor pariwisata adalah sektor yang dapat di andalkan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di daerah maupun nasional. Daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang melimpah dapat memelihara dan mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai perbandingan peran pemerintah daerah terhadap pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah (studi Pemda Lombok Barat dan Kota Bima) Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam pengembangan pariwisata serta kendala apa saja dalam pengembangan pariwisata di Lombok Barat dan Kota Bima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah, kemandirian daerah, kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah, dan pengembangan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan peran pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam mengembangkan pariwisata dengan menggunakan komponen, yaitu promosi, obyek dan daya tarik, Aksesibilitas, Amenitas dan kelembagaan. Kelima komponen tersebut menjadi faktor utama dalam perbandingan pariwisata antara Lombok Barat dan Kota Bima Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa adanya perbedaan peran dan kebijakan dalam mengelola pariwisata serta kendala pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima seperti kekurangan sumber daya manusia, faktor alam yaitu bencana gempa bumi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata.]]>
<![CDATA[Analisis Dinamika Konflik Agraria BPN dan PT. KAI, Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Masyarakat Kebonharjo ]]>
<![CDATA[Martinus Ananta Resie]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peneliti mengkaji mengenai Dinamika Konflik Agraria BPN dan PT. KAI, Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Masyarakat Kebonharjo. Konflik ini mempunyai eksistensi yang begitu besar di tingkat nasional karena pada saat konflik ini terjadi, Kementrian Negara pun ikut turut ambil dalam penyelesaian masalah. Luas tanah yang diperebutkan juga menjadi salah satu dasar pengambilan judul penelitian ini. Lamanya proses penyelesaian sengketa menjadi salah satu hal yang menarik sebenarnya bagaimana proses yang terjadi di dalamnya dari awal timbulnya konflik hingga resolusi dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya kemudian melakukan analisis secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui secara detail mengenai konflik yang terjadi di daerah Kebonharjo, Kota Semarang ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kebonharjo pada saat perkumpulan forum pemuda dan bercengkerama di angkringan agar mendapat informasi yang lebih detail, selain itu juga data diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang melalui penyimpulan laporan perkara yang masuk serta melalui dokumen pendukung yang diperoleh dari jurnal dan internet. Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan berupa pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh BPN dikarenakan memang hasil siding berpihak ke perusahaan PT. KAI. Di samping hasil tersebut karena juga adanya momentum politik yang dulu dimanfaatkan disaat terdapat dinamika pemilihan umum Walikota, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah yang berwenang dan berkuasa pada zaman dahulu adalah menerbitkan surat bagi Masyarakat Kebonharjo karena menganggap tanah tersebut sebagai tanah partikuler dan berubah menjadi tanah negara yang bisa ditempati Warga Negara Indonesia sesuai keputusan Presiden dan Kebijakan daerah. Konflik ini berakhir dengan diberikannya kompensasi dari PT. KAI sesuai NJOP yang berlaku, yang diusahakan sejak awal oleh Pemerintah Kota Semarang. Penggusuran juga melalui proses yang resmi dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dibuktikan dengan surat izin penggusuran oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena demikian apa yang menjadi penelitian dari peneliti, diyakini masih banyak kekurangan yang terjadi. Saran, kritik serta masukkan sangat diperlukan dalam penelitian ini terutama lebih mendalami secara detail momentum politik yang sedang terjadi pasa saat itu dan dinamika politik yang harus didalami lebih mendalam karena faktor yang mempengaruhi konflik itu terjadi tidak dapat terlepas dari konstelasi politik yang ada dan direncanakan]]>
<![CDATA[PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI DAN KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA KELURAHAN KRANGGAN KOTA SEMARANG DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 ]]>
<![CDATA[Putri Berlianty Ayu Kustiana]]>;
<![CDATA[Fitriyah - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada negara demokrasi setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih yang artinya seluruh warga negara tanpa melihat etnis, suku, ras, dan agama berhak untuk berpartisipasi dalam politik. Penelitian ini bermaksud menjelaskan partisipasi politik etnis Tionghoa yang merupakan masyarakat minoritas di Indonesia dalam sistem politik yang sudah berubah, dari semula sistem politik otoriter masa Orde Baru menjadi sistem politik demokrasi masa Reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada-tidaknya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019 dan ada-tidaknya pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019. Metode penelitian mengunakan tipe penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 responden. Teknik pengumpulan data dengan melakukan kuesioner kepada seluruh responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019 tinggi, lalu kesadaran politik memengaruhi partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu. Penelitian ini menolak hipotesa bahwa status sosial ekonomi memengaruhi partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019. Secara bersama-sama kesadaran politik dan status sosial ekonomi memengaruhi partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019 sebesar 68,4 %, yang berarti ada sumbangan variabel lain.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN UMKM PRODUK BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Rozaq - Majid]]>;
<![CDATA[Dewi - Erowati]]>;
<![CDATA[Sulistyowati - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah daerah mempunyai peran mengembangkan potensi daerahnya, salah satunya UMKM batik Bakaran. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan dinas yang berusaha mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dengan menelaah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun analisis data didasarkan pada, teori peran pemerintah daerah, karakteristik UMKM, dan pembinaan UMKM. Ketiga teori tersebut digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana peran pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pati memiliki peran pengaturan (regulasi), peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Dalam meningkatkat UMKM produk batik Bakaran adapun peran yang efektif dalam mengembangkan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator. Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai beberapa program dalam meningkatkan maupun mengembangkan UMKM salahsatunya produk batik Bakaran. Selain peran, diketauhi faktor yang menghambat maupun mendukung pemda dalam meningkatkan UMKM batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019]]>
<![CDATA[GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DARI MASA KE MASA: SEJARAH, HAMBATAN DAN PENCAPAIAN ]]>
<![CDATA[Lupyta Agra Divina]]>;
<![CDATA[Laila Khalid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Fitriyah - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Women's Movement in Indonesia has a long journey in advocating for the women’s interest. In its movement, the Indonesian women's movement has a long history which in this study will be discussed through the periodization of politics from the pre-independence era to the post-reform era. In addition, this research also presents the obstacles and achievements of the women's movement in Indonesia in each period. This study aims to analyze the history of the women's movement in Indonesia and its obstacles and achievements. To analyze this, this study uses a qualitative method with data collection techniques through literature and documentation studies. Through the long history of the Indonesian women's movement, the Indonesian women's movement is still moving and is faced with obstacles in advocating in the name of women's interests.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMENANGAN CALEG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi Kasus : Kemenangan Danie Budi Tjahyono di Dapil I Provinsi Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[Kuncoro - Puspito]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study discusses the political strategy in the victory of Danie Budi Tjahyono, a legislative candidate in the 2019 election. The aim is to find out how the winning strategy applied by Danie Budi Tjahyono in the Legislative Election of Central Java Province, and find out how the obstacles and challenges faced so that in the end Danie Budi Tjahyono can win a seat in the Regional Representative Council 1 of the Central Java Province. This research uses a case study approach. Data was collected through interviews with Danie Budi Tjahyono, Winning Teams Team, and the public, as well as document searches. The results of this study found that Danie Budi Tjahyono's political journey was not easy because he ran with unemployment status when he was still a legislative candidate. Danie Budi Tjahyono named his winning strategy the “Sweeping Mines” strategy by drawing votes from the public who were offended by the promises of the previous legislative candidates. In addition, Danie Budi Tjahyono ran as a legislative candidate with very little economic capital and with the belief that he could win a seat in the Java DPRD]]>
