cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
Partisipasi Pemilih Etnis Tionghoa Di Kelurahan Tawang Mas Dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 Patricia Sartika .; Nur Hidayat Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.34 KB)

Abstract

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Walikota Semarang yang diikuti oleh tiga pasangan calon. Pilwakot Semarang tahun 2015 dimenangkan oleh paslon nomor dua yaitu Hendi-Ita yang diusung oleh Partai PDI-P, Nasdem, dan Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 320.273 suara. Masyarakat etnis Tionghoa sebagai salah satu kelompok minoritas rata-rata memiliki partisipasi politik yang rendah. Partisipasi pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas pada Pilwakot Semarang tahun 2015 hanya sebesar 58,24% . Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa partisipasi pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas rendah dan apa saja faktor yang menyebabkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah rendahnya partisipasi etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas disebabkan oleh: 1) Ketidaktertarikan masyarakat terhadap Pilwakot; 2) Kejenuhan masyarakat; 3) dan Kurangnya sosialisasi Pemilu. Faktor internal yang menyebabkan rendahnya partisipasi etnis Tionghoa di Kelurahan Tawangmas pada Pilwakot Semarang yaitu: 1) Apatisme; 2) Kejenuhan terhadap Pemilu; 3) dan Kesibukan sehari-hari. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kurangnya sosialisasi Pemilu dan tidak terealisasinya program Pemerintah. Budaya Politik masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Tawangmas adalah subjek-partisipan. Perilaku memilih etnis Tionghoa Kelurahan Tawang Mas dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Motivasi memilih masyarakat etnis Tionghoa adalah Afektual-emosional.Kata Kunci : Partisipasi, Kelompok Minoritas, Etnis Tionghoa
Konco Ombudsman : Jejaring Informal Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan Media dan Masyarakat dalam Pengawasan Pelayaan Publik Herlambang, Rindra; Adnan, Muhammad
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.338 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalis bagaimana networking antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan konco Ombudsman dan mengetahui peran konco Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah membentuk networking dengan konco Ombudsman untuk lebih mengenalkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat dan sarana sharing informasi mengenai pelayanan publik di Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan dan telaah dokumen.Hasil penelitian tersebut adalah yang pertama berkaitan dengan desain network yang digunakan dalam jejaring konco Ombudsman ini, dimana jejaring ini menggunakan desain information diffusion network yaitu suatu desain jejaring dengan tujuan sharing informasi diantara lembaga pemerintah mengenai suatu hal atau permasalahan. Selain itu, peran dari konco Ombudsman dalam pengawasan pelayanan pulik di jejaring ini yaitu melakukan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik di Jawa Tengah, memberikan masukan serta saran terkait perbaikan pelayanan publik dari kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah serta berbagi informasi mengenai dugaan maladministrasi pelayanan publik di daerah.Kata Kunci : Jejaring, Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik
Kajian Implementasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2016 Kurniawan, Muhammad Budi; Astuti, Puji; Adnan, Muhammad
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.531 KB)

Abstract

Arrangement of a city is an important part in order to regional development which is one of the duties and obligations of the government, both central and local government. In the arrangement of urban areas, of course, the government must also pay attention to aspects of the environment in order to realize the development of environmentally based urban areas. Policy of arrangement and maintenance of Urban Open Space (UOS), is one of the policies of the development of an environment-based area. This study is a policy study that examines how the implementation of development, supervision, and maintenance, conducted by the South Tangerang City Government as one of the realization of “Rencana Tata Ruang Wilayah” (RTRW) of South Tangerang City in 2011-2031, as embodied in the Regional Regulation of South Tangerang City No. 15 of 2011. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and documents. The main focus of this research is the context of policy implementation related to the strength of existing legal products, the interests of the actors involved, the characteristics of implementing agencies, and the compliance and responsiveness of the implementers in the field.Keywords: Development, Supervision, Urban Open Space, Environment, Policy
EVALUASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI BAKALAN KRAPYAK KABUPATEN KUDUS ABSTRAK siska hadiana; SUWANTO ADHI; GHULAM DZUNUWANUS
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Population growth each year has increased while the very limited availability of land is even less to make the price of land to be very expensive , so it is not affordable to the people's purchasing power , especially among the middle class . Land can not be separated from human life , the function of soil is essential for humans , especially for land for housing . People really expect to buy land that will be built a house on the land . The price of land which annually increases make the land can not be bought by people, particularly the underprivileged ( poor ) . Seeing such conditions Kudus Regency Government makes program development modest apartment rental.The purpose of this study is to determine and describe the government's policy in relocating the community to the development of simple Flats Rent ( Rusunawa ) in the village of Bakalan Krapyak , Kaliwungu Kudus and to know The problems that arise in the relocation of the community and how the solution . This research is descriptive analytic research using qualitative approach . Data collection techniques by means of interviews with informants , the researchers also conducted direct observation penelkitian object and document the location of the relevant research is conducted with the actual situation.The results showed that in fact the flats built by the Holy District Government less demand by the public , especially people who occupy around the riverbanks Gelis . Found several weaknesses in relocating public policy program , which has not fulfilled rusunawa adequate facilities and the lack of public awareness about the environment . Construction of rental flats Bakalan Krapyak a logical consequence in the district of Kudus considering many slums and the limited ability of the local economy are low in building a house , then through the construction of towers is expected to overcome the problems hunia wild that the eviction of residents who inhabit the land unlicensed inevitable.Recommendations are given that in the implementation of the relocation program then should the parties involved to be responsive to the problems faced by the people being relocated, the entire process of the implementation of the relocation should be the aspirations of the displaced , and involving the community of preparation through the mechanism of a residential dwelling that is new , the realization of repair or Extra facilities Bakalan Rusunawa Krapyak that it is less, to be more comfortable for the occupants rusunawa and Kudus regency government must be firm in enforcing existing regulations , not to place among the violations of regulations proficiency level . Therefore there must be communication and coordination between levels of government involved in the enforcement of existing regulations . Keywords : Evaluation of Housing and Relocation Management Society.
PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DKI JAKARTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 Fathoni, Rian; ., Yuwanto
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.852 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil daripada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini mencakup seluruh kewilayahan dari Provinsi DKI Jakarta dan mencakup jumlah responden yang telah ditentukan.Tipe penelitian ini adalah studi kasus melalui pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui pembagian dan pengisian kuesioner kepada narasumber dan responden atau sampel yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi dan arsip. teknik penentuan jumlah dari responden menggunakan rumus slovin, dan teknik penentuan sample menggunakan teknik multistage random sampling. Penelitian menemukan bahwa asumsi terkait adanya pengaruh politik identitas dalam proses pemilihan gubernur DKI Jakarta ternyata tidak ditemukan pada penelitian ini.Pendekatan sosiologis yang banyak diasumsikan menjadi pendekatan terhadap pemilih yang paling menjanjikan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nyatanya tidak dapat dibuktikan di lapangan. Pendekatan rasional yang ditemukan di lapangan menjadi pendekatan paling berpengaruh kepada hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 utamanya faktor rekam jejak dan kepribadian dari calon.
PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIFDESA NYALEMBENG DAN DESA GAMBUHAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 Arinta Sistyanika; Ahmad Taufiq; Wachid Abdulrahman
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.922 KB)

Abstract

ABSTRACTProgram of active standby village and active standby urban village are development from active standby program that is launched by The Ministry of Health Republic of Indonesia. The core idea of this project is empowering society so they want and be able to solving health problem. The aims of this research is to describe the difference in successful implementation of active standby village and urban village program in Nyalembeng and Gambuhan Village, Pulosari Sub-district, Pemalang Regency of the year 2015. Beside that, this research also aims to identify any factors that causing difference in successful implementation active standby village and urban village program in Nyalembeng and Gambuhan Village in 2015.The method of the research that be used is qualitative approach with collecting data technic consist of observation, interview, and documentation. Informants in this research are Head of Section of Health Promotion and Health Care Insurance of Public Health Pemalang Health Department, Head of Nyalembeng and Gambuhan Village, Midwife of Nyalembeng and Gambuhan Village, Head of FKD (Village Health Forum) Nyalembeng and Gambuhan Village, Health Cadre of Nyalembeng and Gambuhan Village, and also society of Nyalembeng and Gambuhan Village.The result of the research showed that the implementation of active standby village and urban village program in Nyalembeng Village of the year 2015 have been running optimally. The implementation that have been optimally running was supported by existing resources whom have already adequate to supporting the implementation of active standby village and urban village program in Nyalembeng Village. While, the implementation of active standby village and urban village program in Gambuhan Village have not optimally running yet caused by less adequate resources which hamper the implementation of active standby village and urban village program in Gambuhan Village.Keywords: Active Standby Village, Comparison, Implementation
Analisis Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang ( Studi Kasus : Pembangunan Taman Kota di Semarang Tahun 2017) Sefdiany, Chauvina; Santosa, Edi
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.375 KB)

Abstract

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah sebagai salah satu tindakan untuk mengurangi masalah yangada disekitar seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga kelestarianlingkungan dengan membuat kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan itu diimplementasikanmelalui program Ruang Terbuka Hijau berupa pembangunan Taman Kota sebagai wujud daripembangunan kota yang berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau pasal 93, 94, 95, dan pasal 96, agar pembangunan kotatetap terlaksana tanpa mengurangi lahan RTH. Perda tersebut mengacu pada Undang – Undang No.26tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa proporsiRuang Terbuka Hijau wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi RuangTerbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.Dalam hal ini penulis akan lebih berfokus pada analisis kebijakan lingkungan dan partisipasistakeholders terhadap tingkat keberhasilan RTH Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yangdidapat bahwasannya kebijakan lingkungan dan partisipasi stakeholders turut mempengaruhitingkat keberhasilan RTH Kota Semarang sebesar 24,2%. Masih ditemui juga beberapa hambatandidalam implementasi dari program RTH Kota Semarang, yang menjadikan implementasi programtidak mencapai titik maksimal.
Peran Muslimat NU dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi kasus: Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal) Arofah, Nur; ., Kushandajani
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.878 KB)

Abstract

As the under bow of one of the biggest socio-religious organizations in Indonesia, Muslimat NU has a great potential to empower women, specifically a village society. Unfortunately, the fact is Muslimat NU empowerment is still in religious literacy level, which is recitation. Besides, the strengthening of religious literacy through recitation, Muslimat NU of Tuwel village also has a number of empowerment activities aim at strengthening the economy and environment, such as goods credits, kube, and Rubbish bank.This research aims to analyze women empowerment process in Tuwel Village, Tegal Regency, including the implications of women empowerment by Muslimat NU of Tuwel Village in various aspects, that are economic, social and politics. The researcher used qualitative method by using observation and in-depth interview as data collection technique. Result of the study indicates that Muslimat NU of Tuwel Village empowerment relies on the board of low section (anak ranting) or people call by jamiyah or majelis ta’lim. Muslimat NU of Tuwel Village is recognized as active since long time ago, through Recitation activity and a series of social activities, but non-religious activities are pioneered around the last 7 years from 2011.Muslimat NU of Tuwel Village is supported by many resources, ranging from internalization of high religious value, economic ability, and cooperation relationship with other agencies that has been running well. For the sense of agency associated with power relation, it has started from some members. The empowerment impact is still largely at the level of gender practical needs fulfillment. From result of the study it can be concluded that Muslimat NU of Tuwel Village empowerment is limited on empowerment to fulfill gender practical needs, yet this empowerment began to lead to the strategic empowerment, in which women's participation in the establishment is started be involved, beside, male awareness in mainstreaming gender starts to increase.Keywords: Women, Empowerment, Muslimat NU
ANALISIS PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KAJIAN AGENDA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN RTRW OLEH INDUSTRI CV. EVERGREEN INDOGARMENT) Ratih Indah Puspita; Muhammad Adnan; Priyatno Harsasto
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2352.913 KB)

Abstract

This research is having purpose to analyze the settlement process of UrbanLand Use Plan (RTRW) violation conducted by CV. Evergreen IndogarmentTuntang, by using policy agenda setting analysis. This research analyzes interactionsbetween parties involved in the violation settlement process. This research is usingmethod of qualitative. In order to collect primary data, this research is using interviewapproach. The interview performed to two key informants, they are Mr. M. Mashadi,S.IP as Head of BPMPPTSP Capital Placement Division and Mr. Suharnoto, S.Sos,MM, as Head of Industrial Relationship Development of DINSOSNAKERTRANS.Furthermore, to collect additional information from surrounding community, thisresearch is using Snowball method as well as collecting secondary information frommass media and other bibliographical resources.The result of this research shows that the violation conducted by CV.Evergreen Indogarment has had achieved backed up from politicians, through thispolitical stream, CV. Evergreen gained politician backing by establishing coalition inorder to forge their violation. By generating group of people consists of CommunityOrganization of Sub-district of Tuntang, and labor to sign petition to be addressed toRegent of Semarang Regency. It caused difficulties for regional government toperform law enforcement to the factory despite of the violation against Regional Lawand Regulation they have conducted, the factory is still operating until present.As for the conclusion, the three streams namely problem stream, policystream, agenda setting through political stream, are the dominant aspects in thepredicament of RTRW Violation Settlement Policy conducted by CV. EvergreenIndogarment.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI ANGGARAN DAERAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2017 Sujud Baitullaah; A Taufik
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.04 KB)

Abstract

This research was conducted to explain the efforts of the regional government in increasing regional budget transparency in the city of Semarang. This study uses a qualitative-descriptive research methodology because this research describes phenomena relating to current and experienced situations, attitudes and views that are present at the moment, the relationship between variables contradicts two or more conditions, the effect on a condition, and the difference between facts. This study is conducted by asking for information to the primary subject, namely the source and the main informant and the secondary subject, as an additional source of data in strengthening the data. The data then explains the efforts made by the Semarang City Government in increasing regional budget transparency as basic services as a condition for implementing good good governance with the principle of public information disclosure. The results of the study show that the Semarang city government always strives for improvements to increase budget transparency to the public. The Relationship of Budget Transparency with Public Information Openness, encourages the government to establish a legal basis regarding the guidelines for managing public information and documentation within the Semarang city government. In addition, it also explains the authority, problems, supporting and inhibiting factors, efforts, achievements and reforms, support for superiors, and relations between institutions in all ways to improve regional budget transparency. In the future, the Semarang city government needs to optimally and consistently improve regional budget transparency. Bringing up new innovations and fostering civil apparatus so that it becomes the best governance process and results. Keywords: Efforts, Public Information Openness, Budget Transparency, Semarang City Government

Page 42 of 171 | Total Record : 1709


Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue