cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 90   91   92   93   94 
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL SEMARANG Prasetyo S, M Rudi
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAANSAMPAH DI KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL SEMARANGABSTRAKDi Indonesia, peran serta masyarakat ikut bertanggung jawab terhadappermasalahan sampah, telah diatur didalam suatu undang-undang resmi yang sah danlegal, yaitu Undang-Undang no 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah.Masyarakat dan Pemerintah memiliki hubungan dan keterlibatan terhadap sampah.Pada kenyataannya saat ini hubungan antara pemerintah dengan masyarakat hanyalahmenguntungkan sebelah pihak, terutama menguntungkan pemerintah yangmendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat merasakan kerugian. Oleh karena itupenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami bagaimana realisasipelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di KelurahanPedurungan Kidul Semarang, serta hambatan apa saja yang dirasakan dalammelaksanakan program tersebut.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metodeanalisis data deskriptif analitis yang bertujuan untuk melihat bagaimana Peran sertamasyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul Semarang.M. Rudy Prasetya S.D2B 007 040Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam kepadainforman yang telah ada dalam lingkup penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dalam pengelolaan sampahberbasis masyarakat di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang, tidak berhasilmelaksanakan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui proses pemilahansampah. Masyarakat Pedurungan Kidul hanya mau berperan dalam pembayaranretribusi, mereka menilai hasil daur ulang sampah baik organik maupun anorganiktidak memberikan nilai tambah secara ekonomi.. Pelaksanaan program-programtersebut sudah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, artinyadilakukan secara sistematis dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, problematikautama dari penerapan model ini adalah pada soal bagaimana merubah paradigma darimembuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. Peran pengurus RT/RW dalammembantu mewujudkan terlaksananya program dan menjembatani komunikasi antarapemerintah dengan masyarakat tidak berjalan.Kedepannya diharapkan pengelolaan sampah lebih berorientasi ke kegiatanpemberdayaan masyarakat untuk menghilangkan anggapan hanya membuang sampahtanpa memproses lebih lanjut. Selain itu untuk dapat meningkatkan monitoringprogram dimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhentipada pelaksanaan saja, melainkan juga pasca pelaksanaan.Keywords: Peran Serta, Pengelolaan, Kesatuan Swadaya Masyarakat
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SAFE HOUSE 112 MITRA POLISI DI KOTA SALATIGA TAHUN 2013 Amalia Purwatiningrum; Turtiantoro Turtiantoro; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A sense of security is one of the things that humans need to support their dailyactivities. The police offered security through Program Safe House 112 wheresecurity is not only the police responsibility, but there is public participation in it.However, in the implementation of the Safe House program 112 is run into difficultybecause still rising crime that occurred in Salatiga. However, the formation of theProgram Safe House 112 does not have a considerable influence because it is stillrising crime that occurred in Salatiga.By this research, the writer wants to know the implementation of the ProgramSafe House 112 Police Partners and how far its impact on public order and securityenvironment in Salatiga. The writer limit discussion on the implementation scope ofcommunication, sources, and implementing attitude in the implementation ofProgram Safe House and factors which related with the impediment about ProgramSafe House 112 Police Partners in Salatiga.By using descriptive qualitative research methods and data collection byinterview and literature study, the writers found that the role of the Program SafeHouse 112 in minimizing rate crime can not be implemented to the fullest. Thewriters also found several factors that impede the implementation of the ProgramSafe House 112 Police Partners is socialization that takes a long time, a lack ofresources in fund, amount of program implementor, and lack of commitment andconsistensy in program implementing, as well as describe the conditions of securityand order situation in Salatiga.
ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR ANTARA INDONESIA DAN THAILAND TAHUN 2009-2013 Mouliza Kristhopher Donna S; Priyatno Harsasto; Sulistyowati .
Journal of Politic and Government Studies Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

International assessments on education show that the basic education qualityof Indonesia is still left behind other countries, one of them are Thailand. The success of Thailand education reform is interesting enough to be examined because those twocountries have some mutual backgrounds, but nowadays Thailand comes up and has better quality in basic education than Indonesia. By this research, the writer wants to explain how the basic education inIndonesia and Thailand work, so that it can give different outputs. The writer limits the problem to the scope of structure in basic education, the role of some agencies inbasic education policy and also the role of historical contexts in each country in supporting the success of the policy. Those three questions will be explained in theframe of education decentralization in Indonesia and Thailand. By using interview and documentary study as the data collection method andbased on Giddens though called Structuration Theory, the writer found that some distinctions such as different definition about education decentralization, actors inthe policy formulation process, education resources, and the relevance behavior between policy formulator and policy implementator, will give impact to the basiceducation structure flexibility. Based on the theory and the finding, it can be inferredthat the structure in education policy in Thailand is better than in Indonesia. It can enable the success of basic education in Thailand. It can be shown from the adequate resources to support the implementation of basic education in Thailand which isbetter than Indonesia’s. The historical contexts in Thailand also can be somethingthat will always remain the policy actor, the formulator and the implementator one, to commit to do the best to bring Thailand’s better life by education. While in Indonesia some of the policy implementator behaviors are still irrelevant with the behavior of the formulator which is democratic, flexible, and responsive
EVALUASI PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KOTA TEGAL TAHUN 2010 Rizki Anton Nugroho
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSistem Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Tegal telah mulai diterapkan sistem e-Procurement. Pada sistem e-Procurement seluruh proses lelang mulai daripengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumunan pemenangakan dilakukan secara online melalui situs internet (website). Semakin luasnyaakses internet oleh masyarakat khususnya di pelaku bisnis konstruksi telahmenjadikan e-Procurement ini fleksibel diterapkan dan menjadi suatu kebutuhanbagi pemerintahan yang modern. e-Procurement dipercaya sebagai alat atauinstrumen untuk peningkatan good governance dan pelayanan publik karena akanmeningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat,meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dari sisi penyedia jasa kontruksi,keberhasilan dalam mengikuti sistem lelang adalaha salah satu factor penentukelangsungan hidup perusahaan.Dari permasalahan tersebut dapat dijawab dengan penelitian kualitatif yangbersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data antara lain observasi,interview (wawancara), dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengancara reduksi data, pengorganisasian data dan interpretasi data.Tulisan ini merupakan hasil studi dalam mengenali karakteristik pelaksanaanprogram e-Procurement uang ada saat ini di Bagian Perekonomian danPembangunan Setda Kota Tegal kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian inimengenai pelaksanaan sistem lelang elektronik yang diadakan di lingunganPemerintah Kota Tegal. Beberapa kendala yang muncul, maka rekomendasi yangbisa disampaikan masyarakat Kurangnya SDM yang menguasai IT, ketersediaankoneksi internet yang terbatas. Sedangkan dari pemerintah yaitu keterbatasanSDM, Ada perbaikan sistem dari LKPP yang menyebabkan mengganggu proses2kenyamanan pada layanan sistem e-Procurement menjadi terhenti, sebagianpanitia pengadaan masih ada yang belum menguasai aplikasi e-Procurement. Dandari pihak pemerintah lebih giat lagi mengadakan pelatihan dan pengembanganpenyedia barang secara elektronik di LPSE, perbaikan infrastruktur terutamamasalah sistem e-Procurement mengalami kendala teknis dari pusat dan teknisjaringan.Kata kunci : e-Procurement, Penyedia barang, Pngadaan barang dan jasa.
Resolusi Konflik Pertanahan di Kota Bandar Lampung Artha Silvia Nababan; Kushandajani Kushandajani; Turtiantoro Turtiantoro
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land is very essential issue because it concerns with life of many people to build houses, business area. To consider the importance of the land, requisition of the land often resulted in the conflict by competition to manage or to hold the land for farming and the situation produced the tension among the peoples themselves. Bandar Lampung City, it has often suffered from the land conflict among peoples because there was no absolute solution for the land conflict itself.            This was a research of analytical descriptive. It means, it was an analysis of data based on field research related to law theories especially in Land Law. The approach used was to present and analyze the problems found in fields to have the conclusion as the core of discussion. The data analysis was accomplished by concluding primary and secondary data and then evaluated and analyzed qualitatively to discuss the problems based on field data and statutes related to land law to get new description and to support the existing description to answer the problem and to draw significant conclusion.            The settlement of conflict in Bandar Lampung City was accomplished through Mediation by Land Office of Bandar Lampung City . Land Office of Bandar Lampung city role as mediators of land disputes that lead the mediation process with the aim of both parties to the dispute to reach a mutual agreement. From this research, it is known that the Land Office of Bandar Lampung City has to perform its role in accordance with the duties and functions of the Land Office as mediators of land disputes. Keywords : Land conflicts Resolution, Land office, Bandar Lampung City
KERJASAMA PEMERINTAH DAN LSM PATTIRO DALAM PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA Rina Cahyaningrum; Priyatno Harsasto; Mohammad Adnan
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surakarta is one of the city that offers the policy innovation in the realm of public service  that includes education sector, health and community development. PKMS is one of the programs in the form of health care which is distributed to the public in Surakarta City in the form of aid outpatient treatment and hospitalization in general hospital of Surakarta and the health center or other designated hospitals. PKMS program management related to the division of labor is basically done by the Technical Implementation Unit (UPT) PKMS under the structure of Health Agency Surakarta City in accordance with the Local Regulation of Surakarta  No. 6 of 2008 on the Organization and Administration of Local Government Surakarta City and Mayor Regulation of Surakarta number 20-K for 2009.This study analyzed the cooperation between  Surakarta City Government and NGOs Pattiro in Community Health program of Surakarta. The cooperation that performed is in the form involvement of NGOs Pattiro in the program Community Health Surakarta from planning, implementation and evaluation. The purpose of this study is to know the implementation, the factors that drive the success and perceived barriers in partnership.In this study, researchers used a qualitative approach that will result in descriptive data. This study was conducted in Surakarta City. Data in this study was obtained through observations, interviews with Mrs. Ida Angklaita, SKM as head UPTD PKMS Surakarta Health Agency, Supriyanto.Skom as head of the TU PKMS Surakarta Health Agency, sulatri, S.os as program staff of NGOs Pattiro Surakarta, Alif Basuki as staff Program Manager of NGOs Pattiro Surakarta, the media and the public are able to provide information, as well as the data obtained from the document.Cooperation in Surakarta City Government and NGOs Pattiro in the program PKMS in the form program feedback mechanism between government of Surakarta City and NGOs Pattiro. The partnership uses the coordinate system that is run through partnership in discussions, seminars and workshops.Keywords: Partnership, Implementation, PKMS Program 
PARTISIPASI PEMUDA DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM PNPM MANDIRI PERDESAAN DI DESA BULUROTO KABUPATEN BLORA Bayu Adhi Nugroho; Kushandajani .; Puji Astuti
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In terms of rural development, community participation is essential to increase the community’s life quality and welfare. Youth generation, as the agent of change, has major rule in the empowerment since they have pure motivation to develop their area. The Community Empowerment Program in Rural Areas (PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM-MD) had facilitated the development program in Buluroto Area from 2009 to 2014. From that background, this undergraduate thesis discussed the research question: “How the youth in Buluroto Village participated in the Community Empowerment Program in Rural Areas (PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM-MD)? and What were the obstacles faced by the youth during the implementation of the Community Empowerment Program in Rural Areas (PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM-MD) in Buluroto Village?The research used descriptive-qualitative method using the samples obtained based on purposive sample method that was designed by the author and conducted by performing in-depth interview, observation, and documentation. The data were then analyzed by data reduction, data presentation, and making conclusion.The result showed that the level of youth participation in planning process, implementation, monitoring and evaluation as well as implementation of the program was low, while the youth participated well enough in maintaining the outcome of the program. The obstacles during the planning process were less dissemination from the village administration and no youth organization. During the program implementation, the obstacle was that the program was done completely by contractors so that in monitoring and evaluating process, the youth had no chance to monitor and give input related to the problems occurred during the implementation. While in maintenance stage, the obstacles were less information related to SPP and strict selection from the village administration and the implementation team. The village administration is suggested to givemore information to the youth about the development of the area, while the youth is suggested to be more proactive and care about the development in Buluroto Village.Key words: Youth, participation, empowerment.
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA DI RSUD PROF.DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS Dwi Agung Subiyantara; Wiwik Widayati; Ahmad Taufiq
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jamkesda Jamkesmas health program and a health program for the poor people afford the government. But in Indonesia there is the fact that they are often discriminated against and got poor service even if the payment is guaranteed by the government. Found many gov-ernment hospitals provide services that are not fair to the participants Jamkesmas and Jam-kesda. Based on the background of the researchers interested in examining the quality care of Jamkesmas and Jamkesda in RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Kabupaten Banyumas Central Java Provincial Government owned.The research method used in this study is a qualitative method. The data in this study come from interviews with respondents and the data obtained from these reports, books, jour-nals, magazines, and so on. The data was then compiled with the stages of examining the data obtained from the field, analyzing the data and information and then draw conclusions and verification. Thus generating descriptive data to portray the quality of services and programs Jamkesmas Jamkesda Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo Navan.In this research it was found since 2011 the government launched the program Jam-persal and treatment of Thalassaemia Major as one of the tangible evidence of improved quality of care Jamkesmas, while Jamkesda not. Cause groove referral patterns that do not work well due to the lack of clear regulations regarding patient referral grouping and no so-cialization about it. The government is not transparent about the data base Jamkesmas and Jamkesda participants. Special Jamkesda, Central Java Provincial Government and Regency/City Government lacks transparency regarding the availability of funds for participants Jam-kesda claims and a weak distribution system because it is only through an agreement. How-ever, the Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo able to be professional in providing services Jamkesmas or Jamkesda and do not discriminate. Terms administration service that is easy to understand, clearly, not berbelli the bush, cleanliness is always awake, officers were friendly and tolerant, and sophisticated equipment is a testament to the quality of service in hospitals Jamkesmas and Jamkesda Prof. Dr. Margono Soekarjo.The conclusion of this research is Jamkesmas servicesSome regency/city in Central Java providing health facilities vary in Jamkesda. These3programs should apply to the whole people of Indonesia if it holds the principle of justice. Recommendation in this research is the Government needs to empower the participants Jam-kesmas or Jamkesda regarding referral patterns is good and true healthy living to the partici-pants Jamkesmas and Jamkesda be more concerned because it can reduce the cost of claims and considering high occupancy room space for class III participants Jamkesmas and Jam-kesda.Keywords : Jamkesmas, Jamkesda, Government Hospital
Analisis Kemenangan Ahmad Heryawan Dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2013 Joni Firmansyah; Hermini Susiatiningsih; Supratiwi .
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai Keadilan Sejahtera is one of political party which take part of political dynamics in Indonesia. One of political dynamics that occur is the winning of PKS’s cadre, he is Ahmad Heryawan who selected in Jawa Barat head election in 2013. The winning became interesting when Ahmad Heryawan can win the political struggle in the condition that PKS get corruption case which attack the internal party. Researcher try to elaborate many factor which influence Ahmad Heryawan winning within corruption case of beef imports. The purpose of research is to know many factor that influence Ahmad Heryawan winning in Jawa Barat head election in 2013. This research involve nine of informant who take part the process of Jawa Barat head election. The typical of this research is qualitative type with descriptive analysis model. The data retrieved by way of interview process and document from PKS and KPUD Jawa Barat. Based on research result, there are five factors that affect Ahmad Heryawan winning in Jawa Barat head election. The five factors are imaging factor of Ahmad Heryawan, Deddy Mizwar’s factor as mass getter, achievement factor of Ahmad Heryawan and incumbent position, the power of political party engine, and the winning team power.  Moreover, there are some supporting factors such us  chances of winning Ahmad Heryawan that greater than the nearest rival in the vote, Rieke Diah Pitaloka. This occurs because PDIP late in preparing cadres. From the overall factors, imaging factor is the most dominant.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG Nisma Okidah; Budi Setiyono; Turtiantoro .
Journal of Politic and Government Studies Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Study on Evaluation of Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) in the District of Batang, Batang county is a fairly interesting discussion in line with the policies of poverty alleviation in rural areas.Developing countries such as Indonesia have major problems, namely poverty and unemployment, especially in rural areas. Therefore, the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Minister of Agriculture No. 16 / Permentan / OT.140 / 2/2008 on February 11, 2008 on general guidelines for Rural Agribusiness Development (PUAP) to overcome the limitation of capital sources for farmers. In the framework of the implementation of PUAP Minister of Agriculture has established a Rural Agribusiness Development Team of the Minister of Agriculture No. 545 / Kpts / OT.160 / 9/2007. Batang district is the recipient of funds. In the implementation of the Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) also implemented by the Denasri Wetan sub district, Kasepuhan sub district, and Sambong sub district. The activities of the Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) are savings and loans. Therefore, the formulation of the problem in this research is "How do the Implementation of Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) Denasri Wetan sub district, Kasepuhan sub district, and Sambong sub district?" And "What are the factor that support and obstacle in the implementation of developing an Agribusiness rural areas (PUAP) policy in Denasri Wetan sub district, Kasepuhan sub district, and Sambong sub district? ".This type of research is a qualitative descriptive type. The primary data source was obtained through interviews, observation, and documentation and secondary data sources obtained from the archives, books, journals and other sources. Mechanical analysis with analysis from various sources, data reduction, until the conclusion according to the results obtained from the field.From the results of research conducted by the author, the conclusion that can be drawn from this study are: first, PUAP policy implemented by the 162 villages and sub-districts in Batang. In the study sites, Denasri Wetan sub district is categorized very good in the implementation of policies, but both of the comparative sub-districts such as Kasepuhan sub district and Sambong sub district are still developing and encountering some obstacles in its implementation. Second, supporting factors and obstacles of implementing the Policy Board PUAP derived from Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) and the user community themselves.Advice that can be given by author to relevant agencies namely the Executive Agency and the Food Security Extension (BP2KP) and Supervisor Mitra Tani (PMT) are continuing to improve, maintain performance and cooperation between actors in the monitoring and evaluating of policies PUAP Gapoktan organizers and together provide the best solutions to the problems that arise in the field. Whereas, recommendation for further research is the author can analyze the user community dependence Direct Community Assistance (BLM) PUAP toward PUAP funds from the government.

Page 92 of 171 | Total Record : 1709

 90   91   92   93   94 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue