cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 12, No 3: Juli 2023" : 60 Documents clear
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI DEWA RUCI JATIMALANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO Falda Wisnu Ardiansyah; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39942

Abstract

Collaborative governance merupakan konsep kerjasama antar pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dan mengkaji kriteria keberhasilan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model collaborative governance Ansell dan Gash serta teori Edward DeSeve. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah para pemangku kepentingan, yang informasi diambil dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat aktor dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Kelompok Sadar Wisata Dewa Ruci dan swasta/pelaku usaha kuliner. Kondisi awal dan kepemimpinan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat banyak masalah terkait desain institusional dan dalam proses kolaboratif yang menunjukkan permasalahan pada komitmen yang kurang kuat dan pemahaman bersama para pemangku kepentingan yang masih lemah. Kriteria keberhasilan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata, yakni network structure, trust to the among participants, distributive accountability, information sharing dan acces to ressources, sedangkan yang bukan kriteria keberhasilan, yaitu commitment to a common purpose, governance dan acces to authority.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Maftuchatur Rohmah; Dyah Lituhayu; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39846

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak pekerjaan, salah satunya hak bekerja di instansi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan kuota bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintah daerah Kebumen berdasarkan Perda Kab Kebumen No 9 Tahun 2020 serta mengindentifikasi faktor penghambat dan pendorong mengacu pada teori implementasi Van Meter Van Horn. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan alat bantu analisis software atlas ti. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan kuota pekerja disabilitas di pemerintah daerah Kebumen belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. BKPSDM telah mengalokasikan kuota formasi khusus disabilitas pada penerimaan CPNS, tetapi formasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kuota 2% untuk penyandang disabilitas. Penyediaan pemenuhan hak pegawai hanya berupa ramp dan kursi roda, tidak ada toilet khusus disabilitas dan alat pendukung kerja. Faktor penghambatnya yaitu peraturan bupati yang belum terbentuk, kurangnya sumber daya, adanya sistem birokrasi top down, perbedaan persepsi pelaksana, dan sikap pelaksana yang kurang tanggap. Faktor pendukung yaitu komitmen pelaksana serta lingkungan sosial dan politik. Rekomendasi peneliti yaitu Dinas Sosial perlu mengembangkan mekanisme kerja berupa pembagian tugas kepada staf dan penetapan prioritas penanganan masalah agar peraturan bupati sebagai pelaksanaan Perda No 9 Tahun 2020 dapat segera diselesaikan.
IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG MANDIRI JAYA KOTA SEMARANG Muhammad Arif Febrian; Hesti Lestari; Dewi Rostyaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39936

Abstract

The E-Warong Mandiri Jaya program is a poverty alleviation program in Indonesia through the distribution of food assistance which is carried out electronically and managed by the community independently by utilizing capital from the government. The implementation of the E-Warong program determines the success of increasing community welfare. The problem in this study is shown by the decrease in the number of EWarong customers from year to year and the change in the distribution system to cash which is not in accordance with the concept of the E-Warong program which carries the electronic theme. This study aims to analyze the implementation of the E-Warong Mandiri Jaya program along with its driving and inhibiting factors. Method study that is chosen is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation, and documentation. This research is studied using implementation theory from Charles O. Jones which is reviewed from 3 aspects, namely organizational aspects, interpretation aspects, and application aspects. Based on the results of the research, the implementation of E-Warong Mandiri Jaya has not been successful because there are several inhibiting factors caused by the existence of people who are dissatisfied with the assistance provided so they shop at other stalls, besides that there is a policy issued by the Indonesian Ministry of Social Affairs which causes overlapping directions so that the implementation of EWarong Mandiri Jaya is not optimal
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG Aurora Latita Aulia Ramadhanti; Endang Larasati; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39806

Abstract

An outbreak of the Covid-19 virus attacked the country of Indonesia. The entry of the Covid-19 virus into this country greatly affects and has an impact on all sectors in society's life, such as the MSME sector. The existence of this outbreak resulted in MSME spread across several sub-districts in the city of Semarang experiencing a decrease in turnover and experiencing problems. The problems faced by SMEs in the city of Semarang are such as capital problems, production problems, marketing problems, and other marketing. The purpose of this study is to analyze the strategy of the Cooperatives and Micro Enterprises Office of Semarang City in overcoming problems that occur in MSMEs and analyze the driving factors in planning this strategy. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The theory in this study uses the theory of Bryson. The results of the study show that the MSME development strategy in overcoming problems uses the SWOT method, namely 1) providing MSME product marketing facilities or facilitation, 2) Assisting in facilitating MSME product standardization, 3) Providing MSME access to sources of capital, 4) Implementing marketing digitization. In strategic planning by the Agency, there are driving factors, namely the suitability of the vision and mission of the Semarang City Cooperatives and Micro Enterprises Office, the availability of adequate facilities and infrastructure, the availability of an adequate budget, the use of information and communication technology in the MSME sector, and the involvement of stakeholders in the MSME sector.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TERKAIT PENGELOLAAN PASAR MRANGGEN DI KABUPATEN DEMAK Annisa Farkhaini; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39834

Abstract

Pasar tradisional dalam pengelolaannya memiliki berbagai kendala, seperti kebersihan pasar, ketidaktertiban pedagang, hingga kerusakan fasilitas pasar. Melalui Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melaksanakan pengelolaan pasar daerah serta menciptakan ketertiban hingga kebersihan pasar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen mencakup pemanfaatan dan pemeliharaan pasar, pengelolaan kebersihan pasar, penataan dan penertiban pasar, penataan dan pemberdayaan pedagang, pengembangan kegiatan perekonomian di pasar, penetapan dan pemungutan retribusi, serta pengelolaan kawasan di sekitar pasar. Faktor pendukungnya yaitu kemampuan teknis pengelolaan pasar dan koordinasi Dindagkop UKM Kabupaten Demak dengan pihak lain, serta pembagian tugas dan tanggungjawab kepada setiap petugas. Tidak adanya SOP pengelolaan pasar yang berlaku, kurang pahamnya informasi terkait perda yang berlaku, hingga kurangnya partisipasi pedagang dalam kegiatan Pasar Online menjadi faktor penghambat dalam proses implementasinya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN BIDANG KARAOKE DI KABUPATEN DEMAK Muri Monita; Dyah Lituhayu; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39859

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mengeluarkan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan usaha hiburan salah satunya bidang karaoke. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan karaoke beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat impelementasi kebijakan karaoke di Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian indikator ketepatan kebijakan: Adapun ketentuan yang mengatur yaitu memiliki izin usaha karaoke, keberadaannya merupakan bagian fasilitas hotel bintang 5 (lima) dan ketentuan jam operasional. Indikator ketepatan pelaksana: Satpol PP sebagai leading sector dalam kebijakan ini dan masyarakat turut serta dalam hal melakukan aduan kepada Satpol PP. Indikator ketepatan target: respon positif dari masyarakat dengan adanya kebijakan yang mengatur tempat-tempat karaoke sementara itu pemilik karaoke tidak setuju dengan adanya kebijakan ini. Indikator ketepatan lingkungan: Satpol PP dalam melakukan penutupan dan penyegalan tempat-tempat karaoke bekerjasama dengan TNI dan POLRI. Indikator ketepatan proses: pemilik karaoke keberatan dengan adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan karaoke hanya boleh dilakukan di hotel bintang 5 (lima). Faktor pendukung yakni komunikasi yang cukup baik, sumber daya finansial yang cukup, disposisi yang sudah baik dan struktur birokrasi yang dilakukan sesuai SOP. Faktor penghambat yakni komunikasi dengan metode sosialisasi yang tidak berkelanjutan dan sumber daya manusia yang masih kurang. Rekomendasi yang diberikan 1) pemberian sanksi yang tegas kepada tempattempat karaoke yang melanggar aturan; 2) menambah personil di lapangan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Demak.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS ECOTOURISM DI AGROWISATA KEBUN TEH JAMUS KABUPATEN NGAWI Lilian Rahma Normalitha; Aufarul Marom; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39990

Abstract

Jamus Tea Garden Agrotourism is one of the tourist destinations that rely on beautiful natural panoramas located in Ngawi Regency, East Java. In addition, it is also part of the tourist attraction of the Girikerto Tourism Village. However, the management and development of Jamus Tea Garden Agrotourism until now still cannot be said to be optimal. The problem faced is the lack of maintenance of infrastructure and facilities and the absence of efforts to develop the attraction owned. This results in a decrease in the number of tourist visits almost every year. This study aims to analyze the internal and external environmental conditions of Jamus Tea Garden Agrotourism and formulate an ecotourism-based tourism development strategy at Jamus Tea Garden Agrotourism. This research uses the theory of strategic planning by John. M. Bryson descriptive qualitative research method with SWOT analysis technique and tested using Litmus Test to be able to formulate the right strategy. The results of this study indicate that Jamus Tea Garden Agritourism in management and tourism development efforts have not run optimally so that the right strategy is needed to overcome these problems. The results of the SWOT analysis found 10 strategic issues and then conducted a litmus test obtained 7 issues that are strategic, with 3 issues that have the highest score, namely Utilizing beautiful plantation areas for ecotourism development efforts, Utilizing the attractiveness of tea plantations as educational tours by creating tour packages for the Girikerto Tourism Village and Collaborating with investors to be able to increase the funding budget for tourism development.
RESPONSIVE GOVERNANCE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) SAMSAT KOTA SEMARANG II Annisa Putri Fernanda; Retno Sunu Astuti; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39827

Abstract

This research analyzes the responsiveness of SAMSAT Semarang City II and identifies inhibiting factors. It is driven by public complaints regarding the administration services provided by SAMSAT. The introduction of the SAKPOLE application aims to streamline motor vehicle administration and enable public complaint submission. Aligned with UNDP's principles of good governance, the study emphasizes transparency, accountability, participation, and coordination. The SAKPOLE app offers a quick and flexible resolution for public complaints. Descriptive qualitative methods, including interviews, documentation, and observation, are used for data collection. Primary data is obtained from SAMSAT and the public, while secondary data includes documentation, news, reports, laws, and the SAKPOLE app. Data validity is ensured through source triangulation. Findings show that the SAKPOLE platform, public participation, competent SAMSAT staff, and effective complaint handling processes facilitate responsive governance. Inhibiting factors include incomplete complaint information and a lack of human resources. To enhance the SAKPOLE app, clear complaint information, adherence to procedures, and staff training are recommended.
EVALUASI KEBIJAKAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG Henessy Quinster; Dyah Lituhayu; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39854

Abstract

Kebijakan Parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah namun selama ini belum berhasil mencapai target pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kebijakan parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang serta melihat faktor-faktor penghambat dari penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Semarang dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan denan teknik purpose sampling dan telaah dokumen serta literasi yang memiliki keterkaitan dengan topik. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan saat mengimplementasikan kebijakan parkir di tepi jalan umum diihat dari tidak tercapainya target retribusi setiap tahun. Untuk memenuhi target pencapainya yang telah ditetapkan, maka aparat disarankan untuk memaksimalkan perannya dalam pengelolaan parkir pinggir jalan umum, meningkatkan pengawasan, pendampingan serta kerjasama dari masyarakat untuk berkontribusi dan membangun komitmen demi tercapainya target dalam kebijakan tersebut.
DIMENSI E-GOVERNMENT SERVICE QUALITY (E-GOVQUAL) PADA SITUS https://sibooky.semarangkota.go.id/ DI KOTA SEMARANG Alvita Widyaningtyas,; Amni Zarkasyi Rahman; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39953

Abstract

Pemerintah perlu menghadirkan informasi yang relevan seiring dengan perkembangan zaman guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengembangan perpustakaan digital sebagai sarana pemerintah menyediakan segala kebutuhan informasi pun sangat diperlukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggapan masyarakat akan pelayanan perpustakaan digital melalui perbandingan antara nilai persepsi publik akan kinerja pelayanan dengan nilai harapan yang diekspektasikan oleh masyarakat dalam pelayanan perpustakaan digital melalui situs web https://sibooky.semarangkota.go.id/ di Kota Semarang dengan menggunakan dimensi electronic government service quality (e-GovQual). Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan total 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat akan kinerja pelayanan Si Booky secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori Baik, dengan nilai harapan secara keseluruhan termasuk dalam kategori Sangat Baik yang berarti masyarakat sebagai pengguna situs web Si Booky memiliki tingkat ekspektasi/harapan yang tinggi akan kehadiran situs web tersebut. Perbandingan antara kedua nilai mencapai kesesuaian sebesar 81,5% termasuk dalam kategori Cukup Puas. Namun, masih terdapat empat sub-indikator dimensi e-GovQual yang belum mencapai persepsi yang baik sehingga perlu ditingkatkan dan diprioritaskan sebagai kuadran 1, yaitu kelengkapan sajian informasi dan koleksi; kesesuaian penggunaan data dan informasi milik pengguna dengan layanan yang diminta dan/atau dibutuhkan; pemisahan dan pembatasan akses informasi dan data pribadi antar pengguna; kemudahan penjelasan pengelola dalam menjawab pertanyaan pengguna.

Page 5 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue