Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 4: Oktober 2023"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[KOMUNIKASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA PRIA DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Maulida Syifaurrochmah]]>;
<![CDATA[Kismartini Kismartini]]>;
<![CDATA[Amni Zarkasyi Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41436
<![CDATA[The percentage of men's family planning (KB) policy achievements in Tugu District shows that the number of men with family planning is only 3.71%, consisting of 0.24% (MOP) and 3.47% (Condoms), as well as the lack of promotion through various communication media resulting in There is a myth about male birth control that is developing in society. This research analyzes the communication of men's family planning policies in Tugu District, Semarang City and analyzes the inhibiting factors in this policy communication. A policy implementation model approach that focuses on policy communication to analyze aspects of transmission, clarity and consistency. Research looking at communication transmission shows that it is not optimal, because coordination is rarely carried out, there is a lack of promotional media for men's family planning, and there is no distribution of duties and functions of the Priyo Utomo Association as a men's family planning group. Then, clarity of communication is still lacking, because there is no special content that explains male family planning comprehensively to the target group. In addition, communication is not carried out consistently to policy implementers. Factors inhibiting policy communication include the level of knowledge/education of family planning officers; limited manpower/human resources for family planning officers; as well as a limited budget for socialization and promotion of male family planning activities as well as activating the Priyo Utomo association. It is necessary to develop a broader communication strategy to reach information, involve the role of stakeholders and communication media, make special discussions on male family planning, and optimize the priyo utomo community]]>
<![CDATA[ANALISIS PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WISATA NEPAL VAN JAVA ]]>
<![CDATA[Yurika Santi]]>;
<![CDATA[Hartuti Purnaweni]]>;
<![CDATA[Budi Puspo Priyadi]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40946
<![CDATA[Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia yang menjadi penunjang perekonomian terbesar bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata saat ini gencar dilakukan sebagai bentuk kebangkitan setelah adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas wisata. Peran swasta sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam bentuk modal guna pembangunan pariwisata yang direalisasikan melalui skema public-private partnership. Desa Wisata Nepal Van Java yang menawarkan keindahan alam sebagai produk utama telah menggunakan skema public-private partnership sebagai upaya pengembangannya melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Temanggung dengan Bank Rakyat Indonesia. Pemerintah Desa Temanggung ini mewakili Dusun Butuh yang merupakan lokasi spesifik wisata Nepal Van Java. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan public-private partnership serta mengidentifikasi faktor pendukung pelaksanaan public-private partnership dalam pengembangan wisata Nepal Van Java. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan public-private partnership berdasarkan prinsip keberhasilan kemitraan terdiri dari transparansi dan komitmen, negosiasi dengan pembahasan mengenai konsep pengembangan wisata dan profit oriented yang menghasilkan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua pihak, pengawasan yang dilakukan BRI kepada Pemerintah Desa Temanggung terkait progres pengembangan; komitmen pihak desa; penggunaan dana pembangunan wisata; pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan, serta kesetaraan peran antar kedua belah pihak. Faktor pendukung terdiri dari kemudahan dan fleksibilitas komunikasi antara Pemerintah Desa dengan BRI serta tingginya rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terhadap partnernya]]>
<![CDATA[ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM KEBIJAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Abigail Monica Natali Manumpil]]>;
<![CDATA[Nina Widowati]]>;
<![CDATA[Maesaroh Maesaroh]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41196
<![CDATA[Kasus KDRT di Kota Semarang merupakan penyumbang angka kasus kekerasan terbesar sebanyak 437 kasus dari tahun 2019 hingga 2022. Dalam menjalankan program pencegahan KDRT maka diperlukan kolaborasi antar stakeholders agar dapat terlaksana lebih efektif dan optimal. Kerja sama antar stakeholders untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang diperlukan namun masih ditemukan kurang optimal untuk mencegah kasus KDRT terjadi di Kota Semarang. Stakeholders terkait adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik stakeholders serta faktor yang menghambat kolaborasi stakeholders dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis karakteristik stakeholders menggunakan teori Bryson yang melihat kepentingan, sumber daya, saluran, kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi dan aksi. Dalam melihat faktor penghambat kolaborasi stakeholders digunakan teori Sudarmo yang terdiri dari budaya organisasi, sistem kerjasama, dan kepentingan stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik stakeholders yang berpotensi menolak KDRT adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, TP PKK, dan YKKS. Sedangkan yang berpotensi untuk mendukung adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Faktor penghambat yang ditemukan adalah budaya organisasi Dinas Sosial yang terlalu berpedoman dengan peraturan, adanya sistem kerja sama yang terlalu bergantung dengan arahan stakeholders utama, perbedaan persepsi serta semangat stakeholders, dan budaya patriarki.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENANGANI LAPORAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Hafizha Ni’amillah]]>;
<![CDATA[Augustin Rina Herawati]]>;
<![CDATA[Teuku Afrizal]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41363
<![CDATA[Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan harapan seluruh warga negara. Selain harus bersih dan efisien, pemerintah juga diharapkan memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat, namun kenyataannya masih banyak kesenjangan dan penyimpangan dalam pemberian pelayanan publik. Dari sudut pandang ini, Ombudsman dibutuhkan untuk berperan aktif dalam penanganan maladministrasi pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di kantor Ombudsman Jawa Tengah dengan melibatkan sejumlah informan kunci yang diyakini relevan dengan penelitian. Teori yang diterapkan adalah teori peran yang dikemukakan oleh Jam Ife dan Frank Tesoriero yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik secara keseluruhan sudah baik, kecuali pada satu peran yaitu peran edukasional. Faktor pendorong peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik adalah kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran, sedangkan faktor penghambatnya adalah role transition dan role distance.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Hendry Sulistiawan]]>;
<![CDATA[Amni Zarkasyi Rahman]]>;
<![CDATA[Retno Sunu Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41115
<![CDATA[Berbagai macam permasalahan yang ditemui di Kantor Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang diantaranya semakin menurunnya skor kepuasaan masyarakat, kuantitas dan kualitas aparatur pemerintahan yang kurang memadai, dan lemahnya inovasi dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat kurangnya keterampilan dan keahlian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif dan melibatkan 13 responden yang merupakan seluruh pegawai Kantor Kecamatan Bawen. Hasil penelitian menunjukan variabel kompetensi memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0.585 pada signifikansi 0.036 (< 0.05). Variabel motivasi memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0.613 pada signifikansi 0.026 ( < 0.05). Sedangkan nilai koefisien korelasi variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai sebesar 0.746 dengan nilai signifikansi 0.017 (< 0.05). Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.]]>
<![CDATA[PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN SEMARANG BARAT ]]>
<![CDATA[Noviana Rachma]]>;
<![CDATA[Kismartini Kismartini]]>;
<![CDATA[Retna Hanani]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41353
<![CDATA[Kebijakan percepatan penurunan stunting sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menurunkan kasus stunting. Dalam keberjalanan kebijakan ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi seperti masih tingginya kasus stunting di Kecamatan Semarang Barat, kurangnya pengetahuan tentang gizi, adanya kasus ibu hamil anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) serta kurangnya partisipasi swasta. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Semarang Barat melibatkan berbagai pihak. Dalam mengoptimalkan peran setiap stakeholders yang terlibat maka diperlukan adanya pengidentifikasian peran stakeholders. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi stakeholders, peran stakeholders dan faktor pendorong dan penghambat peran stakeholders. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Semarang Barat terbagi atas tiga kelompok stakeholders yakni stakeholders pemerintah, masyarakat dan swasta. Berdasarkan perannya dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Semarang Barat, stakeholders memiliki peranan sebagai policy creator, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator. Peranan yang dilakukan oleh stakeholders telah memenuhi klasifikasi peran stakeholders, meskipun masih memiliki beberapa kendala dan tantangan. Faktor penghambat peran stakeholders berasal dari perspektif aktor dan partisipasi aktor. Sedangkan, faktor pendorong berasal dari aksesibilitas aktor dan penentu tindakan. Saran dalam penelitian ini yaitu puskesmas perlu melakukan sosialisasi secara lebih rutin dan intensif, pemerintah Kota Semarang mendorong keterlibatan swasta dan Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan pelatihan penggunaan alat antropometri kepada kader posyandu secara intensif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA LAMA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Alfirdania Saphira Dewi]]>;
<![CDATA[Endang Larasati Setianingsih]]>;
<![CDATA[Tri Yuniningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41467
<![CDATA[The policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang is the background for this research. Problems that arise: How is the implementation of the policy or preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? What are the policy actors for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? The aim of the research is to analyze the content of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang and to analyze the policy factors for the revitalization of the Old City of Semarang. Efforts to answer the problems and objectives of the research were carried out using Donald Van Meter and Van Horn's theory of public policy implementation to see whether or not the implementation of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang was effective. To see the factors that influence policy, researchers used George Edward's theory which consists of 4 variables What was observed were communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used descriptive qualitative methods. The object of the research is the policy for preserving cultural heritage buildings in the Semarang Old City area. The results of the research show that the Semarang City Regional Government has implemented the contents of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Preservation of Semarang Old City cultural heritage buildings in which the Semarang City Government and the stakeholders involved have implemented the Protection, Development and Utilization of the Old City Area well. Apart from that, the actors involved in this policy are members of BPK2L, the Culture and Tourism Service, PUPR Director General of Human Settlements, the Transportation Service, the Civil Service Police Unit, and the Spatial Planning Service. Supporting factors for implementing the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang include good communication with the community and between stakeholders. Based on its resources, there are still many individual buildings that are difficult to preserve. It is hoped that the Semarang City Government can review the lists of cultural heritage buildings in the Old City of Semarang so that they can be arranged neatly, cleanly and orderly. So that it is not only cultural heritage buildings that are of interest to many tourists]]>
<![CDATA[PENGARUH BUDAYA MASYARAKAT DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO ]]>
<![CDATA[Ayu Ansyari Triana]]>;
<![CDATA[Titik Djumiarti]]>;
<![CDATA[Ida Hayu Dwimawanti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41272
<![CDATA[Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki permasalahan perkawinan anak. Penyebab perkawinan anak di Kecamatan Bruno karena budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Belum adanya partisipasi secara kelembagaan di masyarakat dan masyarakat hanya berpartisipasi melalui edukasi dalam forum pertemuan tingkat desa yang disisipi materi mengenai perkawinan anak, menjadi penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perkawinan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Kondisi Sosial Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, akan tetapi tingkat hubungan yang diperoleh adalah rendah.]]>
<![CDATA[KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMONGAN ]]>
<![CDATA[Pranawa Adi Nurnathagotra]]>;
<![CDATA[R Slamet Santoso]]>;
<![CDATA[Hardi Warsono]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41444
<![CDATA[Dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, persentase RTH di wilayah, kota yaitu paling sedikit 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat, namun belum mencapai target karena kurangnya sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun finansial, kurangnya ketersediaan lahan serta beberapa hambatan lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis proses kolaborasi pengelolaan RTH dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu proses kolaborasi yang dilakukan melalui tahapan Face to face dialogue; Trust building; Commitmen to process; Shared understanding; Intermediate outcomes. Stakeholder yang terlibat mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Kelurahan dan masyarakat telah melakukan dialog tatap muka dan menghasilkan kesepakatan. Dalam prosesnya menghasilkan hasil yang positif namun masih belum optimal. Hasil sementara dapat dilihat dari feedback masyarakat yang bersifat positif, RTH perkotaan Lamongan sudah mulai lebih bersih dan terawat dan ada beberapa penambahan fasilitas berupa lampu, tempat duduk dan fasilitas lain. Adanya kebijakan atau landasan hukum menjadi faktor pendukung terlaksananya ruang terbuka hijau, pendistribusian informasi dan tugas antar stakeholder juga terencana cukup baik dan minim hambatan, informasi lain juga terbuka untuk publik melalui website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup. Namun, komunikasi dan koordinasi antar stakeholder masih mengandalkan komunikasi secara online, hal ini membuat pelaksanaan dan perencaan pengelolaan terhambat, di sisi lain adanya ketergantungan juga menjadi penghambat hal ini diakibatkan kurangnya faktor ketersediaan sumber daya berupa anggaran, fasilitas dan SDM, mengakibatkan kegiatan menjadi tertunda sehingga hasil yang didapat belum optimal. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan komunikasi tatap muka antar pemangku kepentingan, peningkatan kuantitas serta pemerataan pegawai lapangan dan fasilitas, terakhir merancang strategi baru dengan melakukan alih fungsi lahan dan membuat forum diskusi di luar forum inti.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA CIKAKAK KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Ayu Vela Handayani]]>;
<![CDATA[Maesaroh Maesaroh]]>;
<![CDATA[Nina Widowati]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40947
<![CDATA[Banyumas Regency is one of the active districts in accelerating the tourism industry. Cikakak Tourism Village is the only tourism village with an advanced category in Banyumas Regency. This is proven through the Decree of the Banyumas Regent Number /556/166/Year 2020. Management in the development of the Cikakak Tourism Village involves direct community participation to empower the community which aims to realize community independence. The purpose of this research is to find out the stages of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village and the inhibiting factors for the implementation of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The research site is Cikakak Tourism Village. Data collection techniques in this study through in-depth interviews, observation, and documentation. After the data is collected, the writer will then carry out an analysis using Miles Huberman's analysis technique which includes three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the research data was carried out by source triangulation. The results of the study were seen from the three stages in community empowerment, namely the stages of awareness, capacity building, and empowering in the Cikakak Tourism Village that had not gone as expected, as evidenced by the obstacles encountered at each stage of community empowerment. The inhibiting factors for community empowerment in the Cikakak Tourism Village are organization, human resources, and business capital.]]>
