Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Nanik Latifah]]>;
<![CDATA[Maesaroh Maesaroh]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.131 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26451
<![CDATA[Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap tahun 2011-2015 dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan NAPZA. Program P4GN ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi pengguna narkoba setiap tahunnya meningkat jumlahnya, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Efektivitas Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalaghunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah program P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalaghunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) cukup efektif dalam menanggulangi penggunaan narkoba, namun masih belum maksimal dengan adanya peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya. Adapun penilaian efektivitas program P4GN dilihat melalui tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkoba. Pencegahan penggunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan guna mengurangi permintaan dan kebutuhan narkoba oleh masyarakat secara illegal. Pemberantasan narkoba ialah upaya yang dilakukan guna mengurangi penggunaan narkoba setelah terjadinya penyalahgunaan. Pemberantasan juga dilakukan agar pelaku jera sehingga akan berhenti menggunakannya. Sedangkan rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Kegiatan rebilitasi meliputi dua hal yaitu Group Therapy dan bimbingan teknik layanan rehabilitasi Rekomendasi untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatkan sosialisasi terkait bahaya narkotika secara lebih luas kepada masyarakat tidak hanya berfokus kepada sekolah ataupun universitas saja. Selanjutnya mempertegas penindakan terhadap penyalahgunaan maupun perdaran narkotika supaya membuat jera pelanggar.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Agustinah, Pri]]>;
<![CDATA[Astuti, Retno Sunu]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.297 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26374
<![CDATA[Abstract Health insurance program for people with disabilities is a solution to solve problems faced by people with disabilities. Because they are vulnerable to disease and health costs are quite high with their low income. In the implementation, it was seen that there was a discrepancy in the recipient of the program, which should have been all covered, but in reality there were still persons with disabilities who had not received health insurance. The purpose of this study is to analyze the suitability of the program for disability in terms of benefits, and to know the obstacles in implementing the program. The research method uses descriptive qualitative methods and data collection techniques using informants taken purposively. Data analysis using the Triangulation Method. The results showed that the suitability of the program with the target group showed positive results in accordance with the needs of persons with disabilities, while the suitability of the program with the implementing organization showed less than optimal due to incomplete data collection and the suitability of the target group with the implementing organization showed the same thing, the conditions set still unclear. Constraints for implementing the program are still lacking in human resources and clarity of administrative procedures. The advice given by researchers is that the Social Service needs to improve the quality and quantity of human resources and evaluate the health insurance program for people with disabilities.]]>
<![CDATA[ANALISIS KONTEKS KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NELAYAN TAMBAKLOROK KELURAHAN TANJUNGMAS KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Dien Riski Ghaisani]]>;
<![CDATA[Retno Sunu Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.635 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26209
<![CDATA[Abstrak Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2012 tentang perikanan mengatur bahwa, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan/pembudidayaan ikan dengan alat yang dapat merusak ekosistem laut, namun 72,5% dari nelayan di Desa Tambaklorok masih mnggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana konteks kebijakan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Desa Tambaklorok yang akan dilihat dari kinerja implementasinya dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian (1) Kelompok Jabatan Fungsional I Dinas Perikanan Kota Semarang, (2) Kelompok Jabatan Fungsional II Dinas Perikanan Kota Semarang, (3) Ketua forum KUB Tambaklorok, (4) Koordinator lapangan Tambaklorok, (5)Ketua koperasi Tambaklorok, dan (6) Masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi partisipasn,wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasilnya, implementasi kebijakan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Desa Tambaklorok masih kurang maksimal, adapun factor yang mempengaruhinya adalah karakter lembaga dan penguasa juga kepatuhan dan daya tanggap yang sudah baik, namun dari faktor kondisi sosial dan ekonomi masih kurang.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Anis Gita Sari]]>;
<![CDATA[Aufarul Marom]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.801 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26141
<![CDATA[ABSTRAKSI Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program keluarga harapan merupakan program bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah. Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang merupakan salah satu kecamatan yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan melalui fasilitas pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2013. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan dalam rangka mengatasi permasalahan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada konsep evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan teori Model George C Edward III. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan belum dapat dilakukan dengan baik. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah komunikasi,sumber daya manusia dan anggaran, disposisi,struktur organisasi dan faktor penghambat adalah sumber daya fasilitas. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu; pemahaman sanksi yang diberlakukan ke masyarakat, melakukan pemutakhiran data secara benar, edukasi untuk graduasi mandiri, dan melakukan pengawasan terhadap RTSM.]]>
<![CDATA[STRATEGI MANAJERIAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA SEMARANG DALAM MENYIKAPI PENGALIHAN KEWENANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI ]]>
<![CDATA[Afantika, Citra]]>;
<![CDATA[Djumiarti, Titik]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.127 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26408
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi manajerial Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang dalam menyikapi pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi. Fakta menunjukkan bahwa terdapat penurunan kualitas pendidikan di Jawa Tengah ditandai dengan meningkatnya Angka Putus Sekolah menengah dan menurunnya Angka Partisipasi Murni di Kota Semarang semenjak adanya regulasi ini. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini yaitu deskriptif kualitatif menggunakan analisis taksonomi. Teori yang digunakan yaitu Teori Taksonomi Bloom dan Proses Strategi Manajemen Sektor Publik Menurut Fred R. David. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat menggunakan Teori Modal menurut Piere Bordieau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan di SMA Negeri di Kota Semarang berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan internal dan eksternal sekolah. Strategi diputuskan melalui penggabungan persepsi dan sikap masyarakat dan pihak sekolah. Strategi yang dilakukan di SMA yang berada di Urban Area yaitu berupa penghematan anggaran. Kemudian sekolah yang berada di Urban Fringe menerapkan strategi percepatan dalam menanggapi keluhan masyarakat dan strategi jangka panjang di bidang lingkungan. Sedangkan strategi yang diterapkan di SMA yang berada di Rural Area yaitu strategi keunggulan biaya dengan menerapkan biaya yang lebih rendah dibanding sekolah lain. Faktor pendukung strategi berupa partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana kurang memadai, terbatasnya dana, dan lain-lain.]]>
<![CDATA[EVALUATION OF CHILDREN PROTECTION POLICY FROM VIOLENT ACTS IN SEMARANG CITY ]]>
<![CDATA[Mustikasari, Nadia Ayu]]>;
<![CDATA[Rostyaningsih, Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.606 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26370
<![CDATA[ABSTRACT Semarang is one of the cities with a higher number of children's violence cases, to cope with this, the government of Semarang implementing the policy of child protection from violent acts. The purpose of this research is to evaluate and to describe how the policy is being held and the constraints faced with considering the indicators: institutional, financing, protection, cooperation and Partnerships, coaching and supervision. This research uses a qualitative descriptive approach. The informant determination techniques used are purposive sampling techniques and snowball sampling with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Analysis and interpretation of data using qualitative research data analysis techniques with the validity technique of source triangulation data. Results of the study showed that the implementation of child protection policy from violence in the city of Semarang has been done well but still less optimal because of some constraints including lack of human resources, Budget constraints, still less community participation, negative stigma from society, the difficulty of getting a school for violent victims, and not periodic supervision. The advice that can be given is: the addition of the number of members of the Board, the government must be more strict to the company to conduct CSR, need to prevent activities outside of formal education, need an increase in monitoring activities, need to A cooperative action from the school, and an increase in socialization activities.]]>
<![CDATA[ANALISIS STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KAMPUNG TEMATIK SENI DAN BUDAYA DI KELURAHAN TEMBALANG ]]>
<![CDATA[Diyah Novitasari]]>;
<![CDATA[Dewi Rostyaningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.951 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26197
<![CDATA[ABSTRACT Art and Cultural Thematic Village in Tembalang Village is a part of the Semarang City poverty alleviation program based on community empowerment. The main commodity is performance art namely ketoprak and lumping horse, making this thematic village unique and the need for various parties' involvement makes stakeholder analysis important to do. This study aims to conduct stakeholder analysis and stakeholder mapping to provide strategic recommendations based on the type of stakeholder in policy implementation. This research used a qualitative research method with the case study approach. Based on the analysis of resources and values of the actors, the results showed that the co-operation type stakeholders were the Chairperson of Tembalang Village Community Empowerment Agency (LPMK), the Chairperson of the Art and Cultural Thematic Village Foundation, and the Lecturer of Undip in Thematic Community Service Program (KKN) at the Jurang Blimbing. The conformity type stakeholders are the Head of Sub-Division of Social Planning at the Regional Agency of Development Planning (Bappeda) of Semarang City and Tembalang Village community. The counter-action type stakeholder is the Deputy Chair of Ikada while the Tembalang Village Chief is included in the detachment type. Co-operation type stakeholders need to expand the network with vertical agencies such as the Semarang City Government, Central Java Provincial Government, the Ministries, and collaborate with the private sectors. Conformity type stakeholders must build stronger communication and relationships with other stakeholders to increase their resources. Counter-action and detachment type stakeholders must be given an understanding of program planning so that they understand the direction and objectives of program implementation. Detachment type stakeholders also need to increase their active participation to establish stronger relationships with other stakeholders and strengthen their influence in decision making.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KURA-KURA BELAWA SEBAGAI DAYA TARIK DESTINASI WISATA DI KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Kusuma Dewi, Rara Asti]]>;
<![CDATA[Priyadi, Budi Puspo]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.707 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26375
<![CDATA[ABSTRAK Pengelolaan perawatan taman kura-kura belawa untuk saat ini masih minim perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan lingkungan internal dan eksternal obyek wisata kura-kura Belawa dan strategi untuk pengembangannya. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis lingkungan internal : 1)Visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon sudah sesuai renstra, 2) Kualitas sumber dayamanusia masih kurang, 3) Anggaran yang diberikan pemerintah masih minim, 4) Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon telah memfasilitasi rencana renovasi obyek wista kura-kura Belawa melalui kementrian atau ke provinsi, 5) Pemerintah daerah sudah mempunyai rencana program jangka panjang dan jangka pendek untuk membangun sarana prasarananya. Sedangkan dari analisis lingkungan eksternal: 1) Kondisi perekonomian masyarakat yang mendukung terhadap perkembangan kepariwisataan. 2) Kondisi lingkungan politik yang stabil. 3) Kondisi sosial budaya yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan. 4) Kurangnya kerjasama dengan investor sehingga masalah kecukupan anggaran sulit untuk dipenuhi. Sedangkan strategi pengembangan yang dilakukan antara lain : 1) Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dengan adanya kondisi politik yang stabil seperti. 2) Memanfaatkan media informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah investor.3)Memanfaatkan kesesuaian visi dan misi dengan kondisi kepariwisataan,sebagai landasan untuk menambah daya tarik wisata melalui kondisi sosial budaya yang ada serta adanya komitmen dari stakeholder.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG RUTE KORIDOR VI JURUSAN “UNDIP-UNNES” ]]>
<![CDATA[Reditya Filza Priatama]]>;
<![CDATA[Ari Subowo]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.291 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26294
<![CDATA[ABSTRAK Pemerintah Kota Semarang mengadakan kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai layanan transportasi publik di kota Semarang dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 Perihal penyediaan layanan Bus Rapid Transit di Kota Semarang sejumlah 12 koridor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bus Rapid Transit di kota Semarang yang bertujuan memperbaiki transportasi publik serta menjelaksan yang menjadi faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh pada evaluasi kebijakan BRT Koridor VI di Kota Semarang. Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif jenis deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam evaluasi kebijakan BRT Trans Semarang Koridor VI Jurusan UNDIP-UNNES. Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini berkaitan dengan fasilitas sarana prasarana dan integrasi dengan angkutan umum lain. Adapun saran yang dapat diberikan secara umum adalah perbaikan terkait fasilitas sarana dan prasarana kemudian pelaksanaan integrasi yang menyeluruh.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 BAB VIII TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERKAIT DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Bayu Irawan]]>;
<![CDATA[Aufarul Marom]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.139 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26143
<![CDATA[Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya prinsip otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan potensi-potensi guna mening-katkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu sumber potensial yang dimanfaatkan daerah untuk menyumbang PAD. Didalam pemanfaatan potensi sudah pada tentu ada masalah dipelaksanaan kebijakan. Masalah kompleks yang terjadi di dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar antara lain : tidak patuhnya pelaksana terhadap aturan, realisasi pendapatan yang masih naik turun (fluktuatif), fasilitas yang masih kurang, dan pengelolaan pasar yang belum optimal. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Ten-tang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi pela-yanan pasar di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori untuk menganalisis data menggunakan Teori Im-plementasi Kebijakan Menurut Marilee S. Grindle. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas dinilai belum sesuai dengan teori Marilee S. Grindle karena ada beberapa indikator yang masih belum sesuai dengan dilapangan.]]>
