cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2024): March" : 7 Documents clear
Penerapan Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK Tahun 2022 Agustino, Rizki; Meliala, Andreasta
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.88792

Abstract

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi proses verifikasi klaim, BPJS Kesehatan membentuk sistem verifikasi klaim digital yang disingkat VEDIKA. Sejak diimplementasikannya sistem Vedika pada tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah klaim yang dipending setelah implementasi Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK. Sampai saat ini masih belum ada evaluasi mengenai implementasi Vedika yang telah berjalan lebih dari 5 tahun, baik dari pihak RSUD dr. H. Jusuf SK maupun dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain Studi Kasus. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam. Data sekunder berupa telaah dokumen pendukung. Dalam pelaksanaan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022 terdapat permasalahan klaim yang menyebabkan klaim tidak dibayarkan. Faktor penyebab permasalahan klaim yang paling sering ditemukan adalah faktor verifikator, aplikasi Vedika dan kelengkapan dokumen klaim yang diajukan. Temuan ini dapat menjadi masukan untuk BPJS Kesehatan agar bisa menyeragamkan cara verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing verifikator agar hasil verifikasi tidak jauh berbeda. BPJS Kesehatan juga dituntut untuk memperbaiki aplikasi agar permasalahan dalam penerapan Vedika bisa berkurang. Temuan ini juga menjadi masukan bagi RS untuk menyusun dan mengembangkan rekam medis elektronik untuk meminimalisir permasalahan klaim yang disebabkan oleh rekam medis. Dalam penerapan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022, ditemukan bahwa masih terdapat klaim-klaim yang ditunda pembayarannya yang disebabkan oleh adanya kasus readmisi, ketidaksesuaian kode diagnosa dan prosedur serta kasus yang masuk dalam penjaminan pihak lain. Selain itu Verifikator BPJS Kesehatan memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait proses verifikasi klaim, sehingga hasil verifikasi akan berbeda pada masing-masing verifikator.
Gambaran Layanan Konsultasi Kesehatan Mental Aplikasi Riliv di Indonesia Pada Masa Endemi COVID-19 Overview of Riliv Mental Health Consultation Service in Indonesia During COVID-19 Endemic Wardani, Riastuti Kusuma; Zaenab, Balqis Dara
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.88840

Abstract

ABSTRAK Layanan telepsikiatri mulai marak digunakan akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat, namun masih terdapat keluhan oleh pengguna aplikasi layanan telepsikiatri seperti Riliv karena kesulitan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan aplikasi. Riliv sebagai penyedia layanan telepsikiatri harus mempertahankan kemajuan serta meningkatkan dan mempertahankan standar perawatan. Melihat persepsi pengguna berdasarkan pengalaman mereka menggunakan layanan dapat membantu pemberi layanan dalam mengambil keputusan dan memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran layanan konsultasi kesehatan mental aplikasi Riliv di Indonesia pada masa endemi COVID-19 menurut pengguna berdasarkan lima dimensi End User Computing Satisfaction (EUCS), yaitu isi, keakuratan, tampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan secara daring pada Maret – Juni 2023 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari setengah responden memiliki persepsi baik terhadap isi (56,8%), keakuratan (69,9%), tampilan (54,8%), dan kemudahan penggunaan (53,4%) serta lebih dari tiga perempat responden (87,7%) memiliki persepsi baik terhadap ketepatan waktu layanan konsultasi kesehatan mental di aplikasi Riliv. Pemberi layanan telepsikiatri di aplikasi Riliv disarankan untuk memastikan adanya pelatihan untuk meningkatkan self-efficacy dan kemampuan komunikasi digital bagi psikolog yang terdaftar di Riliv, melakukan optimalisasi sistem aplikasi Riliv, dan memastikan adanya pengembangan berkelanjutan pada aplikasi. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna dan meningkat pemanfaatannya oleh masyarakat. ABSTRACT Telepsychiatry services have begun to be widely used due to the impact of the COVID-19 pandemic on people's mental health, but there are still complaints by telepsychiatry applications, such as Riliv, users due to the difficulties and inconsistency in using telepsychiatry applications. Riliv as a telepsychiatry service provider must maintain progress and also improve and maintain standards of care. Looking at user perceptions based on their experience using the service can help service providers make decisions and provide the right service according to user needs. This study aims to describe the Riliv application mental health consulting services in Indonesia during the COVID-19 endemic according to users based on the five dimensions of End User Computing Satisfaction (EUCS), namely content, accuracy, appearance, ease of use, and timeliness. The approach applied in this study is a quantitative approach with a descriptive design. Data was collected online from March to June 2023 using a purposive sampling technique. The results showed that more than half of the respondents had good perceptions of content (56.8%), accuracy (69.9%), format (54.8%), and ease of use (53.4%) and more than three a quarter of respondents (87.7%) had a good perception of the timeliness of mental health consultation services on the Riliv application. Riliv applications are advised to ensure that there is training to improve self-efficacy and digital communication skills for psychologists registered with Riliv, optimize the Riliv application system, and ensure continuous development of the application. This is expected to improve the quality of the information provided to users and increase its utilization by the public.
Inovasi Program Sejiwa dengan Jempol di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Rodiyah, Isnaini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89096

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan inovasi layanan 'Sejiwa dengan Jempol' dan hambatan dari inovasi layanan tersebut di Puskesmas Jabon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua coordinator program 'Sejiwa dengan Jempol'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan kesehatan melalui program Sejiwa dengan Jempol di Puskesmas Jabon telah dilakukan dengan adanya inisiatif dari Kepala Puskesmas Jabon melalui perjanjian kerjasama dengan Camat Jabon. Selain itu, sikap inovasi telah dibentuk melalui inisiatif Puskesmas Jabon untuk membentuk KBK (Kelompok Budaya Kerja) dari gugus bidang untuk memotivasi petugas. Kemampuan inovasi petugas dalam pelayanan kesehatan dibuktikan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam memahami Program 'Sejiwa dengan Jempol' melalui minilokakarya. Tim kerja dalam program ini menggabungkan lintas program terkait seperti Promkes KIA (Promosi Kesehatan Ibu dan Anak), gizi, gigi, lab, dan P2, serta membangun kemitraan lintas sektoral termasuk Camat Jabon, Kepala Desa, kader, Dispendukcapil, PKK, KUA, Polsek, dan Koramil. Kinerja inovasi Puskesmas dalam pelayanan program 'Sejiwa dengan Jempol' ditunjukkan dengan kunjungan ibu hamil yang meningkat 2 kali lipat, program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) berjalan secara otomatis, dan ibu hamil semakin sadar akan pentingnya BPJS. Saat ini ibu hamil mau tidak mau mencari donor darah sendiri. Intinya peran masyarakat menjadi lebih aktif, petugas hanya memotivasi saja. Melalui program tersebut, kasus ibu hamil yang berisiko tinggi dapat dicegah dan juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN Kusumawati, Rindha Mareta; Apriyani, Apriyani; Wulandari, Kartina; Suwignyo, Suwignyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89234

Abstract

Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Melihat dengan sudah berjalannya aplikasi ini dapat diketahui  apakah penggunaan aplikasi mobile  JKN sudah dimanfaatkan  atau  belum. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  pemanfaatan penggunaan  aplikasi  mobile  JKN. Tempat penelitian di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dengan sampel penelitian berjumlah 96 orang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil yang didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (chi square hitung: 9,762) dan aksesbilitas (chi square hitung: 4,641) terhadap pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Disarankan BPJS aktif melakukan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi mobil JKN kepada kalangan umur produktif.
Analisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Studi Kasus di Puskesmas Goarie) Yusmaniar, Wilda; Satrianegara, Muhammad Fais; Arranuy, Zil Fadhilah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90778

Abstract

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu target dalam upaya tersebut adalah dengan adanya program PIS-PK untuk menilai status kesehatan keluarga yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dengan IKS yang rendah yaitu 0,418. Termasuk di Puskesmas Goarie yang berada di Kabupaten Soppeng dengan IKS yang rendah yaitu 0,33 dari target 0,800. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan program PIS-PK dan mengetahui pengaruh kebijakan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas Goarie Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian didapatkan bahwa program PIS-PK telah dilaksanakan di Puskesmas Goarie dibuktikan dengan dengan adanya Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan Puskesmas Goarie, hanya saja program tersebut belum disosialisasikan lintas sektor. Dan juga tidak semua pelaksana program mengikuti pelatihan program PIS-PK yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi, akibatnya dalam pelaksanaannya kadang kala terjadi perbedaan persepsi di antara pelaksana. Diharapkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk memantau pelaksanaan program PIS-PK untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga IKS di Puskesmas Goarie mengalami peningkatan.
Evaluasi Sumber Daya Manusia Dalam Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Tapin Susetyo, Muriandono Budi; Mahendradhata, Yodi; Suryobintoro, Bagas
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90838

Abstract

Latar Belakang : WHO menyatakan bahwa 70% kematian di dunia saat ini disebabkan Penyakit Tidak Menular, hal ini merupakan masalah global. Sementara itu penelitian yang dilakukan Bapelitbangkes menunjukkan perkembangan Penyakit Tidak Menular di Indonesia kian menghawatirkan dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah berupaya mengatasi masalah PTM dengan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) yang sudah dikembangkan sejak tahun 2011 dan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015. Posbindu PTM merupakan program kesehatan yang melibatkan kesehatan (UKBM). Kabupaten Tapin merupakan wilayah Kalimantan Selatan dimana penanganan PTM masih rendah sehingga belum mencapai SPM kesehatan. Diketahui terdapat aspek – aspek yang dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan Posbindi PTM salah satunya sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan program Posbindu PTM. Dimana perilaku SDM akan mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.Tujuan Penelitian : untuk mengevaluasi manajemen SDM dalam pelaksanaan program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin dalam upaya mencapai target SPM.Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan purposive sampling untuk menentukan sampel. Informan dalam penelitan ini berjumlah 21 orang. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Hasil : Program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin sudah berjalan sesuai dengan jiknis dan pedoman, namun belum memenuhi capaian SPM. SDM merupakan kunci keberhasilan sebuah program, namun di Kabupaten Tapin kebutuhan SDM di Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih dirasa kurang. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam menangani sebuah program dikarenakan terdapat kelebihan beban kerja yang dipegang oleh SDM di tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi SDM dalam menjalankan program dilakukan situasional, hanya monitoring dan evaluasi capaian program saja yang dilakukan berkala setiap bulan. Kebijakan pimpinan dalam masalah kekurangan SDM perlu mendapat perhatian khusus, sebab keberhasilan program merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri.Kesimpulan : Pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas bergabung dengan pelayanan kuratif dikarenakan SDM yang terbatas. Pelaksanaan Posbindu PTM sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilaksanakan seluruhnya oleh kader desa. Dalam upaya melaksanakan program dan mencapai target SPM, kepala Puskesmas menerapkan manajemen lapangan dan memanfaatkan tenaga sukarela. Pemerintah daerah perlu mencari solusi SDM kesehatan Bersama lintas sektor terkait yang di prakarsai oleh Bupati.
Exploring the Ethical Dimensions of Mandatory Immunization Discourse for School Attendance in Indonesia Marpaung, Yosi Marin
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90869

Abstract

Mandating complete vaccination for school attendance is still in the discourse for the future policy in Indonesia. Like any other policy, this discourse needs to be given an open space to be looked in a critical point view of ethic. This article critically examines the ethical dimensions surrounding the discourse of implementing mandatory immunization for school attendance in Indonesia, employing a multi-faceted ethical analysis. A case study utilizing moral reasoning through the lenses of utilitarianism, Kantian ethics, virtue ethics, and principlism was employed. From a utilitarian standpoint, mandatory vaccination is ethically justifiable, emphasizing its potential to yield substantial health benefits for society, reduce healthcare spending, and contribute to economic growth. The straightforward nature of this intervention, unlike other complex public health measures, makes it an appealing strategy for increasing vaccination coverage. However, Kantian, non-maleficence, and autonomy perspectives introduces ethical complexities, as mandatory immunization may be perceived as infringing upon individual beliefs and personal choice. The article advocates for open and honest discussions, understanding religious perspectives, and fostering trust in governmental decision-making to address these concerns. Virtue ethics are explored to underscore the importance of cultivating social responsibility in the success of public health measures. It further emphasizes the need for a just implementation of the policy, treating the specific needs of regions. In conclusion, the article posits that while the benefits of mandatory immunization are substantial, ethical considerations demand a delicate balance between promoting public health goals and respecting individual freedom. It suggests that achieving immunization targets necessitates a comprehensive approach, including respecting individual choices, building trust, widespread education on vaccine benefits and risks, and ensuring sustainable financing and vaccine procurement across all segments of Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 7