cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi
Published by Universitas Muhammadiyah Aceh
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2021)" : 6 Documents clear
Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama Dedy Yuliansyah; Basri Effendi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.925

Abstract

Pelaksanaan Jaminan kehidupan beragama merupakan bagian penting dalam konsepsi negara kebangsaan Indonesia yang melahirkan tanggungjawab penyelenggara negara untuk mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Permasalahan terjadi ketika otoritas negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut, tetapi belum melaksanakan fungsinya dalam menjamin hak beragama, sehingga tidak membatasi Hak dasar manusia untuk menjalankan agamanya. Oleh karena itu, fokus kajian pada  penulisan ini adalah apakah kebebasan beragama di Indonesia sudah sesuai dengan amanah konstitusi, dan bagaimana bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi bagaimanapun juga keadaannya (non-derogable rights). Perlindungan hak atas kebebasan memeluk dan menjalankan agama dimuat dalam instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai konvensi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dan relevan dengan masalah objek kajian dalam penelitian ini.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin Zia Devi Destari; Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.926

Abstract

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 67, dan Pasal 74, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Penerapan pidana terhadap pelaku usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK, masih belum maksimal karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda senilai Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Hambatan dalam menanggulanginya adalah belum efektifnya mitra kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat sedangkan upaya pencegahannya dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.
Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Adi Hermansyah; Nora Mia Azmi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.919

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun  2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur melakukan tindakan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yang kaitannya dengan kejahatan asal tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 2  ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dipandang sangat ringan, jika dibandingkan dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar putusan  hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Dan untuk menjelaskan pertimbangan hukum terhadap Terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (Kepustakaan).  Hasil penelitian ini menunjukan dalam putusan ini pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim belum memenuhi asas kepastian, keadilan  dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, karena hakim menjatuhkan hukumannya begitu ringan.
Kajian Yuridis Statistik Kriminal Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Nurhafifah Nurhafifah; Hardiyanti Hardiyanti
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.923

Abstract

Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian menyatakan ”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah atau   denda  setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Walaupun telah adanya sanksi pidana, dalam kenyataannya pencurian tetap terjadi dan cenderung mengalami peningkatan dan yang sangat riskan pelaku pencurian adalah anak. Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, Frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Tujuan penelitian adalah untuk melihat peningkatan kejahatan pencurian yang dilakukan anak, Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam ilmu statistik, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Clara Pytharei Marinda; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.922

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan, dan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental. Data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban pencabulan. Untuk dapat mengatasi hambatan tersebut Penyidik sebagai Aparat Penegak Hukum agar berperan aktif dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terutama yang terjadi pada anak baik anak yang normal maupun anak yang keterbelakangan mental. Penyidik agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan untuk memberikan kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait.
Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh Mudhafar Anzari; Syarifah Sharah Natasya
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.924

Abstract

Dominasi kekerasan yang dialami anak menjadi perhatian penting bagi semua pihak dalam hal ini Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masyarakat dan dunia usaha sebagai pelaku dan dampak dari kebijakan serta anak yang sangat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah apakah memberikan jaminan perlindungan bagi dirinya ataupun tidak. Rawannya anak dari berbagai bentuk kekerasan dikarenakan dirinya belum cukup mampu memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, Penerapan Kota Layak Anak adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak di Aceh. Kebijakan tersebut, harus dilakukan secara kolektif antara Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten dan Kota yang kemudian melalui sosialiasi dan advokasi kepada semua elemen masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kota layak anak ini berkembangan sampai pada tingkat gampong. Akan tetapi, upaya tersebut belum tercapai secara masif padahal angka kekerasan anak di Aceh sangat tinggi

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No.3 (2021) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2016) Vol 1, No 3 (2011) Vol 1, No 2 (2011) Vol 1, No 1 (2011)