cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
Published by Universitas Slamet Riyadi
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 307 Documents
 6   7   8   9   10 
PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Heru Suprapto, Bambang Ali Kusuma &
Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.437

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian melalui sarana ini merupakan cara yang terbaik, karena para pihak yang berselisih dalam menyelesaikannya tidak meliputkan pihak ketiga. Para pihak berunding untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil musyawarah itu dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. kata kunci : Lembaga Arbitrase, Perselisihan Hukum
MENYOAL UPAYA MENINGKATKAN BARGAINING POWER KONSUMEN Suryanto HP, Eddy
Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.457

Abstract

Abstrak Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secara global maupun nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara menjadikan konsumen berkehendak keras memperbaiki bergaining powernya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Sudah bukan jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala cara yang tidak jujur, mereka bisa digugat melalui class action. Kata kunci : Bergaining power konsumen.
MENYOAL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT POTENSI DI ERA OTONOMI Suryanto, HP., Eddy
Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.458

Abstract

ABSTRAK  : Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan hutan rakyat dan dengan sentra-sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar dan kawasan hutan. Untuk menggali potensi hutan rakyat diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani.   Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Rakyat, Otonomi.
PMA SEBAGAI SALAH SATU SALURAN TRANSFER OF TECHNOLOGY Haryanto, Totok Dwinur
Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.527

Abstract

AbstrakAspek hukum tidak ada hambatan dalam memasukkan teknologi asing. Semua kontrak alih teknologi dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan kontrak tersebut ke instansi pemerintah. Kontrak alih teknologi bisa dilakukan oleh swasta murni tanpa campur tangan pemerintah, dengan demikian hukum alam menjadi sangat berperan dalam arti yang menguasai teknologi akan menentukan syarat-syarat alih teknologi (terms and conditions) dan pembeli teknologi mendapatkan dirinya dalam posisi yang lemah, tergantung pada pemilik teknoilogi. Kata kunci : Penanaman Modal Asing dan Transfer
IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN Haryanto, Totok Dwinur
Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.528

Abstract

Abstarct Population growth as a result of the development drive the need of land. Land then is not only related of agriculture. It is related to other usage to give other prosperity. To stop land usage shift to other non-agriculture purposes, it is necessary to regulate, to limit the shift. One of the ways is by regulating location premission. It is hoped that land usage shift to other purposes will not misused. Key words : location premition, land for non-agriculture
PENJAHAT LINGKUNGAN HIDUP Yuliana, Endang
Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.583

Abstract

ABSTRAK: Potret “Penjahat ” Lingkungan Hidup adalah orang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan atau pencematan lingkungan hidup berupa eksploitasi hutan secara besar-besaran. Dalam tulisan ini disebutkan beberapa contoh dari kegiatan penjahat Iingkungan hidup yang salah satu pelakunya telah dijatuhkan pidana. Contoh potret tersebut adalah menggambarkan bahwa begitu rapuh dan tak berdayanya penegak hukum. Kembali membicarakan masalah Penjahat Lingkungan Hidup maka pertimbangan yang muncul atas fenomena tersebut, jelaslah bahwa hukum digunakan alat penguasa dalam rangka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kata Kunci : Penjahat, Lingkungan Hidup
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA -, Supriyanta -
Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.616

Abstract

ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana
Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System -, Supriyanta -
Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.618

Abstract

AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedent”. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan, sistem ini tidak dianut dalam sistem hukum di Indonesia.Kata Kunci : Precedent, Plea Bargaining Syste
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN Ratnawati, Theresia Endang
Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2012.11.1.725

Abstract

Abstrak: Fraudulent acts have caused many casualties bank customers. therefore necessary lawsto protect customer responsive acting in good faith. With the issuance of Law No.8/2010, the bank actually had a legal basis to delay the transaction. Transaction delayis an act of financial services providers to not carry out transactions on their owninitiative, or upon order of the investigator, the prosecutor and the judge's order. ByLaw No. 8/2010, the bank can delay the transaction and refund the remaining funds tocustomers who become victims of fraud to protect consumers acting in good faith.Key words: transfer of funds, bank.
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA -, Supriyanta -
Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2012.11.1.726

Abstract

Abstract: Education should be able to transform the moral values, education also serves to'social engineering in order to build an effective social capital. Internalization thevalues of religion and anti-corruption more specifically, be able to contribute to themental and moral development of a clean and honest. Moreover anti-corruptioneducation should not just stop at the level of education but should strive to be amovement that involves various elements of society.Keywords:anti-corruption education

Page 8 of 31 | Total Record : 307

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2003 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30 No 2 (2024): Article in Press Vol 30 No 1 (2024): January-June Vol 29 No 2 (2023): Various Issue on Indonesian Legal Studies: Responsive Law Reform Challenge Vol 29 No 1 (2023): Legal Theories and Fundamental Law on the Various Issues Vol 28 No 2 (2022): February 2022 Vol 28 No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 27 No 2 (2021): WACANA HUKUM Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM Vol 26 No 2 (2020): WACANA HUKUM Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum Vol 25 No 2 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 25 No 1 (2019) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24 No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24 No 1 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 10 No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 9, No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 8 No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8 No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum More Issue