Articles 
                10 Documents
            
            
                            
                
                    Search results for 
                     
                     
                     
                    , issue 
"Vol 7, No 1: Juni 2015" 
                    
                    : 
10 Documents 
                    
clear       
                 
                        
            
                                                        
                        
                            Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah 
                        
                        Karsayuda, M. Rifqinizamy                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (450.711 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3510                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Politik hukum nasional terhadap keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, dapat kita lihat melalui dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansi hukum yang tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan. Dari aspek kelembagaan dapat kita lihat salah satunya dalam kewenangan pada Peradilan Agama, dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama, disamping diakuinya keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) yang kedudukannya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dari aspek peraturan perundang-undangan, dapat kita lihat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta yang lain-lainnya.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i) 
                        
                        Salam, Nor                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (664.549 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3511                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Salah satu tema yang dibahas dalam al-Qur’an adalah problematika hukum keluarga. Fokus kajian ini adalah problematika nusyuz yang masih dipahami secara parsial. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i) model eksplorasi lintas ayat diperoleh kesimpulan bahwa nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga, dengan ketentuan bahwa tindakan nusyuz dilakukan secara sadar dengan motif-motif tertentu. Selain itu, nusyuz dilakukan dengan tujuan merendahkan martabat salah satu pihak. Seorang istri dianggap nusyuz jia ia keluar dari koridor qanitat dan hafidzat. Sedangkan seorang suami dianggap nuzyuz jika ia tidak mampu mengarahkan istri mencapai identitas qanitat dan hafidzat. Adapun penyebab timbulnya nusyuz adalah sifat kikir dan iri hati.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang) 
                        
                        Fitriani, Ika Kurnia                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (699.655 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3506                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Beberapa negara muslim memberikan perhatian terhadap pemeriksaan psikis pra-nikah bagi calon mempelai, sebagai upaya menanggulangi masalah rumah tangga akibat gangguan kejiwaan di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan menggali informasi dari Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang pemeriksaan psikis pra-nikah dan urgensinya bagi calon mempelai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field reasearch), dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Alanisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder, dan triangulasi teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang menyetujui diadakan pemeriksaan psikis pranikah akan tetapi harus ada aturan hukumnya dan dilakukan sosialisasi agar program menjadi efektif. Selain itu, pemeriksaan psikis pra-nikah tidak bertentangan dengan konsep maqashid al-syari’ah dan konsep sadz al-dzari’ah dalam hukum Islam.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Konstruk Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi) 
                        
                        Fakhruddin, Fakhruddin; 
Rahmawati, Erik Sabti                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (498.001 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3505                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Penelitian ini fokus pada pemahaman tentang zakat profesi menurut elit agama Kota  Malang, dan bagaimana konstruk elit agama Kota Malang dalam menunaikan zakat profesi. hasil penelitian dan analisis data, sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan di awal, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Zakat profesi menurut elit agama kota Malang adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dengan penghasilan tertentu setelah mencapai nishab dan haul (dalam jangka waktu satu tahun). Konstruks elit agama kota Malang terhadap zakat profesi adalah: Semua subyek penelitian, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, dan Majelis Ulama’ Indonesia menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas keumuman lafadz tentang perintah zakat dalam al-Qur’an dan qiyas aulawi terhadap lafadz tentang perintah zakat pertanian. Sedangkan dalam menentukan nisab untuk zakat profesi semua berpandangan bahwa zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas dan perdagangan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam prosentasenya. Muhammadiyah menyatakan bahwa prosentase zakat profesi sebanyak 2,5%. Sedangkan dari Nahdlatul Ulama’ menyatakan bahwa prosentasenya mulai 2,5%-3,3%. Sementara itu, untuk MUI terdapat dua pandangan, yaitu 2,5 % dan 2,5% - 5% untuk kehatia-hatian (ihtiyath). Adapun waktu pelaksanaan zakat profesi, yaitu tidak menunggu nishab dan haul tetapi langsung pada waktu menerima penghasilan.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional 
                        
                        Simandjuntak, Reynold                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (608.037 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3512                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Pemilihan sebuah bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah  kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Perkawinan 
                        
                        Ramadhita, Ramadhita                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (707.024 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3507                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Suka rela merupakan salah satu prinsip ajaran Islam dalam aktivitas ibadah maupun muamalah. Asas suka rela juga diimplementasikan dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW. Indikator yang digunakan yaitu isarat “diam†dari calon mempelai perempuan. Namun, tidak jarang hadits tentang indikator ini dipahami secara parsial dan manafikan konteks sosio-historisnya. Wali sering kali melakukan hegemoni dan pemaksaan terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya,tanpa memperhatikan kondisi psikologisnya, perubahan sikap, dan hak-hak dasarnya dalam perkawinan. Penggunaan sebuah isyarat pada dasarnya harus disepakati terlebih dahulu oleh pemberi isyarat dan penerima isyarat dalam proses dialogis. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW pada saat menerima peminangan dari Ali bin Abi Thalib.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang 
                        
                        Arifah, Risma Nur                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (331.474 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3513                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Kota Malang merupakan salah satu kota dengan penjualan pakaian bekas impor dengan jumlah pedagang yang sangat besar dan tersebar di beberapa pusat perbelanjaan. Betapapun telah terdapat larangan dari Pemerintah Pusat dan himbauan dari Pemerintah Kota Malang, namun perdagangan pakaian impor bekas dengan jumlah pedagang dan konsumennya tetap semakin menjamur. Fokus penelitian dilakukan di Kota Malang, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode interview kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang dan pedagang pakaian impor bekas. Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain; sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencarikan second opinion terhadap mata pencaharian pedagang.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember 
                        
                        Dinata, Wildana Setia Warga                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (854.479 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3508                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. Serta mengidentifikasi efektifitas peran lembaga ini dalam membentuk Keluarga Sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam jenis Sequential Exploratory Design atau metode penelitian kombinasi model urutan penemuan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis untuk data Kualitatifnya, sedangkan untuk data Kuantitatifnya penulis menggunakan analisa dependen t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 127 responden, peran BP4 menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (5,309 1,979)  pada df = 126 dan α = 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
                        
                        Syawqi, Abdul Haq                        
                         De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015 
                        
                        Publisher : Fakultas Syariah 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (435.947 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3509                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Al-Quran dan al-Hadis merupakan teks pedoman bagi umat Islam dalam segala hal. Baik itu dalam beribadah dan bermuamalah. Pada titik ini posisi agama mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan penganutnya ke arah yang benar. Akan tetapi bagaimana apabila dalam teks-teks tersebut tampak berseberangan dengan konteksnya. hal ini bisa kita temukan dalam al Quran surat al Nisa (4) ayat 34 yang berbicara tentang nusyuz. Al Quran dalam ayat ini memerintahkan untuk memukul istri yang berbuat nusyuz tersebut, sementara di sisi yang lain UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melarangnya dan dikategorikan sebagai tindakan pidana yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu pula. Oleh karena itu tulisan ini mencoba mengkompromikan kedua hal tersebut.