Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakArtikel ini memberikan informasi mengenai kebebasan dan hak pilih khususnya tentangkebebasan dan hak pilih wanita. Hak pilih adalah sesuatu yang diberikan kepada orang untukmemilih kepala negaranya. Hak pilih wanita di Amerika Serikat telah melewati perkembangansejarah yang panjang, diperlukan adanya sebuah pergerakan sosial agar wanita dapat memilikihak pilihnya dalam pemilihan di negara tersebut. Pada awal mula pemilihan di Amerika Serikat,hak pilih diberikan kepada lelaki berkulit putih yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Pendirinegara tersebut berpikir bahwa hak pilih seharusnya diberikan kepada mereka yang dapatmemimpin dirinya sendiri, wanita tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Pergerakan inimembawa sebuah perubahan pada pemerintahan di Amerika Serikat. Amandemen ke sembilanbelas menyatakan bahwa wanita memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di Amerika Serikat. Kata-kata Kunci : Hak pilih wanita, sejarah pergerakan, demokrasi liberal, pemilihanumum, dan Amerika Serikat AbstractThe aim of this article is to give an information about freedom and suffrage especially aboutwoman freedom and suffrage. Suffrage is something that is given to the people to vote for theirleader of the state. Woman suffrage in United State America have been through a long history,where a social movement for women's suffrage in elections in the United States was required. Atthe begining of the election history in the United States the right to vote was given to the whitemen who have abundant wealth. The founders of the state assume that voting right should begiven to those who can lead theirselves, and women were excluded from that criteria. Thismovement resulted in the change of the Government of the United States. The nineteenthamendment to the constitution states that women have the right to vote in elections. Keywords: woman suffrage, history movement, demokrasi liberal, pemilihan umum, UnitedState of America

Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakAspek Hukum Humaniter dan Diplomasi Kemanusiaan jika dilihat dari perspektif Indonesiasebenarnya dapat dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh adanya double standard yang ditetapkanoleh Indonesia dalam penanganan masalah Kemanusiaan sehingga Indonesia sama saja denganAmerika Serikat dalam konteks ini. Hal ini diperkuat dengan data-data mengenai Pembantaianmassal yang terjadi pada tahun l965, pelanggaran-pelanggaran Kemanusiaan di Timor-Timur,Tanjung Priok, Papua, Aceh lalu terbunuhnya beberapa mahasiswa pada era reformasi di Indonesiapada tahun 1998 merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang sampai saat ini belumtuntas diselesaikan. Pada sisi yang lain Juru bicara Presiden Teuku Faizasyah malah mengklaimbahwa Diplomasi Kemanusiaan menjadi jargon dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kata-Kata Kunci : Diplomasi Kemanusiaan, Hukum Humaniter, Pelanggaran TerhadapKemanusiaan AbstractHumanitaran law and humanitarian diplomacy from Indonesia prespective could be questioned.Why? Because in my opinion Indonesia like a janus person, it same with America in this positionwith double standard. What that I said it couldbe subjective but if we look a data about collision ofhuman right in Indonesia it could be the answer from my opinion before. It’s began from 1965with genocide, The Collision of Human Rights in East Timor, Tanjung Priok, Papua and Aceh, theabbattoir of students in reformation process 1998 all of that problems it can’t be finished all untilnow. But it couldbe a joke in my opinion when Indonesian president Spokeperson, TeukuFaizasyah, claimed that humanitarian diplomacy is ‘flagship’ for Indonesian foreign policy(Minutes of Meeting at the Department of International Relations UGM March 2012). So, in thispaper i will focus to analyze the janus attitude of Indonesia in it’s humanitarian diplomacy. Keywords : Humanitarian Diplomacy, Humanitarian Law, The Collision of HumanitarianAspects

Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifatkelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimanamasalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengankurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenaiagraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahan-pemerintahansetelah reformasi terlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatursumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati olehperaturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisanini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawahkepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Reforma Agraria, Kelembagaan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria . AbstractThis paper analyzes the agrarian problems during the Susilo Bambang Yudhoyono governmentresulted by the institutional obstacles. These institutional obstacles were results of the policiesduring New Order which made agrarian issue the responsibilities of more than one Department.With lack of coordination among the departments, there had been overlapping in their policies onagraria and natural resources. These uncoordinated policies persisted in the regimes after 1998reform, including the unsychronized laws that regulate natural resources and agraria whereas thehigher law is not referred as to by the subordinating laws; and the disharmony of parallel law.Furthermore, this paper provides recommendations for the new government in pursuing theagrarian reform. Keywords: Agrarian reform, agrarian institution, agrarian conflict resolution.

Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY)
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakAnalisis dalam studi ini menemukan bahwa oligarki politik baru yang terdiri atas partai politikreformis yang didukung oleh kepala pemerintahan local, organisasi petani dan NGO memilikikapasitas untuk mengurangi pengaruh dominan dari oligarki rezim Orde Baru yang lama dalamproses pembuatan kebijakan pada sektor beras. Pemerintahan Gus Dur mampu mengatus tariffimpor dan pemerintahan setelahnya dibawah Megawati tidak hanya berhasil mengakhiri hubunganIndonesia dengan IMF, tapi juga melarang impor beras. Bagaimanapun, kebijakan merekadihambat tidak hanya oleh kelemahan koalisi partai reformis dan kekuatan dominan dari elitoligarki dari rezim Orde Baru yang telah lalu. Dibawah kepemimpinan Yudhoyono yang pertama,larangan impor beras dihapuskan dan sebagai hasilnya partai politik reformis mengalihkandukungan politik mereka pada oligarki Orde Baru yang lama. Kata-kata kunci: kebijakan beras, koalisi partai reformis dan oligarki politik. AbstractThis study analizes that the new political oligarchy consisting of reformist political partiessupported by heads of local government, peasant organizations, and NGOs had the capacity toreduce the dominant influence of the old New Order regime oligarchy in the policy makingprocess of the rice sector. The Gus Dur government was able to stipulate import tariff, and thefollowing governtment under Megawati was, not only, successful in terminating the cooperationbetween Indonesia and IMF, but also, prohibited rice import. However, their policyperformance is hindered by both the weakness of reformist party coalition and the dominantpower of oligarchic elites of the past New Order regime. Under the First Yudhoyonogovernment, rice import ban was lifted as a result of reformist political parties diverted theirpolitical support to the old New Order oligarchy. Keywords: rice policy, reformist party coalition, and political oligarchy.

Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis Prasetya, Dion Maulana
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakIndonesia dan Malaysia sering dianggap sebagai negara serumpun. Pandangan tersebutberpengaruh terhadap hubungan antara dua negara yang banyak dibentuk oleh diskursus-diskursusidentitas. Seringkali dalam proses pengambilan kebijakan, para elit politik dipengaruhi oleh“ikatan kekerabatan” antara kedua negara. Namun sejarah membuktikan bahwa pertimbangangeostrategis sangat memengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia di masa lampau. Tulisan ini akanmembahas mengenai hubungan kedua negara di masa lampau jika dipandang dari sudut pandanggeostrategis, serta bagaimana prospek hubungan Indonesia-Malaysia di era Poros Maritim.Argumentasi utama tulisan ini adalah hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya digerakkan olehfaktor-faktor identitas, tetapi juga oleh faktor geostrategis. Jika selama ini hubungan keduanyaseringkali diterjemahkan sebagai hasil dari politisasi kebudayaan, tulisan ini lebih menekankanpada faktor-faktor strategis di mana Selat Malaka menjadi salah satu center of gravity-nya. Tulisanini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia dariperspektif identitas. Bagian kedua membahas sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektifhistoris dengan menitik beratkan pada aspek geostrategisnya. Sedangkan bagian ketiga akanmembahas hubungan Indonesia-Malaysia kontemporer dengan penekanan pada visi Indonesiasebagai poros maritim. Bagian keempat adalah kesimpulan. Kata-kata kunci: Serumpun, Identitas, Geostrategi, Poros Maritim AbstractIndonesia and Malaysia are often considered as kins. The perspective has been influencing therelationship between the two which has been shaped by identity discourse. In the decision makingprocess, political elite are often influenced by the ‘kinship bound’ between two countries. History,however, proved that geostrategic considerations determined the relationship of the twosignificantly in the past. This article aims to discuss the Indonesia-Malaysia relationship in the pastfrom geostrategic perspective, and to discuss how are the prospects of the relationship in theMaritime Axis era. This article argues, the relationshi between Indonesia and Malaysia is not onlydetermined by identity factors, but also geostrategic ones. Most scholars think that therelationship of the two are the result of culture politicization, but the author sees that geostrategicfactors, which is Malaka as one of the center of gravity, are very determinant. This article isdevided into four section. The first section will discuss the Indonesia-Malaysia relationship fromthe identity perspective. The second one talks about the history of the two with an emphasis ongeostrategic aspects. The third section discusses contemporary Indonesia-Malaysia relationshipwith an emphasis on Indonesia vision as maritime axis. The last part is the conlusion of the article. Keywords: Serumpun, Identity, Geostrategic, Maritime Axis.

Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Fitrah, Elpeni
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThis paper discusses the application of human security concept in national security policy inIndonesia. Societal change towards democratization after reform and the ongoing security sectorreform process in Indonesia has impacted on the changing security paradigm from highly state centeredsecurity into the paradigms that are more concern to non-traditional issues such as humansecurity (people-centered security). Regardless of the pros and cons as well as the breadth of themeaning of the human security concept, the concept of human security is viewed in this paper as apoint of view (perspective) or the government guidelines for setting national security policy. Thispaper argues that Indonesia has put the idea of human security in its national security policy, butits implementation has not been so good. Individuals or human beings or citizens in the concept ofhuman security in Indonesia are defined as social beings who are bound with their community. Keywords: security, human security, National Security Act Draft, National Security Policy. AbstrakTulisan ini membahas penerapan konsep human security dalam kebijakan keamanan nasionalIndonesia. Perubahan sosial menuju demokratisasi setelah melewati era reformasi serta prosesreformasi sector keamanan yang tengah berlangsung di Indonesia berdampak pada berubahnyaparadigmn keamanan- dari konsep keamanan yang sangat terpusat pada keamanan Negara kedalam isu-isu yang lebih bersifat non-tradisional seperti human security (keamanan yang terpusatpada manusia). Terdapat banyak pro dan kontra serta pengertian yang luas dari konsep humansecurity, namun di tulisan ini human security akan dilihat sebagai perspektif atau acuan bagipemerintah untuk mengatur kebijakan mengenai keamanan nasional. Tulisan ini berargumenbahwa Indonesia telah meletakkan ide human security dalam kebijakan keamanan nasional, namunimplementasinya masih belum sempurna. Individu atau manusia atau warga negara dalam konsephuman security di Indonesia didefinisikan sebagai makhluk sosial yang terikat dengankomunitasnya. Kata-kata kunci: keamanan, human security, rancangan UU Keamanan Nasional, kebijakankeamanan nasional.

Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan M Syaprin Zahidi
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakAspek Hukum Humaniter dan Diplomasi Kemanusiaan jika dilihat dari perspektif Indonesiasebenarnya dapat dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh adanya double standard yang ditetapkanoleh Indonesia dalam penanganan masalah Kemanusiaan sehingga Indonesia sama saja denganAmerika Serikat dalam konteks ini. Hal ini diperkuat dengan data-data mengenai Pembantaianmassal yang terjadi pada tahun l965, pelanggaran-pelanggaran Kemanusiaan di Timor-Timur,Tanjung Priok, Papua, Aceh lalu terbunuhnya beberapa mahasiswa pada era reformasi di Indonesiapada tahun 1998 merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang sampai saat ini belumtuntas diselesaikan. Pada sisi yang lain Juru bicara Presiden Teuku Faizasyah malah mengklaimbahwa Diplomasi Kemanusiaan menjadi jargon dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kata-Kata Kunci : Diplomasi Kemanusiaan, Hukum Humaniter, Pelanggaran TerhadapKemanusiaan AbstractHumanitaran law and humanitarian diplomacy from Indonesia prespective could be questioned.Why? Because in my opinion Indonesia like a janus person, it same with America in this positionwith double standard. What that I said it couldbe subjective but if we look a data about collision ofhuman right in Indonesia it could be the answer from my opinion before. It’s began from 1965with genocide, The Collision of Human Rights in East Timor, Tanjung Priok, Papua and Aceh, theabbattoir of students in reformation process 1998 all of that problems it can’t be finished all untilnow. But it couldbe a joke in my opinion when Indonesian president Spokeperson, TeukuFaizasyah, claimed that humanitarian diplomacy is ‘flagship’ for Indonesian foreign policy(Minutes of Meeting at the Department of International Relations UGM March 2012). So, in thispaper i will focus to analyze the janus attitude of Indonesia in it’s humanitarian diplomacy. Keywords : Humanitarian Diplomacy, Humanitarian Law, The Collision of HumanitarianAspects

Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY) Sunardi Purwaatmoko
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakAnalisis dalam studi ini menemukan bahwa oligarki politik baru yang terdiri atas partai politikreformis yang didukung oleh kepala pemerintahan local, organisasi petani dan NGO memilikikapasitas untuk mengurangi pengaruh dominan dari oligarki rezim Orde Baru yang lama dalamproses pembuatan kebijakan pada sektor beras. Pemerintahan Gus Dur mampu mengatus tariffimpor dan pemerintahan setelahnya dibawah Megawati tidak hanya berhasil mengakhiri hubunganIndonesia dengan IMF, tapi juga melarang impor beras. Bagaimanapun, kebijakan merekadihambat tidak hanya oleh kelemahan koalisi partai reformis dan kekuatan dominan dari elitoligarki dari rezim Orde Baru yang telah lalu. Dibawah kepemimpinan Yudhoyono yang pertama,larangan impor beras dihapuskan dan sebagai hasilnya partai politik reformis mengalihkandukungan politik mereka pada oligarki Orde Baru yang lama. Kata-kata kunci: kebijakan beras, koalisi partai reformis dan oligarki politik. AbstractThis study analizes that the new political oligarchy consisting of reformist political partiessupported by heads of local government, peasant organizations, and NGOs had the capacity toreduce the dominant influence of the old New Order regime oligarchy in the policy makingprocess of the rice sector. The Gus Dur government was able to stipulate import tariff, and thefollowing governtment under Megawati was, not only, successful in terminating the cooperationbetween Indonesia and IMF, but also, prohibited rice import. However, their policyperformance is hindered by both the weakness of reformist party coalition and the dominantpower of oligarchic elites of the past New Order regime. Under the First Yudhoyonogovernment, rice import ban was lifted as a result of reformist political parties diverted theirpolitical support to the old New Order oligarchy. Keywords: rice policy, reformist party coalition, and political oligarchy.

Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK Iwan Nurdin
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifatkelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimanamasalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengankurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenaiagraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahan-pemerintahansetelah reformasi terlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatursumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati olehperaturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisanini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawahkepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Reforma Agraria, Kelembagaan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria . AbstractThis paper analyzes the agrarian problems during the Susilo Bambang Yudhoyono governmentresulted by the institutional obstacles. These institutional obstacles were results of the policiesduring New Order which made agrarian issue the responsibilities of more than one Department.With lack of coordination among the departments, there had been overlapping in their policies onagraria and natural resources. These uncoordinated policies persisted in the regimes after 1998reform, including the unsychronized laws that regulate natural resources and agraria whereas thehigher law is not referred as to by the subordinating laws; and the disharmony of parallel law.Furthermore, this paper provides recommendations for the new government in pursuing theagrarian reform. Keywords: Agrarian reform, agrarian institution, agrarian conflict resolution.

Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis Dion Maulana Prasetya
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakIndonesia dan Malaysia sering dianggap sebagai negara serumpun. Pandangan tersebutberpengaruh terhadap hubungan antara dua negara yang banyak dibentuk oleh diskursus-diskursusidentitas. Seringkali dalam proses pengambilan kebijakan, para elit politik dipengaruhi oleh“ikatan kekerabatan” antara kedua negara. Namun sejarah membuktikan bahwa pertimbangangeostrategis sangat memengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia di masa lampau. Tulisan ini akanmembahas mengenai hubungan kedua negara di masa lampau jika dipandang dari sudut pandanggeostrategis, serta bagaimana prospek hubungan Indonesia-Malaysia di era Poros Maritim.Argumentasi utama tulisan ini adalah hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya digerakkan olehfaktor-faktor identitas, tetapi juga oleh faktor geostrategis. Jika selama ini hubungan keduanyaseringkali diterjemahkan sebagai hasil dari politisasi kebudayaan, tulisan ini lebih menekankanpada faktor-faktor strategis di mana Selat Malaka menjadi salah satu center of gravity-nya. Tulisanini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia dariperspektif identitas. Bagian kedua membahas sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektifhistoris dengan menitik beratkan pada aspek geostrategisnya. Sedangkan bagian ketiga akanmembahas hubungan Indonesia-Malaysia kontemporer dengan penekanan pada visi Indonesiasebagai poros maritim. Bagian keempat adalah kesimpulan. Kata-kata kunci: Serumpun, Identitas, Geostrategi, Poros Maritim AbstractIndonesia and Malaysia are often considered as kins. The perspective has been influencing therelationship between the two which has been shaped by identity discourse. In the decision makingprocess, political elite are often influenced by the ‘kinship bound’ between two countries. History,however, proved that geostrategic considerations determined the relationship of the twosignificantly in the past. This article aims to discuss the Indonesia-Malaysia relationship in the pastfrom geostrategic perspective, and to discuss how are the prospects of the relationship in theMaritime Axis era. This article argues, the relationshi between Indonesia and Malaysia is not onlydetermined by identity factors, but also geostrategic ones. Most scholars think that therelationship of the two are the result of culture politicization, but the author sees that geostrategicfactors, which is Malaka as one of the center of gravity, are very determinant. This article isdevided into four section. The first section will discuss the Indonesia-Malaysia relationship fromthe identity perspective. The second one talks about the history of the two with an emphasis ongeostrategic aspects. The third section discusses contemporary Indonesia-Malaysia relationshipwith an emphasis on Indonesia vision as maritime axis. The last part is the conlusion of the article. Keywords: Serumpun, Identity, Geostrategic, Maritime Axis.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone -

Journal Mail Official insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA