cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 20865449     EISSN : 25496751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 19   20   21   22   23 
TANGGUNG GUGAT ATAS PELANGGARAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM AKTA ELEKTRONIK JIKA DIHUBUNGKAN TERHADAP UNDANG=UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK coresy, grace
Syiar Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.5815

Abstract

In the growing business world is balanced by the development of technology which is also increasingly rapid. Evidence in the field can be seen on the online trading site. The point is that in buying and selling online there is a process which then arises an agreement that is poured online or electronically. This electronic agreement if analyzed in the world of Notaries and the National Law domain indirectly also influences. The validity of the agreement is still questionable, because none of them are clearly stated in the provisions of the law. In the national law based on the law governing the deed itself, namely the Law of Notary Position and the Civil Code, the application of these provisions will not yet be clearly regulated in both laws. The principle of confidentiality that must be upheld in Article 16 of the LawJN must still be carried out even in making electronic deeds. This study uses a normative juridical method, which describes, explains and at the same time explains the notary liability in upholding the principle of confidentiality in the making of an electronic notary deed. be an authentic deed or not. Notary liability does not uphold the principle of confidentiality according to Article 16 of the UUJN, the notary must be responsible for all the contents of the deed.  
Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling Irwan Gomulja
Syiar Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.5816

Abstract

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter. 
Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling gomulja, irwan
Syiar Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.5816

Abstract

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter. 
Kedudukan Hukum Objek Jaminan Sertipikat Hak Milik Yang Diambil Alih Oleh Kreditor (AYDA) Sebagai Badan Hukum Dengan Akta De Command Riska Fibrianti
Syiar Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.6365

Abstract

Dalam hal pemberian kredit biasanya selalu disertai dengan pemberian adanya suatu jaminan, yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan akan utang oleh debitor kepada kreditor. Setiap hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tambahan atau accesoir berkaitan dengan jaminan, maka para pihak dilarang membuat janji bagi kreditor untuk dapat langsung memiliki objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Pada praktiknya, seringkali dijumpai pemberian kredit dengan jaminan yang memberikan hak bagi pemegang jaminan atau kreditor untuk dapat langsung menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan apabila debitor dalam keadaan wanpretasi. Menjadi persoalan ketika pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan sertipikat hak milik merupakan asset yang diambil alih (AYDA) Oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command.
KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND Fibrianti, Riska
Syiar Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.6365

Abstract

Dalam hal pemberian kredit biasanya selalu disertai dengan pemberian adanya suatu jaminan, yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan akan utang oleh debitor kepada kreditor. Setiap hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tambahan atau accesoir berkaitan dengan jaminan, maka para pihak dilarang membuat janji bagi kreditor untuk dapat langsung memiliki objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Pada praktiknya, seringkali dijumpai pemberian kredit dengan jaminan yang memberikan hak bagi pemegang jaminan atau kreditor untuk dapat langsung menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan apabila debitor dalam keadaan wanpretasi. Menjadi persoalan ketika pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan sertipikat hak milik merupakan asset yang diambil alih (AYDA) Oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command.
Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Kaitannya Dengan Larangan Hakim Memutus Lebih Dari Yang Dimintakan Oleh Para Pihak Eka Aryanta
Syiar Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i2.6829

Abstract

Keberadaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar kemandirian hakim dalam memberikan putusan di pengadilan dapat dikatakan sulit untuk dilakukan mengingat pada umumnya putusan hakim biasanya didasarkan pada tuntutan jaksa. Keadaan ketika hakim memutus suatu perkara berdasarkan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari suatu perkara), maka tidak menutup kemungkinan putusannya melebihi tuntutan jaksa, dan hal tersebut dapat menimbulkan polemik, terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang nyata-nyata mendapat pertentangan dari berbagai pihak termasuk jaksa karena sulit untuk mekakukan eksekusi.
Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam Yanto Sufriadi
Syiar Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i1.7008

Abstract

This study focuses on the concept of land ownership rights based on Indonesian customary law and Islamic law. This study is a normative legal research with the approach of statutory law, customary law and Islamic law. Data obtained through library research. Based on this study, it is concluded that both Indonesian Customary Law and Islamic Law recognize individual ownership of land, but that ownership has a social function, namely that land rights must provide benefits for welfare, both the welfare of the owner and the welfare of the community. Both Indonesian Customary Law and Islamic Law prohibit land ownership that is detrimental to the welfare of others. This concept is expected to become a reference in formulating the ownership of material rights in Indonesian National Law.
Revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Masalah Penyelesaian Perselisihan Berkaitan Perjanjian Kerja Bersama Reytman Aruan
Syiar Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i2.6830

Abstract

REVISI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM MENGATASI MASALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERKAITAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Nikah Misyar: Aspek Maslahah Dan Mafsadah Zainuri Chamdani
Syiar Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i1.7042

Abstract

Marriage is one of the sunnah and things chosen by Allah, to reproduce offspring, and to continue human life. So that the practice of marriage has various purposes, namely to maintain offspring, to continue and maintain the safety of life between humans, because it is a form of ta'abbudiyah (servitude) and obedience to every command. This paper aims to examine what is meant by Nikah Misyar and how the law and Maslahah and Mafsadah are. This research is in the form of literature review where the legal source comes from documents or books in accordance with the theme of this research. The data that has been collected is analyzed in the context of mu'tabarah fiqh, so that it gets good and comprehensive analysis results. The scientific study of Misyar Nikah should further spread the explanation of Maslahah and Mafsadah especially to the common people, especially in Indonesia.
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah Rani Apriani
Syiar Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i2.6245

Abstract

Lembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, hal ini tidak luput dari peranan setiap nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Prinsip kehati-hatian wajib dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas–asas hukum melalui peraturan perundang–undangan yang berlaku dan diperkuat dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan pertambahan saldo nasabah adalah dengan perlindungan represif maupun prefentif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran. Hal ini diterapkan dalam pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan, dan pengawasan.

Page 21 of 26 | Total Record : 257

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 2 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 2 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani More Issue