cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 20865449     EISSN : 25496751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 21   22   23   24   25 
Penerapan Izin Edar Bagi Produk Industri Rumah Tangga Pangan Perspektif Ham Dan Maqashid Syari’ah Fariz Farrih Izadi
Syiar Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i2.9063

Abstract

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi negara, Sejarah perekonomian bangsa Indonesia membuktikan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian negara di masa krisis. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu bagian dari UMKM yang berkembang saat ini, hal ini terlihat dari semakin banyak Pangan Produksi IRTP menjadi komoditi yang banyak dicari di pasaran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi Kesehatan masyarakat adalah dengan mewajibkan setiap pelaku IRTP memiliki izin produksi dan izin edar bagi setiap pangan produksinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif HAM dan Maqashid Syariah mengenai izin edar produk IRTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, studi literatur, dan ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. Izin edar bagi olahan pangan IRTP yang diwajibkan oleh pemerintah adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga (to protect) hak masyarakat atas kesehatan. Izin Edar Olahan Pangan IRTP merupakan salah satu tujuan Hukum Islam (Maqashid Syariah) yaitu upaya untuk menjaga kelestarian jiwa dan hidup manusia
Hak Masyarakat Yang Menguasai Tanah Negara Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Frency Siska; Eka An Aqimuddin; Hasyim Adnan
Syiar Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i2.5406

Abstract

Merealisaikan suatu pembangunan, tidaklah dapat dilepaskan dari kebutuhannya akan tanah. Baik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pembangunan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak swasta (investor). Semakin pesat tingkat pembangunan, maka akan semakin banyak jumlah tanah yang dibutuhkan. Akan tetapi di satu sisi, lajunya tingkat pertumbuhan pembangunan juga berbanding lurus dengan lajunya tingkat pertumbuhan populasi, sehingga terjadinya posisi saling tarik menarik kepentingan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tanah yang jumlahnya terbatas bahkan semakin berkurang, khususnya terhadap tanah negara yang dikuasai masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum positif Indonesia. Artikel ini menyimpulkan hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum prositif Indonesia meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah menurut UUPA, hak perorangan atau individual atas tanah menurut Pasal 16 UUPA baik yang bersifat abadi seperti Hak Milik atas tanah maupun sementara seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah. Hak masyarakat di antara kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah keempat kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang terdiri atas hak mendapatkan ganti rugi sebelum pelepasan hak atas tanah, hak mendapatkan informasi atas pembangunan yang berdampak pada tanah masyarakat, hak untuk mendapatkan durasi waktu yang ditentukan undang-undang dalam rangka pembangunan kepentingan umum, serta hak masyarakat untuk bermusyawarah dalam menetapkan rencana lokasi pembangunan.
Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama sartika dewi
Syiar Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i2.8502

Abstract

Dengan bertambahnya batas usia kawin setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan. Pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana keadaaan pekara dispensasi kawin pasca penambahan usia kawin serta bagaimana penanganan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analistis dengan metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan bertambahnya batas usia perkawinan untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menunjukan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin.
Juridical Implications of The Constitutional Court's Ruling for Impeachment of The President and/or Vice President if Proven to Have Committed Corruption Agustono Agustono; Siti Rochmiyatun; Yazwardi Yazwardi
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9384

Abstract

The assertion that the Indonesian state is based on law has proven that the law is placed at the most important level in the life of the state as a manifestation of the rule of law as commander in chief. Therefore, every attitude, decision, policy, behavior, act of state apparatus and citizens in the life of the nation and state must obey the applicable legal rules and norms, and this applies equally to every citizen so that they get equality before the law. The President and/or Vice President who carry out the mandate of the people as the Head of State and government, can be dismissed for reasons stipulated by the 1945 Constitution. The process of dismissing the President and/or Vice President from office has undergone various changes since the pre-amendment of the 1945 Constitution and Post-amendment, with its various characteristics, the 1945 Constitution has now provided space for the Constitutional Court to examine and adjudicate the opinion of the DPR in the context of dismissing the President and/or Vice President if it is suspected that they have committed unlawful acts or are no longer fit to serve as President. The 1945 Constitution also mandates that the process of dismissing the President and/or Vice President is taken through the parliamentary political process and then submitted to the legal process through the Constitutional Court, then returned to the political process at the MPR which determines the dismissal in the Plenary Session. Although the political process appears to be more dominantly put forward, so that constitutional debates arise in addressing the impeachment process in Indonesia, the crime responsibility of a President and/or Vice President must be processed thoroughly in accordance with the legal system in force in Indonesia, as a consequence of an act that violates the law.
Legal Protection for The Parties Shopee Paylater Service Users Sania Puspita Anggraini; Hardian Iskandar; Dodi Jaya Wardana
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9573

Abstract

With the development of technology in the payment system, electronic money has various forms: Paylater. Paylater is now in great demand by the public because it can make it easier for them to make transactions and complete payments later. In addition, the interest provided is quite affordable. This study aims to find out and explain the form of legal standing, legal protection, and legal consequences for Shopeepaylater users. The study results found that the parties' legal position in Shopeepaylater is that the user acts as the recipient of the loan, and the Shopee acts as the lender. Legal protection in shopeepaylater uses repressive or settlement protection methods generally. This protection is in fines, imprisonment, and other additional penalties. The legal consequences when performing a Default following the agreed agreement that the Shopeepaylater service user will have their Shopeepaylater limit reduced, record late payments in the OJK SLIK (Financial Information Service System of the Financial Services Authority), etc.
Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers Silviantinur Halimy; Yessy Dinasari; Danis Khalisa; Kristian Kristian
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9640

Abstract

The ease of a series of processes offered online that lead to criminal acts by debt collectors with threats to customers. The purpose of the study is to determine the criminal liability of debt collectors online who collect with threats. The research method is normative juridical and the nature of the research is descriptive analysis. The results of the study are that debt collectors who commit criminal acts of threatening customers can be charged with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. That criminal liability imposed on debt collectors who threaten customers can have a deterrent effect.
Bankruptcy Moratorium Plan and Suspension of Debt Payment Obligations Reviewed From Legal Protection of Creditors Serlika Aprita
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9679

Abstract

The formulation of a bankruptcy moratorium policy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is not an urgent matter to be enacted in the form of a Perppu because it has been regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. If this policy is enforced, then legally the legal authority for the application for filing for bankruptcy and the application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is in the hands of the Government. And the tendency of this which initially aims to provide opportunities for debtors to be able to resolve debt problems within a certain period of time will actually lead to losses experienced by other parties, such as the banking industry. It is not only a loss, but this pattern also leads the interested parties to use this as a momentum to benefit themselves through the moral hazard mode.
Dissenting Opinion in Judges' Decisions Linked to The Principle of Justice Eti Koerniati
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9810

Abstract

Judge's decision-making often invites problems because it is considered less transparent and justice seekers often question accountability issues besides the extent of their position in influencing sanctions in determining verdicts. This study aims to analyze the implementation of the effect of dissenting opinion on determining the weight of sanctions in making transparent judge decisions and determining the position of dissenting opinions in making rational judge decisions in the context of strengthening transparency and fair accountability. This research method uses a normative juridical approach that analyzes secondary data and with qualitative analysis techniques that produce conclusions. The results showed that the implementation of the inclusion of dissenting opinions in the formulation of judge's decision-making encountered various problems such as the varying quality of judges' abilities, the problem of guaranteeing the safety of judges, the culture of seniority so that it had little influence on the severity of the sanctions (strafmaat) that the defendant had to accept. The position of dissenting opinion in making transparent and accountable judge decisions is a means for judges to assess and explore case material with their own knowledge so that the public can evaluate the decision (exst-post). The inclusion of different opinions from minority judges in the decision is useful as a reference material for justice seekers (justitiabelen) if they are not satisfied with the decision to take legal action and put these different opinions into the memory of appeal/cassation so that the correction curve for the decision is quite large.
The Issue of Land Criminal Offenses Alfons Alfons; Mujiati Mujiati; Dian Aries Mujiburohman
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9650

Abstract

Criminal provisions in land law/UUPA have not been regulated explicitly, on the other hand, the land authority does not have the authority to enforce the law for people or legal entities that do not use land according to their obligations. Based on this, this research aims to examine the criminal provisions in Article 52 of the UUPA which regulates the obligation to maintain land for individuals or legal entities. The research method used is normative legal research. The findings of this study are that the implementation of Article 52 of the UUPA is not applied and generally administrative sanctions are used such as revoking or canceling land rights, but the revocation or cancellation of land rights has the consequence of filing a lawsuit in court by the right holder, the provisions for sanctions for violating confinement or fines are not applied. The lack of firm regulation and enforcement of the law has resulted in the concentration of land tenure for both investment and personal interests increasing, resulting in the non-fulfillment of a sense of justice, welfare, and productive and efficient use of land, and unmaintained soil fertility resulting in land damage.
Abuse Of Authority By Police Commander In Djoko Tjandra Case Ismi Tri Septiyani; Rida Nabila; Muhammad Rifqi; Citra Oki Wijaya Kusuma
Syiar Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i2.9247

Abstract

In one of the Indonesian law enforcement agencies, where the three army generals Indonesia polices, Brigadier General Prasetijo Utomo, Inspector General Napoleon Bonaparte, and Brigadier General Slamet Nugraha Wiwoho have committed a gross abuse of power. The three of them helped djoko tjandra commit the corruption of the Bali bank and other crimes in trying to escape the legal process, such as helping him get a covid release letter and helping him escape the country. Djoko Tjandra bribed law enforcement officials, along with the three generals, and Djoko Tjandra's bribes to the prosecutor on the case of prosecutor Pinangki. What an irony in a nation of law. Its law enforcement taints the name, as did the three former high-ranking police officers. Perhaps not only those who took bribes from Djoko Tjandra but with the arrest of law enforcement opened the eyes of Indonesians that there was nothing to believe in, that law enforcement was lax in its duty. 

Page 23 of 26 | Total Record : 257

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 2 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 2 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani More Issue